Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Nur Hidayati

Hutan adalah Kekayaan Kita

Edisi 711 | 09 Nov 2009 | Cetak Artikel Ini

Kita akan berbincang mengenai perubahan iklim (climate change) dengan Nur Hidayati. Kini dia menjabat Greenpeace Country Representative, Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Coordinator - Civil Society Forum for Climate Justice (April 2008-February 2009), Climate & Energy Campaigner Greenpeace Southeast Asia (2006-2008), Campaign Advisor Sawit Watch (2005-2006)

Nur Hidayati mengatakan kita tergolong negara ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan China sebagai penghasil karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Karbon terbesar Indonesia bukan dari sektor pabrik, mobil, dan lain-lain, tapi dari sektor kehutanan akibat deforestasi. Laju deforestasi di Indonesia tercepat di dunia akibat pola pembangunan yang masih eksploitatif dan merusak kekayaan alam kita yang sangat berharga yaitu hutan.

Konversi hutan lahan gambut menjadi perkebunan skala besar seperti kelapa sawit atau hutan tanaman industri untuk pabrik kertas menghasilkan karbon yang besar. Lahan gambut memiliki kandungan karbon sangat besar di dalam tanahnya. Kalau hutan di lahan biasa ditebang, karbon yang terlepas hanya dari pohon yang digunduli. Kalau di lahan gambut, karbon yang terlepas dari pohon yang ditebang dan juga dari terjadi proses oksidasi gambut itu sendiri.

Menurut Nur Hidayati, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk emisi karbon Indonesia turun hingga 26% bisa tercapai jika melakukan stop deforestasi, menghentikan ekspansi di lahan gambut, dan meninjau ulang izin bagi perusahaan skala besar yang saat ini masih dibolehkan ekspansi.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Nur Hidayati.

Bagaimana sikap Greenpeace terhadap perubahan iklim (climate change)?

Kalau kita melihat perubahan iklim seolah-olah di awang-awang, tidak kelihatan. Padahal dampaknya sudah kita rasakan sehari-hari. Misalnya, dalam sehari bisa terjadi cuaca sangat panas sekali lalu tiba-tiba hujan deras, dan itu semakin sering terjadi. Lalu juga pergeseran musim antara kemarau dan musim hujan tidak bisa lagi diprediksi. Jadi dampaknya sangat terasa terutama kepada petani, nelayan dan mereka yang sangat bergantung kepada kondisi alam, iklim, dan lain-lain.

Saat ini, banyak yang harus dilakukan terutama mulai dari tingkat kebijakan pemerintah, walaupun secara tingkat ekonomi Indonesia belum masuk kategori negara industri yang berkewajiban menurunkan emisi seperti negara yang masuk Annex 1 (negara-negara maju yang berkontribusi awal dalam menghasilkan karbon penyebab perubahan iklim-Red). Itu terkait pola pembangunan Indonesia dalam beberapa dekade selama ini yaitu sangat eksploitatif dan merusak. Itu yang harus diubah dari sisi kebijakan.

Jangan-jangan kalau kita maju seperti China maka perusakan alamnya makin maju juga, betulkah?

Itu cost dari pembangunan. Dalam hal ini yang langsung menerima dampak lingkungannya adalah masyarakat paling marjinal yang menerima beban terbesar.

Apakah bisa dibayangkan secara umum yang disebut beban bagi masyarakat dalam skenario terburuk dan terbaik akibat climate change pada masa depan?

Pertama, kekeringan. Sekarang masyarakat marjinal susah untuk mendapat air bersih. Lalu, kenaikan permukaan air laut. Indonesia negara kepulauan. Kita mempunyai garis pantai yang paling panjang di seluruh dunia dan ada jutaan orang yang tinggal di sepanjang garis pantai tersebut. Kemudian penyakit tropis akibat pemanasan global seperti malaria dan demam berdarah akan makin meningkat tingkat kejadiannya. Masyarakat kecil juga yang akan terkena dan itu terkait ke biaya pengobatan dan lain-lain.

Apa penyebabnya di Indonesia?

Kita tergolong negara ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan China sebagai penghasil gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Itu bukan dari sektor pabrik, mobil, dan lain-lain, tapi dari sektor kehutanan akibat deforestasi. Laju deforestasi di Indonesia tercepat di dunia. Itu sudah kita daftarkan di Guinness Book of World Record.

Ok, kita tahu deforestasi di Indonesia cepat, tapi perhatian orang mengenai global warming sudah lama. Sejak mulai muncul kekhawatiran terhadap perubahan iklim, apakah percepatan deforestasi itu menurun atau tidak?

Tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi pola pembangunannya masih eksploitatif dan merusak kekayaan alam kita yang sangat berharga yaitu hutan. Itu terutama sekali penggundulan hutan dan kebakaran hutan lahan gambut.

