Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Khalisa Khalid

Lingkungan Hidup Isu Penting di Pemilu

Edisi 923 | 03 Feb 2014 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita kali ini adalah Khalisa Khalid, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Kita akan membicarakan mengenai isu lingkungan hidup dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Berdasarkan hasil kajian Walhi terhadap calon legislatif, mayoritas dari calon wakil rakyat kita tidak ada yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup merupakan isu yang penting. Kualitas lingkungan hidup yang berkurang atau rusak dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia, bukan hanya saat ini tetapi juga generasi mendatang.

Khalisa Khalid mengatakan keputusan politik bisa mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Misalnya, kebijakan yang keliru seperti di daerah resapan air yang mengakibatkan air dimanfaatkan untuk kepentingan lain akan menimbulkan banjir. Ketika banjir bukan sekadar air meluap hingga selutut orang dewasa, tetapi juga memaksa masyarakat menggunakan air yang tidak bersih, maka jelas terlihat pengaruh yang lebih jauh. Mungkin hal ini dianggap tidak penting oleh beberapa pihak karena efeknya tidak langsung terlihat seperti orang mati akibat tertembak. Padahal kalau kita makan dan minum dari sumber pangan yang tidak sehat karena airnya tercemar, dalam jangka panjang kualitas hidup sebagai manusia dan generasi yang akan datang menjadi tidak sehat dan tidak bagus.

Khalisa mengimbau agar di Pemilu 2014 masyarakatlah kritis dan cerdas sebagai pemilih. Suara kita sangat mempengaruhi masa depan lingkungan dan masa depan bangsa ini. Jangan memilih calon pemimpin, baik di DPRD, DPR, maupun presiden, yang tidak memiliki komitmen terhadap penyelamatan lingkungan.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Khalisa Khalid.

Tahun ini masyarakat Indonesia memasuki tahun pemilihan umum (Pemilu), baik legislatif maupun presiden. Berbagai kampanye sudah mulai terasa di kalangan masyarakat. Namun tidak banyak masyarakat yang membahas isu lingkungan atau menjadi tema utama kampanye para calon karena dianggap bukanlah isu yang penting. Bagaimana pendapat Anda?

Pertama, merupakan anggapan yang keliru bila memandang isu lingkungan hidup bukanlah isu yang penting, atau hanya menjadi isu sisipan sekunder. Pada dasarnya setiap permasalahan seperti masalah ekonomi, kemiskinan, dan lingkungan, saling terkait satu sama lain. Kualitas lingkungan hidup yang berkurang atau rusak dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia, bukan hanya saat ini tetapi juga generasi mendatang, terutama perempuan. Hal tersebut karena perempuan memiliki alat reproduksi yang akan memproduksi individu kelak. Bayangkan, jika perempuan tidak mengonsumsi air sehat, maka akan melahirkan bayi yang tidak sehat pula. Itulah alasan mengapa isu lingkungan hidup penting bagi manusia dan makhluk lainnya.

Apakah keputusan politik mampu mempengaruhi bagaimana kesediaaan air di tanah Indonesia?

Tentu. Misalnya, kebijakan yang keliru seperti di daerah resapan air yang mengakibatkan air dimanfaatkan untuk kepentingan lain akan menimbulkan banjir. Ketika banjir bukan sekadar air meluap hingga selutut orang dewasa, tetapi juga memaksa masyarakat menggunakan air yang tidak bersih, maka jelas terlihat pengaruh yang lebih jauh. Mungkin hal ini dianggap tidak penting oleh beberapa pihak karena efeknya tidak langsung terlihat seperti orang mati akibat tertembak. Padahal kalau kita makan dan minum dari sumber pangan yang tidak sehat karena airnya tercemar, dalam jangka panjang kualitas hidup sebagai manusia dan generasi yang akan datang menjadi tidak sehat dan tidak bagus.

Mengapa para politisi belum memahami bahwa isu lingkungan merupakan isu yang penting?

