Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Haris Gunawan

Moratorium Lahan Gambut dan Hutan

Edisi 979 | 29 Des 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi lahan gambut dan hutan kita selama 2014. Ini untuk menjadi kesadaran bersama apa yang harus kita lakukan pada 2015 dalam menjaga kelestarian lahan gambut dan hutan kita, tempat bergantungnya kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dan dunia. Tamu kita adalah Dr. Haris Gunawan, Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau yang juga menjadi pengajar di sana.

Haris Gunawan mengungkapkan bahwa persoalan asap atau kebakaran hutan dan lahan gambut sudah sangat mencerabut atau tidak nyaman bagi kita yang tinggal di lokasi tersebut. Bisa dibayangkan ketika level asap sudah berada pada level bahaya, masyarakat masih menghirup udara dan anak-anak kecil jatuh sakit. Dia yang lahir dan besar di Riau sangat merasakannya. Kita perlu melakukan sesuatu dan itu sebenarnya tidak sulit untuk menyelesaikan ini. Hanya mau atau tidak, berniat atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Mengenai dampak, kita sudah menghitung semuanya dan mencapai angka triliunan. Hak masyarakat hidup sehat hilang, kemudian hak masyarakat lain untuk bisa beraktivitas juga hilang. Semua ini menjadi potret buram.

Menurut Haris, moratorium lahan gambut dan hutan menjadi salah satu kebijakan akan membantu mengurangi meluasnya kerusakan hutan-hutan gambut dan konversi lahan-lahan gambut untuk kepentingan budidaya. Moratorium adalah salah satu kebijakan yang perlu dilanjutkan dan perlu diimplementasikan di lapangan secara lebih jelas. Perlindungan total terhadap lahan gambut dan hutan itu juga bisa mempunyai dampak pada ekonomi, misalnya di Riau, beberapa tanaman sagu yang tumbuh puluhan ribu hektar itu tersembunyi cadangan ketahanan pangan kita. Dia akan tumbuh dengan gambut yang dilindungi. Kita juga harus menampilkan branding kita yaitu mempunyai gambut terdalam di dunia, sehingga orang mau datang ke sana, tidak harus ekstraktif tapi menikmati lingkungan

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Haris Gunawan dan sebagai pewawancara Hayat Mansyur. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com. Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.

 

 

Anda terlibat aktif dalam kegiatan Blusukan Asap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Riau pada 27 November 2014. Apa saja kegiatan Jokowi dalam kegiatan blusukan asap kemarin?

Yang pertama kita lihat adalah kehadiran Presiden Jokowi dalam kunjungan yang kita sebut sebagai program Blusukan Asap itu memberikan harapan baru. Meskipun kita tidak menyebut kegiatan ini akan menyelesaikan persoalan yang kompleks, tapi setidaknya bangsa Indonesia mendapat contoh langsung seorang pemimpin di negeri ini turun ke lapangan melihat langsung kondisi, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat penting dalam konteks mengurangi atau menghentikan terjadinnya kebakaran lahan gambut dan hutan yang sudah berlangsung 17 tahun. Antara lain, presiden melakukan kegiatan penyekatan kanal air gambut bersama masyarakat menjadi pesan penting bahwa gambut dan air tidak bisa dipisahkan. Masyarakat juga menjadi bagian penting untuk dilibatkan atau diberi hak kelola bagi kehidupan di masa akan datang.

 

Apa saja komitmen yang disampaikan Presiden Jokowi saat blusukan asap ke Riau?

Ada tiga poin penting yang disampaikan oleh presiden. Pertama, presiden menyampaikan bahwa persoalan kebakaran lahan gambut dan hutan adalah persoalan sangat serius yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Dia mengatakan ekosistem lahan gambut tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan lain, misalnya hanya dengan memanfaatkan untuk satu kegiatan pertanian maupun kegiatan kehutanan. Menurut presiden, ekosistem ini harus dilihat secara keseluruhan seperti harus dilihat bagaimana airnya, gambutnya, juga harus dilihat bagaimana tanaman atau vegetasi yang akan digunakan untuk itu. Intinya, ekosistem merupakan kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan dalam komponen-komponen yang terpisah, misalnya hanya komponen air saja atau komponen gambut saja. Semuanya menyatu.

Kedua, presiden mengatakan masyarakat harus diberi keleluasaan, diberi ruang yang lebih luas dalam mengelola kawasan hutan dan gambut. Ketiga, adanya keinginan yang tulus dari presiden untuk membenahi sektor tata kelola hutan. Misalnya, mengenai kemungkinan evaluasi izin perizinan, serta memperpanjang dan memperkuat moratorium lahan gambut dan hutan yang menjadi entry point agar kelestarian hutan Indonesia ke depan dapat lebih menjanjikan.

Saat ini satu persoalan Indonesia di bidang lingkungan hidup adalah terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan yang telah berlangsung selama 17 tahun berturut-turut, terutama di Riau dan Pulau Sumatera. Bagaimana sebenarnya kondisi hutan dan lahan gambut saat ini?

