Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Al Araf

UU Intelijen yang Menghormati HAM

Edisi 762 | 31 Okt 2010 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita akan berbicara mengenai arti penting Undang Undang (UU) tentang Intelijen. Kita tahu sebagaimana di banyak negara dan juga di Indonesia keberadaan UU Intelijen ini sangat penting, tidak saja untuk menata sebuah sistem keamanan yang baik, tetapi juga untuk mendukung berjalannya proses demokratisasi di Indonesia. Kita akan membicarakannya dengan seorang yang sangat kompeten untuk membahas hal ini yaitu Al Araf yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Program Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor.

Al Araf mengatakan reformasi intelijen penting untuk mengubah cara pikir intelijen yang menghormati tata nilai demokrasi dan HAM. Meski harus dipahami bahwa kerja-kerja intelijen untuk menjaga keamanan dalam konteks deteksi dini menjadi penting. Dalam konteks itu penting memperjelas kewenangan intelejen dan perlu ada UU tentang intelijen

Menurut Al Araf, strategi keamanan nasional di banyak negara ditentukan oleh tiga faktor. Pertama adalah fungsi deteksi dini melalui intelijen. Kedua, penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, dan ketiga adalah operasi militer untuk menghadapi ancaman perang yang dilakukan oleh TNI. Untuk TNI dan Polisi sudah ada UU, sementara untuk intelijen belum ada. Dalam hal ini perlu ada UU Intelijen yang menghormati HAM, prinsip-prinsip demokrasi dan yang dapat menjaga kebutuhan negara dalam menjaga keamanan.

Berikut wawancara Ansy Lema dengan Al Araf.

Apa sesungguhnya yang menjadi urgency untuk Undang Undang (UU) tentang Intelijen perlu ada dalam ketatanegaraan kita?

Pertama adalah alasan reformasi sektor keamanan. Pasca Indonesia berubah dari otoritarian menuju demokrasi, ada keinginan untuk menata kembali aktor-aktor keamanan. Kita tahu, Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meskipun masih dalam proses reformasi tetapi mereka masing-masing telah memiliki UU. Ada UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ada UU No. 34/2004 tentang TNI.

Apakah kedua UU tersebut tidak cukup memadai ketika berbicara dalam konteks kita ingin membantu sistem keamanan dan pertahanan yang pas bagi bangsa kita?

Saya rasa tidak cukup. Intelijen adalah aktor tersendiri yang bekerja melakukan deteksi dini. Dalam konteks itu sangat dibutuhkan UU Intelijen. Strategi keamanan nasional di banyak negara tentu ditentukan oleh tiga faktor. Pertama adalah fungsi deteksi dini melalui intelijen. Kedua, penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, dan ketiga adalah operasi militer untuk menghadapi ancaman perang yang dilakukan oleh TNI. Untuk TNI dan Polisi sudah ada UU, sementara untuk intelijen belum ada. Atas alasan itulah UU Intelijen menjadi sangat penting untuk dibentuk oleh parlemen dan pemerintah.

Apa poin-poin penting yang perlu diakomodasi dalam UU Intelijen?

Pertama, paradigma UU Intelijen harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjaga keamanan dan keharusan negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dia harus ada dalam dua titik keseimbangan tersebut, hal ini menjadi sangat penting. Poin kedua yang sangat penting adalah bagaimana mengatur kewenangan-kewenangan intelijen. Hal ini menjadi sangat penting mengingat hingga hari ini kita tidak cukup memahami apa sebenarnya tugas masing-masing lembaga intelijen. TNI punya Intelijen, ada Badan Intelijen Negara, Intelijen Kepolisian kemudian ada intelijen-intelijen lain yang melekat kepada institusi pemerintahan. Kadangkala sering terjadi overlapping kewenangan di antar lembaga intelijen tersebut. Karena itu yang paling penting adalah UU tentang Intelijen harus dapat menjelaskan tentang kewenangan kelembagaan intelijen tersebut.

