Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Mohammad Abduhzen

Pendidikan Kita Butuh Grand Design

Edisi 760 | 18 Okt 2010 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita akan bicara mengenai hal sangat mendasar yaitu pendidikan dalam dimensi yang lebih reflektif. Beberapa waktu lalu, saya datang ke Bali untuk suatu seminar yang diadakan oleh Konrad Adenaeur Stiftung (KAS). Saya sangat terkesan dari penyampaian pendapat DR. Mohammad Abduhzen M.Hum, Direktur Eksekutif Institute for Education Reform di Universitas Paramadina. Dia juga menjabat Ketua Departemen Research and Development di Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Menurut Abduhzen, sampai hari ini pendidikan kita tidak dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari suatu strategi pembangunan ekonomi di satu sisi, dan strategi pembangunan kebudayaan di sisi yang lain. Dampaknya, pada perjalanannya yang panjang, efek dari pendidikan itu seakan-akan tidak mempunyai korelasi yang nyata di dalam dunia nyata kita. Misalnya, selama 65 tahun kita menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, situasi perekonomian masyarakat kita tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

Abduhzen mengatakan pendidikan kita harus memiliki sebuah grand design yang besar yang seharusnya datang dari perundang-undangan. Kemudian ada grand design yang dirancang oleh para ahli berdasarkan studi dan pengalaman kita sendiri serta pengalaman bangsa-bangsa lain. Lalu kita sepakati sebagai sebuah grand design yang berlaku dalam jangka waktu panjang. Jadi ke sana pendidikan ini harus di arahkan, dan itu yang tidak kita miliki sampai sekarang.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan DR. Mohammad Abduhzen M.Hum.

Apa yang salah dalam pendidikan kita karena biasanya pembicaraan di masyarakat selalu beralasan karena kurang budget, salah ini - salah itu, ganti menteri dan pemerintah? Tolong Anda memberikan framework untuk melihat dimana sebetulnya masalah pendidikan dan dimana orang harus melihat masalahnya secara tepat?

Kalau masalah pendidikan dikategorikan, maka saya menemukan lima kategori problem. Pertama adalah problem-problem yang sifatnya fundamental. Kedua, problem yang sifatnya struktural. Ketiga, problem yang sifatnya operasional. Keempat, problem terkait masalah finansial. Kelima, problem terkait persoalan kultural.

Mana yang harus bisa ditangani dahulu dari kelima problem tersebut?

Saya kira yang paling penting untuk saat ini, dan ini juga karena akan mempengaruhi berbagai bidang pendidikan secara keseluruhan, ada dua problem. Pertama, problem yang sifatnya fundamental. Kedua, problem yang sifatnya struktural. Problem struktural ini adalah problem-problem politik pendidikan. Problem yang sifatnya fundamental itu yang memberikan arah kemana pendidikan kita harus diarahkan. Kemudian, mengapa sebuah sistem pembelajaran sekolah yang kita pilih adalah yang ini dan tidak yang itu. Ini penting. Di sini ada hal fundamental yang harus kita kemukakan bahwa sampai hari ini pendidikan kita tidak dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari suatu strategi pembangunan ekonomi di satu sisi, dan strategi pembangunan kebudayaan di sisi yang lain. Dampaknya, pada perjalanannya yang panjang, efek dari pendidikan itu seakan-akan tidak mempunyai korelasi yang nyata di dalam dunia nyata kita. Misalnya, selama 65 tahun kita menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, situasi perekonomian masyarakat kita tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

Contoh yang paling gamblang untuk kita kemukakan adalah ekonomi pertanian. Kita sudah tahu Indonesia adalah negara agraris. Karena itu kita membuat sekolah bernama Sekolah Menengah Pertanian, kemudian kita juga membuka program studi pertanian. Bahkan ada Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sangat terkenal. Namun setelah 65 tahun merdeka dan menjalankan sistem pendidikan ini, apakah hari ini pertanian menjadi soko guru perekonomian Indonesia? Saya kira tidak.

