Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Bondan Gunawan

Indonesia Milik Semua Golongan

Edisi 660 | 10 Nov 2008 | Cetak Artikel Ini

Tamu kita Bondan Gunawan. Bagi saya sangat menggembirakan karena bagi orang yang sudah sekian puluh tahun hidup dalam masyarakat, kami sudah banyak menyaksikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sebetulnya kami bukan orang politik tapi karena politik menguasai kehidupan maka kita mengikuti semuanya. Dari zaman Soekarno sampai pada Gerakan 30 September, setelah itu zaman Orde Baru - Soeharto sampai pada ambruknya Orde Baru, kemudian masa dari mulai Presiden Habibie sampai sekarang. Bondan banyak aktif dalam masyarakat walau tidak banyak masuk headline koran, tapi akhirnya dia menjadi orang yang tampil juga di tengah-tengah panggung yaitu dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid, pemerintahan pertama Indonesia yang terpilih secara demokratis. Di dalam pemeritahan tersebut, Bondan menduduki posisi kuat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Setelah itu dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain sampai sekarang.

Bondan Gunawan mengatakan suatu bangsa itu dibentuk ada yang karena hubungan darah, ada karena keyakinan, dan ada karena budaya. Sedangkan Indonesia dibentuk hanya karena rasa penderitaan yang sama, yaitu karena dijajah. Ketika dijajah timbul sebuah gerakan dari masyarakat terjajah yang awalnya di masing-masing tempat kemudian bermuara pada suatu kegiatan bersama membentuk sebuah organisasi Boedi Oetomo. Kemudian tahap keduanya adalah Sumpah Pemuda. Konstruksi positif inilah yang melahirkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Padahal pada waktu itu diantara kita tidak ada sama sekali yang disebut interaksi budaya, bahkan sebelum Proklamasi seringkali kita diadu domba oleh kolonial. Satu-satunya pengikat tersebut dan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain adalah bahasa. Selain itu, tidak ada satupun etnis di negeri ini yang harus hilang dengan terbentuknya Indonesia. Untuk itu dia bisa bertepuk dada kalau bertemu dengan bangsa lain dan berkata, "Di negeri kami, semua adalah pemilik yang sah dari Republik ini."

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Bondan Gunawan.

Saya kebetulan bertemu Bondan dalam suatu acara yang sebetulnya memperingati esensi kebangsaan dan pluralisme. Keadaan menjadi hidup sebab kita menjadi sadar bahwa pluralisme itu bukan hal yang akademis tapi sangat hidup bagi kita. Apalagi kalau kita kebetulan minoritas, misalnya, beragama Kristen, perempuan, keturunan Tionghoa, atau dari suku minoritas. Kalau kita mayoritas juga perlu tahu pluralisme supaya kita tidak menjadi orang kurang ajar. Terkait bahwa Bondan bukan saja terlibat dalam pemerintahan yang paling banyak membawa kemajuan pada pluralisme tapi hidupnya memang disumbangkan pada pengertian plural, maka saya ingin Anda bercerita dulu sewaktu Anda sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) apakah terlibat dalam merancang keputusan besar mengenai pluralisme?

