Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Teguh Surya

Melindungi Hutan Berarti Melindungi HAM

Edisi 927 | 30 Des 2013 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita kali ini adalah Teguh Surya, aktivis lingkungan dari Greenpeace. Kita akan berbicara mengenai lingkungan hidup di Indonesia tahun ini dan tantangannya ke depan.

Teguh Surya mengingatkan bahwa di Indonesia ada undang-undang (UU) yang menyatakan tentang hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi jika bicara kampanye advokasi lingkungan khususnya di sektor kehutanan, sebenarnya adalah satu kegiatan untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Hutan memberikan kita udara bersih, menyediakan lahan pangan, dan hari ini ada 33 ribu desa yang hidup di sekitar hutan dan bergantung dari hasil hutan.

Menurut Teguh Surya, berdasarkan profil partai-partai besar yang akan bertarung di pemilihan umum (Pemilu) 2014, sebagian besar dari calon presiden yang kini sudah muncul di publik memiliki bisnis atau didukung oleh bisnis yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam tambang, perkebunan sawit, dan memiliki izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika kita bicara tentang penyelamatan hutan, kita berhadapan dengan orang yang menjadi pemimpin bangsa ini tetapi juga memiliki bisnis yang merusak hutan. Kita harus mengecek lagi, apakah bisnis itu memang bisnis yang dijalankan dengan benar atau terlibat dengan persoalan sosial dan lingkungan.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Tea Marlini Chandra sebagai pewawancara dengan narasumber Teguh Surya.

Apa saja kegiatan Greenpeace di Indonesia?

Memang ini menjadi pertanyaan publik di mana-mana. Dalam tiga tahun terakhir, banyak sekali berita yang menyebutkan Greenpeace memprovokasi industri dan membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak stabil. Greenpeace itu sebenarnya satu organisasi lingkungan yang global dan bersifat independen. Di Indonesia, Greenpeace didirikan oleh orang-orang Indonesia dan sudah berbadan hukum sejak 2005. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dan memberikan stigma bahwa Greenpeace lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing hanya karena namanya yang berbau asing. Ada empat isu besar yang menjadi fokus kampanye Greenpeace. Pertama dan terbesar adalah kampanye di sektor kehutanan. Kedua, kampanye iklim dan energi. Greenpeace juga mempromosikan bagaimana seharusnya Indonesia dan negara berkembang lainnya mulai beralih dari ketergantungan terhadap bahan bakar yang berasal dari fosil ke sumber energi terbarukan. Apalagi di Indonesia cukup banyak sumber-sumber energi yang ramah lingkungan. Isu ketiga adalah kampanye tentang polusi industri. Pada 2013 kami menyoroti tentang pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum. Itu karena Citarum mensuplai 80% kebutuhan air baku di Jakarta. Fokus kampanye yang terakhir dan baru diluncurkan tahun ini bersamaan dengan kedatangan kapal Rainbow Warrior adalah kampanye tentang kelautan. Jadi ada empat isu besar yang kita kampanyekan. Harapannya di tahun-tahun mendatang makin besar dukungan masyarakat Indonesia. Itu tentu saja akan membuat makin luas jangkauan kampanye Greenpeace di Indonesia.

Sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian yang serius dari Greenpeace. Apa yang melatar belakangi hal ini?

Di Indonesia ada undang-undang (UU) yang menyatakan tentang hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi jika bicara kampanye advokasi lingkungan khususnya di sektor kehutanan, sebenarnya adalah satu kegiatan untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Hutan memberikan kita udara bersih, menyediakan lahan pangan, dan hari ini ada 33 ribu desa yang hidup di sekitar hutan dan bergantung dari hasil hutan. Pada 2013 Greenpeace mengawalinya dengan satu kemenangan, dan saya pikir ini kemenangan bersama masyarakat Indonesia dan global. Pada 5 Februari 2013 salah satu perusahaan pulp and paper terbesar di dunia mengeluarkan kebijakan yang dinamai Forest Conservation Policy. Dalam kebijakan ini, yang pertama adalah bagaimana mereka berkomitmen untuk tidak lagi mengkonversi hutan dalam menjalankan bisnisnya. Saya pikir ini komitmen yang cukup baik, walaupun pada kenyataannya tentu saja kita tidak bisa percaya 100% karena komitmen di atas kertas harus diuji di tingkat lapangan. Kemudian pada Mei 2013 Presiden SBY mengumumkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2013. Inpres ini memperpanjang pelaksanaan Inpres sebelumnya tahun 2011 dimana selama dua tahun ke depan tidak boleh ada lagi pemberian izin baru baik di lahan hutan maupun lahan gambut. Tentu saja diantara komitmen yang diumumkan pihak swasta dengan komitmen yang dikeluarkan pemerintah itu sering berkaitan.

