Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Heru Hendratmoko

Kebebasan Pers Masih Terancam

Edisi 664 | 09 Des 2008 | Cetak Artikel Ini

Tamu kita sekarang adalah Heru Hendratmoko, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) periode 2005 2008. Kita akan berbincang mengenai kebebasan pers dan wartawan di Indonesia.

Menurut Heru Hendratmoko, meskipun kita sudah menikmati kebebasan pers tapi bukan berarti musuh-musuh kebebasan pers itu sudah hilang. Kalau dulu musuh kebebasan pers datang dari negara, sekarang meluas ke masyarakat juga, kelompok-kelompok sipil, kelompok-kelompok preman yang tidak segan-segan menyerang bahkan secara fisik. Kemudian juga pengusaha hitam yang gemar sekali membawa pers dan wartawan ke pengadilan. Di sisi lain, pers juga menghadapi tantangan besar dalam soal profesionalisme kualitas SDM-nya.

Heru Hendratmoko berpendapat, salah satu hal penting dalam mendorong profesionalisme adalah jurnalis harus terus menjaga integritasnya dengan bekerja sesuai kode etik, karena justru di sini perbedaan jurnalistik dengan pekerjaan yang lain, misalnya, tukang sebar rumor lewat sms atau lainnya. Setiap orang bisa menulis dan menyebarluaskan informasi tapi yang membedakannya adalah kita di media massa bekerja berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik dan rambu-rambu yang lain, etika jurnalistik, kode perilaku dan sebagainya.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Heru Hendratmoko.

Bagaimana perjalanan AJI selama hampir 14 tahun dan apa saja yang sudah dicapai AJI?

Perjalanan AJI sudah lebih dari 14 tahun karena lahir pada 7 Agustus 1994 sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang memblokade informasi. Pada waktu itu informasi hanya bisa datang dari negara atau dari mereka yang direstui negara. Hal itu yang kita dobrak.

Apa pemicu kelahiran AJI pada waktu itu?

Waktu itu ada pembredelan tiga media yaitu Tempo, tabloid DeTik dan Editor. Saat itu kami kebetulan masih muda dan juga mempunyai latar belakang aktivis ketika mahasiswa. Jadi kami diikat oleh solidaritas dan perhatian yang sama terhadap kemerdekaan pers. Kami turun ke jalan, memprotes ke jalan tapi tetap melakukan pekerjaan karena saat itu kami juga sebagai wartawan. Kemudian kita berkumpul untuk menentukan sikap ke depan karena kita tidak bisa juga terus menerus melakukan demonstrasi dan turun ke jalan, maka terbentuklah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Di awal, program AJI lebih banyak pada advokasi kebebasan pers, kemudian berkembang kemana-mana seperti membuat pelatihan peningkatan kapasitas, advokasi tetap jalan terus, kampanye, dan lain-lain.

Saya membayangkan tuntutan waktu itu tentu paralel dengan kondisi politik saat itu ketika rezim Soeharto berkuasa. Apa sebenarnya tuntutan yang paling mendasar ketika AJI berdiri?

Yang paling mendasar pada saat itu adalah kami menginginkan informasi yang diproduksi oleh media bisa berlangsung lancar, jujur, tanpa hambatan. Ketiganya tidak pernah bisa tercapai saat itu karena selalu ada kontrol. Setiap malam redaksi bisa mendapat teguran dari siapa saja seperti dari Markas Besar (Mabes) atau Departemen Penerangan. Belum lagi kalau salah menulis sedikit bisa langsung kena sanksi dan sanksinya sangat berat seperti pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Saat itu untuk mendapatkan SIUPP harus mendapatkan rekomendasi dari satu-satunya organisasi wartawan saat itu yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga ditandatangani oleh Menteri Penerangan. Jadi sakti sekali SIUPP itu sehingga menjadi sangat mahal pada saat itu.

Apakah pada waktu itu kehadiran AJI sebagai bentuk perlawanan terhadap PWI juga?

Saya rasa tidak, PWI kita anggap sebagai salah satu korporatisme negara saat itu. Artinya, organisasi yang dibentuk, direstui untuk melayani kepentingan kekuasaan. Kami tidak ingin bergabung di sana, kami melepaskan diri dan membentuk organisasi baru. Pada awalnya tentu saja kami tidak bisa bergerak leluasa, bahkan kami harus bekerja di bawah tanah memproduksi majalah independen yang malah laris manis kalau dibandingkan koran biasa.