Di situlah yang membuat saya sedikit pesimis dengan para calon pemimpin kita. Mereka seakan tidak mau mempelajari isu-isu penting. Kalau melihat track record para pemimpin, rata-rata memang tidak menguasai persoalan-persoalan di masyarakat. Sehingga mereka tidak melihat isu lingkungan hidup menjadi satu isu yang penting.

Berdasarkan hasil kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap calon legislatif, mayoritas dari calon pemimpin kita tidak memenuhi kriteria pemimpin yang akan memperjuangkan isu lingkungan.

Apa metode yang digunakan dan bagaimana hasilnya?

Walhi melakukan kajian terhadap kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan biodata yang mereka berikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut merupakan satu-satunya dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan biodata calon pemimpin tersebut, Walhi melihat tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka mereka memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu lingkungan.

Kendati demikian, dokumen saja tidak dapat menjelaskan komitmen-komitmen calon pemimpin terhadap isu lingkungan. Berbagai alasan mungkin menjadi penyebab, salah satunya karena pola pemikiran mereka belum sampai pada titik bahwa isu lingkungan hidup merupakan isu yang penting dan saling berhubungan antara isu lingkungan, isu kesejahteraan, atau isu yang terkait dengan pangan.

Jadi terkesan slogan-slogan para calon merupakan slogan kosong yang tidak menyentuh masalah sebenarnya, betulkah?

Betul. Kalau kita perhatikan dalam selebaran promosi hanya terdapat nama calon dan ajakan untuk memilih. Mereka tidak mencantumkan poin-poin yang akan diperjuangkan, misalnya akan memperjuangkan kualitas udara di Jakarta atau mengurangi pencemaran.

Tadi Anda bercerita kalau Anda sempat bertemu dengan anggota parlemen daerah. Apa yang Anda dapat dari pertemuan tersebut?

Hal pertama yang saya tanyakan kepada mereka ialah menyangkut komitmen sebagai wakil masyarakat, terkait dengan berbagai krisis lingkungan yang terjadi. Jawaban yang diberikan agak mengagetkan. Anggota tersebut tahu bahwa isu lingkungan merupakan isu yang penting, tetapi bagi mereka saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas isu lingkungan. Saya merasa sedikit miris mendengarnya karena kalau bukan sekarang kapan lagi membahas isu lingkungan. Apakah harus menunggu sampai ada korban akibat dari bencana lingkungan makin meningkat? Padahal di catatan kami, sepanjang 2013, sudah ada lebih dari 1.000 bencana ekologis. Walhi mendefinisikan bencana ekologis adalah bencana yang ditimbulkan dari lingkungan yang tidak dipelihara.

Jadi bukan alam yang salah melainkan karena ulah manusia.

Bukan. Meski bencana gunung meletus dan gempa dikategorikan sebagai bencana alam, namun mayoritas dari 1000 peristiwa tersebut ialah banjir dan longsor. Kalau banjir dan longsor, kami kategorikan sebagai akibat dari salah manusia dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan kata lain, sekali lagi, keputusan politik dan juga keberpihakan politik menjadi penting terkait hal ini.

Ya, karena sumbernya adalah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD, dan fungsi pengawasan mereka. Misalnya izin dikeluarkan oleh otonomi daerah, dalam hal ini adalah bupati, di berbagai daerah yang terkait dengan industri ekstraktif seperti tambang. Lalu, dimana peran DPRD sebagai badan pengawas? Tugas merekalah mengawasi kebijakan pembangunan yang terjadi di wilayah masing-masing. Jika pembangunan tidak berjalan berarti kurang pengawasan dari wakil rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya bencana ekologis sejak 2012. Tidak menutup kemungkinan akan timbul persepsi dari masyarakat bahwa anggota parlemen baru peduli pada lingkungan jika sudah memakan korban hingga ratusan ribu jiwa.

Apakah korban bencana alam mungkin kini justru dijadikan komoditas politik baru untuk kampanye?

Ya, hal demikian banyak terjadi di beberapa wilayah. Bukan melestarikan lingkungannya tetapi melestarikan bencananya.

Sebenarnya, bagaimana kondisi lingkungan Indonesia yang harus diketahui oleh partai politik dan calon presiden?

