Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Donal Fariz

Ganti Cara Pemilihan KPK

Edisi 819 | 05 Des 2011 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Saat ini tarik-ulur proses seleksi pimpinan KPK kembali terjadi. Kali ini DPR mempermasalahkan kesalahan teknis dalam surat kuasa penelitian rekening dan pengumuman harta kekayaan calon pimpinan KPK. Tamu kita kali ini adalah Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Donal Fariz.

 

Donal Fariz mengungkapkan bahwa dari pengalaman pemilihan KPK jilid I dan jilid II kita selalu kecewa dengan pilihan DPR. Calon yang kita tolak malah justru yang terpilih. Sosok-sosok yang kontroversial itu yang disukai DPR. DPR mengharapkan kandidat-kandidat, sosok-sosok yang mampu dan mau mereka ajak kompromi terkait dengan kasus-kasus korupsi. Masyarakat tentu mengharapkan sosok pimpinan KPK yang memiliki integritas, leadership, dan komitmen pemberantasan korupsi yang tanpa tawar menawar.

 

Menurut Fariz, Seharusnya, ini titik pelajaran bagi publik untuk memikirkan ke depan bagaimana proses seleksi anggota dan pimpinan KPK tidak lagi diikuti oleh DPR. Maksudnya, Fit & Proper Test tidak lagi dilakukan oleh DPR. Cukup hanya pada proses seleksi di panitia seleksi saja. Walaupun itu berat, tetapi beberapa politisi sudah menyampaikan keinginan yang sama. Mudah-mudahan bisa di-follow up dalam bentuk produk legislasi revisi UU No.30/2002.

 

Berikut wawancara Melda Wita dengan Donal Fariz.

Bagaimana perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia sejauh ini?

 

Pemberantasan korupsi di Indonesia pasca reformasi seolah berjalan mandek (stagnant). Benar bahwa ada begitu banyak kasus korupsi yang diproses tetapi kita melihat sampai hari ini seolah penegak hukum masih bersih-bersih di pinggiran saja. Korupsi-korupsi dengan skala kerugian negara yang begitu tinggi tidak diproses secara hukum. Ada begitu banyak kasus, sebut saja kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, dan kasus lainnya. Hukum kemudian sulit untuk bertindak jujur. Kemudian penegak hukum sulit untuk bertindak imparsial ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus besar. Akibatnya, seolah-olah apa yang sudah dilakukannya hanya bersih-bersih di pinggiran saja. Namun demikian, publik tentu tidak boleh putus asa. Sampai hari ini kita masih dapat mengandalkan pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian di sisi lain kita masih mengandalkan produk-produk legislasi yang ada. Kita mempunyai UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta UU No.7/2006 tentang Pengesahan   United Nations Convension Against Corruptions. Semua itu seharusnya dijadikan senjata bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi.

 

Apakah posisi kita mundur,  jalan di tempat, atau justru ada satu langkah maju mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia?

 

Kalau merujuk kepada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejak 2005 memang ada peningkatan tapi tidak begitu signifikan. Pada 1999 IPK kita 2,8 kemudian pada 2010 masih 2,8 juga, sedangkan 2011 belum ada hasilnya. Dibanding dengan apa yang sudah dibentuk, yaitu lembaga seperti yang saya sampaikan tadi berupa extra-ordinary institution dan juga ada extra-ordinary instrument, belum sebanding dengan apa yang sudah dihasilkan sampai hari ini. Jadi   sebenarnya kita butuh sarana-sarana baru pemberantasan korupsi seperti memaksimalkan peran publik untuk mengontrol upaya-upaya dan kerja-kerja penegak hukum dalam memberantas korupsi.

 

Apa sarana-sarana baru yang seharusnya ditambahkan untuk memperkuat alat-alat penegakan korupsi di Indonesia?

