Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Said Abdullah

Pangan itu Hidup Matinya Bangsa

Edisi 873 | 17 Des 2012 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru

Kita akan membicarakan salah satu kebutuhan penting dalam hidup kita yaitu pangan. Tamu kita adalah Said Abdullah, Manajer Advokasi di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

Menurut Said Abdullah, pangan itu urusan hidup matinya bangsa. Kalau ingin negaranya berdaulat, maka kunci pertama adalah berdaulat dalam konteks pangan. Kalau kita masih tergantung impor, artinya kita tidak punya kedaulatan penuh atas negara kita karena nanti akan diatur oleh pasar, oleh negara lain. Caranya berdaulat, kita mempunyai sumber daya pangan dan kita mempunyai kekayaan alam, itu yang harus kita gunakan.

Said mengatakan kita memiliki 77 sumber pangan atau karbohidrat yang teridentifikasi di Indonesia, kemudian ada ratusan buah, sayur, juga rempah, dan obat. Jadi kita seharusnya meng diversifikasi pangan kita yang banyak sumbernya, kemudian produksi secara lokal sehingga tidak ada hubungannya dengan krisis di luar negri. Kedua, tempatkan si petani di aktor utama dalam kebijakan setiap produksi pangan, tidak hanya beras.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Jaleswari Pramodhawardani sebagai pewawancara dengan narasumber Said Abdullah

Berdasarkan fakta dan data yang ada hari ini, pangan di Indonesia masih belum bisa lepas dari kondisi pangan dunia. Dari lima komoditas pangan yang menjadi prioritas pemerintah, sebagian besar didapat dari pasar internasional melalui mekanisme impor. Data Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) per Oktober 2012 menyatakan walaupun terjadi penurunan indeks permintaan dan harga pangan sekitar 1% pada Oktober dibandingkan September, tetapi itu tidak serta merta mengindikasikan situasi pangan dunia aman. Kalau kita merujuk ke data pada 2008 ketika terjadi krisis pangan luar biasa sehingga harga melonjak sampai 100% terutama padi, gandum, dan jagung, pada tahun ini angka itu cenderung naik dibanding 2008. Kalau kita ukur sampai 2012, indeks harga pangan dan ketersediaannya cenderung negatif. Artinya, ini cenderung naik terus. Apa pengaruh dari situasi tersebut?

Pengaruhnya akan sangat banyak. Misalnya, kesatu, soal ketersediaan produksi. Beberapa waktu lalu kita masih ingat kasus kedelai pada April Juli ketika ada kebakaran dan kekeringan sehingga membuat harga gandum, kedelai, dan jagung di Amerika Serikat (AS) dan sebagian Eropa melonjak luar biasa. Akhirnya masyarakat Indonesia harus puasa tempe dan tahu. Itu contoh kecil, artinya satu faktor produksi akan sangat berpengaruh. Kedua, faktor spekulan. Kita harus pahami bahwa komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional adalah barang yang diperjualbelikan lintas negara oleh banyak faktor. Sayangnya, Indonesia tidak mempunyai kekuatan untuk mengelola itu. Kita masih ingat harga kedelai sewaktu krisis sebenarnya masih rendah, tapi spekulan menahan penjualan kedelai atau tidak dikeluarkan di pasar internasional untuk menunggu harga internasional naik sebagai justifikasi dia bisa menaikkan harga.

Lalu, bagaimana ubi jalar dan beras yang seakan-akan adalah sebuah makanan sangat sederhana terhubung dengan pertumbuhan global?

Sebelum ke sana, saya ingin menunjukan fakta lain bahwa kita tidak bisa lepas dari pasar internasional. Misalnya, kita impor ubi jalar pada 2009 sampai 2012. Sebanyak US$ 7,1 Miliar kita habiskan untuk impor bahan pangan. Kenyataannya, hari ini kita banyak sekali mengimpor produk pangan dari luar. Kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks pangan ini, kecuali kalau kita mau mendorong pangan yang tidak diperdagangkan di pasar internasional.

