Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ani Widyani Soetjipto

Mengelola Harapan Publik

Edisi 971 | 03 Nov 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah membentuk jajaran menteri yang dinamakan Kabinet Kerja. Publik menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintahan baru. Kita akan membicarakan mengenai Kabinet Kerja dengan Ani Widyani Soetjipto, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Menurut Ani Widyani Soetjipto, kabinet Jokowi-JK memperlihatkan bahwa Jokowi harus berkompromi terhadap berbagai kepentingan. Tentu yang hadir paling besar adalah kepentingan partai politik (Parpol). Hal ini bisa dilihat dari figur-figur yang duduk di kabinet.

Memang paling menarik jika membahas bagaimana perwakilan dari parpol yang duduk di jajaran kabinet. Mereka menempati pos-pos yang tidak kalah penting. Kalau saya kaitkan dengan agenda good governance, anti korupsi, human rights, dan lingkungan, maka catatan dia agak kritis. Dia tidak terlalu optimis terhadap menteri-menteri yang menduduki jabatan-jabatan ini, terutama dalam menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ani Widyani mengatakan kita harus me-manage ekspektasi. Saat ini, pengharapan publik sangat tinggi sekali terhadap Jokowi JK dan Kabinet Kerja. Paling tidak, kita beri waktu kepada mereka yang terpilih untuk bekerja dan membuktikan, apakah mereka bisa memenuhi tuntutan itu. Nanti kalau mereka tidak bisa membuktikan atau ada catatan kritis bisa disampaikan. "Saya kira Jokowi selalu mengatakan, jika menteri tidak bisa deliver, harus siap-siap diganti."

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Ani Widyani Soetjipto

Bagaimana pandangan Anda mengenai susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kabinet ini memperlihatkan bahwa Jokowi harus berkompromi terhadap berbagai kepentingan. Tentu yang hadir paling besar adalah kepentingan partai politik (Parpol). Hal ini bisa dilihat dari figur-figur yang duduk di kabinet. Hal yang patut dicermati adalah adanya keterwakilan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Aceh, Makassar, Papua, Jawa, itu semua terepresentasi. Kemudian keterwakilan perempuan yang cukup tinggi. Dari total 34 anggota kabinet, delapan orang diantaranya adalah perempuan.

Kedua, berkaitan dengan visi misi Jokowi. Selama ini ada beberapa agenda besar yang selalu disuarakan lewat kampanye maupun pidato-pidatonya, yaitu maritim, kualitas hidup manusia dan pemerintahan yang anti korupsi, human right, dan lingkungan. Hal itu yang selalu didengungkan, disamping agenda-agenda ekonomi.

Jokowi membuat terobosan baru dengan membentuk Kementerian Koordinator Maritim. Bagaimana Anda melihat kementerian ini?

Pertama mengenai Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo. Dia memang mempunyai rekam jejak yang baik di dalam isu ini, sehingga kita tidak perlu meragukannya. Data-data tentang maritim mungkin sudah dimiliki karena selama ini dia bekerja sebagai Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (Dirjen FAO). Kedua, visi maritim ini juga akan terpresentasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdjianto, yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL). Menurut saya, sosok Susi Pudjiastuti juga menarik. Dia mempunyai latar belakang sebagai anak nelayan pengepul ikan. Saya pikir karena pergulatannya dalam isu itu, dia pasti paham bagaimana mengembangkan sisi ekonomi kelautan.

Apa pandangan Anda mengenai tingkat pendidikan Susi Pudjiastuti yang tidak tamat sekolah menengah atas (SMA)?

Susi adalah tipe pekerja keras. Dia bukan tipe mainstream pejabat yang selalu ada di benak kita, seperti harus lulusan perguruan tinggi, atau seorang Doktor, lalu bekerja di birokrasi atau berkarir di partai politik. Dia sama sekali tidak memenuhi kriteria itu. Tetapi kalau melihat rekam jejaknya, dia putus sekolah tapi dia sukses hingga mempunyai perusahaan Susi Air. Kemudian Susi Air bisa terbang ke wilayah pedalaman tanpa bantuan pemerintah. Dia juga bisa memanfaatkan laut dengan mengekspor hasil laut. Menurut saya, figur perempuan ini sangat luar biasa. Kita akan melihat dan menunggu bagaimana Susi dengan gayanya yang tidak biasa bisa cocok atau tidak kerja di lingkungan birokrasi. Apakah dia bisa atau tidak menerjemahkan ide kemaritiman seperti yang dibayangkan oleh Jokowi.

Kalau kita bicara mengenai visi Jokowi tentang maritim, apakah perlu dan sebegitu mendesak sehingga maritim kemudian dijadikan Kementerian Koordinator?

Kalau kita membayangkan pembangunan maritim, itu akan sangat komprehensif. Tentu harus ada infrastruktur tol laut. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang sebelumnya Direktur PT Kereta Api, diharapkan bisa juga mengembangkan bagian infrastrukturnya.

