Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Nugroho Tri Utomo

Masalah Serius dalam Sanitasi

Edisi 767 | 06 Des 2010 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita melakukan pekerjaan yang sangat penting, dimana kalau ia berhasil kita tidak merasakannya, tapi kalau ia dan timnya kurang berhasil pasti kita akan merasa resah. Ia menangani masalah air limbah terutama di perkotaan yang merupakan masalah sangat besar. Baik air limbah dari kotoran manusia maupun proses-proses lainnya. Ia adalah Nugroho Tri Utomo, Kepala Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Nugroho Tri Utomo mengatakan saat ini kondisi sanitasi kita jika dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya berada di nomor tiga dari bawah. Kerugian kita karena sanitasi yang buruk mencapai Rp 58 triliun setahun akibat sakit seperti diare, tidak masuk kerja, produktivitas turun dan sebagainya.

Menurut Nugroho, saat ini dibutuhkan kesadaran semua pihak termasuk para politisi dan kepala daerah untuk mempercepat pembangunan sanitasi. Isu sanitasi sebenarnya juga sangat seksi untuk kepala daerah. Mereka mendapatkan banyak keuntungan dengan memperhatikan sanitasi, baik secara politis maupun efisiensi anggaran. Mereka bisa menghemat anggaran kesehatan hanya dengan menambah anggaran sanitasi.

Berikut wawancara Nugroho Tri Utomo dengan Wimar Witoelar.

Apa tugas Anda sehari-hari?

Sehari-hari saya sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Air Minum dan Air Limbah di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam hal ini tugasnya sesuai dengan tugas Bappenas yaitu lebih banyak di bidang perencanaan dan koordinasi. Tentunya yang saya tangani di sini dalam kaitannya dengan air minum dan air limbah. Bidang perencanaan jelas merupakan bidang Bappenas, sedangkan bidang koordinasi karena sifat dari air minum dan air limbah yang tidak bisa hanya ditangani satu institusi. Jadi bukan hanya ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saja tapi juga terkait Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Jadi di situlah tugas kami sebagai koordinasi.

Apakah air minum dan air limbah maksudnya airnya sama yang berputar-putar dari air minum menjadi limbah kemudian dibersihkan sehingga berputar di situ saja?

Kalau dari siklus besarnya iya, tapi kalau dari siklus kecilnya tidak. Ini juga karena kita masih sangat terbatas dalam hal memiliki instalasi pengolahan air limbah, sehingga air yang diolah belum banyak.

Oh, jadi kalau di Indonesia air limbah tidak diolah menjadi air minum, betulkah?

Belum diolah. Namun sudah mulai ke arah sana. Misalnya, diam-diam teman-teman kita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah memiliki sekitar 20 persen penanganan air limbah dengan sistem saluran. Air hasil olahannya lebih bersih dari air kalinya. Airnya kemudian mereka jual juga ke beberapa industri dan sebagian digunakan sebagai air bersih saja, air sekunder.

Apakah kalau untuk siklus besar maksudnya bila orang buang air, maka airnya masuk ke dalam tanah lalu lama-lama menjadi air minum juga? Bagaimana siklus besarnya?

Air minum kita adalah dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mana sumbernya masih sebagian besar dari air permukaan, air sungai. Lalu air itu diolah sampai ke masyarakat, masyarakat menggunakannya yang kemudian 80 persennya keluar lagi sebagai air limbah.

Lalu, kemana yang 20 persennya lagi?

Yang 20 persennya itu diminum, dipakai, menyerap ke dalam tanah dan sebagainya. Jadi volumenya yang dikeluarkan lagi masih dalam bentuk cair. Tapi lama–lama semuanya keluar lagi. Nah, di sini persoalannya kemudian. Air limbah itu seharusnya diolah dengan baik apakah di septic tank, atau melalui pipa-pipa pengumpul air limbah. Namun faktanya masih 30 persen penduduk Indonesia yaitu 70 juta orang Indonesia yang air limbah rumah tangganya sama sekali tidak diolah. Istilah kita, definisinya adalah buang air sembarangan atau istilah populernya ada yang membuangnya di sungai (kali). Jumlah 30 persen itu mencapai 70 juta orang. Bayangkan, itu sama dengan semua penduduk Filipina tidak punya jamban. Nah itulah yang terjadi.

