Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Juwono Sudarsono

Keterbatasan Partai dalam Mengangkat Tokoh Pemimpin

Edisi 820 | 08 Des 2011 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Anda pasti sudah mengenal Prof. Dr. Juwono Sudarsono terutama karena dia mempunyai karier publik yang sangat panjang dan terhormat. Dia empat kali menjadi menteri di berbagai pemerintahan. Pemerintahan Soeharto, kemudian Habibie, dan terakhir di Kabinet pertama Gus Dur yaitu sebagai Menteri Pertahanan. Salah satu sebab Juwono bertahan dalam berbagai rezim adalah dia seorang ilmuwan yang tidak mempunyai partisanship politik. Jadi memang bisa dipercaya oleh siapapun yang memerlukan suara yang utuh. Itu juga karena di dunia internasional dia dikenal sebagai ahli politik. Dia lulus Ph.D dari London University.

 

Juwono mengatakan, salah satu masalah besar pada 2014 adalah mencari seorang pemimpin bermakna nasional yang bisa diterima dalam “ramuan” budaya yang multi kultural. Seorang tokoh yang ternama dan dihormati secara integritas politik belum tentu  mempunyai greget sebagai pemimpin, karena dia tidak memiliki mesin politik yang menerjemahkan visinya itu. Penokohan seseorang itu harus diisi dengan greget yang nyata. Melalui orang-orang yang ia sebut ‘sersan mayor’ yang menjalankan idenya menjadi sesuatu yang terandal di lapangan. Kalau tidak mempunyai itu maka nanti sebagai tokoh saja. Itu yang ia khawatirkan tentang SMI, Anies Baswedan dan Mahfud MD.

 

Di lain pihak, banyak orang yang punya tongkrongan, sehingga kelihatan gregetnya dan juga punya duit, tapi belum tentu tongkrongan itu bisa diterima sebagai sesuatu yang menarik massa. Menurutnya ini dilema dari seorang Bakrie atau Surya Paloh atau siapapun yang punya uang banyak. Mereka bisa membeli banyak organisasi dalam partainya tapi belum tentu penerimaan tongkrongan itu di masyarakat mengena.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar dan Juwono Sudarsono.

Kebetulan saya mendapat kehormatan mengenal Juwono Sudarsono sejak masa muda. Saya tidak heran dia meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.). Mungkin dia heran saya bisa menjadi orang yang bekerja dengan baik. Kita kawan lama. Belum lama ini saya senang sekali bertemu Juwono di sebuah seminar karena sekarang menjelang tahun baru, menjelang munculnya partai baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru, dan gonjang-ganjing politik. Kita ingin bicara mengenai politik bukan dalam anekdot kecil sehari-hari, tapi gambaran besarnya apakah masih kelihatan atau tidak. Saya sangat ingin mengetahui perspektif Juwono in the big picture, mulai dari masalah leadership kemudian 2,5 tahun lagi akan ada suksesi dan kita ini akan ke mana kalau dihitung sejak reformasi?

 

Kehormatan bagi saya bisa berjumpa dengan Anda dan teman-teman dari berbagai penjuru. Saya ingin membagi kesan tentang kepemimpinan pada umumnya, khususnya di Indonesia karena negara ini adalah negara majemuk dalam arti kebudayaan, suku, agama, kedaerahan, dari Sabang sampai Merauke. Jadi soal kepemimpinan nasional harus melihat perspektif negara kita sebagai negara kepulauan dengan ragam budaya, suku, agama dan kedaerahan yang betul-betul harus dipahami oleh seorang calon pemimpin nasional. Negara ini adalah negara terbesar dari segi penduduk yang beragama Islam, tetapi negara ini bukan negara Islam. Itu salah satu kesepakatan ketika proklamasi dan semua pemimpin yang menjadi presiden Indonesia. Sejak itu sudah paham bahwa kita memiliki suatu negara majemuk, multi kultural, multi etnik dan multi agama. Karena itu pemimpin nasional harus lintas suku, lintas agama, dan lintas kedaerahannya. Salah satu masalah besar pada 2014 adalah mencari seorang pemimpin bermakna nasional yang bisa diterima dalam “ramuan” budaya yang multi kultural. Itu satu hal yang menjadi persoalan dalam mencari seorang yang disebut “national leader”.

