Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Anas S. Machfudz

Memahami Agama Secara Substansi

Edisi 607 | 05 Nov 2007 | Cetak Artikel Ini

Pembaca dimanapun Anda berada, Jaleswari Pramodhawardani kembali menemani Anda untuk bincang-bincang bersama bintang tamu kita kali ini Anas S. Machfudz, seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Dia memiliki latar belakang filsafat, sosiologi kemasyarakatan, serta alumnus dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah menghasilkan beberapa penelitian dan buku, diantaranya berjudul Menekuk Agama Meraih Tahta. Perbincangan kita kali ini mengenai agama, demokrasi, toleransi, dan pencegahan korupsi.

Anas S. Machfudz berpendapat jika agama ingin sukses memberikan kontribusi dalam proses demokratisasi, toleransi, dan pencegahan korupsi, maka proses pemahaman keagamaan itu harus digeser dari yang bersifat ritual menjadi pemahanan kepada substansi. Ketika agama dipahami secara substansial, contohnya, korupsi itu benar-benar hal yang dilarang agama dalam arti yang sebenarnya, maka itu akan memberikan suatu kontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Jika tidak ada pergeseran dari ritual ke substansi maka agama hanya akan menjadi suatu formalitas yang dihampiri dalam kepentingan ritual, tetapi tidak pernah ditengok dalam kepentingan sosial.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Anas S. Machfudz

Akhir-akhir ini kaitan antara agama dengan demokrasi, toleransi, dan pluralisme sangat ramai diperbincangkan di media massa. Seberapa jauh agama memiliki kontribusi terhadap nilai-nilai seperti demokrasi, pluralisme, dan toleransi?

Sebenarnya kalau kita berbicara korelasi antara demokrasi dan agama, sedikitnya ada tiga anggapan. Pertama, agama memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi. Kedua, agama menjadi kendala bagi lahirnya demokrasi, dan sebaliknya agama memberikan jawaban yang serba tidak sama terhadap demokrasi menurut konteks negara. Indonesia menarik untuk kita perbincangkan karena sebagai negara yang memiliki umat muslim terbesar di seluruh dunia. Proses demokratisasi yang sekarang coba diterapkan mendapat pengamatan luar biasa dari para pengamat, apakah gagal atau berhasil. Nah, satu hal yang penting untuk ditekankan di sini adalah Indonesia suatu negara yang sangat plural baik dari segi agama, suku, dan etnisitas. Dalam konteks ini demokrasi adalah suatu keharusan, sesuatu yang harus dilakukan. Persoalannya adalah seberapa jauh agama akan memberikan interpretasi terhadap proses demokratisasi ini. Satu hal yang menurut saya harus dipertimbangkan yaitu persepsi keagamaan di Indonesia termasuk di kalangan Islam sendiri itu tidak tunggal. Di satu sisi mengganggap agama mempunyai korelasi positif terhadap demokrasi, tetapi di sisi lain masih ada yang berpendapat demokrasi itu tidak sesuai dengan konteks agama.

Kalau kita melihat perkembangan sekarang pada persoalan-persoalan yang ada di lapangan, banyak orang berpendapat kini agama tampil dengan wajah yang agak garang dibandingkan dengan sebuah keyakinan, sebuah masalah yang dialami bangsa ini seperti korupsi. Kalau kita melihat jauh sebelum sekarang hal tersebut tidak muncul di zaman Orde Baru, tentu saja dengan konstelasi politik dan sebagainya. Apakah ini kemajuan atau euphoria transisi yang harus kita lalui?

Sekarang yang paling mudah memberi permakluman adalah ini sebuah masa transisi. Dalam masa transisi biasanya ada suatu trade-off, ada harga yang harus dibayar. Pada masa Orde Baru ruang demokrasi tidak pernah ada, termasuk dalam kehidupan beragama. Tiba-tiba kran itu dibuka secara luas, maka ruang-ruang itu diisi secara agak liar oleh berbagai kelompok termasuk kelompok-kelompok agama di dalamnya.

Nah, dalam konteks seperti ini proses pemahaman agama terhadap demokrasi menjadi kunci penjelasan seberapa jauh akhirnya agama memberikan kontribusi. Bagi mereka yang relatif mengatakan sebenarnya tidak ada demokrasi di dalam agama, atau dalam konteks yang lebih riil, mereka berpendapat manusia itu untuk agama, dan bukan agama untuk manusia. Kalau pengertiannya semacam ini maka seluruh proses realitas harus digiring sesuai dengan agama. Kedua, menurut saya agak problematis, ketika terjadi interpretasi terhadap agama dan itu dimutlakkan. Tafsir yang dimutlakkan itu membawa konsekuensi logis bahwa orang yang berbeda pendapat dengan mereka harus dinafikkan. Dalam konteks yang paling riil, misalnya kasus sweeping pada bulan puasa. Ketika sweeping terjadi, saya kira teman-teman yang melakukan sweeping beranggapan bahwa ini tidak sesuai, tidak menghormati orang berpuasa. Tetapi dia lupa bahwa yang namanya jualan di bulan puasa itu tidak semata-mata memberikan kepada orang yang tidak berpuasa, maksud saya yang tidak seagama, tetapi memberikan juga kepada musafir, orang yang sakit, dan sebagainya. Yang kedua, esensi beragama itu tidak ada paksaan. Dalam Al-Quran disebutkan tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita harus toleran terhadap orang yang tidak berpuasa, termasuk orang yang menjual. Konsekuensi dari interpretasi yang kemudian ingin meniadakan realitas yang harus sama terhadap dirinya inilah yang membuat proses demokratisasi berjalan tidak mulus. Saya agak khawatir kalau proses semacam ini menjadi suatu kesadaran kolektif, sehingga realitas sosial yang given, plural, harus toleran yang menjadi suatu keharusan itu disedot oleh satu pemahaman yang mengatakan mereka harus tetap berbeda.

