Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Kurniawan Sabar

Extraordinary Crime dalam Lingkungan Hidup

Edisi 974 | 24 Nov 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kali ini kita akan membahas mengenai proteksi terhadap kawasan lahan gambut dan hutan bersama narasumber Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Menurut Kurniawan, laju deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini diperparah dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun. Bencana yang timbul akibat kerusakan ekologis telah mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Bencana asap di Provinsi Riau tahun 2014 saja telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 20 triliun. Belum lagi ancaman kesehatan di masyarakat karena terpapar asap akibat kebakaran lahan gambut dan hutan.

Pemerintahan baru diharapkan segera melakukan langkah konkret untuk mencegah laju tingkat kerusakan hutan. Langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meninjau ulang izin perusahaan yang telah terbukti merusak atau pembakaran hutan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan sangat diperlukan. Peradilan lingkungan mungkin salah satu upaya yang bisa didorong dalam sistem yang lebih baru. Misalnya bagaimana dalam satu pengadilan, kasus-kasus lingkungan hidup itu ditangani secara khusus sehingga ia tidak disamakan dengan tindak pidana biasa karena dampaknya sangat luar biasa. Kami menyebut kejahatan lingkungan hidup sebagai extraordinary crime, atau kejahatan yang luar biasa. Jadi penanganannya juga harus khusus dengan menggunakan instrumen-instrumen khusus.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Kurniawan Sabar sebagai pewawancara dengan narasumber Ansy Lema

Sebagai aktivis di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bisa Anda ceritakan bagaimana persisnya kondisi hutan dan lahan di Indonesia saat ini?

Ini menjadi hal yang cukup krusial. Laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia makin meningkat. Kondisi ini diperburuk dengan terjadinya kebakaran hutan dan bencana asap yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Permasalahan kawasan hutan di Indonesia menimbulkan banyak dampak. Misalnya, kebakaran hutan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Lalu dari sisi ekonomi, kerugian timbul dari sektor penerbangan, dan lain-lain. Ini menjadi konsekuensi akibat buruknya pengelolaan lahan dan hutan yang ada sekarang. Kalau kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang, izin di kawasan hutan ini tidak sebanding dengan apa yang kita sebut dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi bisa dikatakan, izin yang diberikan sudah overload.

Apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan sehingga kebakaran hutan dan lahan selalu berulang setiap tahun?

Pertama, kawasan lahan gambut dan hutan yang ada di Indonesia menjadi sasaran pengelolaan, yang kita sebut dengan pengelolaan industri ekstraktif. Motif mencari profit lebih banyak muncul dalam metode pengelolaan tersebut. Mekanisme ini kemudian didorong dengan pengelolaan berbasis perizinan untuk industri-industri ekstraktif, seperti perkebunan sawit, logging, ataupun tambang. Kalau dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, penguasaan kawasan hutan dari empat sektor, seperti Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan sawit, dan tambang, telah menguasai sekitar 56,5 juta kawasan hutan yang ada di Indonesia. Dengan kondisi yang ada saat ini tanpa dibarengi dengan adanya kajian lingkungan hidup strategis, maka overload perizinan ini akan makin memperburuk keadaan tersebut.

Kedua, pengelolaan kawasan hutan oleh industri-industri yang ada saat ini masih mengutamakan perilaku yang destruktif. Misalnya, melakukan pembakaran terhadap kawasan hutan. Dampak yang ditimbulkan akibat perilaku destruktif itu memperburuk keadaan ekologis dan kehidupan masyarakat.

Apa contoh konkret yang dirasakan oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan ini?

Misalnya, terjadi kebakaran lahan gambut dan hutan di Riau pada 2014. Dari sisi ekonomi, kebakaran lahan gambut dan hutan telah menyebabkan kerugian sekitar Rp 20 triliun. Itu baru dalam kurun waktu Februari sampai Juni 2014. Kemudian masyarakat yang sakit karena menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sekitar 58.000 orang. Kemudian kita juga menanggung kerugian karena harus menanggung beban penanggulangan kebakaran. Dalam kurun waktu 2014 saja, diperlukan pendanaan sekitar 300 miliar lebih. Itu hanya untuk menanggulangi kebakaran tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda melihat komitmen negara dalam hal ini pemerintah untuk mengatasi masalah ini?

Misalnya kebakaran di Riau, itu selalu terjadi setiap tahun. Bahkan kalau kita menghitung, peristiwa ini sudah terjadi sekitar 17 tahun. Kami menilai bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini kurang serius. Kejadian ini terus berulang dengan pola dan permasalahan yang sama. Akibat penanganan yang tidak penah kongkret dan serius, kebakaran ini selalu terjadi setiap tahun.

