Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Mufti Makarim

Transisi dalam 10 Tahun Perjuangan HAM

Edisi 663 | 01 Des 2008 | Cetak Artikel Ini

Tamu kita saat ini adalah Mufti Makarim. Dia adalah Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) masa jabatan 2007 hingga sekarang. Sebelumnya, lama berkecimpung di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan terakhir menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi KontraS tahun 2004-2007. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran masyarakat sipil dalam transformasi sosial maupun politik di negara ini.

Mufti Makarim berpendapat pada dasarnya organisasi masyarakat sipil adalah kumpulan orang yang memiliki kepentingan untuk melakukan perubahan dan itu biasanya muncul sebagai reaksi terhadap suatu policy, suatu situasi dan concern. Namun mindset dari masa lalu selalu menganggap bahwa kelompok-kelompok ini sebagai gangguan. Itu yang kemudian berlanjut karena level perubahan kita baru pada dua tingkat. Kesatu, pada tingkat legislasinya kemudian yang kedua pada tingkat strukturnya. Namun di lingkungan aparatur dan kultur kerjanya tidak berubah.

Mufti Makarim mengatakan stereotype–stereotype kebencian, praduga–praduga yang tidak beralasan terhadap kawan–kawan LSM di bidang kajian militer justru sesuatu yang salah alamat. Itu salah satunya karena kita melihat TNI juga adalah komponen bangsa yang pada tingkat tertentu bisa dimasukkan dalam kategori human right defender. Ketika mereka melakukan tugas negara, dia bukan saja membela tanah, membela kedaulatan wilayah, tetapi dia juga membela manusia Indonesia agar tidak terancam oleh serangan militer, serangan negara lain. Menurut saya, itu yang menjadi dasar mengapa human right defender menjadi perhatian kawan–kawan LSM.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Mufti Makarim.

Sejak tahun 1999 ketika reformasi pertama kali dimulai, Anda sudah aktif dalam gerakan hak asasi manusia (HAM). Apakah bisa ceritakan kegiatan Anda pada masa-masa itu?

Kegiatan saat itu sebenarnya kelanjutan dari yang sudah saya lakukan sejak masa kuliah. Di mulai tahun 1994 melalui organisasi mahasiswa kemudian terlibat di suatu gerakan mulai dari oposisi Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1999 mulai bekerja yang sifatnya lebih operasional, lebih konkrit. Sebenarnya itu didasarkan pada dua hal yaitu kita menganggap perlu adanya transformasi dari satu model advokasi yang sifatnya ekstra parlementer kepada yang lebih telesistematis dan untuk itu kita membutuhkan lembaga, satu tempat pijakan. Kedua adalah concern karena kebetulan menurut saya isu HAM adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian lebih serius pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Jadi kemudian saya bergabung dengan teman-teman di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Pada tahun-tahun itu sebenarnya kita menghadapi situasi yang sangat berat. Pertama, belum sempurnanya bangunan pemerintahan baru pasca Soeharto. Artinya tangan-tangan represif masih terus ada, kemudian kepentingan rezim sebelumnya masih sangat mempengaruhi untuk menekan kinerja kelompok-kelompok HAM. Saya kira pada tahun itu masivitas dari teror, intimidasi, reaksi negatif terhadap kerja-kerja dari kelompok HAM sangat tinggi. Tantangan kedua adalah kesiapan dari publik itu sendiri karena selama 32 tahun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dianggap barang asing. Kemudian juga stigma LSM sebagai pihak yang diisukan ditunggangi kepentingan asing, terutama dalam kasus Timor-Timor dimana isu HAM dianggap digunakan untuk itu. Lalu di sebagian masyarakat hal ini dianggap mitos. Ketika kita munculkan sebagai sebuah informasi dan kemudian itu merebak akhirnya, membuat masyarakat tercengang. Sebagai contoh, orang hilang itu sesuatu yang tidak pernah dibayangkan karena kok ada orang hilang begitu saja tanpa data apapun.

Ketika zaman Soeharto sebenarnya banyak orang hilang, tapi mengapa hal ini banyak dipermasalahkan setelah era Soeharto? Apakah sistem politik kita saat itu lebih memungkinkan untuk mempertanyakan, memperkarakan, mencari orang hilang dibandingkan ketika zaman Soeharto?