Tadi dijelaskan tentang kendala agama dan kemutlakan interpretasi yang selama ini terjadi, bagaimana agama mendapat pembacaan lain dari berbagai pihak dan sebagainya. Kalau agama bisa berkontribusi terhadap demokrasi, apa kira-kira bentuk konkritnya?

Saya kira elemen yang paling mendasar terhadap demokrasi adalah trust, percaya kepada orang lain, percaya kepada persamaan. Kedua, yang terpenting dalam demokrasi adalah toleransi. Ketiga adalah eksklusif.

Apakah hal itu ada atau tidak karena itu suatu proses?

Ya, ketika agama dipahami mempunyai suatu ruh terhadap musyawarah sebenarnya agama memberikan peluang terhadap terjadinya demokrasi. Persoalannya adalah ketika dituangkan ke dalam satu ruang yang mana mereka berbeda agama, berbeda interpretasi dimana interpretasi itu sebenarnya bersifat relatif kemudian dimutlakkan. Ketika tingkat mutlak itu atas nama agama yang diyakini, mereka merasa berjuang untuk kebenaran, maka persoalan itu menjadi constrains terhadap proses demokratisasi. Tetapi ketika agama memberikan satu ruang yang substansial, dimana proses perbedaan itu menjadi hal yang biasa, perbedaan keyakinan itu harus dihormati, dan sebagainya. Di sini civic culture akan memberikan kontribusi yang terbesar dalam proses perkembangan demokrasi.

Apakah ada contoh yang pernah Anda temukan?

Contoh yang agak sensitif adalah terkait kepercayaan lokal. Dulu pada tahun 1960-an, bila tidak memiliki kepercayaan agama resmi dinamakan komunis. Menurut saya, ketika orang dipaksa masuk ke dalam suatu ruang yang bukan kamarnya, ini adalah proses kolonialisasi kepercayaan yang dilakukan oleh agama resmi terhadap kepercayaan, terutama kalau kita lihat di Kalimantan, Badui, dan sebagainya. Proses demokratisasi akan memberikan ruang ketika posisi negara bagaikan penjaga malam. Jadi, tidak memberikan monopoli interpretasi atau corong terhadap kepentingan agama besar. Negara juga lalai melindungi agama yang sebenarnya tidak masuk dalam definisi negara, tetapi mempunyai hak untuk hidup sebagai aliran kepercayaan.

Kapan negara hadir untuk warganya dalam konteks agama ini?

Ini memang dilematis. Contoh sekarang yang paling kontemporer soal pengakuan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut saya, itu jelas berbeda dengan aliran mainstream. Kalau kita berbicara soal hak asasi manusia (HAM), seolah-olah orang boleh berbicara keyakinan apa saja menurut apa yang diinterpretasikan. Tetapi ketika sebenarnya itu masuk ke ruang publik, ini mengganggu proses kepercayaan orang lain yang sedemikian rupa. Saya kira di sini negara harus bijaksana untuk melakukan proses dialogis dalam persoalan ini, dan tidak serta merta ditangkapi sebagai suatu tindak pidana dan diklaim sebagai aliran sesat. Sebaliknya, juga tidak dibiarkan liar untuk menggangu proses keimanan yang dalam hal ini adalah menjadi kelompok mainstream.

Apakah negara sudah hadir seperti yang Anda katakan tadi?

Sayangnya kehadiran negara seringkali terlambat, dan seringkali menjadi corong kepentingan dari kelompok mainstream. Kasus Ahmadiyah, misalnya, saya kira menunjukkan bagaimana negara tidak begitu netral untuk memberikan suatu proses dimana Ahmadiyah sebagai suatu keyakinan yang belum tentu dalam tanda petik sebagai suatu aliran yang sesat. Semestinya ada suatu perlindungan dan tidak dibiarkan, dalam tanda petik diberi kesempatan dihancurkan dan ditiadakan. Menurut saya, negara seharusnya menjadi seorang moderator yang bijaksana dan memberikan suatu perlindungan apalagi yang menyangkut soal kekerasan. Perbedaan soal keyakinan hanya bisa diselesaikan dengan dialog, kata-kata yang bijaksana, dan bukan dengan kekerasan.