 

 

Jika kita lihat secara detail bahwa kita menghadapi situasi hutan yang terancam cukup tinggi. Contohnya, laju deforestasi dan konversi hutan untuk kepentingan non kehutanan mengingatkan kita akan bahaya hilangnya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Kami memberikan perhatian khusus kepada persoalan hutan gambut, yaitu kita harus mengembalikan nomenklatur hutan gambut sebagai hutan gambut basah atau peat swamp forest. Artinya, gambut tidak bisa dipisahkan dengan air. Jika tidak ada air, lahan gambut atau hutan gambut basah bisa tidak bisa disebut ekosistem hutan gambut.

Dalam hal ini kebakaran memberikan sinyal yang cukup bagi kita untuk melakukan perubahan pendekatan dalam memanfaatkan atau mengelolanya. Mudahnya adalah bagaimana kita harus beradaptasi dengan kondisi gambut yang basah. Jadi kita tidak harus mengubah kondisi alaminya dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan kanal untuk pengeringan gambut. Hal itu yang menjadi kunci penting atau akar masalah bagaimana gambut dalam 17 tahun terakhir lebih mudah terbakar.

Berikutnya saya ingin mengingatkan kepada kita mengenai kasus di Riau bahwa tidak akan mudah bagi kita bisa menangani persoalan ini karena kondisi gambut sudah berada pada titik-titik rawan yang disebut sebagai puncak gambut, dimana titik itu sebenarnya cukup banyak air tetapi karena masifnya kegiatan pengeringan maka akhirnya terbakar juga.

Lalu, mengapa tampaknya kebakaran lahan gambut dan hutan ini sangat sulit diatasi oleh pemerintah daerah maupun pusat?

Pertama, kita melihat banyak sekali kepentingan-kepentingan yang tidak sama. Kita ingin persoalan kebakaran ini diselesaikan. Saya hanya ingin menyampaikan kita perlu belajar bagaimana dampak dari persoalan ini sudah menyentuh seluruh aspek. Kita juga perlu sepakat, bangsa ini harus menyelesaikan. Jangan pelihara persoalan kebakaran ini yang mungkin memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Ini persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Saya pikir, kita mempunyai presiden yang memiliki ketulusan sehingga memberikan harapan baru. Secara kepemimpinan, Jokowi ingin kebakaran bisa diselesaikan.

Tadi dampak kebakaran lahan gambut dan hutan yang telah lama itu menyentuh berbagai aspek. Anda adalah orang yang lahir di Riau dan tumbuh di sana tentu mengalami dampak ini. Saya yang lahir dan besar di Jakarta serta pembaca lain di seluruh Indonesia yang tidak mengalami ini ingin mengetahui apa yang dirasakan Anda dan saudara-saudara kita di Riau akibat kebakaran lahan gambut dan hutan selama 17 tahun?

 

Kami ingin menyampaikan bahwa persoalan asap atau kebakaran hutan dan lahan gambut ini sudah sangat mencerabut atau tidak nyaman bagi kita yang tinggal di lokasi tersebut. Bisa dibayangkan ketika level asap sudah berada pada level bahaya, masyarakat masih menghirup udara dan anak-anak kecil jatuh sakit. Saya sangat merasakannya. Kita perlu melakukan sesuatu dan itu sebenarnya tidak sulit untuk menyelesaikan ini. Hanya mau atau tidak, berniat atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Mengenai dampak, saya pikir kita sudah menghitung semuanya dan mencapai angka triliunan. Hak masyarakat hidup sehat hilang, kemudian hak masyarakat lain untuk bisa beraktivitas juga hilang. Saya pikir semua ini menjadi potret buram. Saya berharap bisa diselesaikan.

Bagaimana dampaknya terhadap konflik sosial akibat terjadinya alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan dan sebagainya?

Kita harus akui bahwa kasus di Riau tidak berbeda di Kalimantan dan di Palembang, ataupun Jambi. Kita lihat kasus Riau, bagaimanapun Riau adalah provinsi yang sangat strategis. Masyarakatnya sangat welcome, toleran terhadap kehadiran masyarakat Indonesia lainnya di sekitar provinsi tersebut. Di sisi lain juga harus diakui persoalan tata batas kehutanan menjadi pekerjaan rumah (PR) di lapangan yang sangat serius. Tumpang tindih kepemilikan dan penggunaan lahan, juga lahan-lahan negara yang statusnya hutan produksi tetapi tidak dikelola. Perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin juga tidak memanfaatkannya menjadi tempat kerjasama bagi masyarakat, pemerintah, para pendatang, dan pengusaha-pengusaha tersebut. Kemudian dalam perspektif yang lebih dalam lagi karena tidak ada sistem yang mapan sehingga itu menimbulkan gesekan-gesekan di lapangan. Saat Blusukan Asap di Riau, Presiden Jokowi memberikan komitmen melindungi lahan gambut dan hutan Indonesia dengan salah satunya melanjutkan kebijakan moratorium lahan gambut dan hutan.

 

Apa dampaknya bagi lahan gambut dan hutan dengan adanya kebijakan moratorium?

