Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

M. Aditya Warman

Mempertemukan Tiga Pihak Mencari Kebaikan

Edisi 816 | 13 Nov 2011 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita akan berbincang mengenai tema yang sangat fundamental dan juga penting bagi bangsa dan negara kita, yaitu kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Saat ini kita ingin berbincang seputar urgensi dan efektifitas serta peran dan fungsi dari Lembaga Kerjasama Tripartit yang melibatkan tiga unsur penting, yaitu perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah. Kita akan  membincangkan masalah ini dengan M. Aditya Warman, Director & Business Development Apindo Training Center yang juga pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

 

M. Aditya Warman mengatakan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sangat penting, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Lembaga ini bukan pemadam kebakaran yang hanya berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan, tetapi sama-sama melihat sebagai satu lembaga yang sifatnya preventive action. Jadi harus mencoba melihat segala sesuatu sebelum sesuatu itu tejadi.

 

Menurut Aditya Warman, Indonesia ke depan penting menjadikan pekerja sebagai partner, dan menjadikan pengusaha  bagian dari proses partnership juga. Jadi partnership yang dibangun antara pekerja dan pengusaha mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaannya. Kita sadar bahwa pengusaha maupun pekerja ingin menghasilkan sesuatu melalui bekerja. Jika saya ditanya, apakah Anda setuju membayar gaji kemahalan atau membayar gaji mahal? Pengusaha tentu dengan senang hati akan membayar gaji mahal karena pekerja akan memberikan lebih terhadap produktifitasnya. Tetapi kalau kemahalan belum tentu produktivitasnya juga meningkat.

 

Berikut wawancara Ansy Lema dan M. Aditya Warman.

Kita semua memahami bahwa problem atau carut marut yang terjadi dalam masalah ketenagakerjaan tentu tidak lepas dari adanya benturan kepentingan yang sampai hari ini sangat sulit untuk didamaikan atau dipertemukan, terutama kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Kini kita sudah melihat ada suatu upaya sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 107 mengamanatkan mengenai pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit  pada berbagai level, yaitu provinsi dan kabutapen/kota. Apa sesungguhnya urgensi keberadaan lembaga ini serta visi dan orientasi yang mendasarinya?

 

Ini suatu diskusi yang patut kita acungi jempol karena setuju atau tidak setuju bahwa proses untuk mensosialisasikan keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi sangat penting. Mungkin masyarakat luas tidak mengetahui banyak tentang hal ini, tapi lewat forum ini kami ingin menyampaikan urgensi dari keberadaan LKS Tripartit adalah terkadang kita belum menemukan titik temu antara para pekerja dan pengusaha tentang satu masalah ketenagakerjaan. Tentu saja pemerintah, dalam hal ini sebagai yang bertanggung jawab dalam proses berdirinya LKS Tripartit, ingin bersama-sama mendekatkan perbedaan yang ada menjadi satu solusi. Way of solution-nya adalah LKS Tripartit Nasional (Tripnas) di level nasional, sedangkan di level daerah ada LKS Tripartit Daerah (Tripda). Jika kita melihat amanat UU-nya, maka LKS Tripnas membicarakan isu atau hal-hal yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dari mulai adanya perubahan regulasi, baik di level UU, keputusan menteri (Kepmen), ataupun permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi karena dampak dari implementasi regulasi tersebut. Satu hal lagi, best practice menjadi hal yang sangat penting untuk dikedepankan dari data yang ada di masyarakat.

 

Dari gambaran tadi menunjukkan LKS Tripartit memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis untuk membahas dan mengantisipasi problem yang akan muncul, tetapi orientasinya adalah solusi pada pemecahan masalah. Sebelum sampai pada pemecahan masalah, kita perlu melihat dan memilah-milah dulu persoalannya. Lalu, apa yang sesungguhnya menjadi pangkal persoalan sehingga kerap terjadi benturan kepentingan antara pekerja dan pengusaha?

