Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Melani Pedro dan Zul Fahmi

Mengajak Jokowi Blusukan ke Daerah Kebakaran Hutan

Edisi 972 | 10 Nov 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa yang gigih memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup Indonesia. Tamu-tamu kita kali ini adalah Melani Pedro dan Zul Fahmi yang merupakan pegiat-pegiat lingkungan dari Greenpeace Indonesia. Greenpeace pada saat ini sedang aktif mengajak Presiden Joko Widodo yang baru terpilih agar memprioritaskan pelestarian lingkungan hidup dalam kebijakan-kebijakannya dengan melakukan program PR ke 7 dan bersama-sama Walhi dan Yayasan Perspektif Baru mengajak Presiden Joko Widodo melakukan blusukan ke daerah terdampak asap kebakaran hutan.

Menurut Melani, program PR ke 7 merupakan program yang mengajak publik dalam memberikan laporan masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar mereka melalui sosial media dengan metode yang mirip dengan citizen journalism. Program ini dinamakan PR ke 7 karena ini merupakan PR khusus lingkungan yang ditujukan untuk presiden ke 7 Indonesia yang baru terpilih yaitu Joko Widodo.

Zul Fahmi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia selama 17 tahun terus-menerus mengalami bencana asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Berbagai upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah tidak efektif. Karenanya Greenpeace mendukung petisi perwakilan masyarakat Riau Bapak Abdul Manan yang mengajak Presiden Joko Widodo blusukan ke wilayah-wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah baru perlu menyelesaikan ini secara tuntas dengan perlindungan menyeluruh terhadap lahan-lahan gambut, memperpanjang moratorium hutan, dan kebijakan one map policy.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Melda Wita Sitompul sebagai pewawancara dengan narasumber Melani Pedro dan Zul Fahmi

Apakah yang dimaksud PR ke 7?

Melani Pedro: PR ke 7 adalah sebuah inisiatif dari Greepeace Indonesia dalam rangkaian kampanye 100 persen Indonesia yang diluncurkan bulan Mei lalu. Kampanye 100 persen Indonesia adalah sebuah kampanye yang berhubungan erat dengan pemilihan presiden tahun ini. Kenapa kami mengadakan kampanye 100 persen Indonesia? Sebetulnya ini sebuah tantangan seberapa besarnya para calon presiden memprioritaskan isu lingkungan hidup lalu dimasukkan dalam program-program setelah terpilih menjadi presiden. PR ke 7 sendiri adalah inisatif yang kami bangun setelah Indonesia memiliki presiden terpilih yaitu Bapak Joko Widodo/Jokowi.

PR ke 7 ini kami buka untuk publik dan sifatnya seperti citizen journalism. Publik kami undang memberikan laporan masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar mereka melalui sosial media dengan menggunakan hashtag #PRke7. Mengapa PR ke 7? Karena PR ini ditujukan untuk presiden Indonesia ke 7 kita khusus untuk lingkungan. Setiap laporan menggunakan hashtag #PRke7 akan kami kompilasi dalam situs yang bernama JARING (Jurnalisme Warga Untuk Linkungan) lengkapnya: jaring.100persenindonesia.org.

Sejak diluncurkan awal September lalu, sudah masuk 3.000 laporan yang kami terima dari seluruh Indonesia. Kami terkejut dan juga senang karena masyarakat sudah memiliki kepedulian akan isu lingkungan dan memiliki harapan bahwa masalah-masalah lingkungan dapat diselesaikan oleh pemerintahan Bapak Jokowi ini.

Kami melihat bahwa Presiden Jokowi dengan pemerintahan barunya memberikan ruang kepada publik untuk berharap akan adanya perubahan lingkungan di Indonesia.

Dari laporan yang masuk, problem apa yang paling banyak diminta untuk diselesaikan ?

Melani Pedro: Salah satu isu lingkungan yang banyak mendapat perhatian masyarakat adalah masalah asap dan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Selain menggunakan sosial media dengan hashtag #PRke7, apakah ada kampanye lain terkait dengan to do list yang harus dikerjakan Jokowi ?

Melani Pedro: Dalam kampanye ini, kami menekankan engagement dengan publik atau keterlibatan publik. Karena itu kami membuat banyak strategi khususnya di dunia digital, dimana publik bisa berpartisipasi untuk menyatakan harapan mereka bahwa seratus persen Indonesia yang hijau dan damai masih mungkin terjadi. Salah satu strategi yang kami rilis adalah digital polling. Dalam digital polling, kami memberikan 9 isu lingkungan yang menurut publik menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan presiden terpilih dan pemerintahan barunya.

Dari hasil polling, ada 2 masalah yang mendapat banyak perhatian publik. Pertama pencemaran air dan sungai oleh bahan kimia berbahaya dari industri, ini merupakan perhatian masyarakat akan air bersih. Yang kedua soal kebakaran dan asap, masyarakat sangat peduli akan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Selanjutnya apa yang akan dilakukan Greenpeace dalam masalah kebakaran hutan dan lahan gambut?

