Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Hikmahanto Juwana

Akal Sehat Memandang Hubungan Luar Negeri

Edisi 818 | 25 Nov 2011 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kami akan membahas topik pengertian-pengertian umum dan dasar untuk orang awam mengenai bagaimana negara mengelola hubungan dengan luar negeri. Itu karena wilayah Indonesia luas, sebagian besar orang tinggal jauh di perbatasan. Kalau kita tinggal di Luxemburg barangkali semua orang sering ke luar negeri. Di sini wilayah negaranya luas tapi sebaliknya kita menjadi orang yang berjiwa kerdil. Tidak sadar bahwa setiap hari kita ada interaksi dengan luar negeri, dan baru sadar kalau ada satu insiden. Kita akan mulai bicara dari insiden lalu diperluas pada soal hubungan luar negeri. Tamu kita adalah Hikmahanto Juwana, yang Anda sudah sering melihat dia di TV. Ia adalah dosen di Universitas Indonesia dengan menyandang PhD dari University of Nottingham, Inggris dan sebelumnya sekolah di Keio University, Jepang.

 

Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa  yang diributkan masyarakat kemarin  dengan memakai istilah “pencaplokan” wilayah Indonesia oleh Malaysia sebenarnya tidak ada pencaplokan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia. Teman-teman di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjaga perbatasan kita merasa sedih karena kalau itu benar pencaplokan maka seharusnya mereka berada di garda paling depan. Mereka tidak akan membiarkan negara lain “mencaplok” wilayah Indonesia. Jadi kemarin itu bukan masalah pencaplokan. Mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang tidak terlalu paham, lalu mengistilahkan sebagai satu pencaplokan.

 

Menurut Hikmahanto Juwana, publik kita kelihatannya marah betul terhadap persoalan perbatasan Indonesia – Malaysia karena  pemerintah kita tidak bisa menanganinya. Kalau saja pemerintah kita bisa menangani kemarahan publik, bisa menangani keinginan publik ketika berhadapan dengan Malaysia, mungkin publik akan tenang. Publik akan percaya bahwa pemerintah kita bisa berhadapan dengan pemerintah Malaysia.

 

Berikut wawancara Wimar Witoelar dan Hikmahanto Juwana

Beberapa pekan lalu, barangkali sekarang isunya tidak terlalu memuncak, orang ribut mengenai patok perbatasan Indonesia – Malaysia, yaitu di Kalimantan Barat yang dipindahkan atau ada perebutan wilayah oleh Malaysia. Sebagai penonton awam, saya waktu itu berpikir masa sih ada negara melakukan itu, sehingga tidak setuju dengan orang yang mendemo, bahkan berniat perang, dan sebagainya. Ini sering terjadi dengan Malaysia. Untung waktu itu saya melihat Anda di televisi (TV) yang memberikan suara  sangat rasional. Berhubung peristiwa itu sudah lewat, saya takut ada peristiwa lagi yang membuat orang menjadi “panas” mengenai Malaysia. Padahal yang punya masalah sebagian besar Indonesia. Bagaimana masalahnya?

 

Yang diributkan masyarakat kemarin adalah memakai istilah “pencaplokan” wilayah Indonesia oleh Malaysia. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada pencaplokan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia. Teman-teman di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjaga perbatasan kita merasa sedih karena kalau itu benar pencaplokan maka seharusnya mereka berada di garda paling depan. Mereka tidak akan membiarkan negara lain “mencaplok” wilayah Indonesia. Jadi kemarin itu bukan masalah pencaplokan. Mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang tidak terlalu paham, lalu mengistilahkan sebagai satu pencaplokan. Yang terjadi kemarin sebenarnya ada dua hal. Pertama, ada titik-titik koordinat yang disepakati oleh dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia pada 1978 dan dituangkan dalam semacam MOU. Titik-titik itu sebenarnya sudah disepakati. Hanya saja kira-kira pada 1983 dari pihak Indonesia mengatakan kepada internal kita bahwa jangan-jangan sewaktu kita menyepakati titik itu ada kesalahan. Itu karena menurut penelitian berikutnya seharusnya titik yang disepakati tidak menjorok ke Indonesia tapi seharusnya menjorok ke Malaysia. Jadi memang ada peta yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia yang tentunya tidak kita akui. Memang titik itu menjorok ke Malaysia bukan ke Indonesia.

 

Apakah itu peta resmi?

