Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Wahyu Susilo

Buruh Migran Bukan Komoditi

Edisi 608 | 12 Nov 2007 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Pembaca Perspektif Baru, saya Jaleswari Pramodhawardani bersama tamu kita sekarang Wahyu Susilo. Saya mengenalnya sudah lama dan dia termasuk yang konsisten menekuni bidang yang telah menjadi perhatiannya sejak lama yaitu buruh migran.

Menurut Wahyu Susilo, dalam melihat dan menangani buruh migran, pemerintah harus menanggalkan paradigma komoditifikasi tenaga kerja. Artinya, melihat buruh migran hanya sebagai sumber penghasil devisa. Buruh Migran juga manusia sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah melindungi mereka, bukan menjadikan mereka komoditas.

Wahyu Susilo mengatakan paradigma pemerintah tersebut bisa dilihat dari adanya korupsi pada masing-masing pos ketika tenaga kerja Indonesia (TKI) mempersiapkan dokumennya. Mulai dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP), paspor, sampai sertifikat kemampuan kerja yang jadi-jadian. Selama korupsi dan suap menyuap pada pejabat-pejabat publik terutama di imigrasi, kependudukan, dan ketenagakerjaan tidak dihapus, maka itu tetap akan menjadi budaya atau penyakit yang mungkin akan menjadi kanker dan makin meluas sekalipun kita mempunyai undang-undang anti trafficking.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Wahyu Susilo.

Anda baru-baru ini mendapatkan penghargaan. Apa penghargaan tersebut?

Sebenarnya saya agak risih juga mendapat penghargaan dari institusi yang selama ini selalu saya kritik, yaitu pemerintah Amerika Serikat (AS). Penghargaan ini saya terima karena saya terlibat di organisasi hak asasi manusia (HAM). Saya selalu mengkritisi program perang melawan terorisme yang dilakukan pemerintah AS.

Apa nama penghargaan tersebut dan apakah ini ada hubungannya dengan buruh migran?

Ada. Namanya Hero Acting To End Moderns Recovery. Setiap tahun pemerintah AS melalui state secretary membuat trafficking in persons report. Itu laporan tentang kondisi perdagangan manusia di semua negara.. Di situ juga disusun peringkat negara-negara dalam upaya penghapusan perdagangan manusia, tentunya dengan perspektif yang sangat subjektif AS. Kebetulan pada tahun ini, menurut mereka, saya menjadi salah satu orang yang mempunyai kontribusi dalam upaya memerangi perdagangan manusia meskipun bagi saya sebenarnya semua perempuan atau orang di Indonesia yang melawan adalah mereka yang berjasa juga.

Dari seluruh yang mendapatkan penghargaan ini, apakah Anda menjadi orang pertama Indonesia yang mendapatkannya?

Kebetulan dalam tiga tahun terakhir ini selalu ada representasi dari Indonesia. Pertama adalah Dewi Hughes. Kedua, pada tahun kemarin 2006, Kyai Haji Husein Muhammad karena dinilai mensosialisasikan fiqih anti trafficking. Pertimbangan mereka kepada saya adalah saya pernah juga melakukan kampanye tentang betapa berbahayanya perdagangan manusia di Indonesia dalam kasus penempatan buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia.

Kita pernah mempunyai pengalaman buruk dalam penanganan deportasi massal di Nunukan, Kalimantan Timur tahun 2002. Enam bulan sebelum peristiwa itu terjadi, kita sudah memperingatkan pemerintah Indonesia akan ada eksodus besar-besaran. Kalau kita tidak menyiapkan penanganannya, kita mempunyai masalah besar. Tapi saat itu diabaikan dan ternyata yang kita prediksi terjadi.

Kalau menurut yang Anda kaji selama ini, apakah peringkat perdagangan orang di Indonesia sudah paling tinggi di dunia?

