Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Salamuddin Daeng

Pertambangan untuk Rakyat

Edisi 662 | 24 Nov 2008 | Cetak Artikel Ini

Kasus Lapindo di Jawa Timur adalah cermin dan gambaran tentang satu peristiwa sekelompok masyarakat terlibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi tambang, minyak, batubara, gas dan sebagainya. Gambaran semacam ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Karena itu lebih jauh kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut dengan Salamuddin Daeng, seorang praktisi dan pengamat pertambangan yang bekerja di Institute for Global Justice, satu lembaga yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salamuddin Daeng mengatakan ketika perubahan rezim terjadi, perubahan paradigma investasi dan perdagangan dunia terjadi, kita tidak memiliki satu landasan yang lebih baik dalam menjaga keselamatan rakyat, menjaga keberlanjutan pembangunan, menjaga kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Paradigma lama yaitu pembangunan di masa Orde Baru dengan orientasi pertumbuhan yang sebesar-besarnya bertumpu pada eksploitasi hasil tambang dan hasil hutan telah mendorong munculnya konsesi-konsesi dan kontrak-kontrak luas yang diberikan kepada perusahaan tambang itu. Seharusnya di pemerintahan sekarang keadaan seperti itu diberi satu landasan kebijakan yang kuat sehingga eksternalitas atau dampak buruk yang pasti sudah akan diakibatkan oleh satu eksploitasi tambang yang masih ada dapat ditahan, dan laju kerusakan itu tidak terlalu banyak. Karena itu, beberapa undang-undang (UU) harus diubah, misalnya, UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua UU itu sudah tidak cukup menjadi dasar atau landasan dalam eksploitasi Migas yang dapat menyelamatkan rakyat dari krisis. Tidak hanya krisis lingkungan tapi juga krisis sumber daya alam.

Berikut wawancara Faisol Riza dengan Salamuddin Daeng.

Kalau Anda mengamati berita seminggu terakhir, para korban Lapindo di Jawa Timur (Jatim) berdatangan ke Jakarta melakukan protes dan meminta perhatian pemerintah terkait penyelesaian kasus Lapindo selama ini yang tidak sampai menyentuh mereka. Bahkan, dikabarkan sebagian dari mereka mendatangi rumah ibunda Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie untuk menagih janji yang dulu pernah disampaikan dalam konteks penyelesaian kasus Lapindo. Saya kira ini adalah cermin dan gambaran tentang satu peristiwa dimana sekelompok masyarakat terlibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi tambang, minyak, batubara, gas dan sebagainya. Gambaran semacam ini saya kira tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Sebelumnya ada kasus konflik masyarakat Sulawesi Utara dengan perusahaan pertambangan Newmont. Sampai perkara ini bergulir ke pengadilan tampaknya penyelesaian kasus ini belum sepenuhnya tuntas. Gambaran tersebut mungkin lebih banyak lagi tapi barangkali ditutup-tutupi oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok kepentingan yang memang tidak ingin konflik ini semakin meluas atau tajam. Mengapa penyelesaian Lapindo tidak tuntas sampai hari ini, apa yang sebenarnya terjadi?

Ini mungkin bukan kasus pertama di Indonesia yang mencerminkan betapa buruknya praktek eksploitasi sumber daya alam seperti Anda katakan tadi. Kejadian serupa boleh dikatakan terjadi di Buyat, Sulut. Yang dialami masyarakat di sana tidak jauh berbeda dengan yang dialami korban Lapindo saat ini. Yang berbeda mungkin sedikit. Pada waktu itu masyarakat Buyat pindah kampung ke tempat lainnya dengan dibiayai dari anggaran pemerintah, tetapi dibantu sepenuhnya oleh kalangan LSM dalam proses kepindahannya. Sementara dalam kasus Lapindo, kita melihat keadaannya sudah begitu complicated karena melibatkan langsung pejabat politik negara. Kedua, ini juga melibatkan mereka yang punya kepentingan untuk mempertahankan citra baik perusahaannya, padahal sudah sangat buruk dan menyengsarakan orang banyak. Yang ketiga adalah menyangkut praktek penyelenggaraan hukum di Indonesia yang tidak tegas dan tidak adil bagi kepentingan sosial masyarakat. Setiap orang melihat dalam satu penanganan kasus konflik antara masyarakat dan perusahaan di Indonesia, dimana pemenangnya selalu adalah perusahaan. Di banyak kasus yang terjadi di Indonesia, kita sangat jarang sekali melihat masyarakat yang dirugikan akibat wilayah penghidupan mereka tercemar bahkan hancur akibat eksploitasi pertambangan mendapat keadilan dari negara sebagai representasi politik dari seluruh rakyat. Jadi ada benarnya juga pandangan beberapa orang yang mengatakan bahwa ini satu era korporatokrasi yang sangat akut. Artinya, terjadi jalinan kerjasama yang begitu baik antara penguasa dan pengusaha sehingga selalu rakyat, masyarakat lokal yang dirugikan akibat praktek semacam itu.