Apakah itu karena sistem pendidikan atau sistem politik?

Ini merupakan implikasi dari kebijakan atau politik pendidikan yang saya maksud tadi. Pendidikan kita pada level operasionalnya seperti tidak punya arah dan pondasi yang jelas mau dikemanakan. Ini saya baru bicara dari segi ekonomi, sehingga konon pada hari ini tujuh dari sembilan bahan pokok non beras Indonesia tergantung pada asing, yang sebetulnya bisa dihasilkan oleh bumi kita yang luas ini. Konon juga, delapan dari 10 lulusan IPB tidak bekerja pada bidang pertanian.

Lalu dari sisi kebudayaan, kita dengan terang bisa menangkap bahwa sekarang Kementerian Pendidikan Nasional sudah tidak berhubungan lagi dengan kebudayaan. Itu membuat operasionalisasi pendidikan "bergentayangan" antara langit dan bumi dan tidak tahu kemana tujuannya.

Kalau kebudayaan tidak masuk pendidikan, kemana masuknya? Apakah masuk ke komersial?

Ya, sedangkan dimana-mana secara filosofi, pendidikan itu sebagai upaya untuk memberadabkan dan membangun sebuah peradaban, dalam hal ini artinya kebudayaan.

Apa penyebab terjadi penyimpangan ini, dan kapan kira-kira bisa dilakukan koreksi?

Kalau menurut penelitian Professor C.E. Beeby. [red: professor asal New Zealand yang kompeten di bidang pendidikan] yang dilakukan pada 1972-1973, dia tidak pernah menemukan pemikiran yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk mempertanyakan sistem pendidikan dan persekolahan yang dilakukan di Indonesia sewaktu tahun 1945-1946. Apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya sebagai negara yang merdeka. Jadi analisis saya adalah sebetulnya pendidikan kita melanjutkan saja apa yang sudah menjadi frame dan dikonsepkan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu.

Apakah pemerintah kolonial Belanda sama juga tidak mendalami makna pendidikan, atau mereka punya konsep yang lain?

Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia yang diciptakan Belanda dalam rangka politik etis. Jadi ada untuk membantu tenaga kerja yang murah, untuk mendiamkan tenaga pegawai negri sipil pribumi, dan tentu saja pendidikan pada zaman Belanda itu bersifat diskriminatif.

Jadi bodoh sekali bahwa itu dilanjutkan 65 tahun, betulkah?

Ketidaktahuan barangkali, karena kita menganggap kalau sudah mengajarkan pemberantasan buta huruf maka itu adalah pendidikan.

Anak didiknya sendiri juga. Sewaktu sekolah saya melihat sekolah itu hanya suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan ijazah dan nantinya dapat pekerjaan. Apakah dari segi itu efektif atau tidak suatu pendidikan tanpa konsep yang lengkap tapi bisa memenuhi kebutuhan employment?

Saya kira untuk employment pun tidak memadai karena employment pun berkembang. Contoh, sekarang pemerintah sedang membuat sebuah kebijakan dalam kaitan dengan ketenagakerjaan, yaitu akan membuat rasio antara Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah kejuruan tersebut untuk mengatasi pengangguran tamatan SMA. Jadi yang selama ini 70% adalah SMA dan 30% adalah SMK, maka itu akan dibalik. Paling tidak, dibuat 50-50.

Menurut saya, kebijakan itu juga dibuat secara gampang saja, padahal tenaga kerja sekarang sudah tidak membutuhkan lagi lulusan-lulusan SMA. Jadi seharusnya yang ditingkatkan adalah sekolah politeknik, misalnya. Kalau kita kirim lulusan SMK ke luar negeri, maka dia jatuhnya sebagai tenaga kerja yang uneducated, unskilled dan upahnya murah.

