Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Irma Hermawati

Hentikan Perdagangan Satwa Liar

Edisi 924 | 09 Des 2013 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita kali ini adalah Irma Hermawati, Advokat dan ProFauna Perwakilan Jakarta yaitu sebuah lembaga non profit independen yang bergerak di bidang perlindungan satwa liar dan hutan. Kita akan berbicara mengenai penyelundupan satwa-satwa liar yang dilindungi.

Menurut Irma, Sekarang perdagangan satwa liar memakai modus-modus baru. Para pedagang menjadi lebih canggih. Pada 2012 dan 2013 dengan maraknya teknologi canggih sosial media seperti e-commerce telah membuat para pedagang menggunakan juga fasilitas-fasilitas tersebut ataupun fasilitas yang ada di Blackberry Messenger (BBM) yang memang susah untuk dideteksi. Selain perdagangan dan perburuan, yang juga paling mengancam satwa liar adalah kerusakan hábitat, salah satunya konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Isu konversi lahan itulah yang paling mengancam.

Kami meyakini bahwa salah satu upaya terpenting agar bisa membantu mengurangi perdagangan satwa liar adalah proses penegakan hukum. Bagi kami Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah jompo dan ompong. Ancaman hukumannya hanya penjara maksimal lima tahun dan denda Rp 100 juta. Dengan keuntungan besar dari para mafia satwa ini, mereka mampu membayar denda tersebut. Mereka seharusnya diletakkan di dalam sangkar yang sempit, lalu dikirim dari Papua ke Jakarta dengan kapal laut agar mereka merasakan bagaimana rasanya terkurung dalam sangkar yang sempit.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Irma Hermawati.

Apa latar belakang Anda dan ProFauna peduli terhadap satwa liar?

Sebenarnya ini diawali dari keprihatinan kami pada 1990-an. Saat itu pendiri ProFauna mengunjungi beberapa pasar burung yang ada di Jakarta. Kami prihatin karena mereka berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam satu kandang bisa terdapat beberapa ekor satwa bertumpuk-tumpuk tanpa makanan dan minuman. Apalagi satwa-satwa tersebut merupakan jenis-jenis satwa yang dilindungi karena terancam punah dan kondisi mereka di alam sudah mengkhawatirkan. Atas dasar itu akhirnya timbul ide untuk mendirikan ProFauna yang berkonsentrasi ke masalah perdagangan satwa liar. Kami menganggap satwa liar juga ciptaan Tuhan yang harus diselamatkan dan memiliki fungsi di alam. Fungsi itu juga nanti berdampak ke manusia sendiri.

Sekarang sudah tahun 2013 berarti gerakan ini sudah berlangsung 20 tahun lebih. Apakah kondisi kelangsungan hidup satwa liar di Indonesia sekarang sudah ada kemajuan atau justru makin buruk?

Ada beberapa kemajuan yang bisa dikatakan sebagai keberhasilan. Misalnya, kita bisa melihat salah satu pasar burung terbesar di Asia yaitu Pasar Burung Pramuka. Sekarang di situ tidak terlihat display secara jelas. Ini bisa dikatakan pencapaian sukses. Tapi tidak tertutup kemungkinan perdagangan satwa liar belum berhenti karena kami menemukan ada modus-modus baru. Para pedagang memang menjadi lebih canggih.

Apa modus-modus baru tersebut?

Pada 2012 dan 2013 dengan maraknya teknologi canggih sosial media sehingga muncul iklan-iklan di internet melalui e-commerce membuat para pedagang sudah menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut ataupun fasilitas yang ada di Blackberry Messenger (BBM) yang memang susah untuk dideteksi. Perdagangan satwa liar berlangsung seperti dalam jual beli satwa on line lainnya, para pembeli hanya tinggal mengirim dan transfer.

Apa yang paling mengkhawatirkan kalau satwa-satwa ini terus-menerus diperdagangkan?