 

Bagaimana statusnya kalau kita memisahkan national leader dan kelembagaan yang mendukungnya, terutama lembaga kepartaian?

 

Kalau sekarang kita melihat ke partai-partai, terutama partai yang berbasis nasionalis atau pada agama tertentu, menghadapi persoalan bagimana melintasi identitas dari partai itu. Dulu Bung Karno memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) dan menjadi salah satu pemrakarsa  berdirinya  PNI. Pada 1950-an PNI menjadi sangat populer karena tokoh dan kharisma Bung Karno. Namun dalam kenyataannya setiap partai pasti ada masalah pendanaan, dan  pendanaan ini persoalan besar sepanjang sejarah Republik, termasuk sekarang dan pada 2014. Partai-partai politik dari manapun menghadapi persoalan bagaimana pendanaan itu bisa diraih, dikelola dan diberdayakan untuk menggalang partai politik yang betul-betul bersifat transparan.

 

Bagaiamana dulu pendanaan partai karena Indonesia bukan sekarang saja mempunyai pemilihan umum (Pemilu) seperti pada 1955 dan 1972. Apakah sekarang lebih susah masalah pendanaan itu?

 

Sebenarnya sejak dulu semua partai tergantung pada pendukung-pendukung dari pihak swasta, baik yang bersifat perdagangan atau keuangan ataupun dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya koperasi. Sekarang dengan maraknya dunia usaha di bidang yang berbeda dengan dulu, maka jenis bidangnya beragam. Kalau dulu paling-paling perdagangan sederhana, sekarang sudah ada keuangan, perbankan, asuransi. Semua jenis bidangnya sangat penting untuk mendalami disipilin dan kaderisasi partai.

 

Anda berbicara sangat jelas dan netral mengenai pendanaan. Saya ingin tahu, sejauhmana bahaya yang sekarang ada dalam masalah pendanaan berkait dengan soal good governance dan good conduct daripada partai? Mengenai korupsi, KKN dan oligarki politik, apakah sekarang masalahnya menjadi nyata?

 

Sekarang sudah nyata dan di Amerika Serikat (AS) pun sudah terjadi oligarki keuangan. Banyak sekali bank-bank yang mendukung calon-calon partai. Obama termasuk orang yang mendapat dukungan keuangan dari salah satu tokoh-tokoh perbankan.

 

Walaupun dia bukan dari Partai Republik yang secara tradisional didukung oleh kalangan pebisnis, betulkah?

 

Ya, masih ada. Jadi sekarang mereka menghadapi persoalan bagaimana oligarki keuangan Indonesia dalam tatanan sekarang bisa ditembus. Oligarki keuangan juga menjadi salah satu sebab mengapa partai-partai politik untuk 2014 akan sangat tergantung kepada siapa yang  mempunyai uang akan bisa menggalang kaderisasi partai di pusat, daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Ini salah satu hal yang tidak terjangkau oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masa lampau, termasuk pada 2009. Pendaftaran tentang keuangan partai tidak ada tindakan yang tegas terhadap semua partai yang tidak melaporkan berapa yang diterima sesungguhnya, terutama dari rekanan-rekanan dari dunia swasta.

 

Apakah pada dasarnya kita harus menerima keadaan ini, ataukah ada cara lain? Maksud saya, sekarang secara informal kita tahu ada beberapa orang yang disebut sebagai calon dan kelihatannya memiliki dukungan partai yang kuat, katakanlah seperti Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto, Prabowo. Namun ada tokoh-tokoh yang kelihatannya menarik imajinasi publik yaitu jujur, tegas, bersih tapi belum mempunyai partai, katakanlah seperti Mahfud MD, Anies Baswedan, Yenny Wahid, dan Sri Mulyani Indrawati. Apakah nama-nama ini tetap menjadi nama yang berada di belakang tabir kaca yang tidak akan bisa diakses oleh masyarakat atau ada kelembagaan lain, baik partai maupun kelembagaan masyarakat lain sehingga memungkinkan orang-orang yang memberikan harapan pada publik ini menjadi calon yang mempunyai peluang pada 2014?

