Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Djayadi Hanan

Sistem Presidensial Multi Partai, Suatu Anomali

Edisi 823 | 30 Des 2011 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Saya gembira sekali menyambut tamu kita sekarang Djayadi Hanan yang pertama kali saya kenal di Palembang, Sumatera Selatan. Selain bertemu di Palembang, saya membaca berita mengenai dia di media massa. Saat ini sedang dalam proses meraih gelar Ph.D di Ohio State Columbus University, Amerika Serikat. Kita menemui dia di sela-sela menyusun disertai mengenai sistem multi partai presidensial.

 

Menurut Djayadi Hanan,  sistem multi partai presidensial kita secara makro bagus. Demokrasi kita stabil minimal sejak 2004 sampai sekarang. Sejak kita menerapkan sistem multi partai presidensial cukup bagus dan tidak ada gontok-gontokan terlalu tegang antara parlemen dan pemerintah yang sampai membuat pemerintahan gagal, kemudian militer juga tidak masuk lagi ke politik. Namun secara mikro, banyak keluhan tentang kualitas parlemen sekaligus juga keluhan tentang presiden kita baik di masa lalu, periode 2004 2009, maupun sekarang. Jadi, kita melihat ada dua hal. Pertama, sistem multi partai presidensial kita tampaknya berjalan. Namun di sisi performance, kinerja riilnya tampak lemah.

Menurut sistem multi partai presidensial kita perlu dimodifikasi sedemikian rupa oleh Indonesia sehingga bisa berjalan dengan baik dan fokusnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara riil, sehingga orang-orang yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dapat dijangkau,  orang-orang yang membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi bisa mendapatkannya, orang-orang yang perlu pekerjaan  bisa mendapatkan pekerjaannya, dan seterusnya

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Djayadi Hanan.

Terakhir saya melihat Anda berbicara banyak mengenai sustainability of Democracy pada suatu paper mengenai hubungan antara agency and structure. Sewaktu kita bertemu di Palembang, Sumatera Selatan ada juga komentar Anda mengenai kualitas parlemen kita. Senang kalau kita berbicara mengenai lembaga-lembaga politik di luar anekdot-anekdot kecil yang setiap hari ada di televisi. Silakan menyampaikan mengenai pandangan Anda tersebut?

Saya bergembira sekali dan merasa terhormat sudah diundang oleh Anda yang sudah saya kenal sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Status saya campuran saat studi, yaitu sebagai seorang mahasiswa sekaligus aktivis. Dulu saya pernah menjadi Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia periode 1998 2000 sehingga sekolah saya menjadi on and off antara dunia aktivisme dan scholarship atau sekolah. Sekarang saya sedang menulis disertasi mengenai sistem presidensial multi partai di Indonesia. Jadi saya mau analogi sedikit, kita semua sudah mengetahui  pemerintah di sektor ekonomi mengklaim pertumbuhuhan 6%, moneter bagus, fundamental ekonomi kuat. Jadi intinya, ekonomi kita secara makro adalah bagus. Namun ketika kita masuk ke perspektif mikro, kita melihat banyak orang makin susah hidup, secara psikologis orang merasa tidak lebih baik, dan seterusnya.

Analogi tersebut mirip di sektor politik. Jadi kalau kita melihat sistem multi partai presidensial kita secara makro bagus. Demokrasi kita stabil minimal sejak 2004 sampai sekarang. Sejak kita menerapkan sistem multi partai presidensial cukup bagus dan tidak ada gontok-gontokan terlalu tegang antara parlemen dan pemerintah yang sampai membuat pemerintahan gagal, kemudian militer juga tidak masuk lagi ke politik. Jadi secara makro bagus. Namun, seperti tadi Anda sudah menyinggung bahwa banyak keluhan tentang kualitas parlemen sekaligus juga keluhan tentang presiden kita baik di masa lalu, periode 2004 2009, maupun sekarang. Secara teori dan dari segi kenyataannya, kita melihat ada dua hal. Pertama, sistem multi partai presidensial kita tampaknya berjalan. Namun di sisi performance, kinerja riilnya tampak lemah.

