Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Maulani A. Rotinsulu

Hidup Berdampingan dengan Penyandang Disabilitas

Edisi 918 | 28 Okt 2013 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita, Maulani A. Rotinsulu Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Meski terlahir dengan keterbatasan, sosok Maulani berani bangkit dan mendobrak pemikiran-pemikiran umum soal penyandang disabilitas. Bahkan, ia tak pernah berhenti membantu generasi muda penyandang disabilitas memperoleh haknya sebagai manusia.

Menurutnya, penyandang disabilitas tak ada bedanya dengan orang normal. Kebijakan pemerintah yang mengkhususkan penyandang disabilitas dianggap salah kaprah. UU Nomor 4 Tahun 1997 dianggap tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan penyandang disabilitas. Sekolah khusus penyandang disabilitas yang dimaksudkan sebagai pelindung dari anggapan sosial justru mampu membuat masa depan para penyandang disabilitas diselimuti awan mendung.

Menurutnya, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Justru yang harus diperhatikan adalah bagaimana membentuk lingkungan yang fleksibel untuk mereka. Tak hanya mereka yang dilatih untuk beradaptasi terhadap keterbatasan diri dan lingkungan, tetapi juga melatih orang-orang di lingkungan sekitar untuk beradaptasi bahwa mereka dapat bersosialisasi dengan penyandang disabilitas.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Maulani A. Rotinsulu.

Apakah kelompok disabilitas sama dengan penyandang cacat?

Penyandang cacat itu sama dengan disabilitas tapi penanganannya berbeda. Penanganan disabilitas diperhitungkan, juga bagaimana interaksi dunia luar terhadap penyandang cacat itu sendiri. Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 mengatakan penyandang cacat adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik atau cacat fisik kemudian cacat mental atau cacat fisik dan mental. Jadi, target penanganan yang dilakukan pemerintah menurut undang-undang nomor 4 adalah bagaimana merehabilitasi orangnya.

Ada tiga aspek penting dalam penanganan penyandang disabilitas yakni; pertama, bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana membangun kemandirian mereka; kedua, bagaimana memberikan, dan menjadikan lingkungannya sensitif, fleksibel secara fisik maupun sistem agar penyandang disabilitas lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat luas; ketiga, merubah atau mencoba menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

Jadi, lebih tepat kalau kita sebut mereka penyandang disabilitas, bukan penyakit penyandang cacat. Menurut Konvensi Hak-Hak Disabilitas, penyandang disabilitas adalah gangguan pada gerak pada fisik, gangguan intelektual sehingga mereka kesulitan belajar (intelektual disabilities) karena daya tangkap belajarnya rendah. Misalkan orang normal bisa selesai SD 6 tahun barangkali saya harus selesai SD 8 tahun.

Apakah UU Nomor 4 tahun 1997 sudah bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan penyandang disabilitas?

UU Nomor 4 justru belum mengakomodasi seluruh kebutuhan penyandang cacat. Karena itu, kita meratifikasi konvensi yang baru di tahun 2012 dan kita sedang menyiapkan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997. Di dalam konvensi, dikatakan ada 22 hak-hak penyandang disabilitas, sedangkan di UU Nomor 4 hanya 6 hak. Pembuatan UU Nomor 4 tahun 1997 hanya dikawal oleh sektor sosial sehingga undang-undang ini hanya memikirkan rehabilitasinya, tapi tidak memikirkan pembangunan ekonomi, politik, dan lain-lain.

Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas khusus untuk kelompok disabilitas? Apakah pemberlakukan khusus itu sudah tepat?

Sangat bertentangan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Bentuk eksklusivisme seperti itu tidak bagus. Kami juga bagian dari masyarakat, kami juga mau bergaul, kami ingin merasakan hasil pembangunan. Yang lain ke mal, kami juga ingin seperti itu, tidak hanya hidup dalam satu panti. Di sekolah kami juga ingin bergaul dengan anak-anak lain yang non-disabilitas. Pemberlakuan khusus tidak memanusiakan kami, menganggap seolah-olah kami adalah kelompok yang tidak pantas berkumpul dengan masyarakat lain.

Eksklusivisme membuat kami jauh dari masa depan. Ketika kami dewasa, kami harus berbaur dalam masyarakat, kami harus mencari kerja. Kalau kehidupan kami di awal sudah di-eksklusif-kan, sudah disegregasikan, kami akan canggung untuk bermasyarakat. Barangkali ada fase-fase di mana kami akan menjadi sangat tertekan.