 

Keniscayaan yang kita harus terima adalah beberapa tokoh yang punya uang banyak memang  bisa menguasai sebagian dari partai-partai yang disahkan sekarang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan nantinya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham). Namun persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana mempertemukan orang yang mempunyai uang itu bisa membeli massa. Orang yang tidak punya uang barangkali punya massa nominal karena ketokohan dan kejujurannya, apakah dia ilmuwan atau seorang tokoh masyarakat tetapi simbolis saja. Namun substansinya dia tidak punya uang. Kalau orang Betawi bilang, “Tongkrongannya ada, tapi duitnya tidak ada.” Banyak orang yang punya tongkrongan dan juga punya duit, tapi belum tentu tongkrongan itu bisa diterima sebagai sesuatu yang menarik massa. Saya kira ini dilema dari seorang Bakrie atau Surya Paloh atau siapapun yang punya uang banyak. Dia bisa membeli banyak organisasi dalam partainya tapi belum tentu penerimaan “tongkrongan” itu di masyarakat mengena.  

 

Sejauh mana relevansinya dengan sistem pemilihan langsung untuk presiden yang ada di Indonesia? Kadang-kadang saya pikir itu suatu blessing yang tidak diduga bahwa kita tidak menganut pemilihan bertahap seperti di India atau di Amerika, tapi suatu pemilihan langsung. Katakanlah, kalau memang ada hal yang menarik imajinasi masyarakat atau ada media yang bisa langsung mencapainya seperti media baru yaitu internet, serta ada isu yang sangat tajam, barangkali orang-orang bisa menembus oligarki partai dan barangkali ada lembaga-lembaga masyarakat yang memang belum committed pada oligarki itu. Lembaga keagamaan, lembaga militer, polisi, walaupun tidak aktif politik tapi orang yang berasal dari dunia itu seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentu mempunyai dukungan dari lembaga-lembaga tersebut di luar partai. Bagaimana scope- nya untuk kita melihat kemungkinan itu?

 

Kalau melihat kenyatannya sejak 1960-an sampai sekarang, organisasi yang betul-betul mempunyai jangkauan nasional menyeluruh adalah tentara dan polisi. Mereka adalah organisasi yang kita sepakati sejak 1998 betul-betul netral karena tidak mau terpengaruh oleh tarik menarik  politik yang kita lihat sejak tahun 1960-an sampai 1970-an. Pada zaman Soeharto, Golongan Karya (Golkar) menjadi salah satu kekuatan, walaupun namanya bukan partai politik. Tapi penamaan Golkar untuk mengatakan bahwa dia tidak berpolitik. Setelah 1999 resmi menjadi partai politik, menjadi masalah. Karena itu saya sepakat dengan teman-teman di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memisahkan TNI dan Polri bebas dari politik dan bebas dari Pemilu. Itu karena lembaga satu-satunya yang betul-betul bersifat nasional menyeluruh adalah TNI dan Polri. TNI adalah nasional, Polri adalah RI. Jadi mereka betul-betul lembaga politik yang netral.

 

Bagaimana memanfaatkan lembaga itu tanpa menimbulkan trauma atau bahaya yang terjadi di zaman Soeharto dimana walaupun mereka tidak berpolitik tapi toh mendapat tuduhan ikut bersalah dalam mendirikan otokrasi. Apakah mungkin muncul lagi otokrasi kalau militer atau polisi masuk ke politik? Bukan secara lembaga tentunya, tapi dalam person-person yang dekat pada mereka atau alumni mereka. Bagaimana kira-kira kalau tentara atau eks tentara ikut partai? Apakah akan muncul atau tidak garis keras negara seperti dulu?

 

Kalau resminya seorang pensiunan tidak masalah. Pensiunan boleh menjadi anggota partai politik mana pun.

 

Bagaimana tidak resminya?

 

Itu tergantung dari junior yang menggantikan seniornya. Kalau dia tidak peduli pada seniornya maka tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau ada sisa-sisa dari seniornya itu berperan untuk mempengaruhi.

 

Secara riil orang-orang yang dekat pada TNI dan Polri ikut bersuara di bidang politik. Apakah itu akan memperbaiki situasi yang dikuasai oligarki partai-partai politik sekarang?