Apakah itu merupakan ekspresi dari kesimpulan bahwa kasus Lapindo karena faktor alam sebagaimana diputuskan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun usulan pemerintah, sehingga penyelesaiannya tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut, dan mau tidak mau pemerintah harus juga turun tangan?

Ada baiknya juga kita bicara di wilayah pelaksanaan hukum dan politik pertambangan di Indonesia. Kalau kita lihat dengan skema penguasaan atau pengelolaan sumber-sumber energi saat ini dimana sebenarnya perusahaan memperoleh satu hak harus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Kemudian pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi di satu kawasan tertentu. Skema ini dibuat melalui skema kontrak kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan minyak dan gas (Migas). Di dalam skema kontrak kerja sama itu bahwa perusahaan yang melakukan eksploitasi gas di hulu maka seluruh biaya yang mereka keluarkan dalam eksploitasi Migas digantikan oleh negara melalui cost recovery. Jadi dengan skema pemerintah ini sebenarnya perusahaan-perusahaan Migas yang beroperasi di hulu sudah dapat dipastikan akan untung. Lalu di dalam kontrak-kontrak dengan perusahaan itu juga sangat jelas tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi perusahaan harus bertanggung jawab terhadap suatu keadaan seperti kasus Lapindo yang disebabkan kesalahan mereka. Kemudian negara juga harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di luar kemampuan perusahaan.

Jadi, apakah bisa disimpulkan bahwa yang ditetapkan DPR itu salah?

Kalau kita kembali kepada dasar kontrak maka sebenarnya kedua pihak harus bertanggung jawab terhadap kejadian semacam ini, sebelum menunggu satu keputusan hukum yang menentukan bahwa perusahaan atau pemerintah yang bersalah. Sepanjang yang saya amati dari kasus ini yang muncul adalah berbagai bentuk polemik dimana pemerintah dan perusahaan sama-sama saling menimpakan kesalahan ini. Perusahaan mengatakan bahwa dia tidak bersalah karena diakibatkan gempa, bencana dan sebagainya, sehingga tidak perlu bertanggung jawab terhadap seluruh kejadian ini. Pemerintah juga terkesan menarik ulur menunggu satu keputusan hukum resmi tentang status perusahaan. Jadi buat saya ini adalah masalah yang besar. Semestinya DPR tidak meletakkan landasan berpikirnya pada siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi bagaimana menyelamatkan rakyat lebih dulu, sumber-sumber penghidupan mereka, pekerjaan mereka di dalam situasi semacam ini.

Barangkali sejak awal kasus Lapindo adalah kasus politik karena melibatkan orang politik yang kebetulan sebagai pengusaha. Terjadi di tahun 2006, penyelesaian kasus Lapindo sampai sekarang masih tertunda-tunda, terkatung-katung. Saya ingin bicara sedikit tentang skema penyelesaian kasus pertambangan ini karena masih ada minat besar investasi di sektor pertambangan sehingga saya kira kasus serupa akan muncul di kemudian hari. Bagaimana agar kasus serupa tidak muncul di kemudian hari?