Yang kita ungkap adalah data-data orang hilang mulai dari masa awal rezim Orde Baru. Laporan orang hilang itu baik mulai kasus tahun 1965, daerah operasi militer (DOM) di Aceh, beberapa reaksi masyarakat di Papua dan wilayah lain terhadap kebijakan pembangunan pemerintahan Orde Baru. Puncaknya adalah yang terjadi di tahun 1997-1998 pasca peristiwa 27 Juli 1998. Komnas HAM pada waktu peristiwa 27 juli sudah menunjukkan angka 74 orang hilang walaupun sesudah itu dikoreksi karena beberapa ditemukan. Tapi ini satu fenomena yang kemudian bagi masyarakat ini merupakan hal baru, yaitu kasus pelanggaran HAM bernama "involuntary disappearance" atau penghilangan orang secara paksa. Hal semacam ini yang saya kira kemudian menjadi tantangan bagi kita. Pertama, untuk menghadapi masa transisi yang belum sempurna. Kedua, menghadapi kesiapan masyarakat. Unsur pekerjaan kita mengadvokasi isunya, kemudian membangun awareness bahwa sesungguhnya penyiksaan itu sesuatu yang riil. Tidak perlu menunggu ada keluarga yang hilang, atau Anda sendiri mengalami penyiksaan untuk melakukan advokasi di sektor-sektor HAM semacam ini.

Kita melihat di rezim Soeharto penghilangan orang ini sudah ada kemudian hal itu muncul menjadi suatu yang sangat penting sehingga menjadi fokus kajian Anda dan kawan-kawan di aktivis HAM. Ini terkesan bahwa kawan-kawan justru tergerak ketika Soeharto lengser. Apakah ada pengaruhnya sosok Soeharto?

Saya kira, psikologis dari kuatnya pemerintahan rezim Soeharto itu pasti ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemunculan advokasi yang begitu masif pasca tahun 1998 itu ada hubungannya dengan soal itu. Di sisi lain dalam proses advokasi itu sendiri muncul juga kesadaran dalam bentuk lain bahwa penghilangan orang secara paksa itu bagian dari Gross Violation of Human Rights atau pelanggaran berat HAM. Karena itu dalam term International hal itu disebut sebagai satu kejahatan yang merupakan musuh umat manusia. Jadi, yang harus kita bangun adalah rezim manapun mungkin untuk mencegah kejahatan itu terjadi. Kedua, satu orang saja yang dihilangkan sudah disebut kejahatan berat. Nah hal itu lah yang kemudian mempengaruhi munculnya pelaporan nama-nama dan advokasi. Bahwa kemudian di level politik terjadi politisasi, terjadi pemanfaatan untuk mengambil isu-isu ini sebagai jalan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, saya kira itu tidak bisa dihindari. Namun kami menghindari untuk melakukan itu.

Saya pikir tahun 1998-1999 adalah titik pijak atau momentum paling menentukan dalam sejarah pergerakan aktifis HAM. Walaupun kita tahu gerakan ini sudah ada jauh sebelum itu, hanya saja dia mendapatkan momentum yang pas saat itu hingga hari ini. Menurut Anda, bagaimana perjalanan selama 10 tahun ini? Bagaimana pergeseran-pergeseran baik bentuknya, jenis kegiatannya, strateginya dan sebagainya?

Saya kira dinamika yang terjadi dalam 10 tahun ini di level pemerintah dan advokasi kelompok masyarakat mengalami gradasi yang berbeda. Ada momentum dimana isu ini sama kuatnya, artinya baik itu di level pemerintah dan masyarakat. Ada masa dimana masyarakat kuat lalu tidak begitu kuat, kemudian ada masa dimana menurut saya kedua pihak juga memiliki masalah dalam derajat tekanan terhadap pemerintah. Nah masa pertama yang saya katakan sama-sama kuat itu adalah pada tiga tahun pertama yaitu 1999 sampai 2001. Saat itu baik isu di level pemerintah atau masyarakat terikat betul dengan yang disebut mandat reformasi yang mereka katakan reformasi demokratik, transisi demokrasi, dan sebagainya. Itu bisa ditunjukkan dengan perubahan yang begitu fundamental dari berbagai elemen dan itu juga dilakukan dengan melibatkan begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil, organisasi non pemerintah dalam berbagai proses-proses itu tadi. Pada periode kedua mulai 2002 sampai 2006, yaitu setelah mereka yang terpilih dari pemilihan umum (Pemilu) 1999-2000 melampaui masa kerja dua tahun dimana mulai terjadi penurunan di tingkat pemerintah tetapi di masyarakat sipil meningkat. Itu karena mereka merasa bahwa ini bagian dari tahapan pekerjaan. Misalnya, setelah mereka mendorong beberapa perubahan strategis di level ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), kemudian diteruskan dengan amandemen konstitusi, lalu mendorong beberapa undang-undang. Itu tahapan yang menurut saya sistematis tapi di level pemerintah merasa bahwa ini sudah terlalu banyak yang diminta oleh publik. Anda sudah mendapatkan amandemen konstitusi, Anda sudah mendapatkan TAP MPR, kami sudah mengubah sistem dan segala macam, tapi Anda masih menuntut macam-macam. Akhirnya proses yang terjadi adalah tawar menawar.