Kita tahu bahwa proses legislasi di parlemen sedang mengarah dari proses Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi UU. Berdasarkan pengamatan Anda, apakah RUU Intelijen sudah berperspektif HAM?

Dari RUU terakhir yang saya baca sepertinya RUU Intelijen tersebut tidak cukup mengakomodasi nilai HAM sebagai pijakan dasar.

Apa indikasinya?

Pertama, paradigma RUU intelijen lebih bersifat paradigma pembatasan. Hal itu bisa terlihat dari considerance atau menimbang dari RUU intelijen yang menempatkan Pasal 28 G Konstitusi sebagai dasar pijakan. Sementara Pasal 28 I sampai F yang merupakan pengaturan HAM tidak menjadi dasar dalam pembentukan RUU Intelijen tetapi justru Pasal 28 G yang mengatur tentang pembatasan. Jadi paradigma RUU intelijen kalau dilihat dari considerance lebih berbicara tentang pembatasan terhadap HAM.

Dalam perspektif itu, lantas kita bisa bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi pembeda secara fundamental antara keberadaan intelijen pada zaman Orde Baru dahulu dan intelijen pada era saat ini?

Kita harus lihat lagi apakah sesungguhnya ada perbedaan antara intelijen dahulu dengan sekarang karena sesungguhnya reformasi intelijen belum berjalan secara maksimal. Kalau dibandingkan TNI dan Polisi sudah cukup berjalan, meski masih banyak beberapa hal yang terlewat. Namun untuk intelijen sudah 10 tahun ini belum tersentuh. Dalam konteks itu, reformasi intelijen menjadi penting untuk mengubah cara pikir intelijen yang menghormati tata nilai demokrasi dan HAM. Meski harus dipahami bahwa kerja-kerja intelijen untuk menjaga keamanan dalam konteks deteksi dini menjadi penting.

Tadi sempat digambarkan bahwa intelijen di negara kita beragam. Misalnya, ada yang di bawah TNI, ada yang di bawah Polisi, dan ada Badan Intelijen Negara (BIN). Bagaimana relasi ataupun pola kerja diantara mereka sampai hari ini?

Dalam beberapa kasus seperti di Jawa Tengah, antar lembaga intelijen dalam beberapa kesaksian di media menyatakan bahwa seringkali mereka sulit untuk mencari para pelaku teror karena para pelaku teror sudah kabur duluan karena lapangannya terlalu becek, lembaga intelijennya terlalu banyak dibawa dan tidak melakukan koordinasi. Itu menjadi persoalan. Dalam konteks itu, menurut saya, overlapping diantar lembaga intelijen di Indonesia merupakan sesuatu yang masih berlangsung dan itu menimbulkan tumpang tindih.

Ketika kita berbicara mengenai sistem pertahanan negara tentu perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja kira-kira tantangan ataupun ancaman bagi pertahanan dan intelijen kita saat ini?

Saya rasa dinamika ancamannya tidak hanya ancaman tradisional seperti menjaga kedaulatan teritorial saja tetapi juga ancaman non tradisional yaitu terorisme, konflik komunal dan isu lainnya. Itu adalah salah satu masalah yang dihadapi intelijen saat ini, dan itu ancaman yang paling berat. Saat ini ancaman lebih makin kompleks dan intelijen harus lebih mengedepankan kecerdasan di dalam mengantisipasi ancaman-ancaman tadi.

Artinya persepsi ancaman kita bergeser dari tradisional ke non-tradisional dan multidimensional yang sangat berat. Lalu, bagaimana postur atau struktur intelijen yang harus kita bangun?

Pertama, mungkin bukan bergeser tapi ancaman tradisional akan tetap ada seperti Indonesia-Malaysia. Non-tradisional adalah ancaman yang nyata. Kalau berbicara postur maka harus berbicara kewenangan dan fungsinya. Itu harus diperjelas dulu. Di Indonesia ada banyak lembaga intelijen. Kalau saya boleh meletakkan lembaga-lembaga intelijen tersebut, maka sepantasnya harus diperjelas dulu kewenangannya. Siapa intelijen yang melakukan kewenangan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Lalu siapa intelijen yang melakukan kewenangan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri.