Kalau di negara lain seperti Perancis dan Italia semua air limbah dijadikan satu. Sebagian besar air limbah berakhir di badan air. Badan air itu bisa mulai dari selokan, danau, dan sungai yang paling besar. Nah air di sungai ini kemudian digunakan lagi oleh PDAM, mungkin di kota yang letaknya lebih ke hilir untk diolah lagi. Jadi itulah yang disebut sebagai siklus kecilnya. Kalau siklus besarnya adalah siklus alamnya.

Mengagumkan bahwa semua itu punya siklus yang elegan. Air itu berputar lalu balik lagi. Kalau kita hidup sehari-hari kita lupa bahwa air yang bersih seperti air minum dalam kemasan masih saudara dengan air yang dari toilet. Yang jadi masalah di Indonesia adalah 30 persen penduduk (70 juta orang) melakukan pembuangan air sembarangan. Apakah itu karena kurang fasilitas atau memang karena tidak ada kepedulian?

Itu gabungan dari keduanya. Sebenarnya masalah penanganan air limbah itu masuk ke dalam penanganan sanitasi. Sanitasi itu sebenarnya mengenai kesadaran masyarakat dan aparat. Kadang-kadang mereka tidak peduli mungkin karena ini urusan belakang.

Apakah memang mereka tidak menggunakan toilet secara benar?

Bukan hanya tidak menggunakan toilet secara benar, bahkan melakukan buang air saja tidak di toilet. Statistik menunjukkan 70 juta orang tidak melakukan buang air di jamban atau toilet, tapi di kebun, atau sungai.

Walaupun dia punya jamban, betulkah?

Statistik mengatakan begitu. Menurut Riset Kesahatan Dasar tahun 2009 menunjukkan hal itu. Jadi, tidak ada korelasi yang sangat fix antara kalau dia tidak punya toilet kemudian buang air sembarangan. Sedangkan kalau dia punya toilet maka dia tidak melakukannya lagi. Tidak begitu juga ternyata.

Apakah itu barangkali karena dia membuang air di toiletnya tidak semenyenangkan di alam lepas?

Itu salah satu faktor yang merupakan faktor kultur (kebiasaan). Dari survei kita menunjukkan dia lebih suka di kali karena airnya mengalir. Bahkan di daerah Jawa Timur mereka paling senang di kali karena bisa ngobrol pagi-pagi. Ini fakta saja, fakta sosial kita begitu. Jadi kalau dia harus masuk ke toilet ukuran setengah meter sedangkan kalau di kali bisa sampai satu meter maka dia stres. Tidak menyenangkan. Nah itu juga yang membuat kemudian upaya kita menyediakan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) umum, bahkan kalau perlu kita bangunkan, kurang berhasil. Kalau memang tidak dimulai dari kesadaran masyarakatnya sendiri maka akan sulit.

Bagaimana dampak langsungnya pada kesehatan?

Dampak langsung pada kesehatan jelas ada. Seperti terlihat pada angka penyakit diare mencapai 385 kejadian diare per 1.000 penduduk per tahun. Jadi kita punya kesempatan 30 persen untuk diare setiap tahunnya.

Apakah itu tergantung level sosialnya?

Tidak juga ternyata. Ini uniknya juga, ternyata masyarakat miskin yang seharusnya berdasarkan standar kesehatan seharusnya sering diare malah dia agak sedikit imun. Sementara justru yang lebih sensitif terhadap terhadap kejadian diare adalah masyarakat menengah dan atas. Misalnya, masyarakat atas yang suatu hari makan bakmi di pinggir jalan.

Bagaimana komparatif (perbandingannya) dengan negara tetangga di Asia Tenggara?

Kalau membandingkan kondisi pelayanan sanitasi kita dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya maka kita ini berhasil menduduki tempat ketiga dari bawah. Yang di bawah kita hanya Timor Lest dan Laos. Padahal per Januari 2010, kita masih nomor lima, masih di atas Vietnam, Kamboja, dan juga Laos.

Apakah itu ada hubungan dengan alokasi anggarannya?

