Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Arya Budi

Politik Dinasti Indonesia Masih Dipertanyakan

Edisi 921 | 18 Nov 2013 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Istilah dinasti politik menjadi terminologi yang diulang-ulang media ketika kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah. Padahal dinasti politik sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan tidak hanya ada di Indonesia. Tamu kita, Arya Budi, analis politik dari Pol Tracking Institute. Kita akan membahas dinasti politik yang kerap terjadi di Indonesia.

Menurut Arya Budi, dinasti politik adalah keluarga yang menguasai jabatan publik di sebuah wilayah tertentu, bisa nasional ataupun lokal. Di Indonesia dinasti politik banyak terjadi di tingkat lokal.

Dalam logika politik adalah sah jika orang terpilih menjadi bupati, wali kota, atau gubernur dalam pemilihan umum (Pemilu) karena dia mendapatkan suara terbanyak dari semua calon kepala daerah. Namun menurut studi mengenai pengalaman demokrasi di Indonesia, orang-orang dengan politik kekerabatan mempunyai kecenderungan merusak. Itu karena setiap kepala daerah yang akhirnya mewariskan atau menanam jabatan-jabatan publik di kerabatnya mempunyai motif ekonomi sangat kuat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya dinasti politik yang merugikan bagi demokrasi di Indonesia. Faktor-faktor itu adalah regulasi yang lemah, aparat negara yang dapat dipelihara pejabat publik, kaderisasi partai politik yang bobrok, serta lemahnya pendidikan politik masyarakat di daerah.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Arya Budi.

Sebelum kita mulai pembahasan mengenai sehat atau tidaknya dinasti politik bagi demokrasi, pertama, apa yang dimaksud dengan dinasti politik?

Mungkin masyarakat Indonesia baru menyadari adanya dinasti politik setelah kasus Wawan, dan Ratu Atut diangkat media massa sedemikian besarnya. Kemudian, dinasti politik menjadi sebuah terminologi, suatu kata yang diulang-ulang terus oleh media. Mungkin ada yang bingung juga mengenai apa sebenarnya dinasti politik. Apakah seperti kerajaan zaman dulu. Istilah dinasti politik banyak dipakai ilmuwan politik untuk mempelajari politik kekerabatan yang dilakukan oleh pejabat publik. Jadi, dinasti politik adalah keluarga yang menguasai jabatan publik di sebuah wilayah tertentu, bisa nasional ataupun lokal. Di Indonesia dinasti politik banyak terjadi di tingkat lokal.

Apakah ini ada kaitannya dengan desentralisasi atau otonomi daerah yang diberlakukan pasca reformasi?

Ya, itu sangat berkaitan. Sebelum ada desentralisasi, provinsi dipimpin gubernur yang ditunjuk oleh presiden, bahkan waktu itu sampai ke level bupati. Ketika ada desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kekuasan lebih ke daerah, sehingga daerah mempunyai kapasitas untuk menginisiasi kebijakan sendiri. Nah, kapasitas atau kewenangan untuk menginisiasi kebijakan sendiri yang kemudian menciptakan dinasti politik. Itu karena terjadi jejaring-jejaring bisnis juga di sana yang kemudian setiap gubernur atau kepala daerah yang maju berusaha untuk "menanam kembali" kerabatnya entah di dinas, atau kepala daerah bawahannya jika ia gubernur untuk mengamankan basis ekonomi itu.

Dalam konteks Indonesia, apakah dinasti politik dilihat sebagai momok yang menakutkan bagi demokrasi, atau sebenarnya merupakan sesuatu yang konstruktif bagi pembangunan demokrasi Indonesia?

Dalam logika politik adalah sah jika orang terpilih menjadi bupati, wali kota, atau gubernur dalam pemilihan umum (Pemilu) karena dia mendapatkan suara terbanyak dari semua calon kepala daerah. Namun menurut studi mengenai pengalaman demokrasi di Indonesia, orang-orang dengan politik kekerabatan mempunyai kecenderungan merusak. Itu karena setiap kepala daerah yang akhirnya mewariskan atau menanam jabatan-jabatan publik di kerabatnya mempunyai motif ekonomi sangat kuat.