Seperti kita semua tahu, Indonesia sebetulnya terbentuk pada tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan. Kalau kita perhatikan, suatu bangsa itu dibentuk ada yang karena hubungan darah, ada karena keyakinan, dan ada karena budaya. Sedangkan Indonesia dibentuk hanya karena rasa penderitaan yang sama, yaitu karena dijajah. Ketika dijajah timbul sebuah gerakan dari masyarakat terjajah yang awalnya di masing-masing tempat kemudian bermuara pada suatu kegiatan bersama membentuk sebuah organisasi Boedi Oetomo. Kemudian tahap keduanya adalah Sumpah Pemuda. Konstruksi positif inilah yang melahirkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Padahal pada waktu itu diantara kita tidak ada sama sekali yang disebut interaksi budaya, bahkan sebelum Proklamasi seringkali kita diadu domba oleh kolonial. Sebelum kolonial, antar kerajaan kita saling beradu. Tentu ada sesuatu yang hebat mengapa kita bisa bersatu. Satu-satunya pengikat tersebut dan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain adalah bahasa. Selain itu, tidak ada satupun etnis di negeri ini yang harus hilang dengan terbentuknya Indonesia. Ini berbeda dengan negara lain, misalnya, Amerika Serikat (AS) menyisihkan Indian, Australia menyisihkan Aborigin, Jepang menyisihkan Aino. Indonesia tidak ada satupun suku yang terkecil tersingkirkan atau dihabisi dalam proses pembentukan negara RI, semuanya masuk dan diakui. Untuk itu saya bisa bertepuk dada kalau bertemu dengan bangsa lain dan berkata, "Di negeri kami, semua adalah pemilik yang sah dari Republik ini."

Kalau saya agak sedikit melihat ke belakang, kita menyebut etnis dengan nama suku. Pengertian suku dalam bahasa Jawa adalah kaki. Jadi bangsa Indonesia ini kakinya ada yang etnis Tionghoa, Pakistan, Arab, Sunda, dan lainnya. Jadi sukunya atau kakinya banyak. Berkaki seribu tetapi sayangnya kaki seribu ini jalannya sendiri-sendiri, jadi akhirnya Sri Sultannya itu tidak bergerak kemana-mana, berputar-putar tidak kemana-mana. Sejak zaman kolonial sampai sekarang sistem masyarakat, sistem pemerintahan dan segalanya selalu menguntungkan kekuasaan tanpa membela pluralisme. Itulah akibat dari tidak adanya kemampuan untuk melangkahkan kaki secara serasi dan harmonis.

Apakah ada yang berubah pada era tahun 1990-an setelah Anda atas nama Pemerintahan Gus Dur membawa Indonesia lebih dekat ke arah legalitas pluralisme?

Iya, karena pada zaman Soeharto ada istilah yang disebut ATHG atau kepanjangan dari Ancaman, Hambatan, Tantangan, Gangguan. Salah satu yang dianggap ancaman adalah Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA). Padahal SARA adalah aset. Ketika aset dianggap sebagai sebuah virus maka kita tidak mempunyai modal lagi untuk tumbuh menjadi sebuah bangsa majemuk, untuk menghargai semua nilai-nilai yang ada di Tanah Air.

Coba bayangkan, kalau kita harus menyebut sebagai warga pendatang kepada saudara-saudara kita etnis Tionghoa, maka dari sebelah mana mereka sebagai pendatang karena sejak zaman Majapahit sudah ada. Bahkan Raja Demak disebut Pangeran Jimbun (nama China). Jadi lebih asli dia atau lebih asli saya. Kedua, orang Jawa katanya mayoritas, tapi menurut saya dari etnis-etnis kita yang betul-betul asli dan mempunyai ciri khas adalah orang Toraja, Batak dan Bali. Dilihat dari tipologinya, kalau mereka berjalan mesti sedikit berjingkat-jingkat kayak orang menari. Kalau saudara-saudara kita dari Tapanuli atau Toraja pasti rahangnya melintang. Kalau orang Jawa ada yang memiliki wajah Arab, Eropa, Cina, dan banyak lagi. Jadi orang Jawa tidak bisa lagi menyebut sebagai penduduk asli. Dari sebelah mana aslinya? Jadi kalau kita melihat dari hal itu maka penyebutan asli di Undang-Undang Dasar (UUD) adalah kesalahan para founding father, mohon maaf, yaitu ketika mencantumkan presiden adalah Warga Negara Indonesia asli, tanpa menyebutkan tentang definisi keaslian di sini.

Apakah masih ada atau tidak ketentuan mengenai asli tersebut?

Masih, ini salah satu kesalahan Panitia Sembilan.