Tidak ada salahnya di forum ini saya menyampaikan data kegiatan exploitasi minyak, gas, mineral yang ada di negeri ini dan kita sering sebut pertambangan. Kita tahu sebenarnya negeri ini begitu kaya akan sumber tambang. Kita adalah produsen dan exportir batu bara terbesar nomor dua di dunia. Kita adalah produsen tembaga terbesar nomor dua di dunia. Kita termasuk 20 negara penghasil minyak terbesar di dunia. Kita termasuk negara eksportir gas cukup besar di dunia. Juga dalam beberapa jenis komoditi mineral dan bahan tambang, kita berada dalam hitungan urutan ke dua sampai 10 dari negara produksi bahan tambang dan mineral di dunia. Nah di Indonesia, pemerintah kita sudah mengalokasikan dan memberi hak kepada para pengusaha cukup besar untuk melakukan eksploitasi sumber tambang atas nama investasi itu. Saya paparkan datanya bahwa sekitar 95 juta hektar telah diserahkan oleh pemerintah sebagai konsesi untuk Migas. Sekitar 40 juta hektar dalam bentuk kontrak karya pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian selebihnya adalah hak pengusahaan hutan (HPH) sekitar 30 juta hektar, dan hak guna usaha (HGU) sektor perkebunan sekitar 7- 9 juta hektar. Kalau kita memetakan Indonesia ini secara keseluruhan maka kita akan menemukan seluruh kontrak yang diserahkan kepada investasi itu jumlahnya sekitar 175 juta hektar atau setara dengan 92% luas daratan Indonesia.

Apakah Itu semua modal asing?

Kalau di sektor Migas, sekitar 85% penguasaan Migas di hulu dikuasai modal asing. Di sektor pertambangan mineral sebagian besar juga dikuasai oleh modal asing. Kalau kita bicara asing dan non asing, di Indonesia hampir seluruh sektor kita dikuasai oleh asing. Di sektor perbankan kita sebanyak 65% modal asing. Di sektor mineral dan batu bara juga demikian. Dengan potret ini sebenarnya pemerintah harus lebih menyiapkan satu landasan yang lebih baik lagi. Kontrak-kontrak semacam ini sebagian besar diserahkan di masa pemerintahan masa lalu, zaman Orde Baru. Ketika perubahan rezim terjadi, perubahan paradigma investasi dan perdagangan dunia terjadi. Kita tidak memiliki satu landasan yang lebih baik dalam menjaga keselamatan rakyat, menjaga keberlanjutan pembangunan, menjaga kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Paradigma lama yaitu pembangunan di masa Orde Baru dengan orientasi pertumbuhan yang sebesar-besarnya bertumpu pada eksploitasi hasil tambang dan hasil hutan telah mendorong munculnya pemberian konsesi-konsesi dan kontrak-kontrak luas kepada perusahaan tambang itu. Seharusnya di pemerintahan sekarang keadaan seperti itu diberi satu landasan kebijakan yang kuat sehingga eksternalitas atau dampak buruk yang pasti akan ditimbulkan oleh satu eksploitasi tambang yang masih ada dapat ditahan, dan laju kerusakan itu tidak terlalu banyak.

Apa saja yang mesti disiapkan oleh pemerintah?

Menurut saya, beberapa undang-undang (UU) juga harus diubah, misalnya, UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua UU itu sudah tidak cukup menjadi dasar atau landasan dalam eksploitasi Migas yang dapat menyelamatkan rakyat dari krisis. Tidak hanya krisis lingkungan tapi juga krisis sumber daya alam.

Kalau salah satunya disebabkan UU seperti dikemukakan tadi. Apa yang mesti disiapkan pemerintah dalam implementasinya terutama untuk menghindari terjadinya konflik?

Saya banyak belajar dari lokasi-lokasi dimana tambang skala besar beroperasi. Misalnya di Newmont Nusa Tenggara, selalu muncul masalah yang menyangkut kerusakan lingkungan seperti kekeringan, menurunnya kualitas pelayanan alam dalam menopang penghidupan setempat, pencemaran tailing. Juga macam-macam problem lain muncul dimana rakyat tersingkir dari wilayah kelola mereka atau wilayah penghidupan mereka. Yang bermasalah adalah ketika rakyat mengadukan perusahaan kepada pemerintah, perusahaan beralasan bahwa sudah berjalan sesuai dengan kontrak karya yang diberikan pada masa pemerintahan Soeharto dulu. Menurut saya, ketika mereka menggunakan kontrak karya sebagai alasan maka rakyat tidak punya jalan lagi karena pegangan perusahaan adalah kontrak karya. Demikian juga dalam sektor pengelolaan sumber daya alam lain seperti batubara, Migas, dan sebagainya.