Saat ini, saya dapat mengatakan, Indonesia sudah hampir tidak ada harapan. Lebih dari 1.000 bencana ekologis terjadi, diikuti dengan kerusakan hutan yang menurun. Menurun tersebut bukan berarti lalu membaik, tetapi hutan di Indonesia yang sudah tidak ada akibat terlalu banyak dieksploitasi.

Andai kata seperti rambut, seseorang tidak lagi bermasalah dengan rambut rontok karena sudah tidak memiliki rambut.

Iya, kurang lebih seperti itu kondisi lingkungan di Indonesia. Di sisi lain, kita melihat laju ekspansi dari industri ekstraktif, tambang, terutama perkebunan kelapa sawit yang dinilai sangat boros dalam pemanfaatan air dan mencemari lingkungan.

Di kota, persoalannya adalah banyak sekali konversi lahan, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan air yang digunakan untuk pembangunan berbagai sektor komersil seperti mal. Pembangunan tersebut akan mengambil lahan daerah resapan air dan menjadi salah satu penyumbang sebagian besar bencana ekologis. Dengan begitu hancur sudah kondisi kerusakan lingkungan kita.

Apakah Anda memiliki data-data menarik yang dapat diberikan kepada masyarakat?

Data yang menarik sangat banyak. Selain dari bencana ekologis, ada juga data-data masyarakat yang melakukan protes. Jadi sebenarnya publik sudah lebih cerdas, ketika terjadi krisis lingkungan di wilayah mereka, maka mereka langsung melakukan protes. Walhi menganggap besarnya angka protes sama dengan besarnya kepedulian publik terhadap isu lingkungan. Dalam tiga bulan sepanjang 2013, sudah terjadi 123 peristiwa protes dari masyarakat. Artinya, terdapat 123 kasus lingkungan yang terjadi sepanjang 2013.

Apakah itu berarti masyarakat sebenarnya sudah peduli?

Masyarakat sudah peduli, hanya saja wakil rakyatnya yang belum mengerti. Maksudnya, masyarakatnya sudah cerdas tetapi banyak wakil rakyatnya yang justru belum cerdas.

Adakah dari anggota legislatif atau calon anggota legislatif yang sudah mulai peduli dengan isu lingkungan di Indonesia?

Sebenarnya banyak dan selalu ada, seperti M. Ridha Saleh. Dia mantan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan saat ini maju untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Tengah. Sebagaimana kita ketahui, kondisi kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah sangatlah luar biasa. Kemudian ada Deni Jasmara dari Jawa Barat. Hanya saja mereka merupakan kaum minoritas sehingga tenggelam dengan kaum mayoritas. Karena itu menjadi tugas kita bersama-sama mempromosikan calon pemimpin atau wakil rakyat yang memiliki visi baik terhadap lingkungan.

Bagaimana dengan kandidat calon presiden RI?

Secara eksplisit, para calon presiden belum ada yang menyampaikan secara tegas komitmen mereka terhadap lingkungan, begitu juga dengan partai politik (Parpol). Parpol seharusnya turut menyuarakan isu lingkungan. Itu karena sebagus apapun kandidat calon anggota legislatif, tetapi bila sistem partainya tidak sesuai, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju. Jika ini terjadi tentu ada yang salah dari partai politiknya, dan juga dokumen yang mereka miliki. Beberapa partai memiliki dokumen isu lingkungan tetapi tidak mengimplementasikannya. Artinya, dokumen partai tidak menjadi arah kebijakan ketika mereka menjadi pemimpin. Seharusnya dasar politik mereka yang menjadi kendaraan ketika mereka bekerja sebagai anggota parlemen dan eksekutif.

Adakah kemungkinan sumber dana partai politik berasal dari para perusak lingkungan?