Kalau menurut penilaian report ada sedikit kemajuan tapi memang fluktuatif. Kadang naik kadang turun. Di report pertama pada 2001, kita masuk dalam katagori tier tiga yaitu kelompok paling buruk dalam penangan kasus perdagangan manusia. Pada 2002-2003 kita agak naik sedikit yaitu tier kedua. Kemudian pada 2004-2005 kita kembali turun tier dua world list karena dinilai hanya mempunyai kebijakan tapi tidak mempunyai implementasi. Peringkat Indonesia naik pada 2006-2007 karena kita mempunyai Undang Undang (UU) Anti Trafficking, yaitu UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kalau tahun depan UU itu tidak dilaksanakan, kita mungkin akan turun lagi terlepas dari kritik terhadap report itu sendiri.

Tolong Anda gambarkan, bagaimana perdagangan orang di Indonesia dalam kaitannya dengan buruh migran?

Terkait buruh migran, yang paling sulit untuk diatasi sebagai sebagai salah satu cara kita keluar dari tragedi perdagangan orang adalah korupsi pada masing-masing pos ketika tenaga kerja Indonesia (TKI) mempersiapkan dokumennya. Mulai dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP), paspor, sampai sertifikat kemampuan kerja yang jadi-jadian. Selama korupsi dan suap menyuap pada pejabat-pejabat publik terutama di imigrasi, kependudukan, dan ketenagakerjaan tidak bisa dihapus, maka itu tetap akan menjadi budaya atau penyakit yang mungkin akan menjadi kanker dan makin meluas sekalipun kita mempunyai undang-undang anti trafficking. Itu karena di Indonesia hanya ada undang-undang tetapi implimentasinya selalu saja tidak pernah dilakukan penuh. Kita pernah riset di beberapa daerah di Jawa Barat, ada desa-desa yang menjadi pabrik atau produsen KTP palsu.

Apakah salah satu sumber buruh-buruh migran kita dideportasi dan mendapatkan kekerasan adalah karena mereka tidak berdokumen?

Salah satunya itu. Kalaupun mereka berdokumen bentuknya Aspal, asli tapi palsu. Kita pernah melakukan riset, biang persoalan tersebut adalah TKI yang berangkat ke Arab Saudi hanya bisa mengurus paspor di Jakarta Timur. Sementara mayoritas mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Seharusnya mereka bisa mengurus paspor di daerah masing-masing. Akibat ada kewajiban untuk mengurus paspor di Jakarta Timur, mereka harus mempunyai dokumen kependudukan di wilayah yang dilayani oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Apakah keharusan itu diatur dalam UU atau peraturan lainnya?

Itu diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker)

Jadi ada posisi yang dilematis bagi buruh. Di satu sisi mereka dianjurkan untuk mempunyai dokumen yang legal dan lengkap. Tapi di satu sisi lagi ada peluang-peluang untuk membuat pemalsuan dokumen.

Sentralisasi pengurusan paspor itu sebenarnya salah satu masalah yang akut. Itu membuat para buruh migran harus ditampung di Jakarta begitu lama dengan suasana yang tidak merdeka dan mereka harus mempunyai dokumen yang tidak sesuai dengan dirinya atau tidak sesuai namanya.

Kita menemukan satu desa bernama Tegal Lega yang jumlah penduduk sebenarnya hanya 6.500 jiwa tapi setiap hari bisa memproduksi KTP palsu 3.000 lembar. Jadi bisa dibayangkan jika setahun, yaitu 3.000 dikali 365 hari. Jumlah penduduk desa itu mungkin lebih besar dari jumlah penduduk kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di Nunukan, Kalimantan Timur, jumlah penduduknya mungkin paling banyak 85.000 sampai 95.000 jiwa. Tapi setiap hari paspor atau KTP yang diproduksi di wilayah itu bisa mencapai 3.000 4.000. Itu terjadi di Nunukan karena setiap pemegang KTP Nunukan tidak usah mempunyai paspor. Penduduk sana mempunyai fasilitas lintas batas, bisa keluar masuk Malaysia tanpa membayar fiskal.