Dalam kurun 14 tahun itu kemudian ada reformasi yang bergulir, jadi ada keselarasan antara reformasi dan tuntutan yang selama ini AJI lakukan. Bagaimana Anda melihatnya?

Yang pertama, banyak orang menyebut bahwa satu-satunya buah nyata dari reformasi adalah kebebasan pers. Saya rasa sedikit banyak hal itu betul. Namun dalam perkembangannya menunjukkan satu titik bahwa salah satu perjuangan AJI berhasil yaitu kita relatif bebas menulis atau menyiarkan apa saja. Tapi pada sisi yang lain ada efek, perkembangan lain di luar tujuan awal yaitu kemudian ada booming media massa. Setiap orang bisa sangat mudah menerbitkan surat kabar tanpa memiliki latar belakang sebagai wartawan sebelumnya dan tanpa memahami rambu-rambu yang sudah ada dalam bentuk kode etik jurnalistik, misalnya. Padahal pekerjaan jurnalistik itu tidak hanya memproduksi dan menyiarkan informasi, tapi ada rambu dan kaidah yang harus dipenuhi. Itu yang cukup banyak dilanggar, kemudian publik mengkritik seperti ada yang menyebut pers kebablasan, dan sebagainya. Kalau saya melihatnya ini bukan kebablasan karena yang namanya kebebasan pers memang tidak boleh dihambat, tapi seperti halnya kita berjalan di jalan tol ada rambu-rambu. Batas-batas kecepatan itu yang harus dipenuhi. Kalau bablas sekencang-kencangnya, itu bukan jurnalisme.

Anda melihat bahwa sedikit sekali wartawan yang membaca dan mengerti kode etik jurnalistik. Sebetulnya banyak orang yang pesimis dengan kode etik karena hanya berisi sanksi moral saja, tidak ada sanksi yang mengikat. Bagaimana Anda melihatnya?

Kode etik itu salah satu rambu yang harus dipatuhi oleh siapapun yang menyebut dirinya wartawan atau yang mengerjakan pekerjaan jurnalistik. Memang sanksinya jika dibandingkan dengan yang lebih keras, misalnya sanksi lewat pengadilan, tentu berbeda karena namanya juga kode etik. Tapi jangan lupa bahwa media massa itu adalah sebuah bisnis kepercayaan. Artinya, wartawan dan media bekerja berdasarkan kepercayaan dan harus bisa menjaga integritasnya dalam memberikan informasi yang jernih, jujur dan memenuhi kode etik. Kalau media sudah tidak bisa menjaga kejujuran, maka akan ditinggalkan pembaca, pendengar dan penontonnya.

Apa sebetulnya yang membedakan AJI dengan wadah jurnalis lainnya?

Saya bisa menyebutkan beberapa hal mengapa AJI berbeda dengan wadah jurnalis lainnya. Pertama, integritas. Semua pihak di luar AJI baik di dalam negeri maupun internasional kalau bicara soal pers di Indonesia maka mereka selalu bicara soal AJI. Kita bisa memberikan citra bahwa integritas memang penting bagi kami.

Apakah itu juga karena AJI merupakan simbol perlawanan?

Kalau merupakan simbol perlawanan memang sudah sejak awal AJI memperjuangkan kebebasan pers. Jadi kekuasaan yang menindas kebebasan pers mesti dilawan. Mengenai integritas, kami memang menjaga betul keanggotaan AJI. Kalau ada yang melanggar kode etik maka tidak segan-segan langsung dipecat dari keanggotaan kami. Bahkan AJI tidak hanya memecat anggota, membubarkan cabang pun pernah. Jadi persoalan etika ini menjadi persoalan yang mendasar.

Apa contoh kasusnya?

