Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ansy Lema

Parpol Tetap Perlu Untuk Demokrasi

Edisi 615 | 31 Des 2007 | Cetak Artikel Ini

Kita sekarang akan bicara sangat spesifik mengenai satu topik yang kelihatannya umum tapi sering disalahmengerti, yaitu topik politik. Banyak orang mengatakan, "saya tidak suka politik," padahal tidak ada pilihan. Orang kalau tidak berpolitik maka akan dipolitikkan orang. Jadi lebih baik orang itu mengerti sedikit mengenai politik, mau aktif atau tidak itu soal lain. Untuk memberikan pencerahan dalam hal ini, kami mengundang seorang pembicara yang saya rasa mampu memberikan kejelasan atas beberapa hal yang terlalu sering dirancukan. Tamu kita Ansy Lema, staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional (UNAS). Selain memiliki minat pada masalah-masalah hubungan internasional, politik luar negeri, dan lainnya, belakangan ini yang sering dia cermati adalah peran partai politik di Indonesia dalam upaya membangun demokrasi.

Ansy Lema mengatakan saat ini Partai Politik (Parpol) di Indonesia memainkan peran yang sangat vital. Misalnya, Parpol memainkan peran mulai dari upaya mengusulkan calon sampai kepada menghasilkan calon untuk memimpin lembaga-lembaga publik. Namun Parpol melalaikan salah satu tugasnya, yaitu melakukan pendidikan politik terhadap kadernya. Ketika semua institusi di republik ini sudah melakukan pembenahan diri, sudah melakukan proses reformasi, Parpol masih terkesan menghadirkan sosoknya yang sangat tidak reformis.

Menurut Ansy Lema, guna mendorong proses perbaikan Parpol maka kritik, caci maki terhadap Parpol yang sifatnya konstruktif harus tetap didengungkan. Kedua, membuka calon independen akan menjadi suatu bentuk peringatan terhadap Parpol sehingga kemudian mereka bisa berbenah diri. Di sisi lain, masyarakat juga harus dididik agar meninggalkan Parpol yang tidak layak dipilih.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Ansy Lema.

Ansy Lema adalah ahli politik. Saya kira harus diundang lebih dari satu kali karena banyak sekali masalah politik internasional yang kita harus ikut mengerti juga. Misalnya, peristiwa politik di Australia dengan beralih kekuasaan dari sayap kanan ke kiri terhadap pengaruhnya ke Indonesia, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang Indonesia saya mulai dari soal pemilihan saja karena banyak sekali kejadian yang terpengaruh besar dari pemilihan ini. Bagaimana pemilihan di Indonesia dari segi kualitasnya karena Indonesia merupakan negara demokratis terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat (AS) tapi pemilihannya dipengaruhi oleh partai?

Pertama, saya melihat Partai politik (Parpol) di Indonesia saat ini memainkan peran yang sangat vital. Kalau kita membacanya dalam konteks "membangun demokrasi" maka tidak bisa dipungkiri Parpol adalah pilar demokrasi, dan hari ini di Indonesia peran Parpol itu sangat dominan. Ketika kita bicara soal rekrutmen politik, dalam konteks mendudukan para pejabat publik baik di legislatif ataupun eksekutif, Parpol memainkan peran sangat besar. Mulai dari upaya mengusulkan calon sampai kepada menghasilkan calon untuk memimpin lembaga-lembaga publik. Di sini seharusnya Parpol memiliki keharusan untuk bisa menghadirkan sosok-sosok yang memang memiliki kredibilitas dan kapabilitas. Namun hari ini kita melihat justru yang tampak adalah Parpol yang memiliki kinerja dan output yang sangat jauh dari harapan publik, sehingga tokoh-tokoh publik yang muncul tidak mampu menjawab harapan masyarakat.

Persoalan sesungguhnya adalah Parpol belum menjalankan mekanisme kaderisasi secara baik. Misalnya dalam konteks Pilkada, kita tahu Pilkada sudah memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada masyarakat untuk memilih calonnya. Pada sisi lain, calon-calon yang diusulkan oleh Parpol adalah calon-calon yang tidak lahir dari suatu proses kaderisasi yang baik, pembinaan kualitas intelektual yang baik, dan seterusnya. Bahkan muncul dari luar partai karena Parpol melalaikan salah satu tugasnya, yaitu melakukan pendidikan politik terhadap kadernya. Ini yang menjadi salah satu permasalahan. Ketika semua institusi di republik ini sudah melakukan pembenahan diri, sudah melakukan proses reformasi, Parpol masih terkesan menghadirkan sosoknya yang sangat tidak reformis.