 

Kita melihat sampai hari ini sebenarnya publik sudah terlibat didalam pemberantasan korupsi. Tetapi bagaimana agar mekanisme itu diperluas, itu satu titik. Titik kedua adalah bagaimana agar  kerja-kerja publik yang sebenarnya sudah satu visi tetapi masih tercerai berai harus disatukan di dalam bingkai dan agenda bersama pemberantasan tindak pidana korupsi. Di daerah begitu banyak civil society yang melakukan kegiatan dan aktifitas kerja pemberantasan korupsi, peran-peran pengawasan (watch dog) dan lain-lain, tetapi semuanya belum terhimpun. Pada prinsipnya kita ingat bahwa kebaikan yang tercerai berai akan dikalahkan oleh kejahatan yang sistematis, terstruktur dan dilakukan secara tersusun begitu baik.

 

Justru itu karena bad guy lebih rajin dibanding good guy di Indonesia. Betulkah?

 

Ya, yang terjadi hari ini adalah para mafia, kelompok “maling” bekerja terkonsolidasi. Sementara apa yang dilakukan publik masih tercerai-berai, bahkan kadangkala pada satu titik malah bergesekan satu dengan yang lainnya.

 

Sekarang ada rencana untuk merevisi UU tentang KPK. Mengapa pemerintah ingin merevisi UU tersebut? Apakah itu crucial bagi KPK sehingga harus direvisi?

 

Rencana revisi UU KPK tersebut dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan dari pemerintah. Sampai hari ini kita mendengar masih ada persiapan yang sifatnya marathon yang dilakukan DPR untuk melakukan atau menyusun revisi, paling tidak dimulai dari naskah akademis revisi UU No.30/2002. Publik pun masih bingung apa sebenarnya motivasi DPR untuk merevisi UU tersebut.

 

Jadi, apa sebenarnya motif DPR untuk mengubah UU tersebut?

 

Motivasi politik untuk memperlemah KPK karena begitu banyak politisi yang terjerat oleh KPK jilid kedua. Itu yang terjadi hari ini.

 

DPR sengaja melemahkan KPK melalui isi draft revisi UU. Apa saja yang dilemahkan DPR?

 

Pertama, penting kita catat mengapa DPR ingin merevisi UU KPK. Motivasi seperti yang saya sampaikan tadi lebih kepada faktor politis. DPR seolah-olah menjadi pihak yang gerah terhadap keberadaan KPK pada hari ini. Dalam catatan ICW, setidaknya KPK di jilid kedua memproses lebih dari 43 orang anggota DPR RI baik yang aktif maupun tidak. Ini yang kemudian membuat oknum politisi busuk, politisi maling merasa gerah terhadap keberadaan KPK. Ini tercermin dari statement beberapa anggota DPR bahkan pimpinan DPR yang ingin lembaga ini dibubarkan.

 

Kalau dengan cara berfikir demikian maka mustahil kita mengharapkan dari revisi UU KPK akan dilahirkan sebuah produk hukum yang bagus, yang memiliki spirit pemberantasan korupsi yang universal sifatnya. Ujung-ujungnya akan ada upaya pelemahan KPK melalui revisi kewenangan-kewenangan yang saat ini sudah begitu baik. Misalnya, dalam wacana yang berkembang beberapa waktu belakangan, ada upaya untuk menghilangkan kewenangan penyadapan. Kalau pun mau melakukan penyadapan maka harus diputar langsung dan meminta izin ke pengadilan. Padahal kita tahu praktek korupsi di pengadilan begitu masif terjadi.

 

Jadi kalau harus memutar dan minta izin dulu ke ketua pengadilan lalu baru sadap oknum hakim dan oknum jaksa, tentu ujung-ujungnya informasi ini akan menjadi bocor. Akhirnya penangkapan tidak bisa lagi dilakukan secara cepat terjadi.

 

Kemudian kewenangan penuntutan KPK, kewenangan tersebut dinilai paling efektif. Dari sekian banyak ratusan kasus korupsi yang sudah dimejahijaukan oleh KPK ke proses hukum, hanya satu terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK yang divonis bebas oleh pengadilan. Itu kasus Walikota Bekasi Mohtar Muhammad di Pengadilan Tipikor Bandung beberapa waktu lalu. Dari sini kita melihat lembaga ini efektif dari segi penuntutan.