Contohnya, salah satu syarat dalam rekrutmen adalah wartawan tidak boleh menerima amplop. Itu syarat yang sangat berat bagi wartawan di Indonesia yang rata-rata memandang persoalan amplop biasa karena sudah berlangsung puluhan tahun, sudah dilegalisir atau dimaklumi oleh organisasi lain. Ini jadi sesuatu yang sulit apalagi di tengah kondisi kesejahteraan yang masih rendah di Indonesia. Jadi amplop dianggap sebagai sesuatu yang wajar, tapi buat AJI tidak. Kami tidak mau berkompromi soal itu. Kalau mau menjadi wartawan yang baik, maka harus juga bisa memaklumi kaidah-kaidah yang ada di dalam organisasi, dan kami tidak menolerir amplop. Efek dari hal itu adalah sampai sekarang masih cukup banyak koran, televisi, radio yang menyiarkan kepada pendengarnya, penontonnya, pembacanya bahwa wartawan kami tidak menerima amplop. Saya kira hal itu sedikit banyak menjadi bagian dari keberhasilan kampanye AJI dan itu yang membuat kami bangga. Yang berikutnya adalah kampanye yang konsisten, yang tidak dilakukan oleh organisasi lain untuk mendorong profesionalisme, yaitu dasarnya harus diperbaiki. Dasarnya itu adalah kesejahteraan wartawan. Karena itu di beberapa kota, kita merilis yang disebut upah layak jurnalis yang berbeda sama sekali dengan upah minimum regional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Apa implikasinya kalau kesejahteraan wartawan kecil atau minim?

Implikasinya sangat luas. AJI mempunyai tiga pilar dalam perjuangannya. Pertama, kebebesan pers. Kedua adalah profesionalisme dan ketiga adalah kesejahteraan. Ketiganya tidak boleh dilepas satu sama lain. Kebebasan pers tidak ada gunanya kalau tidak diimbangi oleh kapasitas profesional, artinya nanti yang terjadi adalah justru ngawurnya informasi yang beredar di masyarakat, tentu saja itu tidak kami inginkan. Namun profesionalisme juga tidak akan berkembang dengan baik tanpa kesejahteraan yang memadai. Ketika wartawan keluar rumah maka yang diperhatikan pertama kali adalah perutnya harus nyaman dulu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti setelah stres di kantor maka mereka juga butuh nongkrong di kafe untuk menyegarkan pikirannya, dan itu membutuhkan uang atau biaya. Itu untuk melayani publik.

Saya melihat ada sedikit pergeseran terhadap kebutuhan publik atas informasi berdasarkan pers yang bebas. Waktu itu dicetuskan karena konteks kondisi sosial politik kita memang represif, tapi ketika era reformasi datang itu mempunyai ekses juga, sehingga apakah betul sekarang pers memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang sehat semacam itu. Bagaimana batas toleransi antara kebablasan yang kemudian punya ekses-ekses negatif dan di satu sisi lainnya publik juga perlu didengarkan suaranya untuk mendapatkan informasi yang lebih sehat?

Ya, itu betul. Yang pertama adalah kita dalam 10 tahun terakhir menikmati aliran informasi yang lebih bebas ketimbang pada masa Orde Baru. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kebebasan itu sudah diimbangi oleh informasi yang lebih berkualitas. Itu memang problem. Karena itu program-program AJI banyak berkaitan dengan peningkatan kapasitas profesional. Kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan mulai dari jurnalisme dasar, lanjutan sampai liputan investigasi. Itu kita lakukan secara nasional. Untuk liputan investigasi, kita menyadari tidak semua lembaga media bisa melakukannya karena membutuhkan tidak hanya keterampilan tapi juga dana, misalnya. Karena itu kami juga menyediakan beasiswa untuk liputan-liputan investigasi. Ini untuk mengimbangi kritik publik bahwa kebebasan itu tidak dibarengi peningkatan kualitas informasi, meskipun itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga. Itulah bahayanya generalisasi. Saya masih percaya yang disebut media berkualitas justru banyak yang terus menerus berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi secara berkualitas. Jadi setiap hari mereka jaga betul standar-standar sebelum disiarkan kepada publik. Persoalannya adalah kalau hal itu sudah digeneralisasi maka sudah susah. Namun hal itu kita jawab dengan sebanyak mungkin melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas wartawan di Indonesia

Fakta obyektifnya kita juga tahu bahwa sebetulnya kepemilikan terhadap media banyak dimonopoli satu orang atau satu kelompok bisnis. Hal itu punya ekses juga kepada penyebaran informasi publik yang lebih fair dan segala macamnya. Misalnya, kita melihat saat penayangan mantan presiden Soeharto meninggal dimana hampir semua televisi seakan-akan melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Walaupun kita tahu sebuah kematian akan berbicara sebuah kebaikan, tapi saya pikir televisi harus tidak berhenti di situ. Kita juga tahu tayangan kekerasan simbolik maupun semiotik banyak sekali di TV, dan dengan lembut masuk ke ruang-ruang wilayah rumah kita. Nah, apakah AJI melihat persoalan-persoalan di seputar media seperti itu atau jangan-jangan persoalan yang disebutkan tadi bukan prioritas bagi AJI tapi mungkin urutan ketiga?