 

 

Apakah kebakarannya disengaja?

Sengaja dilakukan untuk konversi hutan ke perkebunan skala besar seperti kelapa sawit atau hutan tanaman industri untuk pabrik kertas.

Mengapa lahan gambut ditonjolkan dan apa bahayanya?

Lahan gambut memiliki kandungan karbon sangat besar di dalam tanahnya. Kalau hutan di lahan biasa ditebang, karbon atau gas rumah kaca yang terlepas hanya dari pohon yang digunduli. Kalau di lahan gambut, karbon yang terlepas dari pohon yang ditebang dan juga dari terjadi proses oksidasi gambut itu sendiri.

Jadi karena pohonnya hilang maka gambutnya beroksidasi sehingga karbonnya lepas ke udara. Indonesia memiliki kandungan gambut yang sangat kaya. Sebanyak 80% kandungan gambut di Asia Tenggara ada di Indonesia, seperti di Kalimantan Tengah.

Apakah salah kalau dulu hutan lahan gambut ditebang untuk membuat sawah?

Kita bicara dalam skala ratusan ribu hektar seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Rezim Soeharto pernah membuat satu juta hektar sawah dari hutan lahan gambut. Apakah itu bencana?

Ya, itu bencana ekologi sangat besar yang hutannya tidak bisa kembali lagi.

Apakah itu bisa terbayar dengan beras yang dihasilkan dari sawah tersebut?

Masalahnya, lahan itu tidak seluruhnya cocok untuk tanaman padi. Modus dari praktik yang terjadi sebenarnya hanya ingin mengambil kayu. Banyak kita temui lahan-lahan kritis akibat pembukaan hutan. Janjinya ingin dibangun perkebunan tapi perkebunannya tidak dibangun, Jadi hanya ingin mengambil kayu saja.

Soal mengambil kayu, saya ingin bertanya sebab saya mendengar di seminar-seminar bahwa masyarakat adat penting untuk pelestarian hutan, tapi bukankah mereka suka ambil kayu juga?

Kita bicara skala lagi. Kalau masyarakat adat atau lokal di situ maka dia mengambil untuk kebutuhan sendiri. Ini kita bicara soal clear cutting yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang skalanya masif sekali.

Lahan gambut yang sudah terbuka akan menghasilkan emisi semakin besar karena sudah hilang kelembabannya, sehingga sangat mudah terbakar dengan sendirinya. Gambut itu disebut juga batubara muda yang lama-lama akan berubah menjadi batubara. Jadi ketika gambut itu terkena sinar matahari maka bisa terjadi auto combustion.

Katakanlah otoritas yang berwenang atau pemerintah sudah melihat itu, tapi mengapa sulit untuk menghentikan semua itu?

Itu terutama sekali karena banyak peraturan yang tumpang tindih. Misalnya, presiden kita sudah membuat komitmen seperti saat di Hokaido, Jepang pada 2008 sesudah pertemuan di Bali, tapi kemudian di dalam negeri tidak diikuti oleh peraturan-peraturan yang mendukung komitmen tersebut. Menteri pertanian justru mengeluarkan surat keputusan yang memperbolehkan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Padahal ada keputusan presiden yang menyatakan lahan gambut yang lebih dalam dari tiga meter harus dilindungi.

Apakah peraturan menteri pertanian itu masih ada sekarang?

Masih ada, kita merekomendasikan peraturan itu dicabut segera.

Apalagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II memiliki kebijakan lebih tegas dan di luar negeri juga sudah mendapat apresiasi, betulkah?

Ya, terutama setelah pertemuan di Pittsburg, AS. Di Pittsburg, presiden memasang target 26% penurunan emisi dari gas rumah kaca dan bisa 41% bila ada bantuan internasional.

Di situs Greenpeace, saya melihat Greenpeace mengirim bunga untuk SBY karena pelantikannya sebagai presiden. Itu sangat membesarkan hati bahwa bukan karena SBY perlu bunga, tapi organisasi yang tidak diragukan integritas kesungguhannya bisa percaya pada seorang presiden yang baru saja berpidato di luar negeri. Menurut Anda, apa yang akan bisa memenuhi anjuran pada presiden itu?

Sebetulnya kita tidak hanya ingin memberi selamat atas pelantikan SBY, tapi juga ingin mengingatkan kembali bahwa pidatonya di depan para pemimpin dunia adalah komitmen kenegaraan yang tentu saja akan memberikan pengaruh pada citra Indonesia di percaturan global.

Pernyataan presiden di Pittsburg terlihat sangat optimis Indonesia bisa mencapai penurunan emisi karena emisinya sebagian besar dari deforestasi. Greenpeace sepakat dengan itu. Emisi Indonesia bisa dengan cepat dan efektif diturunkan kalau ada political will yang kuat, ada peraturan dan regulasi yang mendukung komitmen presiden tersebut.