Apakah penyelewengan kekuasaan atau korupsi lebih besar terjadi pada dinasti politik? Bukankah mereka yang tidak terkait dinasti politik juga bisa melakukan penyimpangan terhadap kekuasaan?

Setiap jabatan publik selalu mempunyai potensi untuk memperbesar atau memelihara basis kekuasaannya, katakanlah melalui ekonomi. Perbedaannya adalah orang yang tidak mempunyai kerabat, atau tidak mempunyai jejaring keluarga akan mempunyai kendala dalam melakukan konsolidasi kekuasaannya di daerah. Hal ini berbeda jika gubernur, wali kota, bupati adalah kakak-beradik, atau anak-bapak, atau sepupu. Mereka akan lebih leluasa mendistribusikan kekayaan daerah ke kerabat, dan lebih leluasa mengamankan basis-basis proyek program negara dalam satu ikatan kekeluargaan, entah dengan pebisnis, entah dengan kepala daerah yang lain, atau dengan kepala dinasti yang lain. Potensi korupsi ini memang selalu ada di pejabat sehingga regulasi pun dirancang untuk itu.

Jadi, apakah yang salah dinasti politiknya atau longgarnya kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara?

Terutama longgarnya kontrol negara. Kita perlu berfikir kembali apakah dinasti ini sah atau tidak sah dalam politik Indonesia karena toh itu juga hasil dari Pemilu. Masalahnya adalah belum ada regulasi yang tegas yang mampu mengatur orang untuk tidak korupsi. Kalaupun ada, kapasitas lembaga untuk melakukan penegakan hukum masih lemah. Melihat di beberapa kasus, penegak hukum justru menjadi bagian dari pengelolaan kekuasaan kekerabatan tersebut. Gubernur, wali kota dan seterusnya bahkan dapat "memelihara" para penegak hukum. Itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Apakah dinasti politik bisa berkontribusi bagi penguatan demokrasi ?

Sejauh mana dinasti politik dapat ditoleransi atau tidak terletak pada individu dari pemegang jabatan itu. Jika melihat pengalaman negara lain, misalnya Filipina yang sudah melaksanakan Pemilu berpuluh-puluh tahun sebelum kita. Negara ini mengadakan Pemilu sejak 1907, awal Abad-20, tapi mereka mempunyai problem dinasti yang sangat akut bahkan sampai menciptakan pertikaian berdarah.

Dalam kasus Indonesia atau pun Filipina, politik yang terjadi sebenarnya merepresentasikan kondisi masyarakat karena masyarakatlah yang memilih para pejabat publik.

Memang ada nalar sosial juga di situ. Dulu pernah seorang ilmuwan bernama Ben Anderson mempelajari Indonesia, dan hasilnya diperkuat oleh teori Webber soal nalar sosial dan jabatan, serta relasinya dengan penguasa. Ada satu pemahaman sosial bahwa anak raja adalah orang yang pantas menjadi raja karena dia terbiasa dengan aktivitas kerajaan, kebijakan-kebijakan, dan terbiasa melihat bapaknya mengayomi rakyatnya. Hal ini yang akhirnya menciptakan pemahaman sosial bahwa dia yang pantas menjadi pemimpin sedangkan rakyat biasa tidak pantas.

Apakah itu artinya nalar sosial masyarakat berkontribusi juga bagi suburnya dinasti politik?

Ya, itu salah satu faktornya. Namun, ada faktor lain selain nalar sosial.

Apa persisnya faktor-faktor itu?

Beberapa kasus di daerah, ada satu mekanisme electoral atau mekanisme Pemilu berupa reward dan punishment untuk orang-orang yang memilih calon dari kerabat pejabat publik. Secara awam disebut dengan balas jasa. Jika seseorang memilih kerabat dari gubernur atau kepala daerah maka dia akan mendapatkan reward seperti naik pangkat, atau mendapatkan hak istimewa tertentu. Sedangkan bagi yang tidak memilih kerabat kepala daerah akan disingkirkan, dimutasi, atau diturunkan jabatannya.

