Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Siti Zuhro

Menteri Harus Dapat Sorotan Kritis

Edisi 709 | 26 Okt 2009 | Cetak Artikel Ini

Tamu kita peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Siti Zuhro. Kita akan membicarakan mengenai kabinet 2009 2014.

Menurut Siti Zuhro, partai politik memang berjuang untuk berkuasa dan harus merepresentasikan kepentingannya. Namun menjadi masalah ketika orang yang ditempatkan di kabinet masih dipertanyakan profesionalisme, integritas, kompetensi, dan kapasitasnya. Susunan kabinet sekarang adalah kabinet pelangi jilid kedua. Itu karena ada konsekuensi yang dilematis dari koalisi besar yang dibangun SBY dengan melibatkan enam partai politik (Parpol).

Siti Zuhro mengatakan, kabinet 2009 2014 telah terbentuk. Kita tidak punya pilihan kecuali menerima format susunan kabinet itu. Namun ada bagusnya kita kritis untuk meluruskan kabinet baru ini. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dan mengawal.

Berikut ini wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Siti Zuhro.

Beberapa hari ini kita dihadapkan oleh polemik tentang susunan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Wakil Presiden Boediono. Bagaimana Anda melihat susunan kabinet saat ini?

Ini susunan kabinet pelangi jilid kedua. Ini kabinet lanjutan sebelumnya dengan komposisi personal dari partai politik dan kalangan profesional, tapi proporsi jumlah persentase orang-orang dari partai politik dan profesional sangat tidak berimbang. Itu karena ada konsekuensi yang dilematis dari koalisi besar yang dibangun SBY dengan melibatkan enam partai politik (Parpol). Jadi berbeda dengan kabinet 2004-2009, kabinet 2009-2014 lebih gemuk dan saya melihat perampingan kabinet tidak terjadi, padahal stream lining (red: perampingan) birokrasi kita sudah menjadi satu keniscayaan, keharusan. Awalnya, kita mengharapkan kabinet ke depan adalah kabinet yang lebih profesional, kabinet yang mampu melakukan pekerjaan yang tidak linear.

Apakah kabinet dengan 34 menteri tersebut adalah birokrasi yang tambun dan apakah ini ada kaitannya dengan reformasi birokrasi yang jargon-jargonnya dikatakan oleh SBY?

Ikon good governance mensyaratkan adanya reformasi birokrasi. SBY tidak akan bisa memajukan Indonesia tanpa mereformasi birokrasi. Reformasi kelembagaan dan politik itu menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Tidak bisa hanya mempertimbangkan politik saja tapi kelembagaan juga harus diperhatikan. Kabinet jilid kedua ini sangat pelangi dan sangat gemuk, lalu parameter yang digunakan untuk menunjuk para menteri-menterinya juga sangat membingungkan. Contohnya yang paling jelas adalah kalau memang mempertahankan beberapa pos tertentu yang dianggap sudah perform, sudah berkinerja bagus terobosannya, lalu mengapa hanya menteri keuangan dan perdagangan yang dipertahankan. Mengapa Menteri Kesehatan yang sudah melakukan banyak terobosan dan cukup berani, diganti? Apa dasar pergantian itu, harus dijelaskan.

Jadi menurut Anda, Menteri Kesehatan seharusnya tetap Siti Fadilah Supari?

Semestinya seperti itu karena memang ada janji dari SBY bahwa akan ada yang dipertahankan karena kinerjanya bagus. Kalau itu rujukannya maka semestinya harus dipertahankan sehingga tidak boleh profesionalisme tadi dikorbankan hanya karena kepentingan-kepentingan yang tentunya harus bisa dipertanggung jawabkan secara publik. Ini yang saya lihat kok kurang, jadi ketidakpuasan itu tidak ada akhirnya, karena sebetulnya ini adalah ekspresi kita cinta Indonesia. Kita cinta agar pemerintahan ini jangan sampai tidak menghasilkan apa-apa ke depan selain menebar harmoni.

Tadi dengan dikotomi mengenai partai politik dan kalangan profesional seakan-akan mengisyaratkan bahwa partai politik tidak profesional, padahal mungkin tidak seperti itu. Bagaimana Anda melihat 23 orang anggota kabinet dari Parpol yang ada, misalnya, mengenai profesionalisme mereka?