Ada beberapa nama yang cukup menjanjikan seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kedua figur ini?

Saya agak menaruh harapan betul di situ. Dari sisi pariwisatanya harus dikembangkan. Sebetulnya tantangan kita di laut bukan hanya pengembangan infrastruktur, dan bagaimana menjaga perbatasan. Ada banyak tantangan seperti illegal fishing, illegal logging, dan human trafficking. Semua tantangan itu ada di laut. Hal ini harus dijawab, bagaimana sumber daya laut itu bisa dimaksimalkan untuk ekonomi kita ke depan.

Mengenai menteri yang berasal dari parpol. Apakah mereka memang tepat ditempatkan pada posisinya yang sekarang?

Memang paling menarik jika membahas bagaimana perwakilan dari parpol yang duduk di jajaran kabinet. Mereka menempati pos-pos yang tidak kalah penting. Kalau saya kaitkan dengan agenda good governance, anti korupsi, human rights, dan lingkungan, maka catatan saya agak kritis. Saya tidak terlalu optimis terhadap menteri-menteri yang menduduki jabatan-jabatan ini, terutama dalam menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Mungkin banyak yang beranggapan pelanggaran HAM sebagai hal yang kurang penting.

Itu harus penting karena kita masih mempunyai utang sejarah yang tidak terselesaikan hingga hari ini seperti kasus Semanggi, Trisakti, dan kerusuhan 1998. Kita berharap bahwa pelaku-pelaku pelanggaran HAM ini seharusnya sudah tidak ada lagi di kabinet.

Apakah Jokowi menjanjikan itu?

Jokowi menjanjikannya. Saya sangat menyayangkan betul. Seharusnya Kementerian Hukum & HAM dipegang oleh kalangan profesional dan tidak mempunyai kepentingan.

Bukankah Menteri Hukum & HAM Yasona H. Laoly yang berasal dari PDIP adalah seorang Doktor di bidang hukum?

Walaupun latar belakangnya hukum, namun ketika menjadi menteri atas endorsment partai, saya khawatir ada agenda lain di belakangnya. Tadinya pos ini akan diduduki oleh Saldi Isra, tapi kemudian dia tergusur oleh Yasona Laoly. Kita sudah belajar dari kabinet-kabinet sebelumnya, bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi jangkar untuk penegakan persoalan anti korupsi. Jadi kementerian ini seharusnya independent, dan tidak ada kepentingan dari Parpol.

Lalu, mana lagi pos yang Anda berikan catatan merah?

Yang juga harus dikritisi adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Sebetulnya sejak reformasi, kita sudah berhasil menegakkan supremasi sipil atas militer. Tapi sekarang Menteri Pertahanan kembali dipegang oleh orang yang mempunyai latar belakang militer.

Apa analisa Anda sehingga Jokowi mengangkat jenderal bintang empat ini?

Banyak analisa yang bisa dikemukakan mengapa Riyamizard Ryacudu hadir di situ. Mungkin ada kompromi politik. Selama ini tokoh-tokoh seperti Riyamizard Ryacudu, Luhut BinsarnPanjaitan, dan Wiranto bekerja membantu kampanye Jokowi dan PDIP pada saat Pilpres.

Selain HAM, apa isu lain yang Anda kritisi?

Isu lingkungan dan Agraria juga kontroversial. Menteri Agraria dan Tata Ruang adalah Ferry Mursyidan Baldan. Dia pernah menjadi politisi dari Partai Golkar, kemudian pindah ke Partai Nasional Demokrat. Dalam rekam jejaknya, dia tidak pernah bicara tentang pertanahan. Kalau bicara mengenai undang-undang politik, itu adalah keahliannya. Lalu mengenai Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dia juga tidak mempunyai latar belakang tentang lingkungan hidup apalagi kehutanan.

Sebelumnya Siti Nurbaya diprediksi menjadi Menteri Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN).

Persis, tetapi dia kemudian diletakkan di pos yang sebetulnya bukan keahliannya. Nah saya khawatir betul dengan dua figur ini yang tidak memiliki rekam jejak di isu agraria dan lingkungan hidup.

Bagaimana mengenai menteri yang berasal dari PDI Perjuangan?

Dari PDI Perjuangan ada Puan Maharani. Dia masih sangat muda dan dia diserahi pos yang sangat penting dan strategis, yaitu menteri koordinator. Sebetulnya dia harus belajar meniti karirnya supaya lebih matang. Secara pribadi, saya menginginkan dia menekuni dulu kerja-kerja di partai dan parlemen.

Lalu, ada Tjahyo Kumolo yang menduduki pos Menteri Dalam Negeri. Walaupun dia pernah di Komisi II DPR RI, tetapi ada tokoh-tokoh dari PDIP yang lebih cocok menjadi Menteri Dalam Negeri, misalnya Agustin Teras Narang. Teras cocok karena dia mempunyai pengalaman menjadi gubernur. Mungkin karena catatan KPK dan PPATK, sehingga Teras tidak menjadi menteri. Selain itu, tokoh lain yang cukup cocok adalah Pramono Anung, Selain cukup senior, dia juga mempunyai kapasitas yang cukup baik.