Yang pasti, kehilangan sebuah spesies jelas sangat merugikan Indonesia. Kita sudah kehilangan Harimau Jawa dan Harimau Bali. Itu sangat merugikan kita. Apakah kita akan kehilangan Harimau Sumatra yang tersisa atau Orang Utan sedangkan mereka memiliki peran dalam rantai makanan? Kita mengetahui bahwa si A makan si B dan si B makan si C. Kalau salah satu spesies saja hilang atau hampir punah maka berpengaruh pada spesies lain. Keseimbangan ekosistem akan terganggu dan akan berpengaruh terhadap manusia.

Hal lain yang terpenting juga adalah adanya zoonosis (infeksi menular antar binatang dan manusia) dari pemeliharaan atau perdagangan satwa liar itu sendiri. Salah satu program yang sekarang lagi trend di Jakarta adalah stop topeng monyet yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kami mendukung teman-teman yang konsentrasi ke program penyelamatan tersebut karena yang terpenting adalah zoonosis.

Apa sebenarnya pangkal persoalan ataupun faktor yang paling mengancam keberadaan satwa liar?

Yang paling mengancam sebenarnya adalah kerusakan hábitat, salah satunya konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Isu konversi lahan itulah yang paling mengancam. Kami di Jakarta tergabung dalam forum anti perdagangan satwa liar termasuk flora dan fauna. Dalam forum tersebut ada yang konsentrasi ke rehabilitasi, penegakan hukum, kampanye. Kami sangat menghawatirkan seandainya habitat terancam karena teman-teman yang konsentrasi ke pusat proses rehabilitasi satwa liar menjadi kesulitan untuk mencari tempat lokasi pelepasliaran satwa tersebut. Jadi itu yang paling mengancam satwa liar sekarang di alam selain perdagangan dan perburuan.

Apa tujuan satwa-satwa liar tersebut ditangkap dan kemudian diperdagangkan?

Pertama, semakin langka satwa maka semakin mahal. Kami meyakini di banyak rumah mewah berpagar tinggi di Jakarta ada beberapa satwa liar di dalamnya. Itu karena suatu satwa makin langka maka makin mahal harganya dan itu merupakan prestise dan status sosial. Mereka dengan bangganya memajang gading gajah ataupun kulit karpet harimau di rumahnya. Seperti itulah pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Mereka menganggap ini adalah prestise dan status sosial.

Tindakan ini sebenarnya ilegal. Jadi bisa dikatakan merupakan semacam bagian penyelundupan yang dilakukan oleh sindikat, betulkah?

Iya, bisa dikatakan sebagai sindikat. Kami menganggap perdagangan satwa liar sama seperti perdagangan naroktika dan obat-obat terlarang (Narkoba). Kalau perusahaan penangkaran atau eksportir berbicara bahwa keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kami menganggap masyarakat lokal tidak merasakan langsung keuntungan tersebut. Mereka paling hanya mendapat sekitar Rp 20.000 atau Rp 50.000. Yang paling banyak mendapat keuntungan adalah bandar-bandar yang ada di kota besar.

Apa saja jalur perdagangan satwa liar, apakah udara, laut, atau ada "jalur-jalur tikus" yang dilalui dan siapa saja aktor yang terlibat?

Dari mulai daerah asal satwa tersebut, proses bisa melalui laut, udara, bus, atau kereta api. Semua transportasi digunakan oleh para mafia satwa ini.

Apakah semudah itu sindikat menerobos pengamanan di bandara udara atau pelabuhan?

Ya betul, memang sangat mudah sekali. Memang ini ada peran "permainan" antara para pihak yang ada di titik-titik tersebut. Misalnya, kami pernah melihat secara langsung peran Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta membantu proses pengiriman satwa. Mereka tidak lagi melewati jalur yang resmi. Jadi mereka melewati jalur belakang. Saat itu yang diselundupkan adalah Tupai Terbang Irian yang jumlahnya tidak sedikit sekitar 200 ekor.