Parpol dengan misi dan wewenang yang begitu kuat dan eksklusif, tetapi tidak bisa menghasilkan orang yang secara umum dianggap baik. Seringkali orang-orang yang dikenal secara relatif sebagai orang baik tidak muncul dalam Parpol. Mengapa terjadi demikian? Apa itu gejala umum di semua negara demokrasi berpartai atau ada hubungannya dengan kejadian di Indonesia?

Pertama, Parpol di Indonesia memang belum mentransformasi dirinya dari partai yang tradisional menjadi partai yang modern. Ciri-ciri partai yang tradisional adalah partai yang dikuasai secara sangat oligarkis. Dalam proses pengambilan kebijakan, misalnya, tidak melibatkan partisipasi politik dari seluruh komponen partai. Kita mengetahui oligarki kekuasaan dalam Parpol itu sangat kental sehingga kemudian cenderung mengesampingkan dialog ataupun diskursus internal Parpol. Ini celaka kalau seandainya yang dijadikan keputusan atau kebijakan Parpol itu hanyalah fatwa ketua umum atau ketua dewan syuro. Ini sangat berbahaya.

Persoalan selanjutnya, kita melihat bahwa kelemahan Parpol ini juga tidak mampu diisi oleh sikap kritis masyarakat. Hari ini kita sudah diberikan ruang demokrasi yang cukup luas. Kita bisa memilih pemimpin berdasarkan yang kita mau dan suka, tetapi masyarakat belum secara sadar memilih pemimpin yang bisa memberikan kemajuan bagi bangsa dan negaranya.

Tadi kalau Anda mengatakan Parpol kurang bagus, lalu siapa yang dapat membuatnya bagus? Darimana sebetulnya perbaikan tersebut harus datang?

Saya melihat bahwa dukungan dari luar partai dalam bentuk kritik, caci maki terhadap Parpol yang sifatnya konstruktif harus tetap didengungkan. Kalau kita berharap reformasi internal berasal dari Parpol, saya kok pesimis. Kalau dibiarkan, Parpol tidak akan memperbaiki diri. "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely", saya kira hukum itu juga berlaku di Parpol saat ini. Jadi gonggongan terhadap Parpol harus terus kita lakukan. Kedua, saya kira dengan membuka calon independen akan menjadi suatu bentuk peringatan terhadap Parpol sehingga kemudian mereka bisa berbenah diri. Mungkin tekanan dari luar Parpol yaitu dari publik harus besar, tetapi tekanan ini tidak serta merta membuat kita menjadi anti terhadap Parpol. Kalau kita tidak suka terhadap satu Parpol, kita bisa membangun suatu Parpol lain. Saya kira cara yang tidak demokratis kalau seandainya kita memberangus kebebasan masyarakat untuk berserikat karena Parpol pun salah satu pilar demokrasi yang harus dijamin hak hidupnya.

Anda ahli politik dan sangat mengerti. Kami pun setelah mendengar penjelasan Anda menjadi mengerti. Tapi wakil presiden tidak mengerti sehingga mempertanyakan mengapa kita harus pusing dengan demokrasi. Katanya, demokrasi lebih baik dinomorduakan saja, yang penting kesejahteraan. Bagaimana komentar Anda?

Saya kira demokrasi itu sebenarnya seperangkat nilai-nilai. Demokrasi itu juga sebenarnya nilai menyangkut keadilan, kesejahteraan, otonomi individu, kebebasan. Jadi sesungguhnya demokrasi itu tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar sebagai sebuah cara. Demokrasi itu sebenarnya nilai yang harus kita perjuangkan untuk terus kita lakukan. Ini mungkin karena ada kelelahan dari beberapa politisi kita, mungkin termasuk wakil presiden yang semata-mata mengutamakan hasil tetapi tidak mengutamakan proses.

Apakah itu terutama karena hasilnya tentu baik untuk dia?