Sepintas lalu kelihatan struktur pemerintah Indonesia memberikan tekanan pada pendidikan. Di Amerika Serikat, Health Education Welfare merupakan satu departemen yang besar sekali. Sedangkan di sini paling tidak bidang pendidikan memiliki kementerian tersendiri. Apakah itu bukan indikasi bahwa tekad pemerintah sudah benar? Ini juga yang menganggu saya, pemerintah dalam sistem demokratis akan berganti setiap lima tahun, lalu apa yang terjadi dengan continuitas tekad pemerintah di bidang pendidikan?

Sebetulnya bisa saja pemerintahan berganti, kalau pendidikan memiliki sebuah grand design yang besar. Grand design tersebut seharusnya datang dari perundang-undangan. Kemudian ada grand design yang dirancang oleh para ahli berdasarkan studi dan pengalaman kita sendiri serta pengalaman bangsa-bangsa lain. Lalu kita sepakati sebagai sebuah grand design yang berlaku dalam jangka waktu panjang. Jadi ke sana pendidikan ini harus di arahkan, dan itu yang tidak kita miliki sampai sekarang.

Apakah itu karena discontinuitas politik ?

Saya kembali lagi kepada persoalan politik pendidikan tadi. Politik pendidikan kita sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan politik yang sedang berkuasa. Zaman Presiden Soeharto dulu, terkait dia merasa penting nilai-nilai perjuangan tahun 1945 maka hal itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi muncul pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) pada waktu itu. Padahal sudah ada pelajaran sejarah, kewarganegaraan, dan sebagainya. Lalu pada zaman Presiden Habibie karena dia lama berada di Jerman dan menteri pendidikannya juga menempuh pendidikan di Jerman, serta di Jerman ada link and match maka program tersebut pun muncul di Indonesia. Ketika diterapkan ternyata link and match tidak pas di kita. Ketika kepala sekolah mau menghadap manajer saja, dia harus melalui beberapa langkah. Tidak ada tradisi link and match di Indonesia dan ini menjadi problem, gagal lagi. Lalu pada zaman Jusuf Kalla karena dia saudagar dan saudagar biasa memilih dan memilah, maka muncullah ujian nasional yang kontrovesial sampai sekarang ini.

Rupanya kontroversi besar mengenai ujian nasional belum berakhir. Sewaktu saya menempuh ujian SMA memang ujian itu nasional, bahkan ujian sekolah tidak ada. Ujian nasional itu menjadi ujian sekolah. Sebagai orang awam, mana sebetulnya yang cocok antara ujian nasional dan ujian sekolah?

Pada waktu zaman Pak Wimar dulu, ujian nasional tidak menyebabkan seseorang tidak lulus. Saya sempat mengalami ujian uasional yang dulu namanya ujian negara. Kalau kita tidak lulus ujian negara, maka kita tetap dapat ijazah tapi tidak dapat tanda lulus waktu itu. Jadi dengan ijazah ini saya tidak harus mengulang lagi untuk bisa melanjutkan ke sekolah lain. Biasanya sekolah swasta pada waktu itu. Itu terjadi pada saya pribadi, saya tidak lulus ujian negara pada waktu itu.

Apakah itu metode seleksi saja?

Bukan seleksi, sebetulnya untuk assesment terhadap pengukuran kualitas secara nasional. Jadi ujian nasional seharusnya tidak berimplikasi pada ketidak lulusan.

Jadi dia lulus tapi jalurnya lain, betulkah?

Ya. Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebetulnya ujian nasional bukan untuk mengetes kemampuan dan hasil belajar murid karena itu adalah tugas guru. Guru lah yang paling tahu untuk memberikan penilaian terhadap hasil belajar.

Jadi fungsinya berbeda. Itu hanya untuk penjajakan, sampai dimana kualitas sekolah di suatu daerah, kemudian kualitas nasional. Dari situ seharusnya diambil sebuah kebijakan nasional. Di mana yang harus disalurkan bantuan, dan sebagainya. Ini yang tidak terjadi di Indonesia.

