Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Myra M Hanartani

Hubungan Industrial Untuk Peningkatan Kinerja

Edisi 814 | 28 Okt 2011 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Pada 2025 mendatang Indonesia harus semakin siap menghadapi kompetisi global. Kebijakan pasar akan diarahkan untuk mendorong terciptanya semakin banyak lapangan kerja formal, dan peningkatan kesejahteraan para pekerja di sektor informal. Kebijakan juga diarahkan untuk mengatasi persoalan hubungan industrial, terutama hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, selaku pelaku utama industri. Hubungan keduanya sangat menentukan kelancaran aktifitas industri. Kita akan membahas hubungan ketenagakerjaan di Indonesia yang terkadang masih menjadi masalah, dengan Myra Maria Hanartani, yang kini menjabat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Myra M. Hanartani mengatakan pentingnya regulasi (UU) yang melindungi bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga pengusaha. Memang ada mandat ketika kita bicara masalah regulasi. Misal, ada ketentuan mengenai perubahan di UU No.13/2003, dan sekarang prosesnya terus bergulir. Nanti diharapkan pada satu titik, mau tidak mau, harus ada kesepakatan antara 2-3 stakeholders mengenai bagaimana yang pas untuk Indonesia. Namun kita juga jangan lupa agar jangan semuanya kita bebankan kepada UU No.13/2003. Kita berpikir juga bahwa ada UU lain yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan.

Menurut Myra M. Hanartani, hubungan industrial di Indonesia sebaiknya dikembangkan sesuai filosofi kita, Pancasila. Kelima sila tersebut luar biasa kalau kita pegang.

Berikut wawancara Ansy Lema dan Myra Maria Hanartani.

Apa sebenarnya urgensi perlu dikembangkannya visi hubungan industrial menyongsong tahun 2025?

Bagaimana kondisi Indonesia pada 2025 kita sudah banyak membicarakan hal itu, seperti di sana ada globalisasi dan kompetisi. Lalu, bagaimana untuk hubungan industrial, sikap dan kontribusinya untuk menciptakan Indonesia 2025, tentunya kita harus jalan ke sana. Kita tidak bisa hanya melihat pembangunan yang kasat mata, tetapi justru harus melihat bagaimana peran hubungan industrial untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi. Itu juga sebetulnya tidak terlepas dari yang dilakukan sekarang.

Kita tahu bahwa era globalisasi ekonomi ditandai dengan persaingan yang ketat. Bicara soal hubungan industrial, ada tiga elemen penting di dalamnya salah satunya adalah tenaga kerja. Ketika bicara tenaga kerja berarti dalam bayangan kita ada masalah yang kita hadapi dan ingin kita pecahkan, agar ketika kita masuk ke era persaingan bebas, tenaga kerja kita sudah memiliki daya saing yang baik dan lebih siap. Apa sebenarnya tantangan atau kendala yang kita hadapi hari ini?

Kalau khusus di bidang ketenagakerjaan, salah satu dari tiga elemen itu adalah masalah tenaga kerja. Ketika kita bicara soal kompetensi atau pendidikan, memang ada instrumen lain yang akan menyelesaikan itu, misalnya pelatihan-pelatihan supaya kompetensi dia cocok untuk perkembangan ekonomi. Namun ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu attitude terhadap hubungan kerja dan pengusaha. Kalau bicara soal ketenagakerjaan, kita tidak bisa melimpahkannya hanya kepada pengusaha. Jadi itu termasuk attitude pekerja terhadap dunia kerja dan lingkungan kerja. Bagaimana mereka bisa menghargai yang menjadi komitmen mereka. Yang sering terjadi adalah mereka sudah sepakat tetapi kemudian melupakan kesepakatan itu karena di tengah jalan ada nuansa baru, ada semangat baru, sehingga akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Kemudian terpaksa diajak pekerja yang lain lagi. Kalau seperti ini terus, bagaimana bisa ada kepastian bagi para pihak untuk paling sedikit beberapa tahun agar semuanya stabil di dalam hubungan kerja mereka.

Apa tantangan terbesar yang mungkin akan dihadapi terkait masalah hubungan industrial?

Yang sekarang terjadi adalah ketika kita bicara hubungan industri selalu yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana aturan ketenagakerjaan yang dianggap tidak pas oleh kedua belah pihak. Karena itu sekarang memang seharusnya kita melakukan satu perbaikan terhadap undang-undang (UU) mengenai hal itu.