 

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan rekan-rekan di seluruh Indonesia, khususnya pengurus Apindo maupun anggotanya, melihat LKS Tripartit sangat penting, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Lembaga ini bukan pemadam kebakaran yang hanya berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan, tetapi sama-sama melihat sebagai satu lembaga yang sifatnya preventive action. Jadi harus mencoba melihat segala sesuatu sebelum sesuatu itu tejadi. Melalui proses diskusi yang panjang di setiap momentumnya, baik di LKS Tripnas maupun Tripda, kita harus menyiapkan frame work yang tepat.

 

Apa kerangka kerja dan langkah-langkah implementasi yang harus dibuat dan dijalankan?

 

Apindo dan tentu juga seluruh bagian masyarakat setuju bahwa investasi yang baik dan didukung regulasi ketenagakerjaan yang baik pasti akan lebih optimal dalam hal produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Dua hal ini sangat penting karena kami yakin produktivitas yang bagus akan membuat sejahtera melalui regulasi yang dibangun di LKS Tripnas. Praktek-praktek yang baik tersebut bisa disosialisasikan di setiap daerah, mungkin dari Provinsi Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ataupun di luar Jawa.

 

Kita mengetahui bahwa keberadaan LKS harus kita lihat dalam kacamata yang lebih positif, yaitu sebagai suatu lembaga yang bisa menjembatani kepentingan yang berbeda kemudian mencari solusi. Namun jika kita bicara soal pengusaha, umumnya orientasi mereka adalah profit dan hal-hal yang mendasarinya yaitu efisiensi. Di sisi lain pekerja berbicara tentang hak yang harus mereka dapatkan. Bagaimana mendamaikan kepentingan yang berbeda tersebut?

 

Perusahaan yang mendasarkan kepada profit biasanya tidak panjang usia perusahaannya. Jika kita belajar tentang sejarah perusahaan-perusahaan yang berusia di atas seratus tahun, fokusnya tidak profit tetapi sustainable growth. Bisnis yang berkelanjutan mendasarkan juga kepada satu proses dimana kepentingan publik menjadi sangat penting, dan juga secara internal yaitu kesejahteraan karyawan. Banyak perusahaan yang fokus menjadikan karyawan sebagai aset, sehingga karyawannya pasti akan serta merta meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas naik akan membuat imbal kerjanya juga naik, dalam hal ini adalah kesejahteraan karyawan.

 

Dalam perspektif yang digambarkan Anda tadi, apakah eksploitasi yang kerap ada dalam benak banyak orang bahwa banyak pengusaha melakukannya terhadap pekerja, bisa ditepis?

 

Indonesia ke depan penting menjadikan pekerja sebagai partner, dan menjadikan pengusaha  bagian dari proses partnership juga. Jadi partnership yang dibangun antara pekerja dan pengusaha mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaannya. Kita sadar bahwa pengusaha maupun pekerja ingin menghasilkan sesuatu melalui bekerja. Mungkin harus membayar gaji mahal merupakan masalah bagi pengusaha, tetapi bagi pekerja adalah pendapatan. Jika saya ditanya, apakah Anda setuju membayar gaji kemahalan atau membayar gaji mahal? Pengusaha tentu dengan senang hati akan membayar gaji mahal karena pekerja akan memberikan lebih terhadap produktifitasnya. Tetapi kalau kemahalan belum tentu produktivitasnya juga meningkat.

 

Salah satu prinsip hubungan industrial adalah prinsip keadilan. Apakah pekerja sudah mendapatkan yang menjadi haknya sesuai dengan kompetensi dan dedikasi yang diberikan?

 

Ini menjadi concern yang sangat bagus, bahwa tidak semua perusahaan sudah clear tentang ukuran-ukuran produktivitas yang ada. Ketika ukuran-ukuran produktivitas yang ada bisa disampaikan dengan baik, maka dampak terhadap reward dari manajemen, kompensasinya, dan upahnya juga bisa dilihat. Sering kali tuntutan karyawan tidak mendasarkan produktivitas, tetapi mendasarkan kepada kepentingan untuk mendapatkan gaji lebih besar.