Sebetulnya tidak perlu dipertanyakan bahwa orang berkeringat mendapatkan posisi itu. Parpol berjuang memang untuk berkuasa dan harus merepresentasikan kepentingannya, fine. Menjadi masalah ketika orang yang ditempatkan masih dipertanyakan profesionalisme, integritas, kompetensi, dan kapasitasnya. Itu karena janji yang diberikan SBY-Boediono terlalu besar dan dia sudah dalam posisi melanjutkan. Saat ini adalah masa kepemimpinan SBY yang kedua dan terakhir. Kalau dia mau bench marking leadership tentunya dia melakukan sesuatu yang tidak linear tadi. Sesuatu yang tidak linear itu akan diindikasikan dalam kementerian, tentunya di sektor perekonomian lalu dikawal juga oleh kementerian dalam negeri dan kantor menteri pendayagunaan aparatur negara (Menpan). Itu penting sekali karena memang sumber agar good governance tadi bisa berjalan adalah ketika kantor Menpan juga melakukan gebrakan yang berkaitan dengan perbaikan birokrasi. Ini harus disinergikan dengan penempatan seorang menteri yang profesional di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang bisa menata daerah, sehingga tidak ada lagi yang namanya kesalahan-kesalahan fatal seperti ada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meninggal hanya karena pemekaran. Jadi penting sekali memahami, mengevaluasi yang tidak tercapai di kabinet yang lalu untuk diperbaiki dan dilakukan percepatan untuk merealisasikannya lebih kongkrit.

Susunan kabinet baru sudah hadir. Kita belum bisa menilai kinerja mereka, tapi tentu ada hal-hal yang bisa kita kritik tentang kehadiran mereka, paling tidak melalui rekam jejak dan sebagainya. Bagaimana menurut penilaian Anda?

Ini seperti ketika panitia seleksi memilih anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. kita tidak punya pilihan kecuali menerima format susunan KPU seperti itu. Resistensi tidak didengar dan hasilnya dari tahap ke tahap, KPU menghadapi masalah terus. Ada bagusnya kita mengkritik untuk meluruskan. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dan mengawal.

Dalam proses untuk menyusun anggota kabinet pasti banyak sekali masukan-masukan. Apakah Anda menilai ini belum optimal?

Tentu tidak semuanya. Menurut Ahmad Mubarok (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat-Red), SBY tidak mungkin bisa memuaskan semuanya. Tidak semuanya tidak apa-apa, tapi yang bahaya kalau sebagian besar tidak terpuaskan karena resistensi tadi, itu pasti ada yang salah. Hanya masalahnya adalah ini kabinet lanjutan dan terakhir dari SBY. Harapan kepada SBY terlalu besar. Kalau dia tidak mampu menunjukkan dengan konkrit dan mengeksekusi program-program pro rakyat sehingga bisa mensejahteraan rakyat, maka yang paling besar pertanyaannya akan ditujukan ke demokrasi Indonesia. Ketika pasca Pemilu masyarakat akan mengaitkan antara proses Pemilu dengan pasca Pemilu, apakah ada korelasi positif atau tidak antara demokrasi dengan pasca pemilu, apakah korelasinya berupa kesejahteraan masyarakat atau tidak. Kalau korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan tidak positif, ke depan kita akan stagnan, artinya demokrasi kita adalah demokrasi yang sangat prosedural. Kita sudah berhasil, sukses dalam demokrasi prosedural, tapi kita belum beranjak ke demokrasi substansial. Jadi kapasitas untuk mengeksekusi menjadi sangat relevan dan penting untuk dibuktikan. Seratus hari adalah masa krusial meletakkan fondasi lanjutan dari SBY.

Persoalan seratus hari menjadi wacana yang sangat menarik untuk dibahas. Apakah masa seratus hari cukup fair untuk menilai sebuah hasil kerja?

Detail tidak, apalagi untuk bisa dikatakan komplit. Paling tidak, pondasi yang digunakan untuk tancap gas sudah ditunjukkan. Jadi dalam seratus hari sudah diketahui arahnya akan ke sana dan gas akan ditancap ke arah sana. Di situ diumumkan paling tidak tahapan pertama pada dua tahun pertama, dan dua tahun terakhir. Sementara, pada satu tahun terakhir pasti sudah digunakan untuk ramai-ramai menghadapi Pemilu 2014.

