Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Margarito Kamis

Rumor dan Spekulasi Memperlambat Proses Hukum

Edisi 715 | 07 Des 2009 | Cetak Artikel Ini

Setiap masalah di masyarakat bukan saja memberikan informasi kepada para pengikut berita tapi juga kadang-kadang memberikan pendidikan dalam topik-topik yang tadinya tidak pernah terpikirkan. Misalnya, krisis KPK-POLRI membuat semua orang sedikit banyak paham soal hukum, paling tidak mengikuti pakar hukum yang ia sukai. Bank Century membuat orang sekonyong-konyong ahli soal rekapitalisasi bank. Semua orang bisa bicara dan itu adalah kenikmatan demokrasi. Sisi negatifnya adalah sering kita berbicara mengenai hal yang kita tidak mengerti betul. Beruntunglah kita kali ini kedatangan tamu berasal dari Ternate, tapi sekarang banyak berkecimpung di Jakarta, yaitu Margarito Kamis. Dia lulusan Magister Hukum Universitas Hasanuddin dan pada 2006 2007 menjabat Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Dia ikut dalam kegiatan mempersiapkan Panitia Seleksi Komisioner KPK di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada 2007 dan menjadi anggota Tim Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Dewan Pertimbangan Presiden pada 2008.

Terhadap kasus Bibit Chandra, Margarito Kamis mengatakan bahwa prinsip dasar dalam hukum kita adalah orang yang bisa menjadi saksi adalah orang yang mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Sejauh ini yang kita dengar adalah Bibit dan Chandra dituduhkan menerima uang, tapi tuduhan itu bukan berdasarkan kesaksian orang yang mengalami atau melihat sendiri. Misalnya, kata Ari Muladi, ia sudah memberikan uang ke Yulianto. Siapa itu Yulianto? Hal seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Terhadap kasus Bank Century, Margarito mengatakan dari segi hukum terlihat ada sebuah peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana dari temuan BPK. BPK mengkualifikasi itu sebagai kerugian negara. Semestinya dikualifikasi dulu status uang di LPS sebagai uang negara atau bukan. Kalau bukan uang negara tidak bisa dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Dan jika mau dikonstruksi di dalam hukum pidana, apakah penarikan dana oleh Robert Tantular itu terjadi sebelum bailout atau penarikan itu yang menyebabkan bailout dikeluarkan.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Margarito Kamis.

Satu catatan bagi pembaca, wawancara ini dilakukan pada 25 November 2009. Penyebutan tanggal ini penting karena peristiwa yang kita bicarakan ini berubah dari hari ke hari. Yang kita katakan sekarang, mungkin besok tidak valid. Pada saat kita wawancara, presiden sudah bicara, Kapolri sudah melakukan mutasi 25 orang. Tentu yang 24 orang tidak terlalu menjadi perhatian, tapi ada satu yaitu Susno Duadji yang efektif dicopot dari jabatannya. Kita masih melihat apakah Jaksa Agung akan melakukan tindakan yang sama. Saya melihat ada dua golongan pendapat masyarakat, yaitu satu yang mengatakan presiden melakukan hal yang tepat karena melakukan cara non intervensi. Golongan kedua mengatakan presiden sudah ditunggu lama untuk bicara, tapi ketika bicara dinilai tidak jelas. Jadi membuat orang makin resah bahkan ketidak-tegasannya memperparah sikap. Ini semua bertalian dengan format hukum dalam menyampaikan keputusan presiden dan sebagainya. Mungkin Anda bisa memulai dari sini, silakan.

Tadi Anda mengatakan ada dua pendapat, yaitu satu golongan mengatakan presiden sudah tepat dan satu lagi mengatakan belum. Menurut saya, keterangan presiden untuk penanganan penyidikan adalah tepat. Presiden mengatakan akan jauh lebih baik kalau ini diselesaikan di luar pengadilan. Itu tepat karena penyidikan terintegrasi sebagai bagian dari proses peradilan. Jadi presiden memang tidak bisa mengatakan, "Kapolri, Anda hentikan penyidikan. Jaksa, Anda hentikan penuntutan." Itu karena penyidikan sudah terintegrasi dengan proses peradilan. Di titik ini presiden tidak bisa masuk. Yang paling mungkin dilakukan presiden adalah memberhentikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) karena itu kewenangan khusus presiden, sehingga secara hukum tata negara benar. Tapi khusus untuk penyidikan maupun penuntutan, presiden tidak bisa mengatakan, "Jaksa, Anda hentikan penyidikan dan penuntutan." Yang paling bisa adalah seperti yang sudah kita dengar yaitu presiden hanya bisa mengatakan, "Menurut saya, alangkah bagusnya atau lebih baik diselesaikan di luar pengadilan menurut proses hukum." Kalau hal itu kemudian ditafsirkan Kapolri dan Jaksa Agung dengan menghentikan penyidikan dan penuntutan, maka itu urusan teknis dan berada dalam koridor hukum serta bagian dari prosedur hukum juga.