Kontrak-kontrak jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut sebenarnya kalau kita lihat kepada payung konstitusinya juga tidak jelas. Itu yang menjadi sandaran atau dasar bagi perusahaan termasuk ketika mereka melakukan tindakan-tindakan sengaja atau tidak melakukan usaha yang menyebabkan rakyat tersingkir dari wilayah penghidupan mereka. Kalau kita mengatakan pertambangan itu selalu memiliki sifat bawaan yaitu merusak. Kita tidak akan bisa mengatasi hal tersebut kalau landasan yang paling atas terlihat sangat melindungi kepentingan korporasi tidak diubah secara lebih mendasar. Jadi UU dan kontrak karya ini harus diubah secara lebih mendasar sehingga menguntungkan ekonomi negara dan menguntungkan rakyat sekaligus.

Tadi Anda menggambarkan bahwa sulit untuk melakukan terobosan-terobosan penyelesaian kasus konflik bila UU pertambangannya tidak diubah. Apa saran Anda pada korban Lapindo?

Ini masalah yang sangat memprihatinkan sekali melihat kerugian yang dialami masyarakat . Ada satu data penelitian menyebutkan total kerugian masyarakat akibat Lapindo mencapai Rp 30 triliun atau setara dengan PDB setahun di Kabupaten Sidoarjo. Saya kira data itu cukup beralasan jika kita menghitung berapa kerugian petani karena kehilangan wilayah kelola setiap hari, berapa kerugian yang dialami peternak, berapa kerugian yang dialami oleh tambak dan segala macam bentuk kerugian yang disebabkan oleh hilangnya akses masyarakat terhadap wilayah kependudukan mereka. Itu belum lagi kerugian yang tidak bisa dinilai, kerugian secara psikologis. Anak-anak traumatis adalah masalah yang mungkin akan membawa kerugian di masa depan yang tidak bisa diukur dalam hitungan ekonomi.

Bagi saya, ini sebenarnya adalah masalah terbesar yang dialami pada masa pemerintahan SBY-JK. Ini juga mencerminkan betapa buruknya cara pemerintahan melihat satu keadaan yang sebenarnya sangat jelas di depan matanya. Ada ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat operasi perusahaan tambang yang memberikan kontribusi cukup besar kepada pemerintah. Namun pemerintah tidak banyak melakukan hal-hal yang berarti untuk menyelamatkan kehidupan rakyatnya. Pertama, ini menyangkut track record dari pemerintahan SBY, yang terkait juga Pemilu 2009. Kedua, ini juga masalah kemanusiaan terbesar. Bahkan di dalam pertemuan negara di Capetown, Afrika Selatan beberapa waktu lalu, masalah ini juga disinggung melalui voting para ahli yang kumpul di sana untuk menentukan siapa yang bersalah, perusahaan atau karena gempa. Hasil voting sebagian besar berpendapat ini akibat kesalahan perusahaan.

Nah, apa saran praktisnya?

Bagi saya, rakyat harus datang ke SBY, datang ke pemerintah. Tidak ada cara lain. Kalau kita menunggu perusahaan yang bertanggung jawab maka dia selalu beralasan menunggu keputusan hukum. Saya kira cara satu-satunya adalah pemerintah harus bertanggung jawab dan rakyat harus mendatangi pemerintah, harus mengadukan masalah ini ke pemerintah, atau bisa juga dilakukan dengan menggugat menteri terkait. Saya kira ada banyak lembaga masyarakat yang masih cukup peduli untuk memperhatikan secara terus menerus perkembangan dari masalah Lapindo. Saran saya adalah bagaimana kesatuan gerak semua elemen di Indonesia yang memperhatikan masalah ini bisa lebih dipersatukan sehingga geraknya bisa lebih kencang dalam mendorong kepada perubahan keberpihakan.

Apakah masalah kontrak karya ini juga bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)?

Saya kira kontrak karya itu bisa kita urus dengan cara berbeda. Di MK kita hanya bisa menggugat UU, seperti UU Pertambangan, UU Migas. Kalau kontrak karya memang hanya pemerintah yang bisa mengubahnya dan itu adalah hak penuh pemerintah. Tugas kita dan generasi ke depan adalah bagaimana mengubah seluruh kontrak karya yang ada di Indonesia, atau bila perlu kita membatalkan seluruh kontrak karya yang ada dan membuat kontrak-kontrak yang baru yang lebih menguntungkan negara dan rakyat di negara ini.