 

 

 

Apa yang perlu kita lihat dalam tiga bulan pertama ke depan?

Ketika masa seratus hari mengenai tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan, maka saya melihat yang paling krusial adalah bagaimana Indonesia mampu menata daerah. Isu daerah tertinggal, isu perbatasan, dan isu pulau-pulau terluar berkaitan dengan menata daerah. Pusat untuk menata daerah ada di Depdagri. Kita harus apresiasi SBY yaitu dia tepat memilih seorang birokrat karier, seorang sipil untuk di Depdagri. Ini akan mengukir sejarah baru bahwa Depdagri tidak harus dipegang seorang ahli teritorial, tetapi orang yang bisa mampu menunjukkan bagaimana pondasi satu pemerintahan bisa sampai melangkah hasil yang disebut best practices. Di level Sumatera Barat mungkin dia sudah mulai ingin menunjukkan itu. Promosi untuk kepala daerah yang sudah melakukan best practices mulai bupati kemudian direkrut menjadi gubernur dan sekarang menjadi menteri dalam negeri adalah bagus, walaupun momennya tidak tepat karena daerah Gamawan Fauzi sedang ditimpa musibah dan pasca gempa belum tuntas. Ini tentunya ada efek psikologis dari masyarakat di sana ketika ditinggal seorang pemimpinnya yang sangat populer dan sangat diharapkan kepemimpinannya.

Ketika Gamawan ditarik untuk urusan yang lebih luas yaitu nasional tapi di tingkat daerah masyarakatnya memerlukan dia, apakah ini sesuatu hal yang penting harus diperhatikan?

Ada istilah reward and punishment, jadi ketika orang sudah menunjukkan kinerjanya maka harus ada penghargaan. Seorang yang sudah bagus di tingkat kecamatan maka dia bisa menjadi bupati. Hebat ketika menjadi bupati maka bisa menjadi gubernur dan selanjutnya melangkah ke nasional. Menurut saya, itu harus diterapkan agar daerah-daerah yang sekarang sudah mencapai 491 kabupaten/kota berkompetisi untuk dapat memajukan daerahnya. Itu sangat bagus, memberikan inspirasi kepada kepala daerah yang lain untuk melakukan seperti Gamawan Fauzi. Dalam konteks Depdagri memang Indonesia harus menata daerah karena barometer Indonesia maju atau tidak berada di daerah. Barometer politik dan ekonomi itu ada di daerah karena sejak 2001 otonomi daerah dilakukan. Kebangkitan daerah berkontribusi sangat positif terhadap level nasional. Jadi, seorang yang memiliki perspektif daerah sangat relevan menjadi Mendagri.

Persoalan daerah dengan persoalan nasional pasti berbeda dalam derajat kesulitan dan sebagainya. Apa yang perlu diperhatikan oleh Gamawan Fauzi ketika menduduki kursi Mendagri?

Yang mengemuka ketika desentralisasi dan otomomi daerah direalisasikan menjadi kebijakan yang harus diimplementasikan sejak 2001 adalah bagaimana pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dilakukan sepenuhnya oleh daerah dengan adanya otoritas dan kewenangan urusan yang menjadi milik daerah, tetapi pengawalan dari pusat juga harus cukup. Ketika Gamawan menjadi Menteri Dalam Negeri maka ia akan bisa mengukur kebijakan-kebijakan yang menimbulkan daerah resisten terhadap pusat. Kita ada masalah yang agak besar ketika gerakan reformasi 1998 bergulir sampai saat ini, yaitu munculnya hubungan tidak harmonis antara pusat dan daerah .

Apa yang paling muncul ke permukaan?