 

Apakah itu mungkin juga karena masing-masing pihak yang ada dalam LKS Tripartit  hanya mengedepankan kepentingan sektoral akhirnya susah mendapatkan kesepakatan atau solusi bersama?

 

Di tingkat perusahaan semestinya pengusaha dan pekerja duduk bersama membangun kultur perusahanan untuk meningkatkan kompetensi. Jika produktifitas bagus semestinya kesejahteraan akan naik.

 

Tadi Anda dengan sangat jelas menyebutkan bahwa pekerja adalah aset bagi perusahaan. Dalam benak banyak orang ini suatu transformasi paradigma dari sisi perusahaan yang patut diapresiasi. Lalu, mengapa hari ini kita masih kerap melihat banyak perusaahan  melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bagaimana sebenarnya kualifikasi pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan?

 

Patut kita sadari bahwa di tingkat Asia Tenggara saja produktivitas kita termasuk tidak yang terbaik. Kita harus menyadari juga untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Kalau kita sedikit belajar dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri maka kita akan mengetahui posisi kita seperti apa. Siapapun yang bekerja di Indonesia hari ini maka yakinkan kompetensi Anda harus terus meningkat. Beberapa waktu lalu saya ke Korea dan berdiskusi dengan buruh dan pengusaha di sana. Saya mendapat informasi bahwa pekerja kita ketika bekerja di Korea dalam waktu enam bulan tidak menabungkan uangnya, dan uangnya tidak untuk belajar komputer atau bahasa Korea. Namun uangnya untuk membeli barang-barang konsumtif. Ini berbeda dengan rekan-rekan kita dari Vietnam. Mereka menabungkan separuh dari uangnya, dan dipakai untuk belajar bahasa Korea, komputer atau kompetensi yang dibutuhkan. Dalam tiga tahun ke depan kita melihat produktivitas tenaga kerja dari Vietnam di Korea akan jauh lebih bagus daripada dari Indonesia.

 

Dari gambaran tadi kita melihat bahwa tenaga kerja kita di beberapa negara Asia Tenggara lebih visioner dan antisipatif dibandingkan kita. Kini kita sudah masuk dalam era globalisasi ekonomi. Itu berarti ada perang dalam ekonomi sehingga seharusnya kita mempunyai kesiapan dan daya saing tenaga kerja kita harus terus ditingkatkan. Bagaimana perspektif Anda terkait hal ini?

 

Daya saing selalu dikaitkan dengan produktivitas dan tentu investor dalam beberapa hal akan mencari tenaga kerja murah. Namun investor-invesstor yang baik tetap akan mengukur  produktivitas. Produktivitas di dalamnya ada yang disebut dengan kompetensi, dan dari sisi karakter ada membangun kultur perusahaan untuk itu. Jadi kembali pada spirit tadi, sangat tepat LKS Tripnas harus membangun dan membuat situasi lebih nyaman bekerja agar produktivitas  dapat ditingkatkan melalui membangun kompetensi dan kulturnya dibangun juga. Di sisi lain harus ada juga semangat kerja, etos kerja, dan memberikan yang terbaik bagi apa yang dikerjakan. Itu adalah salah satu jawaban untuk menuju produktivitas tadi.


Lantas, apa langkah konkrit yang dilakukan pengusaha, mungkin oleh APINDO, terkait  upaya untuk membangun etos kerja dari para pekerja dan membuat ada rasa memiliki perusahaan karena kalau perusahaan tidak berkembang akan mempunyai dampak langsung bagi mereka?

 

Pertama, dialog. Dialog seperti diskusi internal antara wakil pekerja dan manajemen sangatlah penting. Dialog yang baik akan menghasilkan persepsi yang sama dalam melihat visi dan akhirnya menjadikan spirit LKS terbangun. Jangan bicara dulu LKS Tripnas, di level perusahaaan pun seringkali persepsinya berbeda dalam melihat sebuah masalah. Di sinilah kesenjangan itu terjadi, akhirnya ada prasangka, ada perasaan tidak nyaman bekerja, sehingga sangat mudah timbul perselisihan dan nanti berakhir dengan pemogokan.