 

Bukan peta resmi. Itu peta yang dibuat oleh Malaysia secara unilateral dan dijadikan peta kerja oleh Indonesia dan Malaysia. Itu karena ada perhitungan atau penentuan yang berbeda pada 2001 lalu kemudian pada 2002 dalam satu negosiasi dengan pihak Malaysia itu di munculkan kembali. Dengan mengatakan bahwa kita hendak menjadikan itu sebagai isu yang harus kita bahas. Itu yang sering didengar dengan istilah Outstanding Border Problem (OBP).

 

OBP adalah isu-isu yang masih belum disepakati oleh kedua negara. Selama ini kedua negara menyepakati ada 9 OBP. Namun titik-titik perbatasan di Kalimantan yang belum disepakati. Kemudian pada 2001 dan 2002 delegasi Indonesia menghendaki agar tambah satu lagi. Meskipun pihak Malaysia tentu mengatakan “Oh tidak bisa, karena sudah selesai pada MOU pada 1978”. Sebenarnya teman-teman dari DPR menghendaki agar ini bisa ditinjau ulang, sepanjang ada bukti-bukti, dan saya yakin juga mungkin bisa dibuktikan bahwa itu bisa ditinjau ulang. Ini yang sekarang kita minta kepada pemerintah Malaysia. Itu isu yang pertama, terkait dengan apa yang ramai dibicarakan. Isu yang kedua adalah isu pergeseran patok. Patok dan koordinat itu dua hal yang berbeda. Kalau patok yang secara fisik kita lihat.

 

Kalau saya bisa visualisasi sedikit, berapa jauh jarak patok itu?

 

Ada macam-macam tipe patok. Ada patok utama, yaitu seperti beton yang besar dan sulit sekali untuk dipindah, dan ada juga patok kecil-kecil yang mudah sekali dipindah. Kalau kita bicara soal patok, kita bicara soal fisik dari batas itu. Sementara kalau koordinat itu yang ada di dalam peta. Ini agak beda. Kalau kita mempunyai tanah dan tanah itu isinya cuma patok saja sedangkan koordinatnya tidak ada. Jadi itu harus dilihat dengan satelit, GPS, dan sebagainya. Jadi kalau ada pergeseran patok maka itu bukan dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Terlalu bodoh bagi pemerintah Malaysia menggeser itu untuk mendapatkan kedaulatan. Yang terjadi adalah ada oknum-oknum, apakah dari aparat atau warga kita yang memindahkan patok itu.

 

Itu sudah disangkal oleh TNI yang meneliti itu dan mengatakan tidak ada pergeseran patok. Betulkah?

 

Di titik-titik tertentu oleh TNI tidak ada pergeseran patok. Di titik lain ada pergeseran dan  tujuannya untuk mengelabui kalau ada patroli kita. Lalu ada tebang hutan dan sebagainya sehingga patroli akan beranggapan bahwa itu masuk wilayah Malaysia. Ada juga yang dilakukan warga kita, tentu tidak semuanya, yang memindahkan patok dengan harapan bahwa kesejahteraan yang didapat oleh warga Malaysia juga mereka dapatkan. Itu karena kalau pindah patok akan dianggap sebagai punya Malaysia.

 

Apakah memang beda tingkat kesejahteraannya?

 

Kalau di perbatasan jelas beda. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, kesejahteraan di Malaysia seperti infrastruktur dan sebagainya lebih bagus di Malaysia. Kalau kita dengan Timor Leste dan Papua Nugini, maka kita yang lebih bagus dari mereka.

 

Mengapa Malaysia banyak sekali muncul dalam berita di masyarakat, sedangkan saya dengar di Kuala Lumpur tidak terlalu masuk dalam berita mereka. Dalam pengamatan Anda sebagai ahli internasional, apakah Malaysia memang lebih longgar dalam etika internasionalnya daripada negara lain, atau orang kita saja yang sensitif?

 

Kalau kita bicara masalah perbatasan dengan Malaysia, itu memiliki sensitifitas sangat tinggi  karena kita tahu bahwa Indonesia – Malaysia boleh dibilang dua negara yang mempunyai hubungan love and hate relations”. Kadang benci kadang rindu juga.

 

Kedua, memang secara psikologis dan juga sosiologis bahwa dulu masyarakat kita menganggap  kita lebih superior dari Malaysia. Sekarang sudah terbalik, secara ekonomi saja Malaysia sudah superior.

 

Apakah seharusnya kita tidak usah marah?

 

Mindset itu mungkin dibawa terus sehingga kita berpikir ini kok arogan sekali.  

 

Malaysia juga mempunyai perbatasan dengan Thailand, Singapura, dan Brunei. Apakah mereka juga ada masalah perbatasan?