Kalau melihat paparan Anda tadi, agama tidak berjarak dengan realitas sosial. Artinya, agama justru menjadi semacam solusi persoalan yang ada di masyarakat, misalnya korupsi. Kita mengetahui korupsi justru sering dilakukan oleh orang-orang yang kebanyakan mengetahui mengenai agama. Jika agama dikaitkan dengan masalah pemberantasan korupsi, bagaimana menjelaskan bahwa agama mempunyai kontribusi terhadap pemberantasan korupsi dan penyadaran terhadap penyimpangan-penyimpangan lainnya juga?

Ada dua hal jika kita berbicara soal korupsi, yaitu korupsi bersifat kultur, dan korupsi bersifat struktural. Agama hanya memberikan kontribusi terhadap korupsi yang berkaitan dengan kebudayaan, korupsi yang berkaitan dengan satu sistem nilai. Nah ini berkaitan dengan proses penghayatan keagamaan. Ketika agama dipahami secara substansial bahwa korupsi itu benar-benar suatu bagian yang dilarang agama dalam arti yang sebenarnya, saya kira itu akan memberikan suatu kontribusi. Dalam hal ini harus dibedakan antara Islam dan orang Islam, antara doktrin dan behaviour.

Apa maksudnya?

Begini, orang selalu menertawakan orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam tetapi juga memiliki koruptor yang mungkin terbesar di Asia Tenggara. Saya kira ada proses keagamaan yang salah, yaitu ada dikotomi seolah-olah korupsi adalah persoalan duniawiyah (keduniaan), sedangkan ritual keagamaan adalah soal ukrowiyah (akhirat).

Tolong Anda jelaskan mengenai dikotomi tersebut?

Dalam suatu proses pemahaman dikotomis bahwa korupsi adalah urusan duniawiyah, dan ritual keagamaan seolah-olah urusan akhirat, itu membuat orang beragama menjadi berkalkulasi. Misalnya, saya korupsi, tetapi saya akan bangun masjid. Saya korupsi dan saya akan pergi haji. Seolah-olah dengan proses kalkulasi tersebut membuat saya masih untung karena ketika korupsi di satu sisi saya mendapat kenikmatan, di sisi lain saya dapat membangun masjid dengan amal jariah. Yang kedua, saya kira untuk korupsi ini agama telah memperingatkan.

Satu contoh paling riil, sekarang ini korupsi-korupsi yang terjadi di daerah terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena tidak ada perubahan paradigma bahwa uang itu adalah uang rakyat. Dalam konotasi agama, kalau uang rakyat berarti itu uang Tuhan. Nah, dalam konteks agama, mohon maaf ini dalam konteks Islam, orang yang menjadi amil (pengelola zakat, infak, sedekah - Red) hanya berhak mendapatkan 1/8 dari dana terkumpul. Tetapi saya meneliti di 23 Kotamadya, dana-dana untuk kepentingan rakyat - entah namanya pengentasan kemiskinan, kesehatan, atau pendidikan - selalu lebih dari 1%. Itu menunjukkan bahwa penyelenggara negara masih belum memberikan satu perubahan paradigma yang semestinya, meskipun tidak sepenuhnya seperti dalam konteks Islam. Penyelenggara negara seharusnya memahami uang itu adalah uang rakyat, dan bukan uang yang bisa digunakan menurut kemauan penyelenggara negara sendiri.

Jadi belum ada semacam kesadaran yang ditumbuhkan bahwa pelarangan korupsi itu harus dikaitkan dengan bagaimana implikasi sosialnya.

Itu persoalan yang paling rumit. Misalnya, seorang bupati di Banten mendapat anggaran untuk makan dan minum sampai Rp 33,5 milyar. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan cuma Rp 7 milyar. Nah, apa makan dan minum yang sampai Rp 33 milyar? Sementara orang miskin di Provinsi Banten yang jumlahnya sampai 49% mempunyai rumah sangat tidak layak, artinya harus disubsidi negara. Kehadiran negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap satu kelompok yang lemah. Tetapi karena tidak ada perubahan paradigma, penyelenggara negara belum peduli kecuali untuk kepentingan mereka seperti untuk perjalanan dinas. Sayangnya, secara struktural korupsi itu terjadi karena kekuasaan politik itu menjanjikan keuangan yang luar biasa dan kekuasaan yang luar biasa. Karena itu, politisi berbondong-bondong masuk dalam ruang itu, termasuk membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sebagai konsekuensinya, ketika mereka menjadi bupati, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), korupsi menjadi suatu kewajiban untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan. Di sini agama tidak berbicara apa-apa.

Apakah kita harus pesimis dengan realitas semacam ini terkait tidak ada satu kisah sukses pun yang dapat kita petik dari satu pengalaman atau penelitian?

Dengan kata lain, jika agama ingin sukses memberikan kontribusi dalam proses demokratisasi, pencegahan