Jusuf Kalla mengadakan sistem ujian nasional, apa yang salah dengan sistem ini?

Saya melihatnya adalah yang terjadi sekolah melakukan hal yang disebut drilling (pelatihan saja) terhadap anak. Makna pembelajaran menjadi dangkal, lalu orang berfikir hanya untuk lulus. Pada awalnya ujian nasional hanya tiga mata pelajaran. Kita kritik terus karena tiga mata pelajaran tersebut kalau dilihat dari tiga filsafat ilmu sebenarnya hanya satu tipe model berfikir, yaitu: matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Menurut filsafat ilmu, ini model berfikir deduktif, yaitu hanya satu jenis. Setelah kita kritik lalu menjadi lima maka masuklah unsur-unsur sains yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Makna pembelajaran menjadi dangkal, orang belajar hanya untuk berfikir untuk lulus dan kemudian mereka mengambil bimbingan belajar saja.

Kedua, karena tidak siap maka di seluruh daerah ada disparitas yang begitu senjang, sementara soalnya adalah seragam. Akibatnya, terjadi ketimpangan-ketimpangan di setiap daerah dan ketidaksiapan di daerah. Para pendidik, guru, masyarakat dan anak-anak menganggapnya itu bukan sebuah tantangan yang harus mereka kejar dan mereka jawab secara positif. Muncullah yang kita kenal beberapa hari belakangan ini adalah antara guru dengan murid ada hidden curriculum yang mengajarkan pemikiran konspiratif. Ini sangat berbahaya. Mengakali sistemnya, dan ini secara dini kemudian menanamkan dan memperkuat nilai-nilai koruptif di dalam diri anak.

Brilliant! Jadi betul, memang ada pendidikan bukannya membawa orang pada pikiran yang murni, tapi mengajar orang untuk menipu. Saya tidak sebut lagi namanya. Mental saudagar barangkali begitu. Apakah itu bisa dikembalikan?

Sulit ya, kritik ini sudah berlangsung.

Bukankah orang yang dulu membuat ini sudah tidak ada di pemerintahan?

Tidak ada, tapi tetap dipertahankan karena secara debat teoritis pedagogis itu sudah tidak didengarkan lagi. Bahkan kita sudah mengajukan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar UU. Kita menang di pengadilan dan kebetulan saya saksi ahli waktu itu. Pemerintah banding. Pada tingkat banding, kita menang juga. Pemerintah kasasi, kita menang. Namun tetap saja UN dijalankan sampai 2011.

Kalau sudah diputuskan pengadilan dan menang, mengapa ujian nasional masih diteruskan?

Seharusnya tidak diteruskan. Namun pemerintah berkilah dengan beralasan bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung juga tidak menyebutkan ujian nasional itu dilarang.

Jadi tidak ada keputusan, betulkah?

Ya, bisa dicari saja alasan-alasan untuk tetap mempertahankan itu. Tadinya saya berharap dari pergantian menteri ke menteri dan pergantian wakil presiden ada kearifan yang bisa melihat persoalan ini secara lebih mendasar. Sepertinya belum sempat terpikirkan, lalu tetap mempertahankan tradisi reaksioner di dalam kebijakan politik pendidikan kita ini. Seperti tahun lalu, menteri sekarang hanya membuat fakta integritas. Masing-masing kepala dinas menandatangani bahwa akan jujur. Ini kekanak-kanakan.

Jujur perlu tapi itu tidak cukup?

Tidak cukup, karena ini hanya menandatangani fakta integritas. Persoalannya bukan hanya sekadar tidak jujur itu. Kita harus kembali merancang pendidikan dalam konteks strategi yang lebih besar.

Lalu, fenomena yang muncul saat ini adalah Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Di universitas ada istilah world class university. Menurut saya, ini menunjukkan cara berfikir dalam mengambil kebijakan pendidikan atau politik pendidikan yang tidak konseptual dan tidak dilatar belakangi oleh visi yang terang.