Jadi, apakah bisa atau tidak jika Mari E. Pangestu ingin menjadi presiden Indonesia?

Seharusnya bisa. Karena itu kemarin ketika ada kesempatan, saya berbicara betapa indahnya ketika seorang minoritas kulit hitam bisa menjadi Presiden AS, negara yang mayoritas adalah orang kulit putih. Ini bukan berarti saya pro Obama. Jangankan terhadap soal itu, saya sebagai orang Jawa terus terang merasa ada beban moral. Andaikata, saudara atau adik saya dinikahi oleh orang Papua, apakah sudah ikhlas nurani saya. Contohnya, sekarang laki-laki Jawa kawin dengan perempuan Sunda, maka pesan bapak-ibu atau orang tuanya yang Jawa adalah jangan kawin dengan perempuan Sunda. "Kalah abu kamu." Nah kesadaran-kesadaran semacam ini terus menerus ditanamkan, seperti jangan kawin kamu sama etnis Tionghoa. Loh kita ini bangsa atau hanya kumpulan orang-orang yang pernah menderita dan tidak pernah mengerti tujuan. Kalau hal ini tidak diselesaikan secara benar seperti yang disampaikan Anda tadi, maka bangsa ini tidak akan pernah ada sebagai bangsa yang sesungguh-sungguhnya.

Lalu kalau sewaktu-waktu terdapat kerusuhan rasial, biasanya terhadap orang Tionghoa seperti yang terjadi pada 10 Mei 1963 dan 14 Mei 1998 atau perkelahian antara orang Ambon dan keturunan Arab, apakah itu bukan refleksi dari aslinya permusuhan antar rasial atau itu adalah masalah politik?

Kalau di mata saya, itu sepenuhnya adalah peninggalan yang paling kejam dari kolonial Belanda dengan politik devide et impera. Sebelum mereka datang ke Nusantara ini, mereka saling berdagang tanpa permusuhan. Namun ketika Belanda ingin memperkokoh sistem kolonialnya di negeri ini maka dibuatlah pertentangan-pertentangan.

Apakah sekarang devide et impera itu diteruskan?

Oh bukan hanya diteruskan karena ini satu-satunya teori para pemimpin kita untuk tetap kelihatan baik dan nomor satu, sehingga semua orang harus berantem dan dialah penenangnya. Kalau tidak berantem maka disuruh berantem. Ini sudah masuk trick dalam dunia politik, sehingga publik mengatakan dunia politik itu kotor. Padahal politik adalah sebuah seni untuk memanfaatkan setiap kesempatan bagi kemaslahatan siapa saja.

Kalau sekarang pemerintah tidak banyak bicara pluralisme, tentu kita juga senang mereka bicara ekonomi walaupun hasilnya tidak tahu. Apakah memang pluralisme itu tidak bisa dijadikan agenda politik formal pemerintah seperti menjadi ukuran untuk pemilihan presiden pada tahun depan?

Saya kira iya sebagai salah satu langkah ke depan. Kemarin, empat tahun lalu, kita sudah bisa memilih presiden secara langsung sehingga seharusnya pluralisme ini bisa dimasukkan menjadi agenda. Namun segala regulasi yang ada semuanya menghambat ini.

Apa contohnya regulasi yang menghambat?

Bahwa presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai. Ini sudah melanggar konstitusi. Konstitusi kita tidak pernah memberikan wewenang kepada partai untuk itu atau hanya partai yang boleh mencalonkan.

Jadi seharusnya kalau orang mau maju sebagai calon presiden (Capres) bisa tidak memakai partai dan silakan saja maju?

Silakan saja. Kalau kalah maka kalah sendiri. Kalau bisa maju menjadi Capres tanpa partai, siapa tahu Kwik Kian Gie yang terpilih karena omongan Kwik selalu menentramkan para pelaku ekonomi.