Selain ubi jalar, apakah masih banyak macam-macam yang diimpor?

Beras, gandum, jagung, kacang-kacangan, hingga ubi jalar yang kita singgung tadi. Yang paling besar kontribusinya adalah gandum.

Apakah kita tidak bisa menyediakan itu?

Kalau gandum tidak bisa karena secara iklim agak berat, kecuali kita mau investasi teknologi tapi terlalu besar biayanya untuk itu. Untuk beras, kita impor US$ 1,5 Miliar sampai 2011. Padahal kalau bicara beras, kita banyak memiliki sawah. Kemudian kita juga menanam jagung, kedelai, dan ubi jalar. Namun kenyataannya kita masih impor. Sekitar sampai 14 ton neraca perdagangan kita masih impor bahan pangan. Situasi ini tentu akan melahirkan kondisi pangan dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh situasi pangan global karena kita masih besar impor produk orang dari pasar internasional.

Sebenarnya ini dikeluhkan oleh kita semua bahwa kita harus mengimpor sedangkan bahan pangan kita sebenarnya sangat kaya. Para ahli sudah sering bicara soal diversifikasi pangan tapi kita masih belum optimal untuk melakukannya. Bagaimana menurut Anda?

Kita memiliki 77 sumber pangan atau karbohidrat yang teridentifikasi di Indonesia, kemudian ada ratusan buah, sayur, juga rempah, dan obat. Namun faktanya kita semua mengimpor, ini berarti ada sesuatu yang salah dengan proses pengurusan, ada sesuatu yang keliru dalam proses cara pandang dalam pengelolaan, dan seterusnya. Menurut saya, memang ini ada kekeliruan. Saya berkeyakinan kalau kita serius mengurus pangan ini sebenarnya Indonesia tidak perlu impor sebanyak itu, kecuali produk pangan yang memang kita tidak produksi dalam negeri. Kalau membaca tabel impor terlihat semua bahan pangan bisa kita produksi kecuali gandum, dan gandum itu sebenarnya bisa juga kita subsitusi dengan yang lain.

Ketika krisis pangan pada 2008 mengapa kita masih tetap bertahan?

Ketika krisis pangan global terjadi, sebagian besar negara di Eropa dan Amerika mengalami guncangan luar biasa karena harga-harga pangan dunia melonjak drastis termasuk beras, gandum, dan jagung. Indonesia menjadi negara yang mendapat apresiasi termasuk dari FAO. Dari kajian FAO, Indonesia salah satu negara yang selamat dari krisis pangan karena Indonesia mempunyai keragaman pangan yang luar biasa. Pangan lokal tidak ada hubungan langsung dengan pasar internasional. Jadi seberapa pun harga pangan di dunia, harga pangan lokal akan stabil. Indonesia terselamatkan oleh itu karena kenaikan harga jagung gandum tidak ada kolerasi langsung dengan harga pangan lokal. Kalau mau rujuk ke data konsumsi, sebagian masyarakat Indonesia masih konsumsi pangan lokal.

Soal pangan juga bicara culture. Kita ini sudah terlalu lama disosialisasikan dengan bahwa jika kita bicara pangan maka itu adalah beras, bukan jagung, ubi, atau lainnya. Bagaimana cara untuk mengubah mindset tersebut?