Yang menarik lagi, seperti Anda katakan tadi dan juga ada kesan bahwa kawan-kawan di LSM adalah pengkritik pemerintah kemudian galak dalam penyampaian desakan-desakan tentang sesuatu hal. Kemudian ada label-label yang sangat stereotype dilekatkan kepada kawan-kawan LSM. Apakah itu bagian dari strategi karena kawan-kawan LSM melihat ini adalah sesuatu yang masih "baru" bagi pemerintahan kita dan kritik adalah sebuah hal yang tabu? Apakah bersikap militan dan sangat strategis adalah karakter LSM di seluruh dunia?

Saya kira pada dasarnya organisasi masyarakat sipil adalah kumpulan orang yang memiliki kepentingan untuk melakukan perubahan dan itu biasanya muncul sebagai reaksi terhadap suatu policy, suatu situasi dan concern. Yang kemudian dilakukan adalah memastikan bahwa perubahan-perubahan yang mereka kritisi, kebijakan-kebijakan yang mereka kritisi bisa dipengaruhi. Katakanlah, kalau dia negatif menjadi positif, kemudian kalau dia sudah positif maka dikawal prosesnya. Nah mindset dari masa lalu selalu menganggap bahwa kelompok-kelompok ini sebagai gangguan. Itu yang kemudian berlanjut karena level perubahan kita baru pada dua tingkat. Kesatu, pada tingkat leglislasinya kemudian yang kedua pada tingkat strukturnya. Namun di lingkungan aparatur dan kultur kerjanya tidak berubah, sehingga itu memunculkan kembali proses serupa dalam program kerja selanjutnya. Nah, untuk di level masyarakat sipil ada dua kemungkinan. Pertama, tren kerja teman-teman memang begitu, yaitu mengkritik. Soal pilihan bahasa saya kira itu tidak ada yang bisa mengontrol karena itu tergantung juga derajat persoalan dan mekanisme-mekanisme yang sudah ditempuh oleh teman-teman.

Apakah bahasa, sikap dan segala macam yang Anda sebutkan tadi itu sebetulnya memang ciri khas dari strategi kawan-kawan LSM atau tidak?

Saya kira itu sekali lagi memang tergantung pada karakter yang muncul dari organisasi itu sendiri. Ada organisasi yang mengatakan bahasa kami adalah bahasa yang seperti ini sehingga kemudian mereka selalu mengulang-ulang strategi yang sama. Ada juga yang dipengaruhi oleh konteks, kami sudah datang ke lembaga ini tidak digubris, kami sudah melapor untuk ini tidak digubris. Jadi pilihan kami adalah melakukan kecaman. Akhirnya kalau sudah kecaman, bahasanya sudah tidak enak didengar bagi pemerintah. Ada juga beberapa teman-teman yang kemudian memilih satu perubahan style, misalnya, tadinya dalam isu militer bersikap anti militerisme lalu kemudian bergeser menjadi isu teknokratisasi. Jadi kalau kita mengatakan militer itu harus profesional maka kita juga harus mengusulkan ukuran standar profesionalisme militer itu. Lalu ada lagi tahap paska teknokrasi. Misalnya sekarang Anda sudah mengusulkan militer untuk profesional, untuk itu bagaimana caranya agar profesionalisme militer terwujud, sementara anggaran terbatas atau kurikulumnya masih kurikulum lama, misalnya. Jadi mereka juga harus mempunyai keterlibatan dalam memikirkan soal perubahan kurikulum, dan sebagainya. Saya kira ini berkembang walaupun masih didominasi oleh kelompok-kelompok yang bekerja di ibukota Jakarta. Teman-teman daerah masih berhadapan dengan karakter yang sama, yang juga ada gap. Di Jakarta saya masih bisa bertemu dengan beberapa petinggi militer, petinggi pemerintah, dan berdiskusi dengan sehat, dengan baik tetapi di daerah hal itu masih sulit bisa terjadi.

