Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Maulani A. Rotinsulu

Forum Disabilitas ADF

Edisi 973 | 17 Nov 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kali ini kita akan membahas mengenai penyandang disabilitas dengan narasumber Maulani A. Rotinsulu, ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HDWI), dan juga pengurus ASEAN Disability Forum (ADF).

Menurut Maulani A. Rotinsulu, ketidakpedulian atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat secara umum karena ketidakpahaman mereka. Ada beberapa kesan yang timbul saat orang non disabilitas memandang rendah orang disabilitas saat bertemu. Hal itu karena mereka tidak familiar terhadap kami. Mereka tidak pernah memahami potensi penyandang disabilitas. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas sehingga timbul ketidakpedulian. Sebenarnya, orang-orang penyandang disabilitas itu bukan objek penerima sumbangan atau belas kasihan. Ketika sering diperkenalkan dan berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, saya yakin masyarakat bisa melihat bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai kontribusi terhadap pembangunan.

Maulani mengatakan saat ini untuk di tingkat ASEAN upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk ASEAN Disablity Forum (ADF). Kegiatan ADF untuk mengawal Dekade ASEAN (ASEAN Decade) tentang penyandang disabilitas. ADF dimandatkan untuk mengawal, melakukan promosi, mengedukasi, dan mendampingi pemerintah dalam membuat rancangan ataupun program bagi penyandang disabilitas. Pada tahun ini, 2014, kami akan menyelenggarakan konferensi di Myanmar pada 16 - 18 Desember 2014.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansyur sebagai pewawancara dengan narasumber Maulani A. Rotinsulu. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com. Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.

 

Apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas?

Penyandang disabilitas digunakan secara resmi oleh pemerintah di Undang-Undang (UU) No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jadi mulai 2011 secara intensif kita mensosialisasikan untuk mengganti dan menggunakan isitilah lain terhadap kata cacat. Saat itu, dengan difasilitasi oleh Komnas HAM, kami mengadakan sekitar dua kali seminar nasional, dan berdiskusi dengan para ahli bahasa. Jadi setelah perdebatan panjang karena banyak sekali istilah-istilah daerah yang diangkat oleh teman-teman, akhirnya kami menyepakati untuk menggunakan kata disabilitas sebagai istilah kami. Kata disabilitas ini diadopsi dari person with disabilities.

Apa perbedaan kata penyandang disabilitas dengan cacat?

Di dalam UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dimaksud cacat adalah hanya untuk penyandangnya, atau orang yang mengalami keterbatasan, dan lain-lain. Kalau disabilitas adalah person with disability, atau disabilitas sebagai sebuah konsep yang terdiri dari tiga aspek. Pertama adalah orangnya yang mengalami keterbatasan, dan bagaimana cara membangun kemandirian mereka. Kedua adalah lingkungannya, termasuk peraturan-peraturan pemerintah mengenai aksesabilitas. Hal ini ditujukan ke pemerintah untuk membuat fasilitas yang mudah diakses dan peraturan-peraturan yang inklusif terhadap peyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga adalah perubahan perilaku masyarakat, yaitu mereka yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang subordinate yang tidak sama haknya seperti masyarakat secara umum. Hal ini rupanya bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati bahwa konsep disabilitas itu adalah bagaimana mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar belajar mengenal penyandang disabilitas. Jadi istilah penyandang disabilitas ini lebih menyentuh masyarakat dan pemerintah.

Lalu, apa saja jenis disabilitas?

Menurut konvensi hak penyandang disabilitas, ada empat kategori jenis disabilitas. Pertama secara fisik, yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam gerak. Kedua secara intelektual, yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan dalam mengikuti proses belajar mengajar secara umum. Ketiga secara mental, yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan dalam perilaku dan emosi. Keempat secara sensorik, adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan atau gangguan dalam syaraf sensorik, seperti mata, hidung, pendengaran, penciuman, dan rasa. Jadi kalau penyandang disabilitas seperti kusta, yaitu kulit mereka menebal dan kehilangan rasa, nah itu termasuk dalam kategori sensorik.