Anda mengatakan bahwa dalam sistem multi partai presidensial yang ada sekarang secara makro stabil tapi banyak ketidakpuasan kepada parlemen, anggota parlemen dan juga presiden. Mengapa bisa terjadi demikian?

Secara teori, sistem multi partai dengan sistem presidensial dianggap deadly combination atau kombinasi yang berbahaya. Artinya, pada umumnya akan gagal terutama karena biasanya presiden datang dari Parpol yang tidak menang mutlak di dalam pemilihan umum (Pemilu). Itu juga karena sistem multi partai tidak mungkin satu partai bisa menang mutlak. Kemudian parlemen tidak bisa dibubarkan oleh presiden atau sebaliknya parlemen bisa menjatuhkan presiden di tengah jalan seperti periode masa lalu kita.

Kalau terjadi konflik yang tidak bisa dijembatani antar kedua institusi tersebut maka yang terjadi adalah dead lock atau jalan buntu. Kalau jalan buntu maka yang terjadi mereka akan saling menyandera, kemudian rakyat tidak dipikirkan sehingga program-program pemerintah menjadi tidak berjalan, dan  indikator-indikator tersebut ada semua di Indonesia. Presiden dari partai yang tidak menang mutlak, kemudian parlemen tidak bisa membubarkan presiden dan sebaliknya. Jadi potensi itu ada. Setelah melihat dari 2004 - 2009 berjalan tapi selalu dibarengi dengan ketidakpuasan, saya ingin melihat apa kira-kira faktor yang mendukung sekaligus menghambat  mengapa sistem kita ini berjalan, Itu fokus yang ingin saya teliti dalam disertasi saya.

Sebagai ilmuwan sikap Anda netral terhadap segala kemungkinan. Kalau Anda sebagai warga, apakah sebetulnya sistem kepresidenan multi partai memang harus dipertahankan supaya baik atau memang tidak perlu harus ditinjau kembali yang penting ada stabilitas dan kepuasan rakyat?

Sebetulnya tidak ada sistem yang sempurna. Historically, kita sudah pernah mempunyai sistem multi partai walaupun disebut parlementer. Yang agak presindensial adalah periode Gus Dur, tetapi jatuh juga sistem multi partai kita.

Di Amerika Serikat (AS) ada sistem presidensial, yang kata orang murni atau cenderung menjadi rujukan, yaitu dua partai. Namun kita ingat di zaman Bill Clinton, pemerintahan dua kali shut down, yaitu tidak bisa membayar gaji pegawai negeri karena terjadi ketidak setujuan antara parlemen, kongres, dan presiden.

Jadi yang penting menurut saya adalah bagaimana sistem multi partai presidensial kita  dimodifikasi sedemikian rupa oleh Indonesia sehingga bisa berjalan dengan baik dan fokusnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara riil, sehingga orang-orang yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik dapat dijangkau,  orang-orang yang membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi bisa mendapatkannya, orang-orang yang perlu pekerjaan  bisa mendapatkan pekerjaannya, dan seterusnya. Ada dua hal yang saya lihat di sini. Pertama, secara makro  sistem kita tampak stabil tetapi secara mikro kalau kita melihat perspektif dan bertanya ke setiap orang maka banyak sekali ketidakpuasan. Karena itu kita harus bisa menyambungkan antara stabilnya sistem multi partai presidensial kita terutama hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan kinerja yang bisa betul-betul dapat menguntungkan rakyat di tingkat bawah.

Apakah ketidakpuasan rakyat terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden karena kebetulan karakter anggota parlemen, presiden, dan rakyatnya seperti yang dilihat sekarang atau itu adalah risiko sistem yang mengundang ketidakpuasan?