Saya kira bukan urutan ketiga tapi yang kedua. Yang pertama tentu adalah kampanye ke luar, yang kedua adalah kritik ke dalam. Hal tadi juga dilakukan dimana justru diskusi-diskusi tentang lingkungan media massa sangat intensif di dalam tubuh AJI. Jadi kritik tentang tayangan-tayangan yang selalu menyebarluaskan kekerasan, yang memasuki wilayah pribadi, kemudian diekspose habis-habisan, menjadi perhatian kami juga. Dalam hal ini terutama media elektronik memang banyak berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya (SDM), perspektif mereka, dan sebagainya.

 

 

 

Kapan kongres AJI mendatang berlangsung?

Kongres AJI digelar di Bali pada 28 29 atau paling lambat tanggal 30 November 2008. Jadi kalau wawancara ini nanti disiarkan tentu saya bukan Ketua AJI lagi.

Apa saja yang akan dibicarakan di kongres tersebut?

Banyak hal. Yang pertama kita akan melihat bagaimana tiga tahun ke depan karena kepengurusan akan berlangsung tiga tahun ke depan. Kami sudah menyiapkan selama berbulan-bulan perancangan strategi untuk tiga tahun mendatang baik dari aspek advokasi, kebebasan pers, peningkatan kapasitas profesional wartawan, maupun kampanye tentang kesejahteraan wartawan. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Tentu saja tidak bisa saya breakdown satu-satu di sini tapi ke depan hal itu akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi kepengurusan mendatang akan jauh lebih ringan dibandingkan ketika saya pertama kali memegang jabatan. Selain itu, agar ada kesinambungan dengan tiga tahun AJI di bawah saya.

Bagaimana ketika AJI dalam kepengurusan Anda?

Ketika saya, saya mulai dari nol lagi. Walaupun tentu saja ada sedikit-sedikit program lanjutan, tapi tidak ada rancangan strategis tiga tahun yang harus kita kerjakan. Jadi kita membuatnya sendiri waktu itu. Kemudian yang kedua adalah ini akan menjadi titik menentukan bagi AJI untuk menentukan bentuk organisasinya. Apakah akan bertahan sebagai sebuah organisasi profesi atau menjadi sebuah federasi yang berbasiskan serikat pekerja. Hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan setiap kali kongres diperdebatkan tapi tidak pernah tuntas. Karena itu saya menawarkan dua rancangan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang sudah kami kerjakan berbulan-bulan. Jadi nanti kita akan serahkan kepada peserta kongres untuk memilih mana bentuk organisasi yang akan dipilih dan menentukan perjalanan AJI ke depan.

Apakah kedua pilihan tersebut ada implikasinya?

Sangat besar implikasinya tapi ini bagian dari proses kesejahteraan AJI yang selalu memiliki dinamika. AJI ini bukan organisasi statis yang mempertahankan keadaan, misalnya, kalau konstitusinya sudah dibuat kemudian tidak boleh diutak-atik. Setiap kali kongres AJI selalu ada perubahan AD/ART dan untuk sekarang kita mau menyodorkan sebuah konsep baru tentang federasi tadi. Kalau hal itu diterima maka akan memiliki implikasi yang luar biasa, baik dari sisi asosiasi maupun dari sisi union. Jadi kita akan menggabungkan dua kekuatan menjadi satu di bawah organisasi bernama AJI.

Apakah konsep baru itu?

Di satu sisi ada sayap organisasi profesi yang sekarang bernaung di bawah AJI tingkat kota tapi di luar itu juga ada perkembangan baru. Di masing-masing media sudah terbentuk serikat kerja tapi mereka ingin berafiliasi ke AJI dan mereka sudah membentuk federasi serikat pekerja media. Mereka ingin masuk ke AJI tapi saya tidak bisa memenuhi keinginan itu karena tidak dimungkinkan oleh konstitusi AJI. Karena itu kita persiapkan satu bentuk format organisasi baru yang bisa menggabungkan kedua kekuatan ini. Kalau ini bisa diterima oleh kongres maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa baru di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di luar negeri apakah ada atau tidak hal seperti itu. Kalau dari yang saya pelajari mengenai organisasi-organisasi wartawan lain di lingkup internasional, masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Tapi di Indonesia kalau ini terjadi maka ini yang pertama.