Saat ini organisasi penyandang disabilitas di negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah membentuk ASEAN Disability Forum (ADF). Anda termasuk salah satu pengurus ADF. Apa saja kegiatan ASEAN Disability Forum (ADF)?

Kegiatan ADF untuk mengawal Dekade ASEAN (ASEAN Decade) tentang penyandang disabilitas. Jadi kita mengadopsi Dekade ASEAN tentang penyandang disabilitas yang disahkan pada 2012. ADF dimandatkan untuk mengawal, melakukan promosi, mengedukasi, dan mendampingi pemerintah dalam membuat rancangan ataupun program bagi penyandang disabilitas. Pada tahun ini, 2014, kami telah melakukan pertemuan dengan steering committee atau pendiri ADF, dan kemudian kami akan menyelenggarakan konferensi di Myanmar pada 16 -18 Desember 2014. Jadi kerja dari ADF mengikuti chairmanship-nya ASEAN, misalnya konferensi ASEAN ada di Myanmar maka segala kegiatan kita juga ada di Myanmar.

Mengenai konferensi yang akan diadakan di Myanmar, apa target yang ingin dihasilkan?

Cara kerja ADF adalah mendorong kebijakan-kebijakan nasional, terkait dengan penyandang disabilitas di negara-negara yang kita kunjungi,. Permintaan dari teman-teman di Myanmar adalah mengenai masalah kebijakan ekonomi, termasuk perbankan. Sektor perbankan sangat tinggi resistensinya terhadap penyandang disabilitas. Saat ini masih banyak kejadian diskriminatif di Indonesia dan Myanmar.

Kebetulan di akhir tahun ini ada satu bank besar yang akan didirikan di Myanmar. Mereka sedang menyiapkan mekanisme dan sistem pelayanan. Karena itu teman-teman, penyandang disabilitas di Myanmar, ingin memanfaatkan forum ini untuk mengadvokasi mengenai mekanisme atau sistem di bank ini. Jadi kami akan banyak berdialog dengan para level manajer dari bank terkait mengenai mekanisme, atau sistem yang akan mereka lakukan untuk pelayanan.

Bagaimana kondisi akses dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di negara ASEAN selama ini?

Kalau pelayanan itu sendiri sudah baik, maka tentu tidak akan ada Dekade ASEAN. Hal ini terjadi karena ada tuntutan masyarakat, agar pelayanan atau penanganan penyandang disabilitas harus ditingkatkan. Karena itu dibuatlah kesepakatan di antara negara-negara ASEAN tentang penanganan penyandang disabilitas.

Saya ingin menceritakan salah satu kejadian saat teman-teman penyandang disabilitas menghadiri Asean Disability Forum and Conference di Jakarta pada 2010. Waktu itu ada sekitar 14 teman-teman dari Thailand yang menggunakan kursi roda. Saat mereka berangkat dari negaranya, mereka aman-aman saja. Tapi ketika pulang dari Jakarta ke Thailand, mereka menyebabkan penerbangan delay hingga satu jam. Menurut maskapai penerbangan, mereka melebihi kuota dari pesawat karena 14 pengguna kursi roda tidak boleh masuk ke dalam satu pesawat. Akhirnya terjadi perdebatan karena mereka merasa ketika berangkat dari negara asal tidak mengalami kesulitan. Seharusnya kebijakan penerbangan sama. Rekan-rekan penyandang disabilitas ini dianggap oleh penumpang lainnya sebagai penyebab pesawat delay. Kemudian kasus ini diangkatnya secara internasional hingga akhirnya maskapai tersebut sepakat untuk mengubah kebijakan. Setelah itu pelatihan-pelatihan tentang sensitifitas terhadap staf-staf penerbangan di perusahaan itu mulai dilakukan

Kejadian pelayanan tersebut terjadi di Jakarta. Bagaimana akses dan pelayanan untuk penyandang disabilitas di Indonesia secara menyeluruh saat ini?

Kalau kita melihat UU tentang Pelayanan Publik, kami menilai pelayanan publik belum begitu sensitif terhadap penyandang disabilitas. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, itu sudah cukup akomodatif terhadap penyandang disabilitas.