Melani Pedro: Greenpeace sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya, tetapi solusi atau seruan yang kami berikan kepada pemerintah adalah ‘Perlindungan total lahan gambut’. Hal ini untuk menjawab masalah polemik kebakaran hutan yang sudah terjadi selama 17 tahun di Sumatera dan Kalimantan.

Sejak kapan kebakaran dan masalah asap ini dilihat Greenpeace sebagai polemik ?

Zul Fahmi: Kami melihat kebakaran hutan ini terjadi setiap tahun. Setidaknya dari tahun 1997 sampai hari ini kebakaran selalu terjadi berulang-ulang di Indonesia. Dan selalu menjadi polemik setiap kebakaran itu terjadi. Dan kalau kita lihat pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, selama ini terkesan dilakukan sangat tidak terencana dan tidak berefek dalam jangka panjang. Ini terbukti sudah hampir 17 tahun kebakaran itu selalu terjadi.

Apakah kebakaran terjadi pada musim tertentu di setiap tahunnya?

Zul Fahmi: Kalau kita melihat masyarakat, sepertinya mereka sudah terbiasa dengan kebakaran itu sehingga ada guyonan-guyonan di level masyarakat bahwa kebakaran yang terjadi sudah menjadi bagian atau pola musim yang akan dihadapi oleh masyarakat. Ada musim hujan, ada musim panas, dan sekarang ada musim asap. Dan itu seperti menjadi kebiasaan. Ini jelas tidak baik dan bisa kita tangkap sebagai bentuk keputusasaan masyarakat, bahwa pemerintah yang diharapkan bisa menanggulangi atau mengatasi kebakaran ini tidak berhasil mengatasinya. Bisa dikatakan tidak ada keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah dalam masalah kebakaran hutan dan lahan gambut ini.

Jadi sebenarnya apa tindakan pemerintah selama ini dan berapa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah?

Zul Fahmi: Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah karena kebakaran yang terjadi di Indonesia cukup mahal. Banyak kebakaran terjadi pada area-area yang sudah terbuka dan pada area-area gambut. Ini jelas membutuhkan perlakuan dan upaya pemadaman yang lebih. Karena pola kebakaran itu tidak sama dengan yang terjadi di areal lahan mineral.

Pemerintah melakukan pemadaman baik melalui darat dan juga udara, akan tetapi tindakan ini jarang sekali berhasil. Seringkali api padam apabila sudah masuk musim hujan, jadi api padam dengan sendirinya. Biaya yang sudah dikeluarkan sepertinya percuma. Upaya penanganannya juga cenderung tidak terintegrasi antara satu sektor dengan yang lainnya.

Kalau kita melihat permasalahan yang mendasar, kebakaran hutan itu adalah perusakan gambut atau aktivitas deforestasi atau penghancuran hutan. Pada waktu yang bersamaan, Dinas Kehutanan dan Kementrian Kehutanan terus melakukan pengeluaran izin-izin untuk konsesi gambut dan sebagainya. Sementara disisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) misalnya, giat melakukan upaya-upaya pencegahan atau pemadaman. Jadi tidak terkolelasi dengan baik.

Kebakaran hutan dan lahan gambut bukan bencana alam, apa yang harus pemerintah perhatikan, dan siapa yang bertanggungjawab melakukan pembakaran?

Zul Fahmi: Ini yang harus dipahami oleh pemerintah sekarang. Kenapa kebakaran itu selalu terjadi. Sudah sedemikian lama kebakaran ini selalu terus berulang. Kita berharap presiden yang baru memahami akan kesalahan dalam penanggulangannya. Selanjutnya ini yang harus dipahami, area yang banyak terbakar adalah area gambut. Perusakan gambut ini selalu terjadi. Begitu gambut sudah rusak, dia gampang sekali terbakar dan susah sekali untuk dipadamkan.

Pemerintah harus melihat permasalahan yang sesungguhnya untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana ini. Memang ini bukan bencana yang disebabkan oleh faktor alam namun perbuatan segelintir manusia yang berdampak kepada orang banyak. Ketika kebakaran sudah terjadi, hampir semua orang yang berada di area yang diselimuti asap, itu menghirup asap dan terdampak. Pertanyaanya ialah siapa yang bertanggung jawab? Sampai sejauh ini penegakan hukum tidak menjangkau. Walaupun ada proses penegakan hukum, tapi tidak membuat efek jera. Banyak perusahaan yang terbukti melakukan kebakaran tidak diproses. Hukumnya tidak berjalan dan tidak menimbulkan efek jera.

Saya membaca petisi di change.org/blusukan asap. Para pendengar bisa membuka website ini dan mendukung petisi oleh Bapak Abdul Manan, perwakilan masyarakat Riau, yang meminta Jokowi untuk blusukan ke daerah-daerah terdampak asap. Greenpeace salah satu yang mendukung gerakan untuk blusukan asap ini, kenapa ini harus dilakukan Jokowi?