Penyelundupan tersebut pasti dalam jumlah yang besar?

Betul sekali. Jadi pada saat itu satwa-satwa tersebut akan dikirim ke Batam untuk dikirimkan ke luar negeri. Jadi sebenarnya diperlukan kerja sama sinergis semua pihak.

Bagaimana cara memindahkan satwa-satwa dalam penyelundupan kalau yang diselundupkan adalah satwa liar yang mungkin juga ada binatang buas?

Satwa-satwa tersebut dibius. Mereka sudah paham berapa lama durasi bius dan waktu penerbangan yang diperlukan. Modusnya ada bermacam-macam. Kami menemukan ada satwa-satwa yang dimasukan dalam pipa paralon, kantung-kantung makanan, termos, koper, dan tas laptop. Modus-modus itu mereka gunakan. Ada juga yang tidak selamat sampai ke tempat tujuan.

Mengapa sulit menghadapi para sindikat ataupun penjahat yang melakukan penyelundupan?

Seperti yang saya sampaikan tadi, ini memerlukan kerjasama dari semua pihak tidak hanya murni Kementerian Kehutanan. Harus ada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kami membutuhkan mereka. Kami non government organizations (NGO) tidak memiliki wewenang untuk menyita dan menangkap. Jadi saat kami menemukan satu bukti bahwa adanya pelanggaran terhadap satwa liar, kami harus menginformasikan kepada aparat penegak hukum atau Kementerian Kehutanan. Selain itu, kami juga sangat menyayangkan aparat militer atau kepolisian yang jika pulang tugas dari daerah Maluku, Ambon, atau daerah-daerah konflik lainnya selalu pulang membawa oleh-oleh satwa liar yaitu Kaka Tua, Nuri, Penyu, atau semua jenis satwa liar.

Apakah itu karena mereka tidak paham sehingga kemudian mereka bawa?

Kita bisa melihat dari cara packing mereka. Kalau mereka tahu itu tidak dilindungi, mengapa mereka membawanya secara sembunyi-sembunyi di dalam kardus Indomie? Mereka bisa saja menempatkan di kandang-kandang untuk burung. Packing mereka sangat rapih dengan dimasukan ke dalam kardus Indomie atau box-box buah. Seperti itulah yang kami temukan.

Artinya susah mengatakan kalau mereka tidak paham.

Betul.

Bagaimana sebenarnya regulasi yang mengatur tentang pelestarian satwa-satwa liar di Indonesia?

Dalam hal aturan hukum, kita sudah memilikinya sejak 1990. Kita mempunyai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di situ ada sanksi hukumnya dan apa saja yang tidak boleh. Di pasal 21 dijelaskan bahwa terlarang menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperjualbelikan bagian-bagian satwa dalam keadaan hidup atau mati. Jadi tidak hanya satwa hidup, bagian-bagiannya pun misalkan kumis harimau ataupun karapas penyu tidak boleh diperdagangkan, dimiliki, dan dikonsumsi.

Apakah juga disebutkan jenis-jenis ataupun spesies dari satwa yang dilindungi?

Jenis-jenis satwa yang dilindungi ada di dalam lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999. Di situ terdapat jenis-jenis mamalia, reptil, ikan dan semua jenis satwa yang dilindungi.

Undang-undang dan peraturan pelaksana sudah ada. Apa yang salah hingga hari ini perdagangan satwa liar tidak makin menurun namun makin menjadi-jadi?

Kami meyakini bahwa salah satu upaya terpenting agar bisa membantu mengurangi perdagangan satwa liar adalah proses penegakan hukum.

Apakah regulasinya sudah ideal?

Bagi kami regulasi tersebut sudah jompo dan ompong. Ancaman hukumannya hanya penjara maksimal lima tahun dan denda Rp 100 juta. Dengan keuntungan besar dari para mafia satwa ini, mereka mampu membayar denda tersebut.

Apa upaya yang dilakukan teman-teman dalam mendorong proses amandemen terhadap UU ini?