Kalau kita lihat di sejumlah negara yang bisa kita jadikan model dari penataan intelijen yang baik maka terlihat ada pembagian peran yang berbeda-beda. Untuk konteks Indonesia, apakah kita bisa merujuk ke salah satu negara dan mana negara yang bisa menjadi rujukan kita?

Sangat bisa. Misalnya Inggris, untuk ancaman dalam negeri dilakukan oleh MI5, sedangkan untuk ancaman luar negeri dilakukan oleh MI6 (agen intelijen Inggris). Sayangnya, di Indonesia pembagian wilayah itu tidak ada. Di banyak negara juga seringkali dibagi kompartemensi atau kewenangannya. Kalau Indonesia meniru seperti itu, dan seharusnya meniru seperti itu, maka sepantasnya Badan Intelijen Negara harus memilih bagian ancaman dalam negeri atau ancaman luar negeri.

Lalu Badan Intelijen Strategis yang selama ini ada di dalam TNI dikeluarkan dan ditaruh di bawah Kementerian Pertahanan untuk menghadapi ancaman dalam negeri atau luar negeri. Intelijen kepolisian bekerja untuk membantu proses-proses penegakan hukum. Jadi Kompartemensinya menjadi jelas.

Apakah kesadaran-kesadaran ini sudah ada di kepala para decision maker kita?

Sebagian anggota Komisi I saya kira ada keinginan untuk itu. Namun persoalannya adalah seberapa besar lembaga intelijen kita menerima proses perubahan yang dilakukan oleh parlemen dan presiden. Hal ini tentu akan menimbulkan resistensi ataupun persoalan-persoalan terkait dengan intelijen itu sendiri.

Saya mencatat ada satu pasal dalam RUU Intelijen. Kalau tidak salah intelijen itu mau diberikan kewenangan penangkapan. Bagaimana posisi Imparsial terhadap hal tesebut?

Pertama, pemberian kewenangan pemeriksaan dan penangkapan kepada intelijen sesungguhnya telah mengeluarkan jati diri dari inteijen itu sendiri. Intelijen menjadi tidak terbuka dan lebih tertutup. Kedua, akan merusak mekanisme criminal justice system. Kita tahu dalam mekanisme criminal justice system, intelijen bukan bagian dari aparat penegak hukum. Penegak hukum adalah jaksa dan sebagainya. Kalau sudah masuk dalam justice system maka itu akan merusak mekanisme criminal justice system kita.

Ketiga, akan menimbulkan dampak terhadap pengabaian hak-hak tersangka atau hak-hak warga negara apabila intelijen menangkap tentu orang tidak akan tahu, siapa yang menangkap dan kapan akan ditangkap. Sementara dalam sistem peradilan kita, hak-hak warga negara diakui. Kalau polisi mau menangkap seseorang maka harus diketahui keluarganya, didampingi pengacara dan lebih terbuka. Kalau intelijen lebih tertutup, hak-hak warga negara itu diabaikan.

Artinya, interograsi dan penindasan yang kita dengar selama ini tidak bisa ditolerir untuk dilakukan oleh intelijen, betulkah?

Untuk pemeriksaan sepertinya harus kepolisian karena polisi adalah instruktur penegak hukum. Esensi intelijen adalah memberikan informasi kepada otoritas sipil atau aparat penegak hukum lainnya yang memiliki fungsi-fungsi penindakan. Nanti tinggal presiden mau menggunakan instrumen apa dalam penentuan menangani ancaman yang ada.

Jadi intelijen tidak dalam posisi eksekutor, betulkah?