 

Salah satu masalah yang juga kerap mengganjal antara pekerja dan pengusaha adalah outsourcing. Bagi pekerja,  outsourcing menjadi momok yang menakutkan mereka, tapi di sisi lain pengusaha banyak yang suka menerapkan outsourcing. Bagaimana seharusnya kita membaca dan memahami tentang outsourcing ini?

 

Outsourcing adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang diamanatkan oleh UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Artinya, outsourcing itu legal dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah prakteknya. Sebagian besar mungkin ada rekan-rekan kita yang menjadikan outsource untuk orientasi mendapatkan tenaga murah. Namun hasilnya tidak murah. Outsourcing itu dipakai ketika kita melihat ada bisnis dimana ordernya tidak ada. Jadi tidak dalam segala situasi dan tidak dalam semua job. Jadi perusahaan harus melihat regulasi dengan baik, sehingga outsourcing harus ditempatkan pada tempatnya.

 

Apakah outsourcing sebenarnya merepresentasikan posisi tawar lemah dari para pekerja?

 

Kembali pada pembahasan tadi bahwa kompetensi tenaga kerja kita harus clear. Rekan-rekan kita termasuk adik-adik kita yang menempuh pendidikan di sekolah kejuruan semestinya dibekali dengan kompetensi yang baik. Dengan kompetensi yang bagus maka produktifitasnya  bagus juga. Tentu ini juga terkait dengan bisnis di Indonesia yang sedang tumbuh sehingga investasi masuk dan butuh tenaga yang siap pakai. Mungkin saat ini bisnisnya mendapatkan investasi besar tapi tahun depan belum tentu. Jadi untuk mengisi kekosongan tersebut maka hubungan kerjanya berbentuk outsourcing.

 

Kita mengetahui baru-baru ini ada penandatanganan Pakta Lapangan Kerja Indonesia atau lazim dikenal dengan PLKI. Apa sesungguhnya sasaran dan target yang akan dicapai, serta apa yang melatar belakanginya?

 

Kalau kita melihatnya ada dua sisi. Rekan-rekan saya yang melihat ini agak pesimis akan mengatakan bahwa seringkali hal-hal seperti ini Indonesia mau saja tandatangan, tapi di sisi lain ada yang mengambil positifnya.

 

Apa positifnya?

 

Positifnya adalah bagaimanapun juga ini ada satu jaminan dan spirit bahwa Indonesia ingin mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, ingin mendorong bahwa pelanggaran terkait hak asasi manusia dan pekerja anak dicegah, dan perlindungan terhadap pekerja perempuan  harus ditingkatkan. Mungkin itu dengan cara yang lebih elegan dan normatif karena setuju atau tidak setuju spirit ini sangat dibutuhkan di Indonesia.

 

Apa yang bisa dijadikan jaminan untuk mengikat komitmen dari pihak-pihak terkait dalam Tripartit terutama dalam upaya mensukseskan PLKI?

 

Saya mengatakan ini membutuhkan jalan yang panjang. Jadi tidak serta merta dengan kita menandatangani MOU Job Pack atau pakta yang terkait dengan pekerjaan ini maka bisa langsung membuahkan hasil. Harus dibuat dulu regulasinya, kemudian bagaimana prakteknya, fungsi  monitoringnya, dan penegakan terhadap sanksi-sanksinya. Itu semua adalah bagian dari proses yang harus digulirkan oleh LKS Tripnas maupun LKS Tripda terkait dengan implementasinya. Karena itu saya sangat mendorong kepada semua lini bahwa semangatnya adalah bukan MOU, melainkan praktek terbaik di masing-masing tempat kita bekerja.