Zaman sekarang Mensekneg tidak banyak mengurus soal-soal ideologi yang fundamental. Dalam hal ini kalau saya menyebut ideologi bukan ideologi partisan tapi pengertian dasar mengenai suatu negara. Tadi dikatakan kalau tahun depan kita mau memilih presiden maka kita harus melihat bukan hanya program ekonominya saja tapi juga barangkali keberpihakannya terhadap pluralisme. Siapa diantara calon-calon yang ada sekarang yang bagus untuk kita dukung?

Kalau yang ada sekarang, belum ada figur mendekati yang diidamkan rakyat. Kalau toh tadi saya sebut Kwik Kian Gie, itu hanya sebuah simbol yang sangat sederhana. Saya menyebut orang yang beretnis Tionghoa karena semua imigran yang berani lepas dari tanah asalnya pasti orang-orang terpilih. Mereka dengan sengaja datang ke sini. Jadi nenek moyangnya adalah manusia-manusia yang berani menentukan pilihan hidup. "Saya akan pindah dari tempat ini karena di sini kehidupan saya tidak baik." Jadi dia melakukan perantauan sehingga secara sosiologis mereka adalah manusia-manusia terpilih.

Tentunya itu berlaku untuk orang keturunan Arab juga?

Semuanya. Kemudian yang berikutnya mereka tentu berani berisiko. Di dalam situasi negara kritis dan krisis semacam ini kita membutuhkan pemimpin yang berani berisiko dan siap jadi martir. Itu karena begitu dia menegakkan nilai-nilai kebenaran maka harga politiknya sangat tinggi. Katakanlah, dia mencabut Undang-Undang (UU) tentang penanaman modal asing yang memberikan masa kontrak dari 95 tahun dikembalikan menjadi 25 tahun. Kepala atau nyawanya sang pemimpin seperti itu betul-betul berharga bagi para pemilik modal karena orang-orang semacam ini akan menghentikan kepentingan permainan modal mereka di sini. Jadi di dalam konteks tadi maka mudah-mudahan lahir pemimpin yang sanggup berani mengambil risiko dan siap jadi martir.

Sekarang saya tanya sikap Anda mengenai orang asing yang beroperasi di Indonesia, baik mereka yang menjadi penasehat, pengusaha, atau turis. Bagaimana sikap Anda terhadap dunia luar sebab tadi saya dengar Anda memberi peringatan hati-hati terhadap investor asing? Apakah kita itu memang harus lebih hati-hati terhadap kapitalis asing daripada kapitalis dalam negeri yang melakukan kolusi dengan presiden?

Kalau soal kapitalis, siapa saja sama jahatnya, baik orang Solo, atau Jogja, atau Lampung, atau lainnya. Kalau kapitalis tentu ingin lingkungannya mempunyai daya beli tinggi agar produknya laku. Soal anti, tidak mungkin kita terlepas dari saling ketergantungan secara internasional. Yang penting adalah cara kita mengelola rasa saling ketergantungan dengan baik. Kalau kita selalu anti maka itu bukan Indonesia. Indonesia tidak pernah anti, Indonesia terbuka akibat faktor geografis dan geopolitiknya. Jadi kalau orang masih kena chinese-phobia maka seharusnya tidak usah ikut memikirkan negeri ini.

Jadi kalau sekarang ada krisis internasional menimpa seluruh dunia dan katakanlah bersumber di negara ekonomi terbesar yaitu AS lalu di Indonesia ada yang terkena imbasnya. Apakah kita dalam menghadapi kelompok usaha yang terkena imbasnya itu harus lebih melihat kewarganegaraan yang bersangkutan atau melihat praktek bisnisnya?

Kepada praktek bisnisnya. Kalau melihat kewarganegaraannya saya kira nanti kita tidak plural lagi karena sesudah pluralisme secara nasional maka kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang tidak bisa kita ingkari. Jadi yang saya sebut kita harus mampu mengelola saling ketergantungan itu sebetulnya pengelolaannya tidak terlalu sulit andaikata para penentu kebijakan kita tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertunda.