Apakah itu artinya penataan regulasi?

Ya, penting sekali. Kita ingin tahu bagaimana regulasi yang disepakati tidak mengeksploitasi tenaga kerja tetapi pada saat yang sama juga mendorong industri bisa tumbuh. Itu supaya kita bisa juga membayangkan bahwa saat industri tumbuh kita mengharapkan ada kesempatan tenaga kerja tersedia.

Ketika kita bicara hubungan industrial, maka ada titik krusial yaitu bagaimana mempertemukan atau "mendamaikan" antara kepentingan pekerja dan pengusaha?

Ini hal yang besar sekali karena dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Tidak usah kita melihat secara makro. Kita bayangkan saja di satu perusahaan bagaimana keuntungan yang pekerja dapatkan dan menjadi hak mereka. Di sisi lain, pengusaha juga mendapatkan haknya sebagai pengusaha. Dalam hal ini, mau tidak mau kita harus bicara regulasi karena regulasi yang menjadi acuan kita dan harus dilakukan. Nah, yang menjadi persoalan adalah selama ini regulasi kita dipandang oleh kedua belah pihak tidak pas. Contohnya, saat ini pengusaha mengontrak orang terus menerus atau outsourcing. Saat ditanya mengapa mereka mengontrak tenaga kerja terus menerus, pengusaha menjawab itu karena mereka harus membayar pesangon terlalu tinggi kalau ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Tetapi tidak bisa diapa-apakan juga karena UU sudah mengatur seperti itu.

Lepas dari kita melihat bahwa sudah cukup ideal ketika kita bicara tentang UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi ada mandat sangat konkrit yang mengatakan ini perlu direvisi. Ke mana kira-kira arah dan orientasi yang semestinya dilakukan?

Memang ada mandat ketika kita bicara masalah regulasi. Ada ketentuan mengenai perubahan di UU No.13/2003, dan sekarang prosesnya terus bergulir. Nanti diharapkan pada satu titik, mau tidak mau, harus ada kesepakatan antara 2 - 3 stakeholders mengenai bagaimana yang pas untuk Indonesia. Namun kita juga jangan lupa agar jangan semuanya kita bebankan kepada UU No.13/2003. Kita berpikir juga bahwa ada UU lain yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan. Misalnya, UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sekarang UU tersebut sedang dibahas mengenai badan penyelenggara jaminan sosialnya. Kalau nanti hal itu bisa diadopsi menjadi UU, maka itu akan meringankan beban.

Kebijakan ini tidak bisa parsial agar hubungan antara satu dan lainnya bisa kelihatan, betulkah?

Ya, jadi smooth begitu. Untuk urusan jaminan sosial memang harus ada aturan jaminan sosialnya, sehingga UU No. 13/2003 murni hanya mengenai bagaimana hubungan pengusaha dengan pekerja.

Saat ini ada juga program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Bagaimana mengaitkan ini dengan visi industri tahun 2025?

Februari tahun ini dunia usaha bertemu semua stakeholders Republik Indonesia. Di situ kemudian dilahirkan juga bagaimana kita mencapai tahun 2025. Itu tidak di undang-undangkan, tapi sekarang bagaimana itu dilaksanakan. Semua mengatakan bahwa nanti harus ada investasi, pembangunan infrastruktur. Namun salah satu aspeknya adalah mereka mengatakan agar dibereskan dahulu UU No.13/2003. Ini menjadi salah satu mandat dari presiden untuk kita semua melihat kembali UU No.13/2003. Presiden tidak mengatakan harus begini, tetapi harus dicari mana yang pas bagi pengembangan ekonomi Indonesia.

Kalau kita bicara tahun 2025, kita masih punya waktu yang cukup. Apa hal mendesak yang harus dilakukan agar ini bisa menjadi sistematis dan terstruktur?

Hal utama yang harus dilakukan adalah regulasi. Tidak bisa tidak. Itu karena regulasi yang membuat semua orang tersandera ke situ. Misalnya, persoalan outsourcing atau karyawan kontrak. Itu harus dibereskan dahulu.

Kalau kita bicara regulasi, maka legislasi menjadi hal yang penting. Artinya, Kementrian Anda akan memasukkan draft atau rancangan UU ke parlemen. Apa penataan UU yang harus dilakukan terkait pengusaha?