Situasinya sudah seperti tadi. Kalau mau diingat pada dekade 1970-an peta konsumsi pangan ada di titik-titik berbeda. Misalnya, Sumatra masih ada jagung, sagu, singkong dan seterusnya. Peta konsumsi pada 1970-an cenderung memiliki keragaman-keragaman konsumsi pangan, tapi kalau dibandingkan dengan peta terakhir pada 2009 menunjukkan semua seragam beras. Padahal pada peta 1970-an yang saya punya, di Papua tidak ada titik-titik yang menandakan di situ ada konsumsi beras. Kalau pun ada maka itu sangat sedikit sekali yaitu di wilayah bagian Barat. Namun soal cultural, saya sepakat bahwa konsumsi pangan bagian dari budaya, maka pendekatan yang seharusnya kalau mau kita membalikannya bukan berarti menarik set back orang ke zaman dulu. Yang harus kita lakukan adalah menyediakan pilihan atas pangan yang beragam. Kalau sekarang pilihan yang disodorkan hanya beras, atau yang kedua muncul tanpa disadari gandum.

Apakah perubahan tersebut lebih banyak soal ketersediaan atau politik berasisasi, dan bagaimana politik berasisasi itu terjadi?

Saya kira keduanya karena itu kemudian saling terhubung secara perlahan tapi pasti. Misalnya, kebudayaan itu bergeser karena proses yang sangat lama, dan banyak dipengaruhi oleh soal accessibility, ketersediaan, produksi, dan seterusnya. Kalau mempelajari yang terjadi pada 1970 sampai hari ini, pertama mengenai "berasisasi", kalau pada era Soeharto maka semua orang sepakat mengenai hal itu. Saya kira saat itu pendekatan politis digunakan melalui pangan. Pendekatan-pendekatan ini secara tidak sadar ternyata mengubah pola pangan masyarakat. Ketika pola makan masyarakat berubah, jangan lupa tidak berhenti di situ karena yang terjadi adalah perubahan kebudayaan. Misalnya, ketika terjadi berasisasi di NTT seperti dijatah dan seterusnya, maka nilai atas beras menjadi sangat tinggi. Semua orang akan mengejar value itu sebagai depresi sosial.

Apakah itu maksudnya membuat beras menjadi mempunyai kasta?

Iya, kastanya sangat tinggi dan mulia sekali. Ketika itu dianggap penting, maka konsentrasi produksi diarahkan ke sana sehingga terjadi perubahan. Teman-teman di NTT hari ini telah banyak sekali kehilangan jagung lokal karena tidak diurus. Itu karena mengapa saya harus repot-repot tanam jagung kalau saya lebih terhormat makan beras. Demikian juga yang terjadi di Papua.

Padahal itu belum termasuk soal teknologinya, betulkah?

Iya, belum soal teknologi dan seterusnya. Perubahan ini secara sadar atau tidak telah mendegradasi, kesatu, keragaman varietas pangan kita. Kedua, pada sisi lain memunculkan ketergantungan luar biasa pada beras. Ini menjadi ancaman serius karena resep sederhananya adalah pertama, orang makin aman pangan kalau makin terdiservikasi bahan pangannya atau banyak pilihannya. Kedua, suatu negara akan aman pangan kalau mampu memproduki pangannya sendiri tanpa tergantung orang lain. Syarat ini bisa dipenuhi, Indonesia bisa keluar dari ancaman krisis pangan global. Kedua syarat tadi semestinya menjadi paradigma dan pendekatan. Kalau kemudian bahasa populernya menjadi kedaulatan pangan, saya kira itu yang harus diambil negara. Kalau menggantungkan pada konsumsi beras, Indonesia bisa menjadi juara pertama karena konsumsi berasnya tertinggi di dunia, yaitu 139 kg per kapita/tahun. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 90 kg, Thailand 80 kg, bahkan Jepang cuma 60 kg.

Bukankah itu karena jumlah penduduk kita juga banyak?

Kalau konsumsi dihitungnya per individu. Ini tantangan besar karena membawa implikasi yang berat. Tidak hanya bagi masyarakat tapi juga pemerintah. 139 kg dikali jumlah penduduk Indonesia 142 juta jiwa. Berapa juta ton yang harus disediakan? Sementara lahan makin berkurang, kemudian ancaman perubahan iklim dan lainnya terus menghantui. Padahal kita punya banyak cases study. Saya mau titip pesan untuk pemerintah, yang harus diubah adalah paradigmanya, tidak cukup berhenti pada tataran pro security dan sub efisiensi. Caranya, kembangkan diversifikasi pangan kita yang banyak sumbernya, kemudian produksi secara lokal sehingga tidak ada hubungannya dengan krisis di luar negri. Kedua, tempatkan si petani di aktor utama dalam kebijakan setiap produksi pangan, tidak hanya beras.

