Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

M. Khoirul Anwar

Cegah Penyelewengan Layanan Publik

Edisi 976 | 08 Des 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita sekarang M. Khoirul Anwar, Ombudsman di Divisi Pencegahan. Ombudsman RI merupakan suatu lembaga yang dibentuk pasca reformasi untuk memberikan keadilan terhadap pelayanan publik di Indonesia. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi untuk memberantas korupsi, maka Ombudsman berperan sebagai lembaga yang menangani mal (penyimpangan) administrasi.

M. Khoirul Anwar mengatakan memperoleh pelayanan publik yang baik merupakan hak masyarakat. Jadi jika masyarakat mendapatkan layanan publik yang tidak sesuai standar, maka kita memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan. Saat masyarakat kurang puas terhadap pelayanan publik yang ia terima, maka masyarakat bisa mengadu ke pimpinan penyelenggara layanan tersebut. Namun jika tidak ditanggapi, maka ia bisa melaporkan hal ini ke Ombudsman Republik Indonesia.

Kehadiran Ombudsman untuk menangkal mal praktek di bidang administrasi, seperti diskriminasi pada layanan publik. Pelayanan publik harus berdasarkan pada first come first serve. Pelanggaran terhadap hal ini misalnya mendahulukan orang-orang terpandang, atau mengutamakan kepentingan orang atau kelompok tertentu, atau muncul konflik kepentingan karena saudaranya, kerabatnya, atau yang dikenal dengan istilah nepotisme. Hal terburuk yang akan terjadi jika mal administrasi terus terjadi ialah negara ini bisa bubar. Ketika negara ingin mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh warganya, maka dapat diawali dengan keadilan pemberian layanan.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan M. Khoirul Anwar sebagai pewawancara dengan narasumber Ansy Lema Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com. Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.

Apa saja peran, fungsi, dan tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia (RI)?

Ombudsman RI lahir sebagai tantangan dari reformasi dan perbaikan kondisi pelayanan publik di Indonesia. Dari seluruh survei, baik yang dilakukan di Indonesia maupun internasional, pelayanan publik di Indonesia hampir selalu menempati posisi bawah. Kondisi inilah yang mendasari bahwa harus ada lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Apakah urgensi pembentukan lembaga ini jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)?

Rahim Ombudsman RI sama dengan rahimnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), dan undang-undang (UU), bahwa dalam rangka pemberantasan KKN dibentuklah Ombudsman Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu tujuan utama Ombudsman ialah memberantas korupsi, atau lebih khusus untuk mencegah korupsi. Jadi Ombudsman adalah tindakan menangani mal administrasi sebagai pintu masuknya korupsi.

Dengan kehadiran Ombudsman, maka mal praktek dalam bidang administrasi bisa dilaporkan oleh masyarakat. Misalnya, kasus seputar pengguna pelayanan publik yang harus berdasarkan pada first come first serve.

Jadi menangkal terjadinya diskriminasi perlakuan.

Betul, menangkal diskriminasi dan yang berpihak pada oknum tertentu. Hal ini bisa dikaitkan dengan mengutamakan kepentingan orang atau kelompok tertentu. Lalu mengenai perlakukan diskriminatif terhadap gender ataupun level sosial dan ekonomi. Pelanggaran terhadap hal ini misalnya mendahulukan orang-orang terpandang. Kemudian muncul konflik kepentingan karena saudaranya, kerabatnya, atau yang dikenal dengan istilah nepotisme. Tidak jarang pelayanan publik tidak bekerja sesuai dengan waktunya, sehingga hal ini menyebabkan waktu pelayanan dan penyelesaian menjadi tidak jelas. Juga termasuk jika banyak jenis imbalan yang diminta untuk mempercepat proses pelayanan.

Apakah cara kerja Ombudsman hanya merespon aduan yang muncul dari masyarakat?

UU No.37 Pasal 8 Ayat 1 menjelaskan mengenai kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat, dengan kewenangan mengeluarkan rekomendasi. Nah rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dan mengikat (Legally Binding). Kedua, pasal 8 ayat 2 berbicara mengenai kewenangan dalam memberikan saran dan usul. Memberikan saran dan usul dikaitkan dengan perbaikan kualitas pelayanan publik, mekanisme prosedur, dan perbaikan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

Disamping Ombudsman menerima pengaduan, ombudsman juga dapat bersikap pro aktif dengan melakukan own motion investigation atau investigasi atas prakarsa sendiri. Jadi Ombudsman tidak hanya di belakang meja menunggu pengaduan masyarakat, tapi juga pro aktif melakukan investigasi dan kajian. Contoh terbaru, kemarin kami melakukan metode mistery shopper untuk pelayanan perizinan di DKI Jakarta.

Apa dampaknya jika praktek mal administrasi terus terjadi?

Hal terburuk yang akan terjadi ialah negara ini bisa bubar. Ketika negara ingin mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh warganya, maka dapat diawali dengan keadilan pemberian layanan. Hal berikutnya adalah melakukan pembangunan untuk kemakmuran seluruh warganya. Kemudian melakukan tugas pemberdayaan yang bermanfaat bagi kemandirian warga. Diantara ke tiga tugas pokok tersebut, pembangunan dan pemberdayaan yang membutuhkan anggaran yang besar. Di sisi lain, negara ini tidak memiliki anggaran untuk itu.

Apakah ada kerjasama antara Ombudsman dengan pemerintahan dari berbagai level?