Jadi kalau kita bicara regulasi khusus masalah ketenagakerjaan, kita tidak bisa melepaskan mereka (pengusaha). Itu karena semua terikat dengan regulasi. Ketika kita bicara untuk merevisinya, sekarang kita sudah ada program dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan membahasnya dengan stakeholders.

Jangan sampai kemudian ada kesan bahwa ternyata kebijakan yang diambil dan hasil revisinya tidak lebih baik dari UU yang ada. Bagaimana Anda menjawab pekerjaan rumah (PR) ini?

Kami melibatkan seluruh stakeholders. Tahun depan kita juga sudah mulai. Ini bukan persoalan ketenagakerjaan saja. Kami selalu lintas sektor. Tidak mungkin kita hanya bicara di Kemenakertrans saja, pasti harus dengan Kementerian lainnya juga. Ini supaya aturan ketenagakerjaan yang ada bisa mendukung pembangunan ekonomi

Kita menyadari bahwa harus ada lintas sektoral, tetapi ketika menyebut kepentingan tenaga kerja, maka dalam bayangan tenaga kerja adalah ini harus berada di depan untuk melindungi tenaga kerja. Bagaimana upaya yang dilakukan agar jangan sampai ada kesan bahwa Kementerian Anda condong ke sana?

Menurut kami, betul harus ada garda terdepan bidang perlindungan tenaga kerja, tapi apakah kita tidak memungkinkan untuk menjadikan pengusaha sebagai stakeholder utama juga? Jadi saya rasa dua-duanya juga. Banyak sekali yang harus kita hormati hak-haknya. Sekarang orang mengatakan, oh ini condong ke sini, dan sebagainya. Karena itu, sekarang bagaimana agar UU ini bisa condong di tengah.

Kalau kita bicara relasi pengusaha dan pekerja, hari ini ada hal yang memprihatinkan kita semua sehubungan peristiwa di PT. Freeport, Papua. Di sana jelas ada benturan kepentingan antara pekerja pada satu sisi, dan pengusaha pada sisi yang lain. Ke depan kita berharap ini tidak akan terjadi lagi. Bagaimana kita harus benar mengidentifikasi akar persoalan sehingga dapat menarik solusi apa yang pas yang bisa menyenangkan bagi kedua pihak.

Kalau kita bicara mengenai Freeport, masalah yang sekarang terjadi adalah dampak dari perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada sedikit deadlock. Setiap dua tahun PKB direvisi dan ditinjau kembali. Ini masih deadlock di beberapa aspek. Tapi utamanya adalah masalah upah yang masih belum titik temu. Selama ini dari pemerintah, itu ditangani oleh teman-teman dari Dinas Kabupaten Kota dan melibatkan pusat. Kami sudah semaksimal mungkin untuk mengupayakan bagaimana terjadi pertemuan kepentingan antara mereka berdua. Sampai sekarang belum selesai sepenuhnya karena masih ada perundingan yang terus berlangsung hingga hari ini.

Kalau pekerja pasti selalu bicara ingin mendapatkan salary sesuai yang mereka harapkan, betulkah?

Artinya, mereka harus ketemu pada satu titik dimana mereka merasa ini sesuai dengan kontribusi mereka, kemudian pengusaha juga harus bisa setuju pada satu titik dimana dia bisa usahanya tetap jalan. Itu untuk jangka panjang. Pemerintah harus melakukan ini dan itu, tergantung mereka juga. Mereka yang mengetahui bagaimana kondisinya. Pekerja mengetahui bagaimana kondisi di dalam perusahaan, seperti naik turunnya produksi dan lain-lain. Sekarang mereka berdua harus bisa meyakinkan satu sama lain bahwa, "Sebetulnya kamu hasilnya seperti ini, dan mengapa kita minta target sekian tidak bisa mencapainya." Jadi, mereka berdua yang menentukan.

Kita mengetahui dalam hubungan industrial ada prinsip dasar yang menjadi rujukan kita bersama. Kami dapat info bahwa itu juga diadopsi dari filosofi dasar bangsa kita yaitu Pancasila. Mungkin Anda bisa menjabarkan apa sebenarnya poin-poin penting dari prinsip-prinsip dalam hubungan industrial ini?