Ya, tentu. Yang ingin saya garisbawahi bahwa demokrasi itu seharusnya secara ideal menjawab dua hal. Pertama, demokrasi sudah positif memberikan partisipasi publik yang luas. Dalam konteks pemilihan presiden, demokrasi memberikan kedaulatan kepada individu untuk memilih pemimpinnya. Tetapi ada sisi lain dari keterbatasan demokrasi bahwa kadang pilihan itu bisa keliru. Jadi demokrasi, kata Plato, potensial memberikan pemimpin yang bodoh, tolol, tidak peduli pada suara rakyat. Namun solusinya bukan kemudian kita meninggalkan demokrasi. Solusinya adalah melakukan diskursus publik secara luas, melakukan pendidikan publik seperti yang dilakukan Yayasan Perspektif Baru lewat dialog-dialog publik sehingga orang bisa memilih pemimpinnya secara sadar. Orang memilih pemimpinnya bukan karena "saya suka" karena mungkin dia ganteng, cantik, atau baik hati, tetapi memang karena ada alasan yang memperkuat pilihannya. Dia dipilih karena mempunyai kompetensi, isi kepala, tahu kekuasaan ini untuk diapakan. Tentu kekuasaan ini sejatinya untuk melayani masyarakat. Kekuasaan itu harus mempunyai sambungan yang tegas dengan aspirasi masyarakat. Saya kira pesannya bukan cuma sekadar untuk Parpol tetapi juga pada masyarakat bahwa pilihlah pemimpin yang sesuai dengan pertimbangan yang cerdas.

Keadaan sekarang ada juga yang mengatakan bahwa suasana saat ini berisik sekali karena banyak pendapat, banyak pembicaraan di televisi, radio, koran. Apakah memang sudah terlalu banyak orang bicara atau kurang atau perlu ada pengaturan? Bagaimana kita menghadapinya sekarang?

Indonesia ini baru masuk dalam sebuah era transisi menuju demokrasi. Kalau kita bicara proses peralihan dari sistem totaliter Orde Baru ke demokrasi maka itu baru berlangsung sekitar sembilan tahun.

Itu untuk fase yang sekarang karena dulu pernah ada juga putaran tahun 1950.

Ada, tetapi kemudian diberangus oleh Soekarno dan seterusnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mentransformasi fase euforia ini menjadi fase yang lebih bersubstansi. Jadi bukan dengan memberangus atau membatasi berbagai diskursus yang ada dalam publik. Di sisi lain, masyarakat juga ditantang untuk bisa mensortir, men-screening informasi. Kira-kira mana informasi-informasi yang pantas menjadi rujukan, dan mana informasi yang sekadar lewat saja.

Saya tertarik dengan kata transformasi partai atau memperbaiki partai. Saya ingat, apalagi Anda katakan partai yang sekarang ini lahir dari proses demokratisasi selama 8 - 9 tahun, pada peralihan dari Soeharto ke pasca Soeharto banyak sekali orang yang meminta reformasi, tapi justru partai-partai tidak ada. Tokoh yang sekarang tokoh partai tidak semuanya pro reformasi. Waktu itu ada teriakan meminta Golkar dibubarkan, terus tidak terjadi. Apakah itu karena kurang tuntas perubahan rezim partai maka kita ada masalah ataukah memang tidak bisa tuntas? Apakah perbaikan partai itu memang harus bertahap?

Pertama-tama demokrasi harus dibangun dari kesadaran. Kesadaran ini yang kemudian meresap menjadi kelakuan, menjadi sikap hidup. Jadi kalau pada tataran prosedural, saya kira demokrasi dengan berbagai kelembagaannya, mekanime-mekanisme yang formal legal itu sudah cukup memadai di Indonesia. Tapi demokrasi sebagai sebuah habit (kelakuan) ini yang belum kita punya. Karena itu perlu diskursus dan sosialisasi. Orang bisa berubah kalau seandainya dia sudah tercerahkan. Jadi kesadaran yang kemudian mentransformasi kelakuan kita. Mungkin kita butuh terus belajar, butuh nafas panjang untuk bersabar. Juga untuk orang-orang yang waras di negeri ini, jangan terlalu cepat untuk kalah terhadap orang-orang yang mungkin mempunyai perilaku buruk. Jangan frustasi dan tidak sabar kalau ada orang bicara yang tidak masuk akal.

Apakah tidak ada jalan pintas untuk perbaikan partai? Pada tahun 1967 ada istilah perombakan struktur politik, meminta Soeharto masuk melalui 11 Maret, mengganti pemerintah, juga merombak struktur politik. Soeharto saja yang galak begitu tidak berani. Timbul pertanyaan, apakah kalau dilakukan secara radikal akan lebih baik? Jadi pertanyaannya balik lagi, apa ada cara radikal atau memang kalau orang sakit itu tidak bisa dioperasi sehingga harus makan obat terus?