Tindakan presiden tepat karena proses terhadap Bibit - Chandra sedang berada pada satu titik dimana tidak bisa diintervensi. Namun presiden bisa melakukan tindakan di luar itu termasuk kalau mau memberhentikan Kapolri atau Jaksa Agung karena memang mereka bawahan presiden. Dalam pandangan itu, apakah asumsi yang kita anggap dakwaan atau proses pengajuan Bibit-Chandra kurang bukti memang cara yang terbaik daripada Kapolri dan Jaksa Agung diganti saja karena Kapolri dan Jaksa Agung boleh jika mau memberhentikan proses?

Kapolri dan Jaksa Agung boleh memberhentikan suatu proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan presiden tidak bisa menghentikan proses penyidikan dan penuntutan. Kalau presiden mengatakan "Jaksa Agung dan Kapolri hentikan penyidikan dan penuntutan", maka itu menjadi tidak benar. Namun, Jika Jaksa Agung setelah meneliti dan segala macamnya, terpengaruh atau tidak oleh permintaan presiden, lalu Jaksa Agung menghentikan penuntutan maka itu ok.

Dari segi hukum, andaikata Kapolri dan Jaksa Agung tidak mau mengikuti permintaan presiden, apakah memang masih ada ruang gerak terhadap penghentian kasus tersebut atau itu sudah tertutup?

Saya memang tidak memiliki data secara hukum apalagi komprehensif, tetapi dari tampilan yang muncul ke permukaan, baik yang ditemukan oleh Tim Delapan maupun yang saya ikuti dari bacaan dan yang muncul dalam rekaman, memang sulit bagi saya untuk mengatakan kasus ini cukup bukti. Sulit sekali. Prinsip dasar dalam hukum acara kita adalah orang yang bisa menjadi saksi adalah orang yang mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Sejauh ini yang kita dengar adalah Bibit dan Chandra dituduhkan menerima uang, tapi tuduhan itu bukan berdasarkan kesaksian orang yang mengalami atau melihat sendiri. Misalnya, kata Ari Muladi, ia sudah memberikan uang ke Yulianto. Siapa itu Yulianto? Kita tidak tahu sampai sekarang. Menurut Yulianto, dia sudah kasih ke Bibit-Chandra. Hal seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Tidak ada nilai sebagai saksi.

Beredar satu pendapat juga di masyarakat bahwa barangkali polisi dan jaksa mengetahui kalau buktinya kurang sehingga jika dibawa ke pengadilan maka tidak bisa dihukum. Namun yang penting mereka sudah diajukan ke pengadilan sehingga bisa menjadi terdakwa. Berdasarkan undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), orang yang menjadi terdakwa harus diberhentikan seperti yang terjadi pada Antasari. Tapi kita mendengar juga Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan itu tidak berlaku. Jadi sekarang kalau Bibit Chandra terus diajukan ke pengadilan maka tidak akan copot jabatan sampai dinyatakan bersalah. Menurut Anda, apakah itu suatu perkembangan yang positif atau membingungkan?

Saya berpendapat positif karena ini soal hak. Kita tidak bisa mencabut hak orang kalau orang itu tidak bersalah. Kita boleh mencabut dan membatasi hak orang kalau memang ia bersalah. Untuk penentuan salah atau tidak, tatanan hukum bernegara kita mengatakan bahwa peradilan yang berhak menentukan. Kalau pengadilan sudah memutuskan dan menyatakan ia bersalah dan memenuhi semua syarat maka bisa dicabut.

Apakah memberhentikan Bibit - Chandra, terlepas dari kondisi apakah mereka memang bersalah atau tidak, apakah bisa dilakukan hanya dengan menggunakan hak eksekutif saja?