Iya, intelijen dalam hal yang bersifat eksternal memang memiliki kewenangan-kewenangan bersifat penindakan seperti sabotase, tapi itu untuk kontra intelijen dan operasi rahasia. Untuk operasi rahasia hanya bisa dilakukan di luar negeri. Misalnya, CIA melakukan operasi di Indonesia pada 1965, jadi tidak hanya di dalam negeri. Indonesia harus seperti itu juga.

Hingga hari ini meskipun kita sudah masuk dalam era reformasi dan juga demokratisasi masih saja ada kekhawatiran setidaknya dari sebagian kalangan civil society bahwa intelijen akan ditempatkan di tempat-tempat politik kekuasaan. Apakah relevan kekhawatiran seperti itu?

Sangat relevan. Pertama adalah karena saat ini pengaturan intelijen hanya diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres). Dia akan lebih mudah dijadikan alat kekuasaan politik. Dalam konteks itu UU intelijen sangat dibutuhkan untuk menghindari political interest antar para pemimpin sipil dengan intelijen.

Bagaimana konkretnya, apakah mandatnya akan ditingkatkan?

Pengaturan tentang intelijen ditingkatkan ke level UU dan setingkat UU. Kedua, kita masih punya praktik-praktik yang seringkali intelijen pergunakan untuk persoalan-persoalan politik.

Tadi sempat disinggung soal kewenangan penyadapan, Nah ini tidak mudah. Kita ingin menciptakan sistem keamanan yang baik, tapi pada sisi lain juga ingin menata, mendorong proses demokratisasi yang baik. Bagaimana mendamaikan antara demokrasi pada satu sisi dan kepentingan keamanan pada sisi lain?

Kita akui dalam penjagaan keamanan dan melakukan kerjanya, intelijen memang penting untuk melakukan kerja-kerja penyadapan untuk mendapatkan informasi. Namun demikian, kerja-kerja penyadapan tersebut harus memiliki prasyarat-prasyarat yang cukup ketat.

Apa saja persyaratannya?

Di banyak negara, persyaratan yang pertama adalah penyadapan dilakukan pada mereka yang memang diduga menjadi bagian dari tindakan kejahatan. Ada dugaan awal bahwa yang akan disadap bagian dari komplotan kejahatan. Kedua, ada izin dari ketua pengadilan setempat untuk melakukan penyadapan guna menghindari terjadinya abuse of power di lembaga intelijen. Dua hal ini menurut saya menjadi sangat penting untuk diatur di dalam mekanisme penyadapan yang akan dimuat dalam UU intelijen.

Ada yang sangat berbahaya bila intelijen melakukan penyadapan tidak memiliki prasyarat-prasyarat yang ketat, seperti kapan dia bisa melakukan penyadapan dan kapan tidak karena itu akan menimbulkan dan menabrak hak azasi negara.

Saya sempat sedikit membaca soal terorisme, saat ini dunia sangat ada keterkaitan yang cukup erat dengan intelijen dan ada satu konsep yang juga pernah disinggung berkali-kali mengenai pre empty strike. Bagaimana mengenai hal ini?

Saya rasa pre empty strike dalam beberapa kasus dan kajian HAM juga menimbulkan polemik dan perdebatan karena hal itu sesungguhnya meniadakan penghormatan terhadap HAM, hukum internasional dan sebagainya. Kedua, dalam kerja-kerja terorisme hari ini yang penting adalah pemerintah harus melakukan dua kebijakan kontra-terorisme dan anti terorisme. Kontra-terorisme sudah berjalan melalui operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Anti terorisme yang harus diperkuat harus melibatkan banyak pihak, tujuannya adalah mencegah terjadinya tindakan terorisme. Hal itu bisa dilakukan dengan mendeteksi dini radikalisasi dan kerja-kerja pencegahan lainnya.