Antara lain seperti itu. Kita pernah menghitung ternyata alokasi anggaran kita untuk menangani sanitasi air limbah dari periode 1970 sampai 2000, atau zaman Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita), rata-rata satu orang hanya punya alokasi Rp 200 per tahun. Pada 2000-2004 mulai naik menjadi Rp 2.000 per kapita per tahun. Dalam lima tahun terakhir kemarin naik lagi menjadi Rp 5.000 per kapita. Idealnya, Rp 47.000 per kapita per tahun. Ini adalah angka yang sebetulnya amat sangat menggelitik. Kalau kita hitung-hitung seperti tadi ada yang diare, sakit, tidak masuk kerja, produktivitas turun, dan sebagainya termasuk sewaktu muncul kejadian kolera di Bali yang membuat selama enam bulan tidak ada turis datang, menimbulkan kerugian yang besar. Kita hitung-hitung sebetulnya kerugian kita karena sanitasi buruk mencapai Rp 58 triliun setahun. Nah itu artinya per rumah tangganya mencapai sekitar Rp 1.300.000.

Padahal kalau kita mau mengatasinya dari segi finansial maka biayanya tidak sebesar itu, betulkah?

Ya, biayanya per tahun kalau satu rumah tangga hanya lima orang berarti rata-rata per rumah tangga x Rp 47.000, hanya Rp 230.000 atau digenapkan Rp 250.000, maka hanya seperlimanya saja.

Lalu, mengapa itu tidak dilakukan?

Nah itulah karena masalahnya kembali kepada kesadaran, dianggap bahwa sanitasi dan penanganan air limbah ini adalah urusan pribadi saja. Jadi tidak sensitif secara politis.

Apakah kondisi tersebut selalu begitu atau berubah-ubah?

Tidak juga. Sebetulnya mulai 2005 kemarin itu kita juga sudah mulai sadar bahwa kita tidak bisa begini terus. Kalau trennya masih begini terus maka kita tidak akan pernah bisa mencapai target. Kita tidak bisa bussines as usual. Jadi kita ada program yang namanya percepatan pembangunan sanitasi. Prinsip percepatan pembangunan sanitasi itu adalah bagaimana kita mengajak semua pihak untuk betul-betul berpikir mengenai sanitasi.

Apakah program itu maksudnya untuk yang di rumah masing-masing atau meningkatkan fasilitas umum?

Ada beberapa tingkat, mulai dari masyarakat di rumah masing-masing sampai kepada masyarakat untuk bisa meninggalkan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kemudian juga penting ada kesadaran dari aparat. Eksekutifnya juga harus mau memperhatikan sanitasi. Jangan harap walikota atau bupatinya mau mengalokasikan sanitasi kalau dia tidak menganggap itu penting. Kemudian yang penting juga adalah teman-teman di parlemen.

Kita sudah sampai pada satu titik dimana sudah jelas kesadaran itu penting selain uang juga penting. Bagaimana Bappenas berupaya melakukan sosialisasinya?

Jadi, prasyarat utama sebenarnya untuk pembangunan sanitasi dan air minum agar bisa sukses adalah kesadaran. Jadi harus mau dulu untuk benar-benar memprioritaskan investasi di bidang sanitasi. Investasi itu bisa mulai dari tingkat rumah tangga, komunitas sampai ke tingkat pemerintah daerah bahkan pusat dan sebagainya. Nah kesadaran itu dulu. Kalau dari pihak pimpinan daerah dan legislatifnya, yang paling penting adalah mereka merasa harus mengalokasikan anggaran untuk sanitasi. Jika mereka tidak mengalokasikan itu maka ada dampaknya buat masyarakat. Nah pengetahuan itu yang kemudian berusaha terus untuk kita pupuk, misalnya, kalau kita gagal mengalokasikan Rp 250.000 per keluarga maka setiap keluarga akan kehilangan Rp 1,3 juta.

Selain itu, mereka juga harus mengetahui bahwa 33 persen dari kematian bayi sebelum umur 11 bulan karena diare dan itu hampir 100 persen kaitannya dengan sanitasi yang buruk. Terus yang lain-lain terkait produktivitas, yaitu kalau sanitasinya bisa lebih baik maka setiap tahunnya angka tidak masuk sekolah bisa turun dari 12 hari menjadi hanya sekitar 4 hari. Nah itu harus bisa disadari betul oleh para pimpinan daerah terutama dengan tatanan politik sekarang. Mereka harus betul-betul tahu bahwa ini adalah hal yang memang langsung terkait dengan hajat hidup rakyatnya.

Itu saya kira yang orang perlu tahu bahwa isu politik yang sebetulnya penting adalah hal-hal semacam ini. Apa sosialisasi yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran itu?