Saya kira gabungan dari beberapa hal itu. Kualitas anggota parlemen secara individu ada problem, kemudian kualitas sistem parlemen kita ada problem. Misalnya, mereka tidak punya cukup data untuk membuat legislasi yang benar-benar memihak rakyat. Itu adalah problem di parlemen kita. Di sisi eksekutif juga sama. Misalnya, ada komitmen anti korupsi tapi tidak jelas, seperti pegawai negeri atau birokrasi cenderung menggerogoti kekayaan negara, dan itu terus menerus kita saksikan. Di sisi lain ada problem yang sifatnya agak sistemik, bukan berarti tidak bisa diubah, yaitu keterkaitan antara rakyat dan anggota parlemen yang masih kurang jelas hubungannya sebagai konstituen. Jadi sistem politik atau Pemilu kita menempatkan rakyat  pada posisi tidak bisa menagih janji mereka kecuali melalui tekanan publik.

Ini menarik karena saya menangkap pandangan Anda yang dasarnya ilmu dan mencoba melihat yang seharusnya dilakukan oleh awam dalam ketidaksempurnaan sistem yang sekarang yaitu presidensial multi partai. Apakah  publik yang masih awam terhadap informasi sistem multi partai membuat seharusnya kita lebih baik mensosialisasikan sistem itu atau justru mengarah pada reformasi sistem dengan kata lain sebaiknya dibuang atau dipakai?

Mereformasi sistem sama ekstremnya dalam skala tertentu. Artinya, ada dua level sistem, yaitu sistem di tingkat ketatanegaraan atau tingkat konstitusional, dan sistem di bawahnya atau support system. Saya kira sistem Pemilu yang harus kita support.

Apakah itu masih mungkin dilakukan tanpa mengubah konstitusi?

Ya, masih mungkin dilakukan tanpa mengubah konstitusi atau sistem multi partai. Jadi saya fokus dua hal saja. Pertama, sistem Pemilu yang menjamin keterkaitan langsung rakyat sebagai konstituen terhadap para wakilnya. Kedua, soal pembiayaan politik yang salah satu isu penting kita adalah korupsi. Kata beberapa ekonom, kalau tidak ada korupsi maka pertumbuhan ekonomi kita yang 6% bisa menjadi 9%. Yang menjadi titik fokus pada korupsi atau pelaku utamanya atau problem utamanya adalah partai politik (Parpol). Problem utama di Parpol  yang terkait dengan korupsi, menurut saya dan banyak orang, adalah pembiayaan politik. Jadi pembiayaan politik harus dibenahi agar tidak hanya orang yang mempunyai uang yang bisa menjadi anggota parlemen. Jadi, orang seperti saya yang mungkin mempunyai komitmen kepada kepentingan masyarakat  riil dan mempunyai sejarah aktivisme tapi tidak memiliki uang Rp 2 - 3 milyar  bisa juga menjadi anggota parlemen. Sistem pembiayaan politik ada banyak pilihan. Untuk itu kita serahkan kepada para ahli dan anggota parlemen agar hal itu bisa mengurangi korupsi walaupun tentu tidak semuanya.

Korupsi terkait partai dan Pemilu, tapi ada korupsi yang netral politik yaitu dari proyek-proyek. Apakah korupsi dari semacam itu lain lagi atau masih ada hubungan?

Banyak hubungannya. Hasil penelitian saya menunjukkan korupsi yang paling banyak di Indonesia yaitu korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jadi, walaupun korupsi terhadap uang untuk membuat jembatan masih bisa ada hubungannya dengan partai, betulkah begitu?

Ya. Saya  kira masih bisa dikaitkan dengan itu. Misalnya, bupati perlu mengembalikan modal uangnya ketika kampanye saat pemilihan lalu. Kemudian ia membuat proyek mercusuar yang tampak baik, tapi proyek itu bisa dibuat sedemikian rupa supaya ada feed back atau ada segala macam uang yang masuk ke kelompok tertentu atau kelompok yang berkaitan. Saya belum mengetahui berapa jumlah pasti persentase korupsi yang terkait langsung dengan politik dan  yang tidak terkait langsung politik. Tapi dilihat dari modusnya yang banyak diberitakan adalah rata-rata terkait dengan APBN dan jabatan-jabatan yang ada di tingkat negara. Itu yang penting, dan itu terkait langsung dengan Parpol.