 

Jadi kita harus bersikap optimis untuk melihat PLKI ini, walaupun prosesnya masih panjang dan sangat jauh. Mungkin perlu kita antisipasi, apa saja tantangan atau kendala dalam proses implementasi PLKI sehingga kita bisa melihat masalah yang akan kita hadapi dan memperkirakan alternatif solusi yang akan kita ambil?

 

Lewat pendidikan formal untuk meningkatkan kompetensi bangsa ini.

 

Jadi berpulang lagi kepada kompetensi dan kesiapan diri kita sendiri, betulkah?

 

Ya, kesadaran untuk memasuki lapangan kerja disiapkan dengan bukan mencari pekerjaannya. Jangan bicara bahwa kesempatan kerja sulit. Pelamar kerja banyak tetapi yang fit atau match dengan kebutuhan kerja di perusahaan-perusahaan sangat rendah. Artinya, dunia pendidikan, bisnis, lembaga informal harus tepat membidik link & match-nya.

 

Ini menjadi pesan atau warning kepada kita bahwa di era globalisasi dimana batas-batas negara menjadi luluh, serta mobilitas terjadi tidak hanya pada barang, jasa dan modal, tetapi juga mobilitas manusia. Jadi jangan sampai suatu ketika Indonesia dipenuhi oleh tenaga kerja asing, betulkah?

 

Ya, sehingga bisa saja nanti dari Malaysia dan Vietnam masuk, baik yang skill full seperti profesi dokter dan insinyur, maupun tenaga kerja padat karya juga masuk. Jadi, mari kita bersama-sama mendorong agar adik-adik kita yang di sekolah menengah khususnya yang berbasis kejuruan atau diploma tiga teknik untuk meningkatkan kompetensinya. Ayo kesempatan masih terbuka dan saya sangat yakin bahwa ada kesempatan di sana, asal Anda meningkatkan kualitas teknik,  bahasa, dan tentu menjadi individu menarik, yang mempunyai disiplin tinggi, etos kerja, semangat kerja, inovatif, kreatif. Itulah bagian dari semangat untuk menuju Indonesia yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

 

Kualitas dan kompetensi tenaga kerja  atau sumber daya manusia kita menjadi kunci penting. Kita harus berkejaran dengan waktu serta program kerja yang terstruktur dan sistematis yang kita buat. Apa kira-kira prioritas paling utama yang harus kita lakukan dalam hal ini tentu saja tidak segala hal bisa kita lakukan?

 

Dengan rendah hati saya mengatakan semua pihak harus duduk bersama. Kita harus mendengarkan semua pihak bicara, tidak ada pihak yang benar kecuali melihat visi yang sama. Kita harus meraih persamaan tersebut untuk mengatasi carut marut permasalahan ketenagakerjaan. Tapi yang paling utama adalah kita harus berpikir preventif. Siapkan dengan baik seperti pendidikannya sampai dia bisa memasuki lapangan kerja, buka lapangan kerja seluas-luasnya, dan buat regulasi yang dapat menjadikan itu bagian terpenting dari proses hubungan industrial yang baik.

 

Sebelum duduk bersama, apakah dari pihak-pihak terkait sesungguhnya sudah mempunyai pengertian dan keprihatinan yang sama bahwa tantangan ke depan kita luar biasa?

 

Dari update beberapa seminar, baik di dalam maupun luar negeri, kita harus meyakini bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang baik. Tantangannya satu, apakah sumber daya manusia kita akan sebaik sumber daya alamnya? Tanpa kemampuan sumber daya manusia maka kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sumber daya alam yang berlimpah.

 

Di ujung diskusi ini, tolong Anda  dapat memberikan kesimpulan dan closing statement terkait yang kita bahas pada kesempatan ini?

 

Saya mewakili rekan-rekan dari Apindo tetap meyakini siapapun para pihak, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah harus berbuat sesuatu dan duduk bersama serta meyakini itu adalah bagian yang terpenting dari proses LKS Tripartit Nasional.