Di situ kuncinya. Barangkali sikap pemimpin itu bukan dari keyakinan tetapi dari kepentingan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada cara praktis untuk menjamin bahwa kepentingan-kepentingan bisnis itu tidak masuk dalam struktur kekuasaan yang akan datang?

Kelihatannya sangat susah untuk saat ini.

Apakah pernah hal itu terpisah? Apakah sewaktu Anda menjadi Mensekneg tergantung atau tidak pada kepentingan bisnis?

Oh sama sekali tidak

Jadi sebenarnya bisa. Betulkah?

Bisa. Jadi saya katakan bisa dan dalam hal ini saya tidak ingin menonjolkan diri saya. Kita ambil contoh founding father kita saja. Siapa yang mempunyai peninggalan untuk anak cucunya?

Wakil Presiden M. Hatta tidak mempunyai proyek.

Bayar listrik rumahnya saja pernah terlambat, itu sewaktu beliau masih hidup. Jadi itulah cerminannya.

Tapi, apakah itu adalah nostalgia masa lalu atau memang sekarang ada orang-orang baik yang belum masuk bursa Capres yang bisa dirangsang untuk maju?

Di dalam proses kehidupan yang serba dialektis ini ada yang disebut unintended consequences yang tidak pernah dihitung. Dalam masyarakat ini seharusnya tidak ada orang kayak Pak Wimar yang masih mengajak orang untuk ingat pluralisme.

Itu karena saya merasa sangat berkepentingan dan tidak enak kalau kita hidup di negara yang tidak pluralis.

Itulah yang tidak pernah dipikirkan oleh para perencana besar dari kapitalis. Ini yang saya sebut unintended sehingga walaupun kita kecil berbicara seperti begini tapi ini yang akan mendatangkan kebenaran, mendatangkan kebaikan. Satu hal lagi, tidak pernah perbaikan itu datang dari rombongan. Semua rasul, semua nabi hanya seorang diri untuk menegakkan kebenaran.

Apakah itu berarti saya tidak perlu ikut partai?

Saya dari dulu tidak pernah berpartai dan tidak pernah masuk tempat pemungutan suara (TPS)

Saya ingin masukkan editorial dari saya, saya tidak masuk partai tapi bukan berarti partai tidak boleh ada. Kita senang jalan sendiri dan ada orang yang senang jalan rombongan tapi kita harus jamin bahwa rombongan itu kepalanya benar. Nah, jadi intinya sekarang adalah sistem kepartaian tidak merefleksikan kepentingan karena juga katanya perbaikan datang dari individu. Saya rasa betul karena sekarang ada satu dialog dalam masyarakat dimana orang seperti saya berbicara lewat radio, koran, blog dan ketika ada pendapat yang baik maka banyak yang mendukungnya. Anda tentu mengalami itu selama berkecimpung dalam Forum Demokrasi dan semua gerakan yang pernah diikuti dulu. Apakah sekarang ada atau tidak suatu gerakan masyarakat yang diluar mainstream kepartaian?

Ada, yaitu yang disebut kearifan tradisional. Salah satu cerminan bagaimana mereka melawan bergeloranya pasar global, misalnya, ‘ayam kampung masuk kota’. Kecerdasan semacam ini bisa melawan pasar global, tapi kecerdasan itu adalah kecerdasan yang dimiliki indigenous peoples. Gerakan masyarakat yang diluar mainstream itu tidak melawan dengan kekuatan modal tapi melawan dengan kreativitas dan rasa percaya diri yang tinggi, seperti perbincangan yang kita lakukan ini. Misalnya, di dalam sistem kepartaian yang multi partai semacam ini dari mana mau keluar kebenaran? Tapi kita tetap memiliki keyakinan bahwa itu akan lahir.