Ya, yang menarik juga dari kasus Lapindo adalah pada saat bersamaan ada Pilkada Jawa Timur dimana hampir tidak ada satupun calon gubernur bahkan yang menang juga, bersikap terhadap kasus ini. Saya kira ini jadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah ini mungkin karena dianggap daerah itu sedikit pemilihnya atau memang tidak perlu atau memang ada sesuatu yang terjadi di belakang ini?

Saya tidak tahu bagaimana para calon gubernur melihat masalah ini. Namun yang jelas bagi saya semestinya ini menjadi tugas bagi pemimpin dan gubernur yang terpilih. Ke depan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang terjadi di belakang, mereka tidak menyinggungnya. Itu mungkin lebih kepada pertimbangan-pertimbangan politik karena bisa mengganggu proses politik yang terjadi pada mereka.

Barangkali sumber uangnya tidak berbeda?

Mungkin, tapi kita tidak tahu hal-hal seperti itu.

Seberapa besar komitmen pemerintah sekarang terhadap upaya menyelesaikan kasus-kasus pertambangan secara adil, kemudian yang kedua bagaimana agar ada pemikiran maju sehingga bisa merevisi kontrak karya dan kontrak-kontrak pertambangan lainnya?

Saya mulai dari yang kedua. Saya melihat bahwa di masa pemerintahan SBY seluruh UU yang lahir sangat pro dengan kepentingan korporasi. Salah satu buktinya adalah UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal. Saya termasuk yang diminta teman-teman untuk menjadi saksi ahli di sidang MK dan meminta MK untuk membatalkan UU ini karena dalam UU Penanaman Modal sangat jelas terlihat keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal. Misalnya, HGU diberikan izin hingga 95 tahun, diberikan kebebasan untuk melakukan transfer dan repretasi secara lebih luas lagi, kemudian diberi insentif pajak yang lebih luas lagi dibandingkan UU sebelumnya. Jadi dibandingkan UU No.1 tahun 1967 yang sebenarnya menjadi pintu masuk bagi penanaman modal yang begitu banyak di Indonesia sehingga kini bertumpuk - tumpuk dan berdesak - desakan diubah oleh SBY dengan UU No.25 tahun 2007. Hal itu lebih membuka lagi secara lebih luas kemudahan bagi penanaman modal untuk masuk ke dalam Indonesia dengan insentif, fasilitas, dan segala macam yang lebih banyak. Sebelumnya telah lahir beberapa UU, misalnya, UU tentang energi, listrik dan beberapa peraturan perundangan lainnya yang sangat memperlihatkan keberpihakan rezim ini kepada kepentingan pengusaha. Karena itu untuk soal yang kedua ini, saya secara pribadi sama sekali tidak berharap kepada SBY bisa melakukan perubahan secara mendasar terkait dengan berbagai bentuk kontrak kerjasama dengan perusahaan baik minyak, gas, mineral dan batubara agar kontrak - kontrak itu lebih menguntungkan rakyat. Ini karena dari payung hukum yang paling tinggi saja sudah memperlihatkan betapa pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan korporasi daripada melihat masalah-masalah yang sebenarnya terjadi di rakyat.

Lalu yang kedua adalah menyangkut penyelesaian kasus-kasus pertambangan. Hampir sepanjang mata memandang setiap kita melihat tambang skala besar dimana pun adanya pasti di situ ada kemiskinan yang besar. Jadi sebenarnya konflik yang pertama terjadi adalah adanya kemiskinan yang besar. Anda baca data statistik dimana pun bila ada tambang skala besar beroperasi maka di situ kemiskinan relatif lebih tinggi dibandingkan tempat lain yang tidak ada pertambangan. Konflik yang kedua adalah hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya. Di semua tempat dimana terdapat pertambangan mineral, Migas, batu bara selalu terkait dengan hilangnya akses terhadap masyarakat baik di darat, laut, hutan dan sebagainya. Konflik yang ketiga adalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hampir di seluruh tempat dimana perusahaan tambang beroperasi maka dengan gampang menemukan di situ terjadi kekerasan yang luas, pelanggaran HAM dan segala macam. Itu terlihat antara lain di Papua (Freeport) dan Sumbawa (Newmont), semua terjadi hal-hal seperti itu. Sepanjang yang saya tahu dari semua konflik yang terjadi, tidak satu pun yang secara mendasar diatasi dengan satu landasan, satu kebijakan peraturan atau keputusan lainnya yang lebih memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan kembali yang hilang ketika perusahaan - perusahaan tambang masuk.