Saya kira yang kami temukan tersebut tidak hanya terjadi di dua kabupaten saja. Saya kira di Purwakarta, Karawang, bahkan di wilayah-wilayah sepanjang perbatasan Selat Malaka pasti terjadi seperti itu. Jadi tidak mengherankan saat ada badan baru yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 100 hari masa kerjanya sudah memberikan peringatan bahwa lembaga ini punya potensi korupsi.

Kadang-kadang kita gregetan melihat setiap minggu media massa selalu mengangkat soal kekerasan, pembunuhan, dan pelanggaran terhadap buruh migran yang dikirim ke luar negeri terutama ke Malaysia. Apakah Anda setuju atau tidak kalau pengiriman buruh migran ke Malaysia dihentikan saja, bukankah sebenarnya kita mempunyai posisi tawar yang kuat dengan Malaysia dalam konteks buruh migran?

Sebagai political action untuk moratorium penempatan buruh migran kita ke Malaysia, saya kira bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan posisi tawar kita. Malaysia mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap TKI kita. Misalnya, menjelang panen kelapa sawit atau kakao, kita menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Saya kira mereka akan sangat kelabakan.

Pemerintah Malaysia saat ini menerapkan standar ganda. Pada suatu saat Malaysia mengetatkan pintu masuk buruh migran tapi pada saat yang lain membuka seluas-luasnya. Misalnya, sekarang ada kelangkaan buruh migran di sana karena Banglades sudah agak kesal dengan Malaysia karena tenaga kerja mereka diperlakukan semena-mena dan digaji di bawah standar. Filipina juga demikian sehingga lebih selektif dan lebih mempunya posisi tawar sehingga mereka bisa menentukan upah tenaga kerjanya dalam nilai minimal tertentu. Seharusnya Indonesia juga bisa membuat mereka ketergantungan terhadap pembantu rumah tangga atau tenaga kerja perkebunan. Kita tidak perlu menghentikan seluruh pengiriman buruh migran, cukup hanya mengirimkan 10% dari biasanya sudah akan membuat mereka sangat kelabakan.

Sekarang Malaysia sedang membuka pasar baru, mencari ke negara-negara yang mau mengirimkan tenaga kerjanya dengan upah yang murah. Misalnya, ke negara-negara di kawasan Mekong, yaitu Vietnam, Laos, Burma dan lain-lain. Bahkan mereka sekarang menerapkan visa on arrival (saat kedatangan). Jadi TKI sudah tidak usah mengurus working permit (izin kerja), dia bisa datang ke sana langsung mengurus visa dan kerja di sana. Saya kira ini wujud bahwa Malaysia sekarang sedang kekurangan tenaga kerja. Sekarang saat yang tepat melakukan moratorium untuk itu, kalau pemerintah Indonesia berani.

Jadi sebetulnya kita mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap Malaysia dan kita bisa menggunakan hal itu untuk "menekan" pemerintah Malaysia agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap buruh migran kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa pemerintah kita tidak mau melakukan hal itu, padahal menurut Anda dan banyak orang cara tersebut sangat strategis?

Saat ini kita berada dalam hubungan mesra yang semu dengan Malaysia atas nama serumpun. Artinya, ketika terjadi konflik, kita melagu-lagukan bahwa kita kan masih serumpun dan seharusnya itu bisa diselesaikan dengan cara-cara Melayu. Saya kira itu tidak sehat, kita harus berhubungan dengan Malaysia secara rasional.

Bukankah dulu pada zaman Bung Karno ada istilah Ganyang Malaysia?

Ya, dengan tensi politik yang berbeda. Saya kira sekarang politik kita juga harus konfrontatif, bukan persis seperti Bung Karno tapi kita harus merasa setara. Tidak ada gunanya serumpun kalau mereka ternyata memperlakukan warga negara kita secara semena-mena. Saya sangat tidak setuju dengan yang dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang selalu meredam konflik politik tapi tidak menuntaskan persoalannya. Dia malah menyelimutinya dengan persamaan suku dan serumpun. Saya kira kita sudah saatnya menanggalkan itu karena kita banyak merugi jika terus mempertahankan harmoni semu serumpun itu.