 

Saya kira tergantung dari regenerasi di kalangan TNI dan Polri sendiri. Kalau Angkatan 1975 ke atas atau yang lebih muda, saya kira paham bahwa mereka bersifat mendukung siapapun yang terpilih di dalam arena politik nasional. Kalau para pensiunan masuk partai, maka ada salah satu sifat yang dimanfaatkan oleh pimpinan partai, yaitu mereka mempunyai kemampuan untuk berorganisasi dengan cepat. Kita melihat banyak partai-partai yang memanfaatkan bekas jenderal atau laksamana maupun marsekal sebagai tokoh partai. Ada di antara mereka yang cukup pandai di dalam berdebat di DPR maupun di dalam kiprahnya di bidang politik.

 

Dalam Pemilu pasca Soeharto mulai 1999, 2004, dan 2009, apakah potensi orang-orang pandai eks militer dan polisi itu sudah digunakan secara maksimal? Atau mungkin masih bisa mereka lebih berperan lagi pada 2014?

 

Saya kira kita harus membedakan antara penokohan tertentu dari angkatan tertentu seperti darat, laut dan udara dengan pemukulrataan bahwa semuanya baik. Dalam organisasi kita semua piawai. Namun apakah “tongkrongan”nya ada, sehingga diakui oleh teman-teman di dalam partai bahwa dia punya “greget” untuk menjadi pemimpin partai.

 

Orang-orang yang mempunyai tongkrongan kuat dan berlatar belakang militer bisa menerima atau tidak, orang yang sekarangpun sudah menjadi tokoh yang disegani masyarakat, sebut saja Sri Mulyani Indrawati (SMI)? Kalau Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) lolos verifikasi mungkin mereka bisa mencalonkan SMI. Namun banyak orang berpendapat kalau hanya Partai SRI yang tidak ketahuan siapa partnernya maka peluangnya akan kecil. Apakah mungkin ada unsur dari kalangan militer atau polisi yang mau mensupport seorang SMI demi pemerintahan yang bersih?

 

Itu tergantung dari matriks antara penokohan dengan “greget” kharismanya di lapangan. Seorang tokoh yang ternama dan dihormati secara integritas politik belum tentu  mempunyai “greget” karena dia tidak memiliki mesin politik yang menerjemahkan visinya itu. Saya ambil contoh SMI sewaktu di Kementerian Keuangan, penokohannya bagus, tapi dia tidak bisa menguasai eselon tiga, apalagi di pajak yang lolos dari jangkauan. Saya sewaktu di Kementerian Pertahanan tidak bisa menjangkau permainan eselon dua dan tiga yang di bawah karena mereka terlalu jauh dari kendali menteri. Jadi penokohan seseorang itu harus diisi dengan greget yang nyata. Melalui orang-orang yang saya sebut ‘sersan mayor’ yang menjalankan idenya menjadi sesuatu yang terandal di lapangan. Kalau tidak mempunyai itu maka nanti sebagai tokoh saja. Itu yang saya khawatirkan tentang SMI, Anies Baswedan dan Mahfud MD. Penokohannya ada, tapi tidak punya “greget”, tidak punya koordinator lapangan yang betul-betul menerjemahkan visinya dalam bentuk tindakan nyata.

 

Apakah bisa muncul atau tidak koordinator lapangan itu dari kalangan yang tadi disebut dari teman-teman Anda?

 

Sebagian bisa, sebagian tidak. Tapi ini tergantung dari ramuan orang-orang yang berdasarkan kesetaraan dalam pendidikan dan ada komunitas tertentu menurut organisasi, seperti Islam ataupun bukan Islam, nasionalis maupun bukan nasionalis. Tapi sebenarnya dari segi konsep dasar, yaitu partai. Golongan karya itu meneruskan saja ide yang dicetuskan pada 1964 ketika Golkar didirikan untuk menghadapi PKI. Tapi dalam kenyataannya sekarang Golkar sendiri terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda. Kalau dulu ada Kosgoro dan macam-macamnya.

 

Sekarang memang banyak individu dari oligarki uang yang tidak punya latar belakang politik. Pada ujungnya, apakah pada 2014 boleh mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari penguatan oligarki politik dan kartel politik kemarin? Atau sebaliknya, apakah kita harus siap meninggalkan impian adanya demokrasi dan kembali pada semacam otokrasi yang ramah barangkali?

 

Tergantung dari temuan antara suasana, iklim politik dan kegerahan masyarakat. Anda ingat sewaktu Obama terpilih, ada suatu suasana meminta satu seorang baru, orang yang betul-betul bersih tapi belakangan dicerca karena dianggap tidak efektif.