Justru hal itulah yang kami lihat. Bahwa salah satu alasan persoalan lingkungan hidup tidak pernah bisa disuarakan karena pelakunya justru ada di dalam anggota parlemen. Bisnis mereka luar biasa di industri-industri yang memang menyumbang kerusakan lingkungan luar biasa, hingga mencapai 50%. Karena itu bagaimana mereka mau menyelesaikan persoalan lingkungan kalau mereka menjadi bagian dari pelaku perusak lingkungan. Terlebih saat para pelaku mencalonkan diri. Dengan kata lain, masyarakatlah yang harus kritis dan cerdas sebagai pemilih. Suara kita sangat mempengaruhi masa depan lingkungan dan masa depan bangsa ini. Jangan memilih calon pemimpin, baik di DPRD, DPR, maupun presiden, yang tidak memiliki komitmen terhadap penyelamatan lingkungan.

Hal yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa isu lingkungan hidup bukanlah satu isu terpisah dan berdiri sendiri. Isu lingkungan merupakan isu yang saling terintegrasi dengan isu-isu lainnya. Jangan langsung percaya dengan janji calon pemimpin atau wakil rakyat yang akan membuat program menanam pohon. Faktanya, bisa saja selama menjabat sebagai anggota DPR atau DPRD, mereka justru mempermudah jalan pemerintah daerah yang mengeluarkan izin kemudian menyebabkan bencana ekologis.

Menurut Anda, apa yang dapat masyarakat harapkan dari para anggota parlemen ataupun calon pemimpin?

Menurut saya, ada banyak hal yang dapat masyarakat harapkan mengingat begitu besarnya wewenang yang mereka miliki sebagai anggota DPR. Yang menjadi permasalahan, apakah para anggota parlemen atau calon pemimpin memahami sepenuhnya fungsi, peran, dan tugas mereka. Bila mereka tidak melakukan pengawasan, maka mereka melakukan pembiaran dan bisa jadi DPD memiliki keterbatasan wewenang. Hal ini lah yang perlu kita dorong agar DPD memiliki wewenang yang lebih baik dan lebih besar dari DPR. Menurut saya, DPR sudah memiliki wewenang yang sangat banyak, bahkan otoritas untuk melakukan proper test pada calon-calon komisioner ada di DPR.

Bagaimana dengan anggota parlemen di daerah, adakah usaha yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan lingkungan Indonesia agar tidak makin hancur?

Lembaga eksekutif sebenarnya lebih memiliki kekuatan karena mereka bisa mengeluarkan izin yang dapat merusak lingkungan. Meski saat ini mereka melakukan kesalahan karena telah mengeluarkan izin, tetapi saya dan juga masyarakat lain tentu berharap adanya kesadaran dari anggota parlemen daerah. Sudah banyak pula pemimpin daerah yang sudah ditangkap oleh KPK karena banyak mengeluarkan izin. KPK sudah menyatakan bahwa salah satu sumber korupsi adalah sumber daya alam.

Jadi KPK sudah memberikan sinyal kepada anggota parlemen daerah?

Iya, setidaknya untuk menahan dikeluarkannya izin-izin yang dapat merusak lingkungan. Di saat seperti ini, bupati atau walikota dapat memanfaatkannya untuk menegakkan hukum di wilayah sekitar. Menolak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan, mengkaji ulang izin-izin yang telah diberikan, dan segera mencabutnya bila ada kesalahan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh bupati atau walikota, sehingga salah satu kendala dan tantangan besar bagi kita ialah banyak kepala daerah yang takut dengan korporasi.

Padahal kalau bupati atau walikota memiliki keberanian, maka akan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Karena saat ini publik sudah cukup mengetahui dan memahami isu-isu lingkungan dan memiliki kepedulian juga terhadap sektor lingkungan. Banyak sekali komunitas yang sudah melakukan berbagai inisiatif penyelamatan lingkungan. Hal tersebut bisa menjadi modal bagi pejabat publik dan pemerintah daerah untuk mulai membangun komitmen mereka terhadap isu-isu lingkungan.

Poin utamanya ialah jangan takut untuk melarang dan menegakkan hukum.

Iya. Bila ada korporasi yang melakukan kesalahan harus segera melakukan penegakkan hukum. Sedangkan bagi masyarakat, yang harus dilakukan ialah pemberian edukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memulihkan dan bersama-sama memperjuangkan lingkungan.