Teman-teman yang bergerak di bidang isu satwa sudah berusaha merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 ini, tapi sampai sekarang belum masuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mungkin karena para pejabat terhormat di sana menganggap untuk apa menangani binatang. Ini bukan isu yang menarik untuk mereka.

Itu berarti mungkin teman-teman ProFauna harus lebih dulu mengedukasi para pengambil kebijakan sehingga mereka punya kepedulian.

Kami berharap seperti itu. Tapi di era yang sudah canggih ini sebenarnya mereka bisa mencari informasi di media.

Bagaimana dengan pemerintah daerah? Saat ini kita berada di era otonomi daerah dan kabupaten/kota memiliki otoritas yang cukup tinggi. Kalau pemerintah setempat memberikan izin usaha pertambangan atau kelapa sawit, bukankah itu juga bagian dari upaya untuk memusnahkan satwa-satwa liar ini?

Itu betul. Otonomi daerah memang berperan juga dalam kepunahan satwa liar Indonesia. Jika bicara otonomi daerah, ada juga pemerintah di beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan daerah yang justru membuat kepunahan lokal. Misalnya ada satu daerah di Sukabumi atau Kalimantan, mereka mendukung isu perdagangan telur penyu karena memang keuntungan dari perdagangan satwa ataupun bagian-bagiannya sangat menggiurkan.

Bisa kita simpulkan bahwa pembangunan ataupun agenda pembangunan sebenarnya potensial sekali mengancam kelangsungan hidup satwa liar. Selain cerita negatif, adakah success story terkait dengan upaya-upaya ProFauna ataupun komunitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap satwa langka?

Salah satu contoh dari ProFauna adalah perdagangan penyu di Bali pada 1999. Fenomena itu sangat marak dan secara vulgar dilakukan seperti penjualan sate penyu. Akhirnya kami melakukan pengumpulan data dan menginvestigasi proses dari pembantaian penyu dan pengirimannya dari pulau-pulau luar Bali ke Bali. Akhirnya kami melakukan kampanye dan lobi ke aparat penegak hukum hingga dilakukan penyitaan untuk perdagangan daging penyu. Di Bali masyarakat menganggap bahwa penyu digunakan untuk salah satu upacara adat. Tapi kami juga berusaha untuk koordinasi dengan semacam Pedanda atau imam dari golongan Brahmana di agama Hindu, apakah benar ada upacara yang menggunakan penyu. Ternyata upacara itu tidak dilakukan setiap bulan atau setiap tahun, namun butuh waktu lama untuk upacara. Saya yakini mereka juga memegang teguh kearifan lokal.

Kearifan lokal juga ada pada masyarakat tertentu di Lamalera, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka mempunyai kebiasaan menangkap ikan paus. Dalam konteks kasus ini, bagaimana pendapat Anda?

Kami juga melakukan pengumpulan data tentang pemanfaatan ikan paus di Pulau Lamalera. Hasil temuan kami bahwa yang dilakukan itu untuk konsumsi lokal dan belum sampai tahap penyelundupan atau ekspor ke luar. Durasinya mungkin pada musim ikan paus tersebut muncul. Jadi ada musim mereka berkunjung melakukan migrasi ke daerah tersebut. Jumlahnya tidak banyak, kira-kira hanya satu ekor untuk dibagi ke seluruh kampung. Jadi bukan konsumsi besar-besaran.

Penting bagi masyarakat lokal agar tidak terpengaruh oleh orang-orang yang ingin merampas satwa-satwa lokal yang memiliki pengaruh terhadap ekosistem. Kami berharap kearifan lokal tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal.

Apa hukuman untuk para pelaku penyelundupan lokal agar jera?

Mereka seharusnya diletakkan di dalam sangkar yang sempit, lalu dikirim dari Papua ke Jakarta dengan kapal laut agar mereka merasakan bagaimana rasanya terkurung dalam sangkar yang sempit.