Ombudsman tidak hanya berada di Jakarta, namun terdapat perwakilan Ombudsman di 32 provinsi lainnya. Hanya di Kalimantan Utara yang belum terdapat perwakilan Ombudsman. Kantor perwakilan ini bertujuan untuk mendekatkan Ombudsman kepada masyarakat. Jadi Ombudsman tidak hanya sekadar menerima laporan, tapi juga bersifat pro aktif, dan melakukan beberapa kerangka kerja untuk revolusi mental.

Hal ini menjadi persoalan paling dasar dalam pemerintahan. Kalau kita bicara pelayanan publik, sebenarnya sudah didesain dengan sangat baik namun implementasinya masih kurang. Aturan-aturan penyelenggaraan pelayanan publik sudah baik dan sudah transparan. Sanksi terhadap pelaku pelanggaran publik pun sudah diatur dengan baik.

Apa sanksi terhadap mereka yang melakukan rent-seeking bureaucracy (menjalin hubungan dengan birokrasi dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bisnis-red)?

Kami menuntut betul komitmen pemerintah, dalam hal ini adalah presiden, terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai ganti rugi. Jadi posisi ganti rugi masyarakat merupakan hak yang tertera dalam UU. Ketika salah seorang warga tidak mendapatkan layanan sebagaimana standar yang ada dan menimbulkan kerugian, maka masyarakat berhak menuntut ganti rugi. Ketika risiko berbentuk materi atau sanksi mulai diterapkan, saya yakin akan terjadi percepatan perubahan sikap perilaku dari penyelenggara layanan publik. Dalam UU No.25 pasal 50 menjelaskan sanksi-sanksi yang sangat jelas terhadap pelanggaran penyelenggara layanan publik.

Jika dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengapa Ombudsman terlihat sebagai lembaga yang kurang berperan?

Kami menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang meragukan Ombudsman. Yang menjadi akar permasalahan ialah tingkat kesadaran masyarakat kita terhadap hukum. Contoh, di negara- negara maju dimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi, Ombudsman memiliki kekuatan lebih kuat dibanding penegak hukum. Seperti negara-negara di Skandinavia, Selandia Baru, Taiwan, dan Korea Selatan yang menggabungkan fungsi Ombudsman, KPK, dan Komnas HAM ke dalam satu lembaga tersendiri. Sedangkan di beberapa negara lain memisahkan fungsi antara Ombudsman, KPK, dan Komnas HAM.

Kedua, menahan dan mempermalukan pejabat merupakan hal baru di Indonesia. Jadi ketika KPK bersikap tegas menahan pejabat merupakan sumber utama berita bagi media.

Sayangnya, pejabat yang diduga melakukan korupsi merasa tidak malu atas tindakannya.

Betul. Kemarin kami berdiskusi dengan KPK membahas upaya preventif yang nyata. Berdasarkan diskusi tersebut, kami sepakat dalam pencegahan korupsi tindakan Ombudsman akan lebih ditingkatkan. Pertama, rekomendasi Ombudsman sifatnya wajib dilaksanakan bagi oknum terlapor. Rekomendasi Ombudsman belum banyak, namun hampir 80% sudah relatif dilaksanakan. Rekomendasi tidak diberikan secara langsung oleh Ombudsman, rekomendasi dieksekusi oleh pimpinan dan diapresiasi oleh kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Apakah diperlukan tindakan paksaan agar rekomendasi dilakukan oleh para penyelenggara?

Saya tidak setuju dalam menyelesaikan satu kasus itu harus diberikan seluruh kewenangannya. Saya pikir, cukup KPK saja yang melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Seperti yang sudah terjadi saat ini, sinergi antara KPK dan Ombudsman membuat revolusi mental dalam hal peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara pelayanan publik sudah terjadi. Saya yakin dalam waktu lima tahun mendatang, Indonesia sudah mengalami perubahan secara signifikan.

Bagaimana dengan kualifikasi, kompetensi serta integritas dari 32 perwakilan Ombudsman di seluruh provinsi di Indonesia?

Integritas menjadi kata kunci dikaitkan dengan kapasitas dan posisi kelembagaan kita. Demi menjamin integritas Ombudsman di daerah-daerah, kami memulai dengan sistem rekruitmen terbuka. Jadi orang-orang yang terpilih merupakan orang-orang yang sudah kami publikasikan. Tentu kami tidak bisa menjamin bahwa orang yang kami pilih itu adalah orang yang tepat. Karena itu bukti praduga tak bersalah tetap harus kami ke depankan.

Kemudian kami akan menanamkan nilai-nilai Ombudsman kepada mereka yang terpilih, bahwa Ombudsman merupakan pekerjaan mulia yang harus dilaksanakan dengan cara-cara mulia dan Anda akan menjadi orang mulia.

Pekerjaan utama Ombudsman ialah menyelesaikan persoalan seseorang dan menjadi harapan bagi seluruh masyarakat yang mengalami kesulitan. Berhadapan dengan penyelenggara layanan publik yang memiliki kekuatan, mereka yang terkadang berposisi tidak sebanding dengan masyarakat. Dengan adanya Ombudsman, posisi tersebut menjadi seimbang.

Apa pesan Anda terhadap rakyat seputar Ombudsman?

Memperoleh pelayanan publik yang baik merupakan hak masyarakat. Maka ketika kita mendapatkan layanan publik yang tidak sesuai standar, kita memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan.

Pengaduan pertama disampaikan kepada penyelenggara. Misalnya, jika pelanggaran terjadi di kelurahan maka pengaduan diberikan kepada pimpinan kelurahan. Jika tidak ada respon yang memadai dari pimpinan kelurahan, barulah pihak pengadu datang ke Ombudsman pusat atau kantor perwakilan Ombudsman di masing-masing kota di seluruh Indonesia.