Di beberapa daerah, banyak kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya namun tetap memiliki potensi ekonomi karena mereka digantikan istri-istri atau anak-anak mereka, seperti yang terjadi di Cimahi, Indramayu, Tanggerang atau Kediri.

Jadi, kalau gubernur A memiliki empat istri, para istri itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah terkait.

Bisa saja. Seorang kepala daerah mempunyai empat istri dan empat istrinya dipasang di semua kabupaten dan walikota. Bahkan, ada satu kepala daerah yang mempunyai dua istri di Kediri dan kedua istrinya saling berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah menggantikan suaminya. Jadi, ini soal motif untuk menambah jabatan, dan kekuasaan. Kekuasaan itu pun turun menjadi satu kontribusi ekonomi bagi keluarga itu.

Di Indonesia, Pilkada tidak dapat dilepaskan dari peran penting partai politik. Menurut Anda, bagaimana peran partai politik?

Hampir semua proses politik di Indonesia tidak terlepas dari partai politik, baik nasional maupun lokal. Walaupun sudah bisa mencalonkan secara independen di level kabupaten, provinsi, sampai nasional, Pemilu dipegang penuh oleh partai politik. Bahkan, pencalonan dalam Pemilu di hampir seluruh kabupaten/kota masih melalui partai politik. Sedangkan partai politik mengajukan kepala daerah hanya berdasarkan kualifikasi dua hal.

Pertama, basis massa yang dimiliki kandidat terkait. Bisa dilihat dari tingkat popularitasnya, atau tokoh publik di wilayah tertentu. Kedua, basis ekonomi dari kandidat terkait. Hampir semua kandidat yang akan maju melalui partai harus menyumbang uang bermilyar-milyar ke partai.

Bagaimana pertimbangan kompetensi dan rekam jejak teruji untuk mendorong calon kepala daerah?

Terus terang saya katakan bahwa itu mungkin pertimbangan nomor kesekian. Karena bagi partai, menang adalah hal terpenting dan kompetensi jabatan itu bisa ditutupi oleh staf ahli. Jadi saya fikir itu menjadi masalah kita, dan hal yang paling krusial adalah memperbaiki partai politik

Sejauh mana politik kekerabatan ini bisa ditolerir?

Dapat ditolerir ketika kekerabatan justru difungsikan untuk melakukan distribusi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dinasti politik digunakan untuk mempermudah koordinasi kebijakan lintas daerah. Hal tersebut justru menjadi hal yang positif. Namun, kita harus memikirkan kembali apakah dinasti politik di Indonesia membawa penyakit atau justru obat bagi demokrasi.

Apakah ada dinasti politik yang memberikan efek positif bagi Indonesia?

Dari beberapa hasil riset dan buku yang saya baca, saya belum menemukan dinasti politik yang memberikan dampak positif di Indonesia. Di banyak kasus justru mereka memlihara atau melanjutkan kebijakan daerah sebelumnya, serta menanam banyak kerabat di banyak jabatan publik di daerah. Di Cimahi, Indramayu, Banten, Bantul, Kediri, istri kepala daerah meneruskan jabatan suaminya dan masih dibayang-bayangi dengan kebijakan suaminya. Hal ini bisa positif jika mereka meneruskan kebijakan suami yang populis di daerah itu.

Bisa disebutkan contoh-contoh pejabat di luar negeri yang bisa kita jadikan inspirasi?

Yang agak positif menurut saya adalah klan keluarga Kennedy di Amerika Serikat. Walaupun kebijakan reformasi ekonomi yang diambilnya tidak terlepas dari motif ekonomi keluarga karena beberapa keluarganya merupakan pebisnis. Apapun itu, dinasti politik itu mempunyai kecenderungan untuk korupsi. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kita meregulasikan hal tersebut. Kita memerlukan regulasi yang lebih ketat, serta aparat yang tegas karena di beberapa daerah, aparat dipolitisasi oleh pejabat terkait.