Lalu pada Mei 2013 Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan satu komitmen dengan memberikan izin pengelolaan hutan desa bagi dua desa di Riau yang luasnya empat ribu hektar. Sedangkan Juni 2013 menjadi salah satu momentum special bagi Greenpeace karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama keluarga datang berkunjung ke kapal Rainbow Warrior di Tanjung Priok. Saya pikir ini merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung kampanye dan advokasi lingkungan, bukan hanya untuk Greenpeace tapi juga untuk seluruh aktivis dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan jelas presiden menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil itu seharusnya tidak dilawan dan tidak dibungkam, jadi saya pikir ini penting untuk kita pahami bersama. Ada rekognisi dari Pemerintah Indonesia melalui presiden bahwa yang kita lakukan hari ini hal yang benar, dan sepatutnya didukung bukan malah dibungkam lewat kebijakan-kebijakan, yang sebenarnya makin mengkerdilkan upaya-upaya penyelamatan lingkungan itu sendiri.

Pada Desember 2013 Wilmar International sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit global yang menguasai 54% pangsa Crude Palm Oil (CPO) mengeluarkan kebijakan yang cukup baik. Mereka mengumumkan apa yang disebut sebagai palm oil sustainability policy and policy to protect forest and communities. Kebijakan ini kurang lebih sama dengan yang dikeluarkan oleh Asian Pulp & Paper (APP) pada 5 Februari 2013, Wilmar International mengatakan mereka memastikan tidak akan ada lagi proses perusakan hutan dan lahan gambut untuk memproduksi minyak sawit. Mereka kemudian juga berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang sedang terjadi dan memastikan persoalan tersebut tidak akan terjadi lagi. Saya yakin ini momentum bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk memastikan persoalan-persoalan yang terjadi selama ini diselesaikan, kemudian hutan yang tersisa bisa dilindungi, dan bagi hutan yang sudah dirusak harus direhabilitasi.

Dari sekian banyak kampanye-kampanye atau program-program lingkungan yang memang didukung sepenuhnya oleh Greenpeace, apakah ada kebijakan yang lahir murni karena hasil pergerakan Greenpeace?

Kalau bicara Greenpeace 100% tentu saja pertanyaan yang sangat sulit karena Greenpeace didukung oleh publik, maka ini adalah keberhasilan publik. Tentu saja di dalam kerja-kerja kampanye, Greenpeace tidak bekerja sendiri. Misalnya keluarnya izin pengelolaan hutan desa bagi masyarakat di dua desa di Riau, Greenpeace bekerja sama dan bahu membahu dengan LSM lainnya untuk memastikan masyarakat diberikan hak dan ruang kelola mereka dijamin oleh pemerintah. Begitu juga dengan keluarnya komitmen perusahaan-perusahaan besar yang selama ini terlibat urusan hutan yang berjanji untuk tidak lagi merusak hutan. Kampanye ini tidak hanya dilakukan oleh Greenpeace, karena sebelumnya cukup banyak organisasi lokal, nasional dan global yang melakukan kampanye untuk meminta perusahaan menghentikan perusakan hutan. Jadi yang dilakukan Greenpeace sebenarnya keberhasilan banyak orang.

Apa tanggapan Anda mengenai kampanye hitam yang sering menyudutkan Greenpeace?

Ya, saya pikir statement itu tidak murni dari masyarakat tetapi oleh beberapa aktor politik dan kelompok pebisnis. Tentu saja banyak orang yang terganggu ketika Greenpeace melakukan kampanye membongkar skandal sektor kehutanan. Kita menemukan ada banyak praktek negatif yang dilakukan oleh kelompok bisnis, kemudian didukung oleh kekuatan pemerintah dan seterusnya. Nah saat ini cara yang paling mudah untuk membungkam gerakan atau suara-suara masyarakat sipil adalah dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Misalnya, Greenpeace dikatakan sebagai LSM asing, atau dituduh memprovokasi LSM lainnya untuk menghadang persaingan ekonomi Indonesia di tingkat global. Saya pikir ini sudah jelas karena presiden sendiri mengatakan tidak ada kampanye hitam yang dilakukan organisasi seperti Greenpeace, Walhi, dan seterusnya. Sebenarnya yang kita lakukan ini malah mendorong kelompok pebisnis Indonesia untuk lebih bisa bersaing di tingkat global. Kita tahu saat ini pasar global hanya mau menerima produk yang memang bersih dari sisi lingkungan dan sosial. Jadi kalau kelompok bisnis Indonesia tidak memulai bertransformasi dari praktek buruk menjadi lebih baik, saya pikir bisnis ini akan collapse sendiri.

Jadi itu campur tangan dari pihak yang mungkin juga punya kepentingan sehingga mereka membentuk opini negatif tentang Greenpeace.