Sebenarnya kasus kebakaran hutan dan lahan akibat disengaja atau memang murni bencana alam?

Secara nasional, kebakaran hutan ini adalah hal yang disengaja. Hal ini merujuk pada kejadian-kejadian yang ada dan berdasarkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Secara terminologi, ini sebenarnya bukan kebakaran biasa tapi pembakaran. Kemudian, setelah kami memeriksa lebih dalam, kami menemukan bahwa titik api (hotspot) terbesar berada di wilayah-wilayah konsesi perusahaan. Berdasarkan temuan itu, kami menyimpulkan bahwa bencana ini adalah man made disaster. Kami menyebut bahwa perilaku-perilaku buruk dalam pengelolaan kawasan konsesi yang dimiliki perusahaan sudah mengarah pada kejahatan korporasi.

Lalu bagaimana dengan regulasi yang ada dan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran ini?

Dari sisi regulasi, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) tentang Kehutanan yang melarang aktivitas pembakaran. Kemudian juga ada UU tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Sebenarnya hal ini sudah lengkap, yang kurang hanya soal bagaimana tindakan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum secara serius. Kalau dengan perspektif pemerintah saat ini, sanksi administratif yang diberikan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran merupakan bagian dari penegakan hukum. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang, itu menjadi upaya yang sangat lemah. Semestinya, pemerintah bisa melakukan terobosan karena hal ini secara konstitusional sudah diatur dalam UU. Misalnya, pemerintah bisa melakukan penghentian operasi, atau melakukan pencabutan izin terhadap korporasi yang sudah terbukti melakukan perusakan atau pembakaran hutan.

Artinya sanksi ini diharapkan bisa menimbulkan efek jera.

Betul, dan sampai sekarang hal ini belum dilakukan.

Kita kerap kali mendengar ada peradilan lingkungan hidup. Bagaimana sistem peradilan tersebut dijalankan selama ini?

Peradilan ini merujuk pada sistem khusus karena kita memiliki beberapa sistem peradilan. Peradilan lingkungan mungkin salah satu upaya yang bisa didorong dalam sistem yang lebih baru. Tetapi tentu saja hal ini akan lebih berat. Misalnya bagaimana dalam satu pengadilan, kasus-kasus lingkungan hidup itu ditangani secara khusus sehingga ia tidak disamakan dengan tindak pidana biasa. Jadi pembakaran hutan itu tatarannya jangan hanya disamakan dengan tindak pidana biasa, padahal dampaknya sangat luar biasa. Kami menyebut kejahatan lingkungan hidup sebagai extraordinary crime, atau kejahatan yang luar biasa.

Kalau begitu penanganannya juga harus extraordinary.

Betul, dan penanganannya juga harus khusus dengan menggunakan instrumen-instrumen khusus. Kami berharap substansi dari permasalahan kerusakan lingkungan itu bisa betul-betul relevan dengan upaya penegakan hukum.

Masyarakat mempunyai kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bisa Anda ceritakan bagaimana kearifan lokal yang banyak berperan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan?

Kami menyakini bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat bergantung dalam penggunaan kawasan hutan. Sejauh ini masyarakat masih banyak yang memiliki praktek-praktek yang arif. Misalnya, mereka mengambil kebutuhan dari hutan tapi tidak dengan melakukan penebangan atau pembakaran. Praktek-praktek ini yang sebenarnya harus didorong oleh pemerintah. Praktek yang berbasis terhadap apa yang menjadi kebutuhan konkrit masyarakat, bukan yang hanya diorientasikan untuk pasar atau profit. Contoh lain adalah pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat dengan menanam sagu tanpa harus melakukan pengeringan. Dengan metode tanpa pengeringan, hutan dan gambut dapat dijaga dan berkelanjutan.

Kerusakan hutan salah satunya karena tumpang tindih perizinan. Lalu bagaimana aturan mengenai hal ini, misalnya koordinasi lintas kementerian atau lintas instasi?

Banyak permasalahan yang tidak terselesaikan, bahkan justru cenderung makin meningkat seperti tumpang tindih perizinan dan pengelolaan lahan yang tidak beres. Misalnya dalam kawasan hutan bisa ada berbagai macam perizinan seperti HPH, HTI, perkebunan sawit, dan tambang. Potensi tumpang tindih lahan, perizinan, dan konsensi itu sangat besar. Sampai sekarang hal ini diakui menjadi salah satu problem yang paling sulit diselesaikan. Dari situ kita melihat bahwa koordinasi atau skema pengelolaan ini masih sangat lemah dan belum mencapai upaya maksimal. Kemudian hampir semua sektor memajukan kepentingannya masing-masing, sehingga pembangunan dan pengawasan kawasan hutan masih sangat ego sektoral. Akibat ego sektoral ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Kementerian Kehutanan bisa mengeluarkan izinnya sendiri.