Yang pasti saya tidak setuju kalau seandainya ada Parpol yang dibubarkan atau ada pemaksaan karena itu juga bertentangan dengan demokrasi. Justru kita harus mendidik masyarakat dan kemudian masyarakatnya yang mendidik Parpol dengan cara meninggalkan Parpol yang memang tidak layak untuk dipilih. Hari ini problemnya masyarakat tidak memberikan pendidikan terhadap Parpol. Masyarakat tetap saja memilih nama-nama atau wajah-wajah lama. Mereka yang tidak berbuat apa-apa, mereka yang tidak layak dipilih tetap terus menerus mendapatkan suara yang besar. Padahal seharusnya pemimpin yang harus dipilih itu selain memiliki legitimasi, juga harus mempunyai isi kepala dan track record yang baik.

Apakah dalam hal ini media harus lebih berperan dalam menampilkan calon alternatif selain yang dibesarkan oleh jalur Parpol?

Pasti. Tanpa media, kita tidak bisa terlalu banyak berharap bahwa demokrasi akan kita capai. Salah satu proses perubahan yang terjadi sebenarnya kemiskinan dan ketidak-adilan itu sangat terkait langsung dengan demokrasi dan peran media. Tanpa media menggonggong dan memuat berbagai kritikan atau suara-suara kritis dari para akademisi ataupun pengamat, tentu kekuasaan itu akan bertindak sewenang-wenang.

Kembali ke ucapan Wakil Presiden Jusuf Kala, kalau tidak ada demokrasi dan orang mengusahakan kesejahteraan, orang mungkin susah juga mendeskripsikan kesejahteraan sebab tidak ada suara kritis.

Iya jelas. Itu ada studi dari seorang penerima hadiah Nobel ekonomi, Amartya Sen. Dia menulis buku Development As Freedom. Dia mengatakan sesungguhnya kemiskinan bukan persoalan karena keterbatasan sumber daya alam, kemiskinan itu bukan karena kemalasan, tetapi karena persoalan struktural. Ada proses kebijakan publik yang diambil dan sungguh-sungguh tidak berpihak kepada kaum kecil. Jadi sesungguhnya yang terjadi adalah proses pemiskinan struktural. Lewat demokrasi ini sebenarnya kita ingin menghardik atau terus mengawal para pembuat keputusan untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada keadilan, yang kemudian bisa memerangi kemiskinan. Sesungguhnya kemiskinan itu terkait erat dengan persoalan demokrasi. Saya tidak bisa memahami apabila kemudian kesejahteraan dipertentangkan dengan demokrasi. Bagi saya, dalam studi itu dikatakan bahwa 10 negara terkaya adalah negara demokrasi dan negara yang paling miskin itu semuanya anti demokrasi. Jadi, mungkin terlalu sederhana apabila kita mengatakan demokrasi adalah sekadar cara. Bagi saya demokrasi adalah sekumpulan nilai yang harus kita terapkan.

Amartya Sen yang Anda sebutkan tadi mengatakan bahwa demokrasi bukan merupakan suatu pilihan, tetapi keharusan.

Iya, keharusan. Amartya Sen melukiskan bahwa kemiskinan dan kelaparan terjadi karena proses pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh negara tidak mempertimbangkan kepetingan mayoritas masyarakat. Jadi, ada penyimpangan atas kekuasaan dan kemudian kekuasaan itu hanya dinikmati oleh segelintir elit. Bisa disederhanakan dengan kalimat begini: orang lapar bukan karena ketiadaan makanan. Makanan itu berlimpah tetapi karena kebijakan tidak berpihak terhadap masyarakat sehingga kemudian masyarakat tidak mempunyai akses untuk mendapatkan makanan.

Kalau dibagikan secara benar semua orang juga akan merasa kebagian makanan.

Persis. Di situlah sebetulnya ada keterikatan yang sangat erat antara demokrasi, keadilan sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat.

Apakah kita maju atau mundur dalam demokrasi sejak tahun 1999?

Kalau dilihat dari sisi kebebasan berbicara, saya kira kita sudah cukup maju. Sekarang ini siapapun bisa mengkritik kekuasaan yang dulu sangat sakral. Tetapi kita jangan cepat puas karena hari ini kita masih berada pada fase demokrasi prosedural. Kita belum masuk kepada demokrasi yang lebih substantial. Contohnya, hari ini ada persoalan yang cukup mendesak, yaitu soal pluralisme. Orang berbeda, tapi perbedaan itu belum diapresiasi semua pihak. Ini saya kira adalah salah satu bentuk dari defisit demokrasi. Demokrasi menunjukkan bahwa kita berbeda, tetapi di situ ada semacam mutual respect, ada saling menghormati satu sama lain yang sifatnya timbal balik. Hari ini justru terjadi proses peralihan dari dominasi negara kepada dominasi dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Celakanya, negara kemudian lalai dalam bertindak terhadap hal itu.