Pengalaman kami di lapangan melalui penelitian selama beberapa tahun, sebenarnya kalau hutan gambut itu digunakan atau dimanfaatkan seperti yang dilakukan oleh masyarakat secara ekologi, maka hutan tersebut dapat kembali seperti semula. Yang berbahaya ketika hutan tersebut digunakan atau dipanen, ditebang dalam skala yang luas.  Menurut saya, dengan moratorium menjadi salah satu kebijakan akan membantu mengurangi meluasnya kerusakan hutan-hutan gambut dan konversi lahan-lahan gambut untuk kepentingan budidaya. Moratorium adalah salah satu kebijakan yang perlu dilanjutkan dan perlu diimplementasikan di lapangan secara lebih jelas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan kebijakan moratorium dua kali, yang terakhir berlaku selama dua tahun yaitu hingga Mei 2015. Untuk kebijakan moratorium lanjutan ini apakah masih harus dibatasi waktunya seperti selama dua sampai lima tahun, atau sebaiknya selamanya, lalu apa yang harus diperkuat untuk moratorium selanjutnya?

Moratorium adalah jeda, jadi tidak bisa selamanya. Kalau ingin selamanya barangkali ada kerangka policy yang lainnya, tapi namanya bukan moratorium. Pemerintah mungkin punya peluang dalam jangka lima tahun untuk mengevaluasi secara keseluruhan kebijakan moratorium ini dan bagaimana implementasinya di lapangan. Tapi saya ingin menyampaikan moratorium adalah pintu masuk dalam perspektif pemanfaatan itu dibatasi. Artinya, walaupun dalam implementasi di lapangan tidak mudah seperti bagaimana menyesuaikan antara peta yang digunakan dan izin-izin yang sudah terlanjur keluar, kalau kita ingin melihat pengelolaan atau tata kelola hutan dan lahan gambut lebih bagus, maka pemerintah harus membuat terobosan kebijakan yang lebih strong terhadap ekosistem hutan dan lahan gambut pada masa yang akan datang.

Apa bentuk kegiatan atau kebijakan yang lebih kuat tersebut?

 

Di level hukum yang lebih tinggi misalnya dalam bentuk keputusan presiden (Keppres). Juga mungkin bahasanya bukan moratorium. Misalnya, untuk gambut adalah perlindungan total ekosistem gambut. Jadi total dan tidak ada lagi penggunaan-penggunaan yang ekstraktif. Hal itu sangat dimungkinkan karena kita akan dapat membuat rasio untuk perbandingan, misalnya gambut yang paling besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam kondisi kritis terutama di Kalimantan dan Sumatera. Artinya, kebijakan presiden untuk mengeluarkan perlindungan total terhadap ekosistem ini merupakan warisan yang ditunggu dari pemerintahan ini.

Tadi menurut Anda bahwa adanya perpanjangan kebijakan moratorium dari sisi pemerintah dapat membuat pemerintah menyusun tata kelola perlindungan lahan gambut dan hutan lebih baik lagi. Apa keuntungan adanya moratorium dari sisi masyarakat?

 

Mungkin masyarakat tidak mengenal moratorium, tapi nanti mereka tidak akan mengalami lagi lahan-lahan di halaman rumah mereka "dikonversi" dalam jumlah yang sangat luas. Mereka bisa memanfaatkan 2 3 hektar lahannya. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi masyarakat bagaimana merasakan kehadiran negara, kehadiran pemimpin di tengah-tengah mereka. Itu ditunjukkan dalam bentuk moratorium.

 

Selain moratorium, apa lagi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi secara total lahan gambut dan hutan ini?

Menurut saya, sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sudah keluar itu sudah cukup. Sebaiknya kita lebih memperkuat implementasinya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa khusus perlindungan total dari ekosistem gambut belum ada. Kami akan mendorong agar presiden Jokowi dan pemerintahannya membuat terobosan ini. Jadi membuat semacam batasan jelas nomenklatur tentang arti atau nama dari kebijakan itu menjadi kebijakan perlindungan total ekosistem yang tersisa.

Apakah perlindungan total lahan gambut ini artinya itu hanya untuk kepentingan dari sisi lingkungan atau ekologi saja dan tidak mempunyai dampak pada sisi ekonomi, apakah perlindungan total itu juga bisa mempunyai dampak pada ekonomi?

Sangat bisa, misalnya di Riau, beberapa tanaman sagu yang tumbuh puluhan ribu hektar itu tersembunyi cadangan ketahanan pangan kita. Dia akan tumbuh dengan gambut yang dilindungi. Kita juga harus menampilkan branding kita yaitu mempunyai gambut terdalam di dunia, sehingga orang mau datang ke sana, tidak harus ekstraktif tapi menikmati lingkungan.

Kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana aspek ketahanan pangan dalam konteks penyediaan protein dari ikan-ikan yang ada di gambut yang basah tersebut. Itu sangat potensial daripada kita mengubahnya dan terbakar sampai 17 tahun. Hal itu sangat memberikan pelajaran bagi kita.