 

Nah kewenangan itu yang ingin dilemahkan bahkan dihilangkan oleh DPR, sehingga akhirnya hanya melalui penuntutan murni oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada hari ini kita melihat kerja Kejaksaan dalam menuntut perkara-perkara korupsi, yaitu hanya tuntutan pura-pura, ringan, dan tidak serius.

 

Jadi sebenarnya posisi KPK sangat ditakuti oleh DPR, sehingga DPR berusaha  melemahkan fungsi-fungsi dari KPK tadi. Siapa saja yang berkepentingan?

 

Jejaring mafia bisnis. Keberadaan KPK mengganggu transaksi bisnis dan politik oknum politisi tertentu. Kalau mau belajar dari kasus cek pelawat, KPK memproses anggota DPR lebih dari 30 orang yang menerima uang hasil pemilihan pejabat publik. Transaksi bisnis dan transaksi politik inilah yang merasa diganggu. Mata rantai ini yang coba diganggu oleh KPK, walaupun belum terputus, sebenarnya mata rantainya begitu banyak sekali.

 

Mengapa masih kuat, apakah karena memang sudah dibangun dari puluhan tahun?

 

Menggurita, bahasa yang kita pakai. Baru satu atau dua tangan gurita yang terpotong. Saat ini masih banyak yang lain maupun sosok potensial yang akan terganggu oleh KPK. Mereka gerah dan ingin lembaga ini dibubarkan. Itu kondisi yang terjadi hari ini. Di sini KPK dibenci tapi di luar negeri sangat dihormati. Pada bulan lalu saya mengikuti Konferensi Anti Korupsi Sedunia di Maroko. Di situ kita melihat penghormatan dunia internasional terhadap KPK. Suara dan statement perwakilan KPK begitu didengar berkaitan dengan isu-isu krusial, misalnya mengenai prevention yaitu isu yang sedang digemborkan di konteks internasional.

 

Justru yang dihormati di dunia internasional suka diremehkan di negara kita sendiri. Seperti Sri Mulyani dianggap orang terbaik di luar negeri tapi di sini dianggap sebagai pencuri. Tadi Anda mengatakan bahwa banyak poin-poin yang dilemahkan dari pemberantasan korupsi pada draft revisi UU No.30/2002. Apa kewenangan teknis lain yang ingin dipotong oleh DPR?

 

Kewenangan penyadapan dan penuntutan menjadi isu krusial yang belakangan ingin diganggu gugat oleh oknum tertentu. Kemudian kita juga melihat tidak ada political will dari pembentuk UU untuk mengizinkan KPK merekrut penyidik mereka sendiri yang sifatnya berkompeten. Belajar dari pengalaman KPK sejauh ini, sudah hampir dua periode KPK berjalan, ada persoalan krusial di level para penyidik KPK. Para penyidik KPK berasal dari Kepolisian sehingga mereka akan sulit bersikap independen dan imparsial ketika harus menangani oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari institusi asalnya. Berbeda dengan kejaksaan, sampai hari ini KPK sudah hattrick menjerat tiga orang jaksa yaitu kasus Urip, Jaksa “DSW”, dan Jaksa “S”  yang beberapa hari lalu tertangkap. Di konteks kepolisian, sangat langka sekali penegak hukum yang bisa dijerat KPK, padahal praktek korupsi paling masif salah satunya di kepolisian. Tidak hanya hasil survey Indonesia saja, tapi Global Corruption Barometer juga menempatkan  kepolisian menjadi salah satu institusi korup, kadang-kadang peringkat satu, kadang-kadang peringkat dua bergantian dengan partai politik.