Zul Fahmi: Terpilihnya Jokowi mendapat sambutan yang luar biasa. Bagi masyarakat jelas ini adalah harapan baru. Dia punya slogan ‘kerja, kerja, kerja’. Pak Jokowi harus belajar dari kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam menangani kebakaran hutan ini. Saya pikir di awal kepemimpinannya, Pak Jokowi perlu memahami secara komperensif permasalahan kenapa kebakaran hutan ini berlangsung begitu lama tanpa bisa diatasi. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Manan di petisinya sangat bagus dan menyentuh (Baca: https://www.change.org/blusukaasap). Kalau kita membaca kalimat petisinya, jelas sebuah upaya terakhir yang dalam keputusasaan ada harapan.

Saya kebetulan berasal dari Riau, saya sangat tahu dan merasakan bagaimana jika musim panas dan kemarau tiba. Masyarakat Riau sangat menghawatirkan kebakaran hutan, karena kebakaran ini berdampak asap yang sangat luar dan bisa terhirup oleh semua lapisan anak-anak ataupun orang dewasa.

Sekolah juga libur?

Zul Fahmi: Sekolah diliburkan kalau sudah musim kebakaran. Sebenarnya kalau kebakaran itu sudah terjadi, walaupun orang-orang tidak keluar rumah dan tidak banyak beraktifitas bukan berarti mereka akan terhindar dari kabut asap. Karena asap sendiri masuk kedalam rumah itu. Jadi tidak ada tempat berlindung selain mengungsi dari lokasi itu

Kita saja misalnya terkena asap rokok atau asap knalpot suka merasa risih karena sangat mengganggu. Apalagi orang yang hidup di sana selama bertahun-tahun. Asap itu muncul minimal berapa bulan?

Zul Fahmi: Kebakaran di tahun ini, ini sudah mulai dari Februari. Kebakaran sudah terjadi dan sampai hari ini kita masih disibukan oleh masalah kebakaran. Contohnya hujan di jambi. Beberapa minggu yang lalu hujan di Sumetra Selatan, tetapi beberapa hari setelah turun hujan terjadi lagi kebakaran. Artinya mungkin ini bukan kebakaran baru tetapi gambut yang terbakar di bawahnya muncul lagi di atas.

Belum Padam ?

Zul Fahmi: Sesungguhnya belum padam. Jadi penting bagi Jokowi sebenarnya untuk melihat langsung ke lapangan seperti apa permasalahan yang sesungguhnya. Sehingga di dalam menangani kasus kebakaran hutan atau menghentikan kebakaran hutan ini bisa lebih efektif dan benar-benar bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat di Riau, terutama agar ke depannya kebakaran tidak terjadi lagi.

Setelah nanti Pak Jokowi datang ke lokasi blusukan asap kemudian bertemu dengan banyak masyarakat dan bisa melihat langsung, selanjutnya apa yang bisa Jokowi lakukan untuk mematikan sumber masalah kebakaran dan asap?

Zul Fahmi: Iya. kenapa penting Pak Jokowi di lapangan adalah untuk melihat dan memastikan bahwa area gambut penting dan perlu dilindungi. Pak Jokowi harus memastikan kebakaran tidak terus berulang. Pertama yang harus menjadi perhatian adalah perlindungan untuk seluruh lahan gambut.

Jadi proteksi secara menyeluruh?

Zul Fahmi: Iya, secara menyeluruh. Karena area yang banyak terbakar sekarang adalah kawasan-kawasan gambut. Kedua, Pak Jokowi harus memastikan perbaikan tata kelola hutan melalui memperkuat moratorium.

Moratorium menjadi sangat penting sebagai starting point dan ini yang kita harapkan dari kepemimpinan Pak SBY sebelumnya. SBY sudah mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kehutanan. Banyak sekali permasalahan kehutanan termasuk tumpang tindih izin, konflik dengan masyarakat, kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum. Akan sulit upaya menyelesaikan ini apabila moratorium tidak diperpanjang atau izin-izin terus dikeluarkan.

Moratorium harus menjadi titik terkuat dan harus dipertahankan sampai seluruh permasalahan di sektor kehutanan sebelumnya diselesaikan.

Ketiga kebijakan one map policy atau kebijakan satu peta untuk seluruh sektor inisiatifnya sudah ada sebelumnya sangat penting untuk dilanjutkan oleh Pak Jokowi.

Dan itu masuk ke Visi dan Misinya Jokowi juga?

Zul Fahmi: Dan ini yang harus dipastikan pararel. One map akan sulit terbangun apabila moratorium tidak dilanjutkan atau tidak diteruskan. Kita berharap 3 point ini bisa dilakukan dan ditindak lanjuti oleh Pak Jokowi sehingga kebakaran hutan tidak lagi menghantui masyarakat di Indonesia.