Bagaimana dengan menteri dari PKB?

Menteri dari PKB yang menempati pos Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Ketenagakerjaan juga tidak mempunyai rekam di bidang kementerian yang mereka tangani.

Bagaimana dengan menteri dari Partai Hanura?

Yuddi Chrisnandi lebih kepada political scientist. Saya tidak melihat rekam jejaknya dalam bidang pemberdayaan aparatur negara.

Jadi secara khusus Anda mengkritisi hampir semua menteri yang berasal dari parpol.

Ya, kita harus melihat kinerja dia, jadi kita juga harus memberi waktu. Tetapi kalau melihat rekam jejaknya, itu tidak sesuai dengan pos-pos kementerian yang mereka duduki. Ini tantangan kepada menteri-menteri yang ditunjuk.

Lalu, bagaimana dengan orang yang dekat dengan Megawati dan Jusuf Kalla (JK)?

Rini Soemarmo pasti dekat sekali dengan Megawati. Lalu Sofyan Djalil juga dekat dengan JK. Bidang Sofyan Djalil adalah makro ekonomi. Jadi kalau kita tinjau, School of thought Sofyan Djalil, Bambang Soemantri Brodjonegoro, dan Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) berbeda satu sama lain. Bambang Soemantri lulusan ekonomi Universitas Indonesia, jadi school of thoughtnya agak liberal, seperti Chatib Basri dan Sri Mulyani. Lalu, Wamenkeu lebih condong kepada otonomi daerah. Dia belajar tentang akuntansi dan perimbangan keuangan di University of Birmingham.

Saat kampanye, salah satu hal yang sering disebut Jokowi adalah ekonomi kreatif yang harus didorong. Tapi kita tidak melihat ekonomi kreatif ada dalam kementerian. Bagaimana pandangan Anda?

Persoalan menggabung dan menghapus itu cukup repot penjelasannya. Misalnya, penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu susah. Satu mengenai sustainable development, yang satu lagi mengenai agraria. Itu dua hal yang sangat berbeda. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu juga repot. Pendidikan dasar dan pendidikan tinggi masih sama berupa pendidikan, tetapi tetap nanti juga akan ada kerumitan. Kerumitan lain soal penggabungan itu adalah birokrasi kepegawaian dan anggarannya.

Kesulitan lain ada di parlemen. Bagaimana nantinya komisi-komisi di DPR bisa harus dirancang agar paralel dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kementerian. Itu yang agak lama karena kalau dilihat dari basis undang-undangnya tidak sejalan karena tidak berada di komisi yang sama.

Lalu bagaimana mengenai rencana pembentukan Kantor Kepresidenan?

Dalam bayangan saya, Kantor Kepresidenan adalah saluran atau kanalisasi dari civil society dan para relawan-relawan yang selama ini membantu kampanye-kampanye Jokowi. Melalui Kantor Kepresidenan, mereka bisa ikut serta memberikan pandangan dan gagasan. Relawan itu banyak yang berlatar belakang masyarakat biasa, musisi, atau anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), sehingga banyak dari mereka yang tidak mengetahui channel untuk menyalurkan aspirasi. Hal ini akan bagus jika dikanalisasi, di-channel-kan, dan disambungankan lewat Kantor Kepresidenan.

Apa catatan Anda kalau melihat komposisi menteri dari partai politik, dan kalangan profesional?

Kita harus me-manage ekspektasi. Saat ini pengharapan publik sangat tinggi sekali terhadap Jokowi JK dan Kabinet Kerja. Paling tidak, kita beri waktu kepada mereka yang terpilih untuk bekerja dan membuktikan, apakah mereka bisa memenuhi tuntutan itu. Nanti kalau mereka tidak bisa membuktikan atau ada catatan kritis bisa disampaikan. Saya kira Jokowi selalu mengatakan, jika menteri tidak bisa deliver, harus siap-siap diganti.

Apa kira-kira tantangan utama yang dihadapi para menteri dalam 3-4 bulan pertama?

Satu hal yang penting adalah ruang fiskal yang sempit. Bagaimana dengan ruang fiskal yang sempit ini, mereka bisa bekerja menyiasati program yang begitu ambisius. Selain itu, yang harus diantisipasi adalah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika jadi dinaikkan, nanti akan ada gejolak apakah masyarakat bisa menerima kenaikan atau tidak. Lalu proses di parlemen. Jangan dilupakan, Koalisi Indonesia Hebat tidak bisa memenangkan semua jabatan strategis di parlemen. Nanti akan ada terus gangguan di parlemen. Tiga hal besar tersebut yang menjadi tantangan berat di awal pemerintahan Jokowi-JK.

Kalau dari angka satu sampai sepuluh, berapa penilaian yang Anda berikan terhadap kabinet ini ?

Tujuh.