Anda sudah lama berkecimpung dalam persoalan buruh, apa yang menarik dari dunia buruh ini bagi Anda?

Ini karena saya merupakan bagian dari mereka. Saya berasal dari keluarga buruh. Bapak saya sopir becak, di sekeliling saya ada yang bekerja sebagai prostitute, buruh pabrik. Saya berdomisili di Solo. Kebetulan kakak dari istri saya pernah bekerja di Arab Saudi. Jadi dunia buruh migran bagi saya seperti melihat keluarga saya sendiri. Saya tidak merasa berjarak dengan mereka. Saya juga merasa seperti berjuang bagi diri sendiri ketika saya berjuang bersama mereka. Jadi tidak seperti aktivis HAM lain yang merasa berjarak dengan realitasnya.

Apakah benar Anda adalah adik dari Wiji Tukul (red: penyair, penerima Yap Thiam Hien Award 2002. Merupakan salah satu aktifis korban penculikan yang hilang berkaitan dengan peristiwa 27Juli 1998)?

Dia adalah sumber inspirasi saya. Dia yang memberi pencerahan kepada saya sejak sekolah menengah atas (SMA). Saya beruntung mendapat kakak seperti dia dan bisa mempunyai pergaulan dengan teman-teman kakak saya. Meskipun dia hilang, saya merasa dia tetap bersama dengan saya sehari-hari seperti hari ini saat saya mengantarkan keluarga TKI ke Departemen Luar Negeri dan Departemen Tenaga Kerja. Jadi dia sumber inspirasi saya.

Setelah sekian belas tahun menekuni bidang ini, apakah Anda mulai merasa putus asa karena tidak terjadi perubahan signifikan? Menurut Anda, apa sebenarnya persoalan mendasarnya?

Itu karena kita tidak tuntas menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu. Dulu ada peluang dengan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi lembaga itu dibatalkan. Kebencian orang terhadap masa lalu, terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) terus-menerus ditumbuhkembangkan. Kebencian antar etnis masih menjadi makanan politik elit-elit kita. Pemerintah juga tidak tuntas memutus dengan kekelaman masa lalu. Jadi kita masih terus berkubang di sana. Kita memang masih dalam masa transisi demokrasi tapi saya tidak yakin kita akan menuntaskannya kalau kita tidak bisa membayar lunas utang-utang sejarah kita di masa lalu.

Kalau kita melihat undang-undang yang mengatur mengenai buruh seringkali memakai kata tenaga kerja. Sedangkan kawan-kawan aktivis justru lebih memakai kata buruh. Apakah ada makna khusus bagi rekan-rekan pergerakan antara kata buruh dan tenaga kerja?

Ini terkait dengan sejarahnya. Kata buruh berkaitan dengan orang tertindas dan harus dibela. Menurut Prof. Imam Soepomo dalam hukum perburuhan klasik, buruh itu harus dibela. Kalau kata tenaga kerja itu sangat netral, tidak mempunyai makna perlawanan, dianggap hubungan setara. Padahal jelas hubungan antara buruh dan majikan adalah hubungan yang tidak setara, sehingga UU yang dibuat seharusnya melindungi buruh.

Jadi menurut Anda, UU Ketenagakerjaan itu bisa diamandemen menjadi UU Perburuhan?

Saya kira jika kita kembali kepada kitab klasik UU Perburuhan kita yang memandatkan UU itu harus melindungi buruh. Kita perlu mengamandemen seluruh paket UU ketenagakerjaan kita.

Jadi singkatnya, apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah?

Kalau dalam konteks perlindungan buruh migran, saya kira pemerintah harus menanggalkan paradigma komoditifikasi tenaga kerja. Artinya, melihat buruh migran hanya sebagai sumber penghasil devisa. Saya kira pemerintah harus menanggalkan paradigma itu karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia, sehingga yang harus dilakukan adalah melindungi mereka, tidak mengkomoditifikasi mereka.