 

Ya, mereka juga ada masalah perbatasan, tapi tidak seperti kita yang sensitif. Kalau Malaysia dengan Singapura, mereka bukan masalah perbatasan tapi antar politisi mereka saling mencerca, itu sering terjadi. Kalau di kita, levelnya bukan di elit tetapi masyarakat.

 

Saya rasa elit Indonesia tidak ada yang punya pandangan super nasionalis, tapi di DPR kita ada, betulkah?

 

Oh ya tentu ada.

 

Sebagai ahli hukum internasional, apa tahapan ketidaksukaan, konflik, sampai kepada perang? Di sini ada yang mau mengajak perang karena kita juga pernah perang tahun 1963,. Apa tahapannya bagi suatu kasus, ini hipotesis saja, yang di pulau maupun yang di sini untuk menjadi perang?

 

Sebenarnya dalam hukum internasional, perang itu tidak diterima lagi sebagai penyelesaian sengketa.  Perang itu hanya bisa dilakukan untuk dua hal. Pertama, ketika negara itu diserang oleh negara lain, kedua, ketika ada mandat dari PBB untuk kita ikut dalam satu konflik bersenjata.

 

Jadi bisa dimandatkan untuk koflik bersenjata seperti peace keeping force, betulkah?

 

Betul. Jadi yang sebenarnya lebih diutamakan adalah proses di mana negara itu bernegosiasi.

 

Mengapa publik kita kelihatannya marah betul?

 

Kalau saya terus terang melihatnya itu karena pemerintah kita. Kalau saja pemerintah kita bisa menangani kemarahan publik, bisa menangani keinginan publik ketika berhadapan dengan Malaysia, mungkin publik akan tenang. Dia akan percaya bahwa pemerintah kita bisa berhadapan dengan pemerintah Malaysia. Tapi kalau trust itu tidak ada dari publik, maka kita  sebenarnya marah sama manusia dan akan lebih marah lagi kepada pemerintah yang seolah-olah tidak berdaya.

 

Di dalam ribut-ribut soal perbatasan kemarin, banyak orang yang mengatakan diplomat Indonesia payah karena diplomasi tidak jalan. Apa betul sekarang diplomasi Indonesia di bawah standar?

 

Sebenarnya itu semua tergantung pada persepsi yang melihat. Menurut saya yang pernah melihat teman-teman berdiplomasi, mereka sebetulnya melakukan yang terbaik. Bahwa sulit sekali kelihatannya untuk bisa didapat titik temu. Itu sangat wajar karena dalam berdiplomasi memang seperti itu, apalagi masalah perbatasan. Saya selalu mengatakan, kalau kita mencoba menyelesaikan masalah perbatasan, jangan buru-buru diselesaikan. Lebih baik kita ambangkan daripada kita kehilangan klaim kedaulatan.

 

Saya ambil contoh Sipadan dan Ligitan. Rujukan dari Departemen Luar Negeri waktu itu adalah mereka menghendaki kita bernegosiasi terus. Namun pada satu titik tertentu kedua kepala negara, zaman Soeharto, bertemu empat mata. Tidak tahu bagaimana prosesnya, mereka mengatakan sudah kita selesaikan saja lewat Mahkamah Internasional. Akhirnya diselesaikan lewat Mahkamah International dan Malaysia dimenangkan. Artinya, kita sudah tidak bisa punya klaim lagi. Padahal kalau tidak diselesaikan lewat Mahkamah Intenasional, mungkin kita masih punya klaim terhadap Sipadan Ligitan. Sebaliknya Malaysia juga masih punya klaim. Namun itu akan menjadi semacam status quo. Jadi masing-masing negara boleh melakukan apapun karena ada sengketa yang tumpang tindih di situ. Itu sering sekali terjadi di banyak negara. Sebagai contoh, Kuril Island yang ada di Jepang dan Rusia sampai sekarang mereka pending terus.

 

Apakah tidak ada batas waktu?

 

Tidak ada.

 

Itu tentu jangan diselesaikan kalau posisi kita lemah. Kalau kuat sih cepat-cepat saja kita selesaikan, betulkah?

 

Ya. Dalam hal ini kita juga tidak boleh menggunakan kekerasan. Kalaupun kita menggunakan kekerasan, seperti terkait dengan Ambalat, dalam rangka memastikan bahwa tidak ada yang merusak status quo. Artinya, jangan sampai ada satu tindakan tertentu di tempat tertentu. Itu kita dorong untuk tidak melakukan itu. Kalau kita menggunakan kekerasan maka negara-negara lain tidak akan mengakui apa yang kita peroleh dari kekerasan itu.