Pertama, tentu saja kita harus bisa meyakinkan para politisi dan pimpinan daerah. Untuk meyakinkan mereka harus ada data yang akurat, artinya kita harus melakukan pengukuran-pengukuran empiris dan itu yang kita lakukan selama ini. Kita mencoba memperkuat informasi. Tapi informasi tidak sekadar informasi, harus informasi yang memang cocok untuk dia. Apa sekarang yang ada di pikiran kepala daerah? One man one vote. Bahkan suara Anda, maaf, sama dengan suara petani atau nelayan. Jadi yang penting bagaimana caranya agar dia mendapat dukungan. Nah itu caranya dengan dia memperhatikan sanitasi.

Kalau dia yakin dengan memperhatikan hal yang paling hakiki ini bisa membuat dia mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka itu berarti sanitasi mempunyai nilai politis dan ini mulai banyak terjadi. Contohnya, Walikota Blitar Djarot Saiful Hidayat mengatakan, "Saya terpilih kedua kali karena saya memperhatikan sanitasi." Bahkan masyarakatnya mengatakan, "Tuh, kalau Pak Djarot datang, urusan kamar mandi kita beres." Jadi sangat dihargai. Bahkan Walikota Pekalongan terpilih lagi untuk kedua kalinya, berdasarkan informasi lapangan, memakai tagline yang dijual adalah, "Urusan kamar mandi saja diperhatikan sama Pak Wali, apalagi urusan yang lain?" Itu berarti ini memiliki nilai jual.

Berapa tahun diperlukan kalau ada perubahan policy, berapa tahun akan terasa dampaknya?

Kita mulai mengenalkan program percepatan ini pada 2007. Mula-mula hanya enam kota saja. Pemikirannya, kesadaran adalah hal yang pertama kemudian yang kedua dia harus punya perencanaan yang bagus dulu. Nah itu yang kita perkenalkan di enam kota. Waktu itu cukup berhasil. Kemudian pada 2008 menjadi 12 kota, dan pada 2009 menjadi 22 kota. Pada 2010 bertambah lagi menjadi 41 kota sehingga nanti pada 2014 kita mentargetkan ada sekitar 330 kota/kabupaten.

Nah kalau ditanya berapa cepat? Statistik kita menunjukkan kota-kota yang sudah ikut percepatan pembangunan sanitasi memiliki investasi sanitasi di Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) sudah meningkat antara 2,5 - 10 kali lipat. Kita belum bicara kuantitas, belum bicara mengenai absolut nilainya karena mungkin juga masih belum cukup tapi ini sudah menunjukkan suatu peningkatan komitmen yang luar biasa.

Saya pikir sosialisasi memang bukan kepada masyarakat, tetapi juga pada politisi supaya mereka melihat isu ini seksi. Sedangkan politisi selalu punya time horizon atau masa jabatan yang singkat paling tidak lima tahun. Kalau politisi yakin bahwa isu sanitasi ini seksi dan layak menghargainya. Apakah memang orang harus maju kampanye atas isu sanitasi daripada hal-hal yang abstrak?

Ya, yang menarik juga adalah para walikota dan bupati yang sudah mengikuti percepatan sanitasi ini kemudian membentuk Aliansi Kota/Kabupaten Peduli Sanitasi (AKOPSI) karena melihat bahwa mereka mendapatkan banyak keuntungan dengan memperhatikan sanitasi. Mereka mendapat keuntungan secara politis, dan juga secara efisiensi anggaran. Mereka bisa menghemat anggaran kesehatan hanya dengan menambah anggaran sanitasi dan sebagainya, bahkan balance-nya masih tetap positif. Itu bisa diukur.

Misalnya di Payahkumbuh, Pak Walikotanya selalu mengatakan dengan saya mengalokasikan tambahan biaya sanitasi di satu kelurahan, ternyata kemudian asuransi kesehatan keluarga miskin banyak sisa karena tidak dipakai. Masyarakatnya lebih sehat dan sisanya lebih besar dua kali lipat daripada investasi yang ditambah di situ. Nah tentunya pemikiran-pemikiran tersebut ingin mereka sebarkan kepada walikota/bupati yang lain sehingga mereka membentuk AKOPSI. Ternyata diantara mereka juga ada kompetisi, dalam arti mereka ingin menunjukkan lebih berprestasi. Cara-cara seperti ini sangat efektif untuk cepat menyebarkan ide-ide ini.