Tadi Anda bicara soal prediksi ke depan tapi pasti ada evaluasi tiga tahun kemarin. Apa-apa saja yang menjadi semacam highlights dari kepengurusan AJI tiga tahun kemarin?

Pertama mengenai evaluasinya. Meskipun kita sudah menikmati kebebasan pers tapi bukan berarti musuh-musuh kebebasan pers itu sudah hilang. Kalau dulu musuh kebebasan pers datang dari negara, sekarang meluas ke masyarakat juga, kelompok-kelompok sipil, kelompok-kelompok preman yang tidak segan-segan menyerang bahkan secara fisik. Kemudian juga pengusaha hitam yang gemar sekali membawa pers dan wartawan ke pengadilan. Kedua, saya kira kita masih menghadapi tantangan besar dalam soal profesionalisme kualitas SDM dari media-media itu sendiri seperti yang kita perbincangkan sebelumnya. Survey AJI menunjukkan sekitar 80% wartawan di Indonesia belum pernah membaca kode etik, ini luar biasa. Mereka sudah bekerja di lapangan, sudah membuat berita, memproduksi dan menyebarluaskan informasi tapi yang namanya kode etik saja tidak tahu. Ini sesuatu yang fatal mendasar.

Jangan-jangan mereka menganggap kode etik itu kontra produktif dengan pemberitaan yang akan mereka tayangkan?

Justru di sini perbedaan jurnalistik dengan pekerjaan yang lain, misalnya, tukang sebar rumor lewat sms atau lainnya. Setiap orang bisa menulis dan menyebarluaskan informasi tapi yang membedakannya adalah kita di media massa bekerja berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik dan rambu-rambu yang lain, etika jurnalistik, kode perilaku dan sebagainya.

Kalau Anda melihat ini sebagai sebuah kelemahan, bagaimana mekanisme untuk membuat mereka membaca kode etik itu?

AJI tidak bisa bekerja sendirian. Ingat, AJI sampai saat ini hanya memiliki anggota sekitar 1.100 wartawan. Kami bisa melipat gandakan dengan sangat mudah tapi rekrutmen kami sangat ketat. Kalau organisasi lain bisa memiliki sebanyak 30.000 anggota maka kami bisa dengan sangat mudah meraih itu juga. Permintaan begitu banyak tapi kami harus membuat filter yang ketat. Kalau organisasi lain siapa pun bisa menjadi anggota. Kita ingat dulu Bob Hasan tanpa kita tahu sejarahnya di bidang jurnalistik mengatakan ke publik bahwa, "Saya juga wartawan, buktinya saya punya kartu pers".

Kalau dulu AJI selalu dikesankan berhadapan dengan negara, bagaimana sekarang AJI melihat negara itu sendiri?

Ini bagian dari proses transisi demokrasi. Kita baru 10 tahun keluar dari ruang gelap otoritarianisme dan kita masih belajar berdemokrasi. Namun saya kira belajar ini juga harus ada titik lulusnya, jangan sampai transisi terus menerus tanpa tahu kapan titiknya. Memang betul kita belajar banyak dan ada eksponen-eksponen bangsa ini yang berperan. Kalau dulu kami berjuang di bawah tanah, tapi yang kita lihat sekarang mereka yang dulunya entah dimana malah justru yang tampil. Kita harus sadar bahwa yang disebut transisi adalah kita belajar tapi pada satu titik kita harus menentukan bahwa kita sudah selesai proses belajarnya dan kita memasuki kelas berikutnya yang harus lebih maju dari sekarang.

Terakhir, tadi kita bicara mengenai AJI jadi saya ingin mengetahui apa saja yang Anda garis bawahi selama tiga tahun sebagai ketua AJI?

Kalau saya boleh gede rasa (GR), mengukur kinerja saya yang paling terasa adalah political standing AJI yang meningkat baik di antara kelompok profesi maupun dengan negara. Misalnya terhadap negara, kalau dulu kita ketemu pejabat susahnya bukan main, sekarang kalau mengundang wakil presiden bahkan untuk Kongres di Denpasar mendadak Menteri Komunikasi dan Informatika mau datang. Padahal kemarin-kemarin hal itu susah sekali, kemudian Gubernur Bali juga yang akan membuka seminar. Saya kira itu karena nama AJI dan mungkin juga kinerja kita diakui. Namun yang pasti, itu semua karena AJI memiliki integritas dan bisa menjaga kepercayaan publik sehingga membuat political standing kita membaik. Saya berharap ke depan jauh lebih baik.