Ada contoh konkrit dimana kebijakan nasional, seperti bantuan langsung tunai (BLT), ada daerah yang sangat menolak, tidak mau menerima kebijakan itu. Ada kecurigaan dari daerah kepada pemerintah pusat seperti api dalam sekam. Kondisi semacam itu yang harus dipahami seorang Mendagri, yaitu bagaimana membuat kebijakan yang bisa membuat pusat dan daerah happy. Jadi perlu ada perspektif daerah untuk membuat kebijakan yang lebih konsisten dengan kepentingan daerah, tapi tentunya kepentingan nasional tetap harus dijaga oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bukan berarti adanya kebijakan desentralisasi lalu membuat provinsi dan kabupaten/kota tidak patuh. Di negara manapun, ada sentralisasi dan desentralisasi dan keduanya ada porsinya masing-masing. Saya melihat itu persoalan mengenai rentang kendali antara pemerintah pusat sampai ke kabupaten/kota. Itu nanti bisa terjembatani oleh pemerintah provinsi, sehingga kebijakan-kebijakan desentralisasi otonomi daerah, urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah bisa dilakukan dengan cukup konsisten dan cukup mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Jangan lagi ada peraturan seperti undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), lalu muncul peraturan sektoral dari Mendagri dan lainnya yang intinya mengacaukan peraturan yang ada. Itu yang mungkin membuat kebingungan daerah saat ini. Itu diharapkan bisa diterobos, dicarikan solusinya oleh Mendagri baru yang memiliki perspektif daerah yang kental. Itu penting karena disintegrasi nasional, ancaman stabilitas politik kita bukan dari mana-mana, melainkan dari kegagalan merealisasikan otonomi dan desentralisasi itu sendiri.

Saya setuju dengan yang Anda katakan. Persoalan buruh migran, misalnya, tidak lagi dilihat sebagai persoalan nasional tapi ego sektoral, ego daerah masing-masing. Contohnya, untuk pergi ke Malaysia harus mampir ke Batam tapi pemerintah Batam tidak melihat ini sebagai persoalan kita semua, tetapi ini adalah persoalan daerah kenapa harus dibebankan kepada kita. Jadi Mendagri harus berfungsi menjembatani komunikasi yang tidak harmonis ini, betul begitu?

Persoalan buruh sudah lintas batas, tidak hanya provinsi tapi antar negara. Ketika banyak TKI dikembalikan lewat Tawau ke Nunukan, antara pemerintah provinsi dan kabupaten Nunukan bingung. Siapa yang harus melakukan itu?

Itu karena implikasinya ke anggaran daerah. Saya pernah mengikuti seminar di Hawaii pada 2007 dengan instansi militer. Ada kesimpulan dari para ilmuwan, pengusaha, dan militer di Amerika Serikat pada waktu itu bahwa tidak tertatanya daerah-daerah perbatasan menunjukkan lemahnya pemerintah pusat. Ini jadi menginspirasi saya bahwa memang harus ada satu otoritas penuh dari pemerintah pusat melalui Depdagri untuk menata daerah yang tidak perlu di intervensi seperti kemarin menata pemekaran oleh partai politik di DPR. Persoalan itu memang otoritas yang harus diikuti oleh responsibilitas dari Depdagri untuk mengatasi semua itu. Ini serius karena negara kita kepulauan sehingga gampang diinfiltrasi seperti illegal trade dan buruh migran sehingga ini harus bisa diatasi. Ini beranda belakang kita yang harus juga cantik bila dilihat. Jangan sampai Nunukan dan Tawau selalu diibaratkan sebagai Selatan dan Utara, antara undeveloped dan developed. Itu yang juga mengancam integritas kita sebagai bangsa dan negara.

Kalau melihat paparan Anda dalam konteks buruh migran, ini artinya bukan hanya pekerjaan Depdagri tapi juga Departemen Sosial (Depsos) dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Dalam konteks sususan kabinet sekarang, apakah kerjasama lintas sektoral ini bisa diwujudkan karena dengan banyak Parpol yang ada pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bagaimana mensinergikan kepentingan yang berbeda ini untuk tujuan bersama?

Saya pikir ke depan kita harus menata ulang Pemilu dan perekrutan anggota KPU kita. Ke depan kita butuh partai yang lebih profesional, bukan partai yang mati-hidup. Karena untuk menata daerah Indonesia yang bersifat kepulauan membutuhkan satu pemerintahan yang kuat dan tentara yang mendukung tentunya. Jadi bisnis militer harus diakhiri tapi anggaran untuk militer juga harus jelas. Ke depan, sinergi antara instansi terkait, koordinasi, dan intervensi langsung dari presiden, diperlukan.