 

Diplomasi Indonesia setahu saya sangat profesional, tapi sekarang rupanya diplomasi semakin tidak terbatas pada diplomat Kementerian Luar Negeri. Tapi dilakukannya oleh banyak pihak seperti tadi presiden bisa mengambil keputusan, tentara, media, dan dalam hal konflik budaya Indonesia – Malaysia ada tim-tim bilateral budaya. Apa betul diplomasi sebagaimana kita kenal 30 tahun lalu merupakan sunsets profession?

 

Sebenarnya kalau banyak orang yang mengatakan diplomasi kita kurang kuat. Itu sebenarnya dulu zaman Soeharto lebih banyak diplomat kita diarahkan untuk masalah-masalah yang sifatnya multilateral, seperti Timor Timur, Konfensi Hukum Laut tahun 1982. Sekarang masalah multilateral justru kurang mendapat perhatian dari masyarakat kita. Justru yang bilateral. Para diplomat kita mungkin masih agak gamang dengan perubahan ini, mindset-nya harus disesuaikan. Misalnya, TKI di Arab Saudi dan Malaysia. Lalu, saat ini masalah perbatasan, nanti masalah ekstradisi, dimana kita membutuhkan orang untuk dihadapkan di pengadilan Indonesia. Hal-hal seperti itu sebenarnya mendorong para diplomat kita untuk lebih menguatkan peran mereka di hubungan yang bilateral bukan multilateral. Itu karena dulu kalau orang masuk multilateral maka pergi ke PBB, dan mereka adalah seperti orang dari Kopassus. Sekarang justru orang yang seharusnya masuk di bilateral adalah yang Kopassus karena dia akan sangat berpengaruh hubungan antara kedua negara ini.

 

Tadi disinggung PBB dan acara ini untuk masyarakat umum, jadi pasti orang ada yang ingin mengetahui juga bagaimana ujung pangkalnya masalah tiket parkir yang tidak dibayar di New York, AS?

 

Itu sebenarnya ada masalah juga tentu di PBB dan di pemerintah kota New York yang tidak menyediakan parkir yang memadai bagi para diplomat delegasi karena kita tahu di PBB banyak sidang. Jadi sidang itu tidak hanya dihadiri oleh para diplomat yang di New York, tetapi juga dari Indonesia, dari negara asal dan lain-lain.

  

Jadi tidak benar dong tuduhan orang bahwa itu tempat parkir di toko dalam rangka belanja?

 

Bukan, karena memang para diplomat ini punya kekebalan, sehingga mereka menganggap taruh  mobil di mana saja, ada parking ticket, toh saya tidak akan disuruh membayar karena mobil saya berplat diplomat. Tapi ternyata pemerintah kota New York keep the record, terus dibuat, lalu dikalkulasi mungkin juga untuk dipermalukan, lalu dibuat ranking. Nah, kemarin itu muncullah ranking kita yang nomor tiga.

 

Itu semacam publicity spin, tapi juga saya dengar bahwa kota New York melakukan klaim terhadap Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Apakah memang mungkin konstruksinya begitu?

 

Mungkin, karena pemerintah kota menganggap mereka seharusnya punya pengelolaan uang yang berbeda dengan yang ada di pemerintah pusat.

 

Menarik sekali mengamati dari segi lain, diplomasi dari luar negeri. Apakah anak muda zaman sekarang mempunyai minat yang besar untuk menjadi diplomat atau itu sudah tidak merupakan pilihan utama?

 

Saya harus mengatakan, sebagian masih menganggap itu pilihan utama menjadi diplomat. Memang yang harus dilawan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sekarang adalah tawaran dari swasta yang memberikan gaji besar, bisa memberikan beasiswa, lalu memberikan pengalaman di luar negeri. Kalau dulu, orang berbondong-bondong masuk Kemlu karena kalau mau pergi ke luar negeri gratis maka bekerjalah di Kemlu. Sekarang sudah tidak lagi. Tetapi ada generasi muda yang punya passion untuk menjadi diplomat. Bahkan kalau di bidang saya, hukum, mereka ingin sekali bisa mewakili Indonesia dalam forum-forum peradilan internasional, dan sebagainya, sehingga mereka masuk ke Kemlu. Jadi yang diterima di Kemlu masih bagus-bagus kalau dibandingkan dengan kementerian lain. Saya berharap sangat besar pada mereka.