Bagaimana caranya?

Caranya, ketika membuat suatu program, maka yang harus dibuat sejahtera adalah petaninya, bukan pengusahanya.

Bukan juga insinyur pertaniannya?

Bukan. Selama ini pendekatannya sangat simple, kalau pemerintah mau mendorong peningkatan produksi beras, maka yang diajak bicara industri dan ilmuwan. Dalam prakteknya pemerintah memberikan benih yang diproduksi oleh perusahaan dari luar Indonesia. Ketika dikasih ke petani, petani tidak butuh itu. Kenyataannya banyak petani yang menolak itu. Saya masih ada catatannya, saat ditanam pada dua musim di tahun 2010, sebagian besar di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur itu bantuan benih dari negeri orang itu diserang hama. Siapa yang menanggung kerugiannya? Petani lagi. Tidak ada yang menanggung selain petani. Kalau ada seperti itu seharusnya petani diajak omong.

Kedua pesan untuk masyarakat, saya mau masyarakat menyadari bahwa kekayaan kita banyak. Mengkonsumsi pangan yang beragam, itu kunci untuk sehat karena tidak ada satupun pangan yang punya kandungan gizi lengkap untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi makin beragam makin sehat. Kalau kita hanya menggantungkan pada beras sebagai sumber karbohidrat, jangan lupa bahwa konsumsi kalori kita terlalu tinggi. Indonesia nomor 4 jumlah penderita diabetes melitus dalam konteks sedunia.

Nah perlu kerja sama yang besar untuk mengubah pola konsumsi ini. Bagi produsen, mereka harus mulai lagi membudidayakan pangan lokal. Bagi konsumen, dia harus mampu mengubah pola konsumsinya. Nah, itu tidak akan terjadi tanpa dukungan pemerintah, lagi-lagi pemerintah perlu mekakukan investasi pada aspek supply. Petani membudidayakan, kemudian investasi paska panennya dan pengolahannya. Tidak hanya bentuk singkong menjadi singkong tapi perlu diubah. Pada tataran konsumen, pemerintah perlu investasi juga, tidak hanya sebatas iklan, tapi melakukan gerakan yang masif seperti iklan KB. Tentu saja dengan tidak ada paksaan seperti zaman dulu. Saya kira itu penting untuk direnungkan dan dilakukan.

Apa kira-kira yang perlu di highlight dari seluruh pembicaraan kita hari ini yang ingin Anda sampaikan?

Saya ingin mengingatkan seluruh anak bangsa bahwa pangan itu urusan hidup matinya bangsa. Kalau ingin negaranya berdaulat, maka kunci pertama adalah berdaulat dalam konteks pangan. Kalau kita masih tergantung impor, artinya kita tidak punya kedaulatan penuh atas negara kita karena nanti akan diatur oleh pasar, oleh negara lain. Caranya berdaulat, kita mempunyai sumber daya pangan dan kita mempunyai kekayaan alam, itu yang harus kita gunakan. Catatannya, harus ada kerja sama pemerintah dengan masyarakat atau hal itu tidak akan pernah terjadi. Bagi pemerintah, harus mengubah paradigmanya menjadi paradigma kedaulatan. Itu harus didukung dengan politikal yang kuat. Terakhir, saya ingin menekankan pesan dari FAO bahwa urusan pangan hanya soal politik. Kontribusi urusan teknik kurang dari 25%. Kalau pemerintah mau secara politis mengurusi masalah pangan maka itu kunci keberhasilan utamanya.