Bangsa kita sejak dulu kala sampai sekarang berlandaskan Pancasila sebagai filosofi kita. Saat kita bicara Sila Pertama menunjukan bahwa bekerja menjadi salah satu ungkapan kita, ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME). Sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kita tidak boleh ada satu hubungan kerja yang eksploitatif. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ini bermakna pasar kerja kita tidak boleh diskriminatif, dan hubungan manusia juga tidak boleh diskriminatif. Artinya, satu tempat kerja tidak bisa membatasi hanya untuk orang lokal. Kemudian sila keempat, salah satunya diterjemahkan sebagai ada peran para stakeholder untuk ikut menentukan aturan main. Jadi ada keterlibatan dia dalam menentukan policy dan regulasi. Inilah prinsip demokratisasi di tempat kerja. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu spirit yang harus kita junjung. Rasanya semua orang juga menerima bahwa kalau kita bicara keadilan, maka keadilan itu tidak berarti sama rata sama rasa, tetapi keadilan sesuai dengan kontribusinya. Kelima sila tersebut luar biasa kalau kita pegang.

Pada 2025 mendatang kebijakan pasar akan diarahkan untuk mendorong terciptanya semakin banyak lapangan kerja formal, dan peningkatan kesejahteraan para pekerja di sektor informal. Bagaimana strategi Anda dan Kemenakertrans?

Kita terus berupaya mendorong mereka yang bekerja di sektor informal masuk ke dalam pasar kerja formal. Kita kasihan kalau mereka membiarkan teman-teman berada di usaha informal terus karena perlindungannya menjadi informal. Kita juga akan kesusahan menerapkan aturan-aturan ke sektor informal walaupun mereka tetap harus ikut aturan. Namanya juga informal, jika digebrak sedikit dengan aturan nanti bisa membuat mereka terlempar dari pasar kerja. Ini yang memang menjadi pemikiran tersendiri untuk sektor ketenagakerjaan, yaitu bagaimana yang informal harus terlindungi hhususnya masalah jaminan sosialnya. Ini harus kita pikirkan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi tidak bisa semua hal diurus oleh Kemenakertrans. Artinya, harus berbagi peran dengan pemerintah daerah (Pemda). Apa dan di mana peran Pemda yang seharusnya dilakukan terkait hubungan industrial?

Kalau dikaitkan otonomi daerah, UU sudah mengatakan bahwa masalah ketenagakerjaan merupakan urusan yang wajib ditangani Kabupaten/Kota karena mereka ujung tombak pertama ketika terjadi masalah-masalah. Tetapi untuk berbagai kasus, terutama kalau kasus itu melibatkan skala besar atau nasional, biasanya mereka melibatkan Kemenakertrans. Misalnya, dalam soal PT. Freeport, mereka juga melibatkan Kemenakertrans.

Kemenakertrans sebagai fasilitator, regulator, dan juga katalisator terkait hubungan industrial. Tolong jabarkan apa peran yang dilakukan dan tahap-tahapannya sehingga kita bisa melihat ternyata Kemenakertrans mempunyai agenda besar dan sasaran yang ingin dicapai?

Pertama, kita ada edukasi dan dedikasi. Dalam hal ini kita tidak bisa hanya sepenuhnya tergantung Kemenakertrans. Kita melakukan empowering masyarakat lewat sikap pekerja dan pengusaha supaya mereka mengerti bagaimana berhubungan dengan baik. Selain itu, saat ini kami sedang membangun standar kompetensi kerja nasional bagi ahli hubungan industrial.

Artinya, kita ada keterbatasan untuk memberikan edukasi atau dalam menyelesaikan kasus karena tidak bisa menjamah seluruh Indonesia. Jadi, kita memakai pihak ketiga tapi mereka harus punya standar kompetensi. Memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak instan. Kita mengharapkan ketika di masyarakat tumbuh profesi ahli dalam bidang hubungan industrial, maka dia bisa turut menegakkan hubungan industrial yang baik. Mereka bisa kita harapkan peranannya secara positif untuk memberikan pemahaman hubungan yang baik. Contohnya, ketika sektor swasta sudah ada sertifikat ahli hubungan industrial dan ada standarnya, maka jika nanti jasa dia dipakai oleh perusahaan maka tidak bisa hanya setuju sama perusahaannya. Dia harus bicara yang benar untuk kemajuan pekerja juga. Jadi, untuk mendukung pencapaian Indonesia tahun 2025, salah satu sektor dan elemen yang sangat penting adalah bagaimana hubungan industrial kita bisa mendukung ke sana.