Jadi, seharusnya seperti apa?

Seharusnya kami diberi kesempatan untuk masuk di sekolah umum, bekerja di tempat kerja sebagaimana mestinya bekerja di kantor, kami boleh bekerja di mana saja. Pemerintah seharusnya mengatur sistem peraturan yang berpihak pada manusia bukan berpihak kepada kepentingan yang baku. Sekolah bagi anak disabilitas adalah bagaimana sistem mengikuti kebutuhan si anak, bukan anak-anak datang dengan mengikuti standard sekolah. Itu adalah cara pendidikan yang salah.

Pernah terjadi sebuah fase ketika saya sangat tertekan menjadi seorang penyandang disabilitas. Tapi kemudian saya masuk ke dalam masyarakat umum, membiasakan diri dan teman-teman non disabilitas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan adaptasi kami. Hal itu membuat kami lebih familiar, lebih terbuka dan kenal satu sama dengan lainnya.

Apakah penyandang disabilitas perlu bantuan masyarakat?

Seperti yang saya katakan, ada dua poin eksternal yang penting bagi perkembangan penyandang disabilitas, yaitu bagaimana membuat lingkungan fleksibel bagi kami dan perilaku masyarakat. Menurut saya, caranya dengan perbaiki cara pandang masyarakat. Kami bukan warga kelas dua, kami punya hak-hak yang sama dengan anda. Tapi, kami punya cara yang berbeda ketika kami ingin mengakses hak-hak kami. Hal ini yang harus dipahami masyarakat tentang penyandang disabilitas. Yang terpenting adalah membantu kami untuk tidak lagi menjadi objek belas asih. Saya yakin, kalau kita sudah bergaul, masyarakat akan mengerti bagaimana cara kami mengatasi keterbatasan kami.

Apa yang seharusnya dilakukan orang tua terhadap anak mereka yang disabilitas?

Seperti pandangan masyarakat ketika berkenalan dengan penyandang disabilitas, akan muncul belas kasih, orang tua juga seperti itu. Rasa belas kasih ini akan memunculkan perlindungan yang berlebihan terhadap anak mereka yang justru membahayakan. Kadang, orang tua lupa bahwa mereka tidak akan selamanya bisa mendampingi, melayani, dan melindungi anak mereka. Suatu saat anak mereka harus hidup sendiri. Hal ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, orang tua harus disadarkan bahwa anaknya harus diberikan pengetahuan, disekolahkan sebagaimana mestinya, diinklusifkan kehidupannya, dan diberikan hal-hal yang sebetulnya dibutuhkan si anak yang belum ada dalam pelayanan-pelayanan pemerintah.

Orang tua dapat bergabung dengan persatuan orang tua anak penyandang cacat, atau forum keluarga anak dengan kecacatan untuk mendapatkan informasi yang sesuai.

Apakah menginklusifkan anak disabilitas tidak akan menyiksa mereka mengingat mereka memiliki keterbatasan dan berbeda dari anak non disabilitas?

Dalam waktu tertentu, iya. Kita berbicara tentang affirmative action terhadap orang-orang yang berbeda, orang-orang yang memiliki cara yang berbeda, bahkan penampilan yang berbeda. Tetapi, semua bisa dilakukan asalkan mengikuti kebutuhan anak.

Kalau anak dengan cacat tubuh bisa lebih mudah mengikuti pelajaran di sekolah umum, tinggal menyesuaikan peralatannya. Tapi, berbeda dengan anak yang intelektual disabilitas. Sistem sekolah yang harus menyesuaikan. Misalkan, sistem sekolah pada umumnya, satu guru untuk satu kelas, tapi ketika mereka menerima anak dengan intelektual disabilitas, mereka harus menambah guru tambahan, seperti guru pendamping. Jadi, di dalam satu kelas ada guru pendamping yang mengawal percepatan daya tangkap si anak dalam pelajaran secara umum. Guru-gurunya juga harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi anak-anak dengan perbedaan-perbedaan perilaku atau perbedaan-perbedaan kebutuhan ini .

Apakah sudah ada sekolah-sekolah umum yang menerima anak-anak dengan disabilitas?

Ada, namanya sekolah inklusi. Sudah ada 500 sekolah umum yang telah diujicobakan. Sekolah inklusi ini menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus bukan saja anak-anak yang disabilitas, tapi juga anak-anak yang indigo, atau anak-anak yang memiliki perilaku-perilaku yang berbeda.