Pendidikan kita mempunyai dua opsi tentang penanganan anak disabilitas. Pertama ada sekolah luar biasa yang biasa kita kenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Kemudian ada lagi mekanisme pendidikan yang dinamakan pendidikan inklusi. Metode pendidikan ini adalah cara bagaimana pemerintah menangani kekurangan SLB. Jadi sekarang ini, SLB di Indonesia itu satu kabupaten ada satu sekolah. Bayangkan berapa luas jarak satu kabupaten. Tidak dipungkiri kalau anak-anak dengan disabilitas, 80 % hidup di keluarga yang menengah ke bawah. Bayangkan kalau dia sekolah SLB-nya berada di satu titik, dan rumahnya berada di titik yang lain dari satu kabupaten. Transportasi kemudian menjadi satu permasalahan bagi anak-anak yang ingin ke sekolah.

Kemudian cara pemerintah untuk menanganinya adalah sekolah inklusi. Sekolah ini sebenarnya adalah sekolah biasa yang mengadopsi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Misal, guru-guru di sekolah tersebut ditambah pengetahuannya untuk penanganan anak-anak disabilitas. Kemudian sekolah itu nanti dilengkapi oleh alat-alat atau fasilitas untuk anak-anak dengan disabilitas. Contohnya, untuk anak-anak dengan disabilitas netra yang harus menulis. Kemudian bagaimana dengan anak-anak disabilitas rungu, mereka harus diajarkan bahasa isyarat. Kemudian bagaimana dengan anak-anak disabilitas daksa yang harus memiliki aksesibilitas fisik di sekolahnya. Jadi sekolah inklusi mengakomodasi anak-anak yang mempunyai keterbatasan.

Lalu, bagaimana akses layanan publik seperti transportasi di Indonesia untuk penyandang disabilitas?

Kalau kita membandingkan negara kita yang luas ini, maka akses layanan publik untuk fasilitas transportasi dan fasilitas-fasilitas fisik masih minim. Fasilitas itu barangkali cuma ada di kota-kota besar. Kota besar yang sudah terjangkau advokasi dari teman-teman penyandang disabilitas seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta saja. Saya rasa fasilitas itu hanya ada gedung-gedung yang sophisticate. Gedung-gedung pemerintahan juga sudah ada beberapa yang mencoba menerapkan, tetapi hanya berupa fasilitas yang menempel. Jadi sebenarnya di tatanan kebijakan, negara ini sudah cukup akomodatif dengan penyandang disabilitas. Tetapi di tingkat bawah kadang-kadang tidak bisa diaplikasikan dengan baik.

Apa pekerjaan rumah terbesar pemerintah untuk yang bersifat aplikatif bagi penyandang disabilitas?

Mau tidak mau, kebutuhan penyandang disabilitas harus disuarakan terus menerus. Kemudian harus ada keterlibatan dari penyandang disabilitas di dalam satuan-satuan kerja yang berhubungan dengan pembangunan. Misalnya, kita telah membicarakan aksesibilitas fisik di Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) agar seharusnya izin mendirikan bangunan harus memperhatikan faktor disabilitas. Hal ini ada di UU, tapi tidak ada di tingkat kebijakan. Saya rasa harus ada kebijakan yang bersifat aplikatif.

Bagaimana cara pandang msayarakat terhadap penyandang disabilitas itu sendiri, apakah sudah ada kemajuan atau belum sama sekali ?

Saya pikir ketidakpedulian atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat secara umum karena ketidakpahaman mereka. Ada beberapa kesan yang timbul saat orang non disabilitas memandang rendah orang disabilitas saat bertemu. Hal itu karena mereka tidak familiar terhadap kami. Mereka tidak pernah memahami potensi penyandang disabilitas. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas sehingga timbul ketidakpedulian. Saya pikir, media juga harus meningkatkan kepedulian untuk membangun pemahaman masyarakat sehingga mereka bisa lebih menerima kami. Sebenarnya, orang-orang penyandang disabilitas itu bukan objek penerima sumbangan, atau belas kasihan. Ketika sering diperkenalkan dan berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, saya yakin masyarakat bisa melihat bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai kontribusi terhadap pembangunan.