Apakah solidaritas aparat negara dapat mudah dirajut dengan kekerabatan atau karena adanya konflik kepentingan?

Kekerabatan ini seperti menanam pohon, berakar serabut kemana-mana dan dia bisa menyentuh atau memecah batu. Katakanlah penegak hukum itu adalah batu. Jadi, ini mirip dengan beberapa kasus di beberapa daerah, ketika lembaga hukum seperti kepolisian bisa dijinakkan oleh kepala daerah terkait. Sekali lagi motifnya adalah memelihara kekuasaan dan memelihara basis ekonomi.

Kalau kita bicara soal regulasi dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, apa yang bisa dilakukan untuk memperkecil kemungkinan dinasti politik atau politik kekerabatan ini menjadi sesuatu yang buruk bagi demokrasi?

Sebelum kasus Atut muncul ke publik, dinasti politik sudah menjadi kajian banyak orang sejak satu dekade yang lalu. Pada saat itu muncul satu wacana bahwa kita perlu mengevaluasi desentralisasi karena kekuasaan di daerah yang terlampau besar sehingga mereka bisa menjadi raja-raja kecil di daerah atau di level lokal. Kemudian, muncul satu gagasan untuk menyerahkan beberapa otoritas kekuasaan itu ke pusat lagi.

Wacana itu mungkin bisa dipertimbangkan. Bagi saya pribadi, yang salah bukanlah konsep desentralisasi karena desentralisasi merupakan gagasan ide untuk melakukan kontekstualisasi kebijakan di level lokal. Daerah memiliki kebijaksanaan sendiri, punya adat sendiri, dan punya spektrum sosial yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Namun, yang menjadi masalah adalah penegakan hukum itu sendiri. Solusi yang paling mungkin adalah melakukan regulasi terhadap kekerabatan, bukan kemudian melakukan pembatas terhadap akses politik setiap individu karena setiap warga negara dijamin oleh konstitusi untuk dipilih dan memilih.

Perkembangan politik di kota-kota besar relatif lebih baik, sementara di daerah kesan budaya parokialnya (masyarakat tidak memiliki partisipasi politik, bahkan tidak peduli dengan perkembangan politik di negaranya) lebih kental. Apakah ini memberikan pengaruh bagi kuatnya dinasti politik?

Di daerah ada banyak kepentingan. Selain soal ekonomi, jabatan, dan kekuasaan, ada juga soal suku, dan etnis. Orang-orang politik di daerah merupakan orang yang kuat, seperti pemimpin adat, atau bahkan preman. Dinasti politik juga melakukan pemeliharaan etnis seperti pemilihan putera daerah.

Dulu di Jakarta sempat ada tekanan agar kepala daerah harus putra daerah, tetapi calon yang kemarin dianggap sebagai putera daerah malah tidak terpilih?

Hal ini berbeda. Masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya memiliki pendidikan yang lebih baik, dan didukung dengan akses informasi yang banyak sehingga hal ini tidak bisa dikatakan sebagai media pendidikan politik masyarakat

Berbeda dengan daerah yang tidak mempunyai fasilitas informasi yang mencukupi sehingga informasi bergerak satu arah. Hal ini pun akhirnya dipahami oleh masyarakat sebagai informasi yang benar. Tidak ada informasi lain yang mampu mengklarifikasi informasi tersebut. Jadi, banyaknya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah memang berpengaruh dengan tingkat demokrasi dan tingkat partisipasi.

Jadi, dinasti politik sebagai fenomena politik memang harus kita kritisi. Pertama, yang perlu dijawab adalah apakah dinasti politik salah atau tidak dalam konteks pemilu? Kedua, kenapa hal ini menjadi merusak dan cenderung melahirkan tindakan korupsi? Ketiga, solusi apa yang bisa mengatasi masalah ini? Terakhir, partai politik menjadi sangat krusial untuk kita kritisi juga karena jabatan publik yang dikerumuni oleh kerabat itu hanya gunung es atau mekanisme politik yang tidak terlihat di media. Saya pikir yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah soal kaderisasi di partai politik.