Masalahnya proses pengangkatan dan pemberhentian komisioner atau anggota KPK tidak seperti pengangkatan menteri-menteri dan Jaksa Agung. Cara mengisinya adalah presiden menyeleksi dahulu, setelah menyeleksi lalu dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah DPR menyeleksi dan ok maka baru presiden meresmikannya. Proses ini yang menyebabkan presiden tidak bisa serta merta memberhentikan dan mengangkat mereka. Kemarin harus dibentuk peraturan pemerintah penganti UU (Perppu) untuk memberikan kewenangan itu kepada presiden.

Jadi dengan MK menghapus pasal 32 di Perppu maka sebetulnya Bibit - Chandra tidak mungkin dicopot, kecuali bila dibuktikan bersalah. Dengan kata lain, posisi mereka (anggota KPK) lebih kuat daripada posisi Kapolri dan Jaksa Agung yang bisa diberhentikan sewaktu-waktu?

Itu karena konsekuensi kita dari menata cara mengangkat dan memberhentikannya. Kalau yang saya mengerti adalah yang namanya komisi, dari asal usulnya dengan sendirinya membatasi kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden yang dibatasi dengan pembentukan komisi itu adalah kewenangan mengangkat dan memberhentikannya. Itu asal usulnya dan itu yang diterjemahkan ke kita sekarang.

Diantara orang yang tidak senang KPK atau kelakuannya, ada yang mengatakan justru itu orang-orang di KPK menjadi lebih kuat. Apakah Anda tidak memiliki kekhawatiran demikian juga bahwa anggota KPK akan menjadi above the law?

Saya tidak melihat mereka berada di atas hukum karena ini adalah kerangka yang diletakkan atau sesuatu yang terbangun karena tatanan hukum kita. Jadi kalau kita mau membuat mereka persis seperti Jaksa Agung dan Kapolri maka ubah UU mereka dan kita ubah tatanannya. Jadi baru bisa kita samakan karena ini soal politik hukum saja. Kalau kita mau membuatnya lebih bagus maka akan menjadi bagus karena kita tinggal mengubah UU saja.

Apakah Jaksa Agung masih memiliki pegangan untuk tidak mengambil keputusan menghentikan perkara ini?

Dalam tatanan hukum kita, khusus mengenai penuntutan maka jaksa bersikap independen dalam melaksanakan fungsi penuntutan. Jaksa dalam artian Kejaksaan Agung. Dalam suatu stasiun televisi saya mengatakan, "Kejaksaan hanya independen pada fungsi penuntutan. Di luar fungsi penuntutan maka jaksa adalah anak buah presiden. Dia harus mengamankan kebijakan-kebijakan presiden di luar fungsi penuntutan. Misalnya dalam pengawasan kebebasan beragama dan penegakan hukum, Jaksa Agung sebagai anak buah presiden harus mengikuti yang diperintahkan presiden, kecuali dalam melaksanakan fungsinya dalam proses penuntutan, Jaksa harus bersikap independen."

Kasus Bibit Chandra kemudian melebar ke mana-mana karena kemudian banyak kalangan berpendapat urusan ini berkaitan dengan Bank Century juga. Bagaimana pandangan umum Anda mengenai aspek hukum dari kasus bank Century?

Kalau saya simple, sebagai orang hukum, maka kita mulai dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja. Dari segi hukum terlihat ada sebuah peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai sebuah peristiwa pidana dari temuan BPK.

Mana bagian dari temuan itu, apakah bagian bailout-nya?

Saya hanya menangkap, ada pernyataan bahwa ada kerugian keuangan negara. Pengucuran yang disebutkan dalam pemeriksaan BPK setelah 18 Desember atau setelah Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak maka itu dianggap sebagai pengucuran yang tidak berdasar. Kalau itu dikonstruksi ke dalam hukum maka secara general ada satu peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana. Ada unsur melawan hukum, ada unsur kerugian negara, ada unsur menguntungkan orang lain. Tinggal cari siapa tersangka. Menurut saya, inilah yang harus diselidiki. Namun bukan diselidiki oleh DPR, tapi oleh polisi, Kejaksaan Agung atau KPK. Siapa yang mau masuk di sini terserah. Dari sudut saya seperti itu.

Satu saja yang ingin saya tanyakan yaitu semua unsur itu saya rasa mudah dimengerti. Apa betul ada kerugian negara karena uang yang dimasukkan ke sana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak hilang atau belum hilang, dan baru akan terbukti hilang kalau nanti penjualan asetnya hilang?