 

Sekarang untuk KPK sedang ada proses pemilihan anggota untuk mengganti yang habis masa tugasnya. Dalam proses ada deadline dari tanggal diterimanya daftar nama calon pimpinan KPK yang diusulkan presiden untuk memilih dan menetapkan calon anggota dan pimpinan KPK. Apakah ada proses pelanggaran UU yang dilakukan DPR karena mencoba berusaha mengulur waktu penentuan pemilihan anggota KPK?

 

Kita sudah menduga sebenarnya karena DPR acapkali buying time atau membuang-buang waktu. Itu sengaja untuk menyandera KPK. Kalau pimpinan KPK cepat diganti maka akan ada energi baru, tenaga baru. Tenaga sekarang sudah agak gamang.

 

Apakah sudah habis karena sering “digoyang-goyang” sehingga kita mau yang baru dan   lebih fresh untuk mulai lagi memberantas korupsi?

 

Tenaga-tenaga cicak sudah habis ketika bertarung dengan buaya, bahkan luka-luka lama belum sembuh sampai hari ini. Jadi ketika ada energi baru yang coba akan masuk, seolah-olah DPR ingin buying time agar kerja-kerja pemberantasan korupsi menjadi terhambat dan kemudian cenderung berjalan tidak maksimal. Dari proses seleksi saat ini, berdasarkan ketentuan UU yang ada, UU No.30/2002 dalam pasal 30 ayat 10 memberikan limitasi kepada DPR untuk memproses nama-nama yang diajukan oleh presiden melalui panitia seleksi (Pansel) dalam kurun waktu tiga bulan. Sekarang sudah lebih dari tiga bulan.

 

Ada deadline tiga bulan sedangkan sekarang sudah melebihi tiga bulan. Bagaimana langkah selanjutnya agar proses pemilihan anggota KPK tetap berjalan? Apa yang akan ICW lakukan?

 

Saya menyebut politisi-politisi Senayan ibarat pepatah yang berbunyi, “Gajah di pelupuk mata tak tampak sementara semut dan tungau di seberang lautan begitu tampak jelas di mata mereka.” Belajar dari pemilihan kemarin, mereka mengangkat dan blow-up kesalahan-kesalahan Pansel yang kecil, sementara kesalahan keterlambatan mereka dalam melakukan waktu proses seleksi dianggap angin lalu saja. Ini fatal sekali karena perintah UU “dikangkangi” oleh DPR, pembentuk UU sendiri. Mereka yang membentuk UU dan mereka sendiri yang melanggarnya. Sudah jelas ada masa waktu selama tiga bulan, tetapi belum juga dilakukan.

 

ICW berinisiatif rencananya akan melaporkan kejadian ini kepada Badan Kehormatan (BK) DPR walaupun sampai saat ini kita masih agak pesimis BK merespon secara baik apa yang kita sampaikan karena faktanya adalah berkali-kali laporan masyarakat justru tidak di-follow up dengan baik oleh BK.

 

Tetapi paling tidak kita ingin menunjukkan bahwa publik menilai. Seharusnya DPR apalagi Komisi III serius dalam melalukan proses seleksi KPK dan ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah watak anggota DPR kita ketika mereka menjalankan amanat dan tugasnya. Dari sana saja kita khawatir, belum lagi bicara soal kriteria sosok yang akan dipilih.

 

Bagaimana jika nanti ternyata pimpinan KPK yang terpilih malah justru mendapatkan backing oleh DPR?

 

Dari pengalaman pemilihan KPK jilid I dan jilid II kita selalu kecewa dengan pilihan DPR. Calon yang kita tolak malah justru yang terpilih. Sosok-sosok yang kontroversial itu yang disukai DPR, seringkali seperti itu. Rasanya kalau kita flash back ke belakang, di daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia menolak Antasari Azhar sebagai pimpinan KPK karena dinilai track-recordnya selaku jaksa pada waktu itu dinilai buruk sekali. Tetapi akhirnya terpilih oleh DPR juga. Publik rasanya sudah terlatih menahan dan menelan kekecewaan dari DPR.

 

Apakah saat ini publik sudah memasang low expectation?