Nah dalam konteks intelijen, bukan karena kewenangan intelijen yang lemah sehingga kemudian terorisme itu terjadi. Banyak-banyak faktor yang menyebabkan mengapa terorisme tumbuh subur di Indonesia dan itu bukan karena intelijen tidak memiliki kewenangan menangkap. Menurut saya, akar terorisme banyak faktor bukan persoalan itu. Sebetulnya intelejen di Indonesia sudah cukup memilliki kewenangan dalam melakukan deteksi dini. Ada komunitas intelijen daerah di daerah-daerah di mana Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari koordinator untuk melakukan koordinasi terhadap lembaga intelijen yang ada di beberapa provinsi. Dalam konteks itu sebenarnya intelijen secara kewenangan sudah sangat lebih dari cukup, apalagi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memberikan kewenangan-kewenangan yang sangat lebih terhadap lembaga intelijen. Jadi tidak ada alasan.

Apa peran yang akan dilakukan Imparsial untuk mendorong proses legislasi ini sehingga kemudian UU ini bisa bermutu atau setidaknya sesuai dengan yang kita butuhkan?

Saya akan masuk ke pasal yang crucial saja. Pertama, kewenangan intelijen harus diperjelas. Siapa intelijen dalam negeri dan intelijen luar negeri harus diperjelas pihak yang melakukannya. Kedua, soal struktur harus ada pembagian tugas dalam hal ini intelijen harus di tingkat kementerian. Intelijen luar negeri di bawah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Pertahanan (Kemhan). Intelijen dalam negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketiga, tidak boleh memberikan kewenangan penangkapan terhadap intelijen karena hal itu akan menimbulkan dan merusak mekanisme criminal justice system. Keempat, mekanisme penyadapan harus diatur secara ketat dengan prasyarat yang lebih kuat. Kelima, membangun pengawasan yang kuat di parlemen dalam hal ini pengawasan oleh komisi intelijen. Harapan saya ke depan parlemen memiliki komisi intelijen tersendiri yang bertugas melakukan pengawasan intensif kepada intelijen. Selama ini pengawasan intelijen digabung dengan Komisi I DPR RI. Itu ruang lingkupnya terlalu banyak.

Bukankah di Komisi I juga sudah ada Kelompok Kerja (Pokja) Pertahanan Keamanan?

Itu kurang cukup efektif untuk melakukan pengawasan terhadap intelijen. Kalau sulit untuk membentuk Komisi Intelijen, bisa saja dibentuk komisi adhoc di dalam Komisi I yang mengurusi pengawasan intelijen. Terakhir, juga perlu membangun mekanisme komplain agen intelijen di komisi di parlemen untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran HAM, korupsi dan sebagainya.

Apa itu tidak khawatir bisa dituduh indisipliner oleh komandan atau atasannya?

Kalau kita menghormati demokrasi dan HAM sebagai nilai maka sudah sepantasnya seluruh aktor negara harus menghormati itu sebagai suatu kebijakan dasar. Dalam konteks itu bila suatu saat ada perintah komandan intelijen kepada agen kerja yang di lapangan untuk melakukan tindakan operasi yang akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM maka agen intelijen harus memiliki hak komplain terhadap negara dan itu harus diberikan kepada komisi intelejen di parlemen. Jadi tidak ada alasan lagi "esprit de corp" maka kami melakukan tindakan pelanggaran HAM. Kami punya bukti pengalaman masa lalu dan masa kini dimana dalam kasus-kasus pelanggaran HAM selalu yang menjadi korban adalah para prajurit di lapangan sementara komandan selalu bebas dari jeratan pengadilan. Dalam kasus penculikan, kita lihat yang diadili adalah para prajurit di lapangan, sedangkan komandannya tidak. Ini kasihan.

Apa yang menjadi harapan ataupun target dari Imparsial?

Kami akan mengawasi pembahasan UU Intelijen. Kami akan mendesak pemerintah dan parlemen untuk segera mengesahkan UU Intelijen yang menghormati HAM, prinsip-prinsip demokrasi dan yang dapat menjaga kebutuhan negara dalam menjaga keamanan.