Itu situasi normal, apapun yang kita lakukan baik atau buruk pasti ada respon pro dan kontra. Satu lagi yang ingin saya sampaikan agar tidak terjadi kesalah pahaman di tingkat publik, Greenpeace tidak pernah meminta publik atau pemerintah untuk memboikot produk-produk yang berasal dari CPO Indonesia. Yang kita lawan adalah saat kita menemukan kelompok bisnis tertentu yang melakukan perusakan hutan dan perusakan habitat satwa liar yang dilindungi dan terancam punah. Jadi yang kita lawan itu sebenarnya adalah perusakan hutan dalam rangka mencapai nol deforestasi. Lalu mengapa kita mengajak publik? Itu karena publik adalah pengguna produk-produk yang berasal dari minyak sawit yang dihasilkan dari mengkonversi hutan. Jadi sebenarnya publik memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mengubah perusahaan-perusahaan tersebut menjadi lebih baik.

Bicara mengenai program-program Greenpeace selama 2013, apakah ada program yang belum tuntas dan akan dilanjutkan pada 2014?

Tentu saja kampanye yang kita lakukan masih berlanjut, salah satunya kampanye untuk melindungi habitat Harimau Sumatera. Hari ini Indonesia hanya memiliki Harimau Sumatera, karena Harimau Jawa dan Harimau Bali telah punah sekian puluh tahun yang lalu. Harimau Sumatera juga hanya tersisa sekitar 400 ekor saja, dan kampanye itu yang akan diteruskan di 2014. Kita juga masih tetap mempromosikan energi terbarukan. Greenpeace juga mendorong Pemerintah Jawa Barat melalui gubernur untuk menjalankan dan memenuhi komitmennya memastikan sungai Citarum bersih. Itu karena ada satu komitmen yang cukup kuat dalam konteks Citarum Bersih yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sekitar dua bulan lalu. Sedangkan untuk kampanye kelautan, pada tahun depan akan mulai mengkampanyekan atau melawan perdagangan ikan ilegal dan pencurian ikan di wilayah Timur Indonesia.

Apa kira-kira tantangan terbesar yang akan dihadapi tahun depan mengingat tahun depan merupakan tahun politik bagi Indonesia?

Pertama, kalau kita membaca profil partai-partai besar yang akan bertarung di pemilihan umum (Pemilu) 2014, kemudian kalau kita melihat daftar siapa-siapa saja kandidat presiden yang muncul di media masa atau di ranah publik, kami melihat sebagian besar dari calon presiden tersebut memiliki bisnis atau didukung oleh bisnis yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam tambang, perkebunan sawit, dan memiliki izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika kita bicara tentang penyelamatan hutan, kita berhadapan dengan orang yang menjadi pemimpin bangsa ini tetapi juga memiliki bisnis yang merusak hutan. Kita harus mengecek lagi, apakah bisnis itu memang bisnis yang dijalankan dengan benar atau terlibat dengan persoalan sosial dan lingkungan. Lalu tantangan berikutnya adalah dengan terbitnya UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Massa. Kita seperti mundur sekian puluh tahun ke belakang dengan lahirnya UU Ormas tersebut, dan ini menjadi persoalan serius terkait dengan demokrasi di Indonesia. Di tengah negara-negara lain mempromosikan bahwa hak berdemokrasi itu harus dijunjung tinggi dan dilindungi, Indonesia malah dengan alasan penertiban ormas-ormas nakal, kemudian mengeluarkan suatu kebijakan yang menurut kami kontra produktif.

Menurut pendapat Anda pribadi, apakah apakah masih ada harapan bagi pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan?

Kalau bicara harapan tentu saja ada. Karena itu saya hari ini masih bekerja di organisasi lingkungan. Kita sebagai konsumen tidak bisa lepas dari menggunakan produk-produk yang mengekstraksi sumber daya alam. Karena itu saatnya kita bertindak cerdas untuk memilih produk-produk yang kita gunakan, mulai dari shampo, sabun, bahkan coklat hari ini dibuat dari minyak sawit bukan dari cokelat itu sendiri. Konsumen memiliki hak bertanya kemudian memilih. Hanya saja kita dibutakan oleh iklan-iklan yang sebenarnya tidak cukup cerdas untuk mendidik konsumen. Jadi saatnya konsumen untuk mencari tahu apakah produk-produk yang kita gunakan tersebut memang sudah bebas dari praktek perusakan lingkungan. Sekarang sudah banyak komunitas-komunitas yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang berasal dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi saya pikir itu harapan secara umum, yaitu lebih ke perubahan perilaku, baik dalam penggunaan produk dan beraktifitas. Kalau beraktifitas, sebisa mungkin menggunakan transportasi publik dan menjaga lingkungan mulai dari hal-hal terkecil.