Saat ini masalah lingkungan hidup atau masalah hutan bukan hanya masalah nasional tetapi telah menjadi isu global. Mengapa isu ini mulai didorong menjadi isu utama?

Ini Penting untuk ditegaskan bahwa selama ini perspektif pembangunan lebih mengutamakan kepentingan aspek ekonomi. Karena itu eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi aspek yang utama. Akibat aktivitas manusia, lingkungan mengalami penurunan kualitas. Dampak yang mungkin paling besar adalah global warming yang menyebabkan ketidakpastian iklim atau climate change. Nah kalau kondisi ini terus meningkat dan tidak ditangani dengan baik, maka bisa diprediksi bahwa dalam waktu dekat kondisi bumi kita makin buruk. Kenaikan permukaan air laut bisa menenggelamkan pulau besar yang ada di dunia. Ribuan pulau yang ada di Indonesia terancam tenggelam atau hilang. Hal ini tentu saja akan mengancam seluruh kehidupan manusia. Itu baru contoh akibat dari perubahan iklim saja,

Hutan berperan penting bagi keberlanjutan bumi, tapi hutan juga mempunyai nilai ekonomis. Lalu bagaimana mensinergikan dua kepentingan ini?

Sebenarnya ini menjadi perdebatan yang paling krusial dan mendasar ketika harus memilih antara kepentingan ekonomi atau lingkungan hidup. Dalam perspektif lingkungan, kami menilai bahwa mementingkan lingkungan hidup itu akan memastikan kepentingan ekonomi terus berlanjut. Artinya, kalau pun harus memilih diantara bagaimana memajukan kepentingan ekonomi atau kepentingan lingkungan hidup, maka pilihlah yang menentukan atau mengutamakan aspek lingkungan hidup.

Menurut Anda, apa bentuk yang tepat untuk mencegah kebakaran hutan dan hutan?

Yang paling mendesak dengan kondisi yang ada sekarang, pemerintah bisa melakukan review izin terhadap pengelolaan kawasan hutan. Kemudian memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku perusakan hutan, mulai dari menolak izin pembukaan baru, penghentian operasi sampai pencabutan izin. Upaya ini harus dibarengi dengan melakukan kajian lingkungan hidup terhadap kondisi-kondisi hutan yang ada di Indonesia. Dengan adanya kajian tersebut, diharapkan dapat melakukan tindakan yang tepat untuk melindungi hutan, seperti apakah bentuk perlindungannya dengan mengurangi izin pengelolaan, atau syarat dalam perizinan harus ditambah, dan sebagainya. Satu hal yang harus didorong adalah tentang bagaimana mengelola hutan tanpa harus membakar. Dengan melihat kondisi hutan saat ini, maka ini menjadi kepedulian yang paling utama. Selain itu perlunya perlindungan terhadap kawasan hutan dengan penegakan hukum yang kuat.

Apa jadinya jika hingga 5-10 tahun lagi kebakaran lahan gambut dan hutan tidak dapat kita atasi?

Pastinya ini akan menjadi suatu ancaman paling buruk dalam kehidupan kita. Kebakaran lahan gambut dan hutan yang sekarang saja bisa mengancam generasi kita. Bayi-bayi yang baru lahir menjadi sakit atau terancam autisme dan sebagainya. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kita bisa membayangkan generasi kita mendatang akan berada dalam kondisi yang terancam mendapatkan lingkungan hidup yang buruk. Karena itu kehidupan mereka akan makin sulit.

Apa harapan Anda terhadap pemerintahan yang baru ini dalam upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan?

Dengan situasi yang ada sekarang, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla mesti melakukan terobosan-terobosan yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Misalnya dengan melakukan peninjauan ulang terhadap semua perizinan hutan yang ada. Kemudian memberikan sanksi yang tegas baik pembekuan izin ataupun pencabutan izin terhadap korporasi yang sudah terbukti melakukan perusakan atau pembakaran hutan. Data dan laporannya mengenai kejahatan korporasi ini sudah sangat banyak, baik dari kementerian maupun dari instansi terkait. Kemudian harus memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pengelolaan kawasan hutan dan lahan gambut.