Itu menjadi perdebatan yang menarik sekali karena BPK mengkualifikasi itu sebagai kerugian negara. Semestinya dikualifikasi dulu status uang di LPS sebagai uang negara atau bukan. Kalau bukan uang negara tidak bisa dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Pointnya, harus dibikin jelas dulu status LPS ke Bank Century. Kalau uang LPS ini dikategorikan bukan sebagai uang negara, pertanyaannya adalah mengapa sewaktu mau bailout harus diminta pertimbangan atau persetujuan kepada DPR. Di situ yang kita agak rancu sekarang.

Apakah itu uang negara atau tidak seharusnya bisa diperiksa tanpa melalui peradilan karena itu bisa dibahas di luar peradilan. Andaikata itu uang negara, mengapa dikatakan hilang karena uang itu sementara yang akan diambil kembali sewaktu asetnya dialihkan. Bukankah kerugian hanya bisa dinilai nanti ketika nilai jualnya lebih rendah dari 6,7 triliun?

Saya kira itu lebih ke persoalan perbankan, saya kurang faham dunia perbankan. Kalau ini mau disebut uang negara, maka poin yang penting adalah penentuan terlebih dahulu status uang di LPS, apakah itu dapat dikategorikan sebagai uang negara atau bukan. Kalau bukan uang negara maka tidak bisa dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Kalau bukan keuangan negara maka tidak penting juga meminta persetujuan ke DPR dalam penggunaannya. Jadi terhadap dua soal ini saya kira orang-orang di Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan (Depkeu) perlu menjelaskannya menurut pengetahuan dan keahlian mereka.

BPK menyatakan hal-hal yang tadi, tapi dia tidak membahas mengapa Bank Century kolaps. Apakah penarikan dana oleh Robert Tantular dan lain-lain yang menyebabkan Bank Century kolaps masih merupakan masalah pada tahap ini?

Kalau kita mau mengkonstruksi itu di dalam hukum pidana adalah apakah penarikan itu terjadi sebelum bailout atau penarikan itu yang menyebabkan bailout dikeluarkan. Jadi orang-orang BI dan Depkeu harus dapat mengenali dan menjelaskannya dengan betul supaya kemudian soal-soal itu dikonstruksi dalam hukum pidana menjadi alasan pembenar.

Ada sesuatu di luar, yang menempatkan orang yang memiliki kewenangan tidak memiliki pilihan lain kecuali harus melakukan itu, sehingga dalam hukum pidana bisa dikonstruksi menjadi alasan yang membenarkan. Dengan alasan yang membenarkan maka hilang pertanggungjawaban hukumnya. Kalau saya dimintakan pendapat, saya kira ini yang akan saya minta kepada mereka untuk menjelaskannya.

Apakah ada hal yang mengaitkan nasibnya Bibit-Chandra dengan kegiatan mereka dalam Bank Century sebelum mereka diselidiki?

Saya hanya mendengar rumor, konon kabarnya Bibit sedang mau masuk ke Bank Century ingin "bongkar" kasus Bank Century sehingga ada ketakutan di sana-sini. Kemudian jadilah Bibit - Chandra seperti sekarang ini. Ini spekulasi, rumor, dan lain-lain. Saya tidak bisa menganalisa. Ini hanya menjadi selentingan dan hiruk pikuk politik yang menjadi ramai seperti sekarang ini. Dari segi hukum menurut saya tidak terlalu penting.

Apakah secara hukum tidak bisa dikaitkan?

Tidak bisa.

Andaikata Anda sekonyong-konyong secara profesional diminta nasehat hukum oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, apa pendapat hukum itu?

Saya kira saya harus menganalis dan memperoleh data, lalu mempelajari data-datanya.

Pada saat ini tidak ada orang yang bisa dari jauh memberikan nasehat?

Tidak bisa. Misalnya, status keuangan di LPS saja masih menjadi persoalan. Ini belum jelas.

Apakah ada atau tidak presedennya bahwa LPS melakukan hal yang sama pada bank lain?

Saya belum melihat bank lain yang mau bailout lalu diminta pendapat ke DPR. Kalau ini uang swasta mengapa mereka minta pertimbangan ke DPR. Katanya, uang ini adalah kumpulan premi-premi di berbagai bank, lalu di mana unsur negaranya?