 

Ekspektasi kita tidak begitu tinggi, tapi kita tetap akan berjuang. Hari ini kita belajar, dalam  pemilihan pejabat publik selalu terjadi disparitas selera politisi dengan selera masyarakat. Selalu berbanding terbalik 180 derajat. DPR tentu mengharapkan kandidat-kandidat, sosok-sosok yang mampu dan mau mereka ajak kompromi terkait dengan kasus-kasus korupsi. Masyarakat tentu mengharapkan sosok pimpinan KPK yang memiliki integritas, leadership, dan komitmen pemberantasan korupsi yang tanpa tawar menawar. DPR selalu terbalik. Seharusnya, ini titik pelajaran bagi publik untuk memikirkan ke depan bagaimana proses seleksi anggota dan pimpinan KPK tidak lagi diikuti oleh DPR. Maksudnya, Fit & Proper Test tidak lagi dilakukan oleh DPR. Cukup hanya pada proses seleksi di panitia seleksi saja. Walaupun itu berat, tetapi beberapa politisi sudah menyampaikan keinginan yang sama. Mudah-mudahan bisa di-follow up didalam bentuk produk legislasi revisi UU No.30/2002. Kalau benar itu akan dilakukan maka tantangan KPK ke depan begitu tinggi. Tentu ekspektasi publik kepada KPK akan menjadi begitu tinggi sekali. Ada begitu banyak kasus-kasus yang tidak tuntas sampai hari ini. Ujung-ujungnya tentu harus ada energi kuat dalam pimpinan KPK yang terpilih, bukan “ayam sayur”, bukan orang-orang yang lemah dan takut ketika digertak oleh para maling dan mafia hukum.

 

Apakah nanti masyarakat bisa memberikan usulan kepada DPR untuk hal-hal yang tadi disampaikan yaitu diubah untuk dapat dilakukan oleh publik?

 

Dapat dilakukan oleh publik secara luas tentu tidak, harus ada panita khusus juga. Misalnya, Pansel yang pertama dan kedua beberapa waktu lalu. Pada intinya kita mengharapkan dengan banyaknya persoalan-persoalan yang melilit anggota DPR dalam proses hukum, kita sulit  mengharapkan mereka akan bertindak secara jujur dan benar untuk memilih pimpinan KPK yang terbaik. Ujung-ujungnya kepentingan politis selalu lebih tinggi daripada akal sehat. Kita tawarkan keinginan publik, proses seleksi itu tidak masuk lagi ke dalam DPR. Sekarang kalau kita melihat pemilihan pejabat publik, apa yang tidak masuk ke DPR? Kapolri saja yang letaknya secara struktur ketatanegaraan di bawah presiden tetap dipilih oleh anggota DPR juga. Jangankan Kapolri, Hakim Agung pun dipilih DPR padahal merupakan cabang kekuasaan terpisah dari parlemen kita dan secara teori kenegaraan dipisah. Hakim Agung pemegang kekuasaan kehakiman, sementara DPR kekuasaan legislatif. Legislatif memilih anggota Hakim Agung, sudah sesat secara berpikir.

 

Terakhir, apa satu hal lagi yang perlu ICW sampaikan khususnya untuk masyarakat umum mengenai pemilihan KPK?

 

Kita mengharapkan publik terus mengawal proses seleksi pimpinan KPK saat ini karena bagaimanapun ada tunggakan kasus yang begitu besar. Kita harus terus menekan DPR untuk memilih pimpinan KPK yang terbaik bukan justru orang-orang yang bermasalah, yang justru akan menyandera lembaga ini ke depannya. Kalau ada saja lobang-lobang kecil dan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para mafia hukum di negeri ini terhadap salah satu pimpinan KPK yang terpilih, tentu akan ada lagi upaya-upaya pelemahan dengan cara menghajar pimpinan KPK yang bermasalah ini. Jadi proses seleksi ini harus kita kawal. Mari kita sehatkan logika politisi kita yang seringkali melenceng, ketika harus memilih pejabat-pejabat publik, apalagi porsi KPK yang begitu strategis dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.