Selanjutnya mengenai sistem pemilu kita tadi, sistem Pemilu kita membuat rakyat berada dalam posisi tidak dapat menagih janji anggota parlemen. Seharusnya dalam sistem Pemilu memungkinkan rakyat untuk melakukan reward and punishment. Sekarang jika anggota parlemen tampil dengan baik mewakili rakyat, itu karena individu dia maka masyarakat menyukai dia. Namun kalau dia jahat kepada rakyat seperti korupsi dan sebagainya, maka rakyat tidak bisa menghukum dia, yaitu misalnya pada Pemilu berikut dia tidak dipilih kembali oleh masyarakat. Dengan sistem Pemilu kita sekarang, kalau anggota parlemen mengetahui  berpenampilan tidak baik atau berkinerja buruk maka dia bisa pindah ke daerah pemilihan lain.

Apakah anggota parlemen yang berkinerja buruk itu tidak bisa di-recall oleh partai?

Secara teori bisa tetapi itu kepentingan bersama sehingga sulit terjadi. Biasanya recall bukan karena urusan-urusan yang terkait, seperti apakah dia membela rakyat kecil atau apakah dia melawan kebijakan pemerintah yang tidak memberikan akses kesehatan pada masyarakat. Namun biasanya recall terjadi karena melawan partai atau ketua umum partai. Recall yang ada di sistem kita belum yang berkaitan dengan kepentingan riil rakyat. Jadi salah satu kuncinya kembali pada bagaimana mengatasi kesenjangan antara pemilih dan anggota DPR.

Apakah Anda ada bayangan mengenai caranya?

Ini seperti siapa duluan antara ayam dan telor. Sebetulnya ini terkait Undang-Undang (UU) tentang Pemilu. Sayangnya, yang kita dengar adalah parlemen kita hanya membicarakan masalah threshold, yaitu masalah berapa jumlah persen suara agar partai boleh masuk parlemen atau tidak. Itu tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Yang terkait langsung dan paling penting adalah bagaimana mentransparansikan secara benar keuangan Parpol, keuangan Pemilu, dan menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran Pemilu. Itu seharusnya yang menjadi fokus penting tapi itu tidak dilakukan. Jadi untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam sistem Pemilu dibutuhkan satu upaya yang sifatnya ekstra parlementer. Itu karena DPR mempunyai kekuasaan membuat UU. Jadi kita menyuruh mereka untuk melakukan perubahan terhadap hal itu. Jadi itu seperti siapa duluan antara ayam dan telor

Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa ikut berperan di sini?

MK hanya bisa menghadang di ujung, tidak bisa di awal. Harapan yang ada sekarang adalah nomor satu pada pemimpin-pemimpin yang berani atau aktivis-aktivis yang berani.

Bukankah sekarang aktivis pemberani banyak?

Iya betul aktivis pemberani banyak tapi setelah masuk parleman maka dia akan ikut arus. Itu yang menjadi problematik atau reforminded people. Sekitar 2004 - 2006 saya bekerja di sebuah lembaga, kita mengidentifikasi yang kami sebut reforminded people anggota parlemen, ada banyak sekitar 30% tapi itu hilang begitu saja ditelan oleh sistem.

Yang kedua, saya kira yang terbukti cukup efektif adalah tekanan publik, pers, dan aktivis seperti Pak Wimar. Acara-acara seperti ini bisa membangkitkan nurani publik, sehingga publik turun ke berbagai kesempatan maupun tempat, baik  di media lokal atau nasional, di tulisan maupun pembicaraan verbal. Itu dapat meningkatkan tekanan-tekanan publik. Tapi ada kendala di sini, yaitu hanya isu-isu tertentu yang kontroversial yang bisa ditangkap oleh publik. Biasanya hal penting sering kali lewat. Misalnya, UU  tentang  Perguruan Tinggi tampaknya tidak terlalu penting, tapi sebetulnya ujungnya penting karena menyangkut pendidikan.