Tidak terlalu rumit yang harus dikerjakan asalkan mengurangi penebangan hutan, tapi itu sendiri barangkali rumit karena banyak kepentingan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai sorotan malah salah satu organisasi mengatakan khawatir terhadap pola mengatasi emisi karbon karena skema carbon trading dikaitkan dengan keuntungan finansial dan itu tidak bagus. Mengapa tidak bagus? Boleh saja orang mendapatkan insentif finansial untuk berbuat baik.

Yang tidak kita setujui adalah offset. Offset itu pertukaran emisi, artinya negara maju di atas kertas dianggap menurunkan emisi dan nilai penurunannya itu yang diberikan untuk Indonesia.

Itu seperti pabrik di Pittsburg, AS tetap beroperasi dan hutan di Kalimantan boleh berkurang. Yang diinginkan adalah di sana juga mengurangi emisi dari pabriknya, betulkah?

Ya

Misalnya, saya memiliki hutan seluas dua juta hektar yang setiap hari saya tebang sekian pohon tapi kemudian saya berhenti menebang, apakah saya boleh mendapatkan uang dari carbon trading?

Kita menyebutnya carbon fund, yang memang itu menjadi additionality dari penurunan nyata emisi negara Annex 1.

Betul, jadi harus ada perbaikan ekologinya.

Soalnya kalau tidak, ketika mereka masih tetap mengemisikan maka global warming akan tetap terjadi dan dampaknya tetap kita rasakan. Jadi secara akumulasi global tidak terjadi perubahan kalau itu dijadikan tukar guling.

Bagaimana sikap negara berkembang lain seperti India dan China karena rakyatnya juga banyak menjadi korban perubahan iklim?

Intinya, sekarang terjadi debat yang sangat alot di tingkat negosiasi internasional karena China dan India mengatakan mereka mempunyai hak untuk membangun (rights to development). Mereka mengatakan peningkatan emisi yang terjadi saat ini di kedua negara juga untuk supply kegiatan-kegiatan ekonomi di negara-negara Annex 1. Hasil industrinya sebagian besar di ekspor ke sana. Sementara negara maju bersikap mbalelo karena mereka sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi berdasarkan Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) dan Kyoto Protoco.

Apakah dulu mereka asal bicara saja?

Mungkin karena dulu mereka melihat masih visible secara kondisi ekonomi. Namun sekarang terjadi krisis ekonomi dan lain-lain maka mereka melihat makin sulit untuk memenuhi komitmen itu. Kemudian mereka mulai menarik negara berkembang dengan mengatakan, "Wah, kalau negara berkembang tidak menurunkan emisi maka saya juga tidak mau." Yang terjadi seperti lingkaran setan. Jadi pengumuman yang dilakukan Presiden SBY sebenarnya sangat penting. Awalnya, sudah lempar sana-sini tidak ada yang mau mengalah. Indonesia mengajukan diri secara sukarela untuk menurunkan emisi, walaupun Indonesia tidak diwajibkan untuk menurunkan emisi. Itu sebagai wujud tanggung jawab Indonesia terhadap upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

Apalagi bagian penting dari sukarela tersebut adalah menurunkan emisi hingga 26%. Jadi walaupun negara maju tidak memberikan uang maka Indonesia tetap bisa menurunkan emisi hingga 26%. Apakah angka 26% itu besar atau sedang untuk ukuran dunia, seperti Amerika Serikat?

Untuk ukuran negara maju sebenarnya kurang. Kalau negara maju sebenarnya minimal 30% dari emisi level tahun 1990.

Berdasarkan perhitungan Greenpeace, apakah angka 26% itu mungkin atau tidak dicapai ataukah terlalu ideal?

Mungkin saja karena presiden misalnya telah menyerukan stop deforestasi, hentikan ekspansi di lahan gambut, dan meninjau ulang izin bagi perusahaan skala besar yang sekarang ini masih dibolehkan ekspansi. Terkait hal itu, di sektor kehutanan memang perlu ada duduk kembali untuk melihat kondisi sebenarnya sekarang karena tidak harus perkebunan itu ada di lahan gambut yang sensitif.

Apakah konsep hutan produksi masih bisa dipertahankan dengan cara yang baik, atau harus ditinggalkan sama sekali?

Sebenarnya kalau mereka konsisten dengan konsesi yang ada saat ini dan tidak melakukan ekspansi ke hutan alam, itu cukup.

Apakah praktik pengelolaannya sudah tidak bisa ditingkatkan?

Masih bisa ditingkatkan. Misalnya, produktivitas perkebunan kelapa sawit kita masih 30% di bawah produktivitas Malaysia. Jadi sebenarnya masih bisa dilakukan efisiensi dan perbaikan pola-pola industri yang sekarang sudah ada.