Apakah hal itu bisa dikatakan bahwa reformasi TNI ada di Jakarta?

Ya, menurut beberapa kalangan begitu, dan saya juga pernah mendengarkan hal ini langsung justru dari kalangan institusi ini sendiri ketika kami berhadapan, beradvokasi dan segala macamnya. Ketika kita mengatakan bisa atau tidak Anda menggunakan pendekatan yang lebih wise ketika Anda berhadapan dengan kami? Dia mengatakan, "Saya bukannya tidak bisa, saya hanya menjalankan tugas dan kalau Anda membicarakan soal teori reformasi dan segala macam, silahkan Anda berdiskusi dengan yang ada di Jakarta, dengan kami ya Anda kami periksa."

Apa kritik Anda terhadap reformasi selama 10 tahun ini karena sebetulnya perubahan tentang mindset, kultur lebih sulit ketimbang mengubah struktur sekadar menerbitkan kebijakan dan sebagainya?

Saya kira itu karena pengaruh dua level. Kesatu, itu karena kita tidak mempunyai pengawasan yang baik, sehingga ketika undang-undang (UU) terbit, kebijakan dikeluarkan dan harus diimplementasikan, proses implementasinya tidak berjalan baik oleh pembuat kebijakan dalam hal DPR dan pemerintah, dan juga di level masyarakat. Menurut saya, penting juga masyarakat untuk di dorong keberaniannya melakukan kritik, melakukan reaksi yang kemudian dimasukkan kepada pemerintah secara formal. Faktor kedua adalah reaksi internal karena walaupun kita seringkali mendengar bahwa kami welcome untuk reformasi, kami sudah reformis, tapi fakta–fakta bahwa reformasi ini memberikan pengaruh terjadi hilangnya privilege terhadap institusi–institusi tersebut, sehingga mereka selalu berkepentingan untuk sebisa mungkin tidak terlalu banyak yang hilang. Itu kemudian yang mempengaruhi kenapa willingness yang muncul dari internal institusi itu sangat rendah. Sudah menjadi informasi publik bahwa dalam berbagai institusi pemerintah terbelah antara yang pro status quo dan reformis. Biasanya yang pro reformasi ini lebih kecil jumlahnya dan mereka tidak mendapat apresiasi yang memadai. Nah ini menurut saya tantangan-tantangannya.

Pada awal reformasi, Anda berada di KontraS kemudian ke Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS). Apakah Anda bisa cerita sedikit tentang IDSPS?

IDSPS sebenarnya paralel dengan KontraS, jadi ini menguatkan. Fokus kami adalah pertahanan, keamanan dan pendamaian. Pendamaian kita bagi menjadi tiga isu, yaitu konflik, kemudian isu–isu perang, dan soal human security. Pertama, kami melakukan policy studies. Kedua, kami melakukan penguatan terhadap kelompok–kelompok yang sudah bekerja di sektor yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu security, defense dan peace. Aktivitas yang kami lakukan kemudian berjalan bersama–sama dengan teman–teman. Misalnya, beberapa organisasi daerah yang membutuhkan skill dan pengetahuan di sektor ini kami dukung. Juga beberapa isu yang menurut mereka penting untuk advokasi lebih lanjut maka kami dorong menjadi satu kajian kemudian itu kami submit kepada policy maker sebagai suatu policy studies. Ini penekanannya lebih kepada penguatan sipil.

Kalau melihat kembali ke KontraS maupun IDSPS sebenarnya konsentrasinya terhadap aktor–aktor keamanan salah satunya tentara atau militer. Bagaimana Anda melihat reformasi militer dalam 10 tahun ini?

Saya melihatnya apa yang saya alami sewaktu bekerja di KontraS dan saya tidak tahu saat ini seperti apa, tapi secara umum ada tiga pandangan terhadap institusi ini. Pertama, teman–teman menganggap bahwa institusi ini penting tapi karena dia terlalu penting pada akhirnya kemudian institusi ini menjadi tidak terkontrol menjadi suatu alat untuk negara menggunakan kepentingan–kepentingannya.

Apakah Anda masih melihat atau tidak kecenderungan bahwa negara masih menpergunakan institusi ini sebagai alat untuk kepentingan–kepentingannya?

Pada tingkat tertentu iya. Terakhir katakanlah kebijakan–kebijakan penanganan konflik, kebijakan penanganan investasi, masih menggunakan institusi ini. Terkait dia rawan disalahgunakan maka perlu didorong satu mekanisme akuntabilitas yang fair. Jadi ketika dia ingin disalahgunakan maka bisa dicegah.

Setelah 10 tahun reformasi tentara sebagian kawan–kawan akademisi fokusnya lebih bicara tentang strategi pertahanannya [grand strategy] tapi di satu sisi saya melihat bahwa kawan–kawan penggiat HAM masih tetap mengkaitkan tentara sebagai identitas yang harus dikritisi dalam konteks pelanggaran HAM dan segala macam. Menurut Anda, apakah reformasi militer belum selesai?

Saya tidak menyalahkan teman–teman akademisi yang melakukan kajian itu. Menurut saya, itu bahkan bisa didorong menjadi paralel karena artinya kami juga tidak punya energi untuk memikirkan soal–soal itu.

Tapi kawan – kawan di LSM itu juga melihat bahwa strategi pertahanan sebagai keamanan kita, kekuatan pertahanan, dan segala macam sebagai sesuatu hal yang penting juga?

Ya, cuma kami ingin memastikan bahwa segala proses tadi tidak mengabaikan prinsip–prinsip dasar HAM. Misalnya, kepentingan untuk membeli perlengkapan militer berarti akan berdampak pada kenaikkan budget. Di sisi lain budget untuk pertahanan sudah tinggi bahkan tertinggi setelah untuk pendidikan. Kalau budget itu kemudian didorong lebih tinggi lagi bahkan sampai persoalan pendidikan akan terancam, menurut saya, harus dikritisi karena pendidikan bagian dari isu HAM. Jadi kepentingan kita menyeimbangkan soal–soal seperti itu.

Dalam posisi seperti ini, apakah sebetulnya posisi semacam ini yang diambil sebagian akademisi dan kawan–kawan LSM tetap penting?

Iya tetap penting. Jadi masing–masing mempunyai peran.

Menurut Anda, apa yang perlu menjadi catatan bagi tentara setelah reformasi militer selama 10 tahun ini?

Pertama, kita melihat tentara itu penting dan harus dikuatkan dengan kontrol yang terbuka. Kedua, soal akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM di masa lalu dan kini. Bagi kita itu penting sebagai preseden karena kalau pernah ada penegakkan hukum paling tidak orang akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran hukum yang sama. Kemudian keadilan publik akan terjawab sehingga orang tidak merasa bahwa ada kelompok yang bebas melakukan apa saja, tapi ada kelompok yang cuma menyolong sandal jepit di masjid ditangkap, misalnya. Lalu hal yang mendasari ini juga karena kita melihat bahwa TNI bagaimanapun juga adalah komponen yang pada tingkat tertentu bisa dimasukkan dalam kategori human right defender. Ketika mereka melakukan tugas negara, dia bukan saja membela tanah, membela kedaulatan wilayah, tetapi dia juga membela manusia Indonesia agar tidak terancam oleh serangan militer, serangan negara lain. Menurut saya, itu yang menjadi dasar mengapa human right defender menjadi perhatian lembaga ini. Jadi stereotype–stereotype kebencian, praduga–praduga yang tidak beralasan terhadap kawan–kawan LSM justru sesuatu yang salah alamat.

Apakah hal ini tidak pernah dibicarakan dalam suatu meja dialog?

Saya dan beberapa kawan–kawan berkali–kali pada kesempatan tertentu berdialog tapi persoalannya kami berdialog mengenai ini dengan individu yang terbatas pada tingkat terbatas dimana pemikiran–pemikiran kami bisa diterima, tetapi ketika harus berhadapan dengan mereka yang di lapangan, mereka yang bekerja menjalankan perintah, tidak bisa diajak berdebat. Itu persoalannya dan perintah-perintah yang muncul itu justru dari atasan – atasan mereka yang masih sangat konservatif. Kami sering kali mengatakan bahwa kami bisa mengerti kalau ada tentara atau polisi yang melakukan abuse of power by order tetapi kami tidak bisa mengerti mengapa masih ada perintah–perintah semacam itu.

Ini berarti sipil juga perlu dikritisi dalam konteks ini pemerintah sebagai pemegang mandat?

Ya, betul. Lihatlah konteks hari ini konflik yang muncul rata–rata terkait dengan sumber daya alam, perlindungan kepentingan pemerintah daerah. Masyarakat protes ada gubernur korupsi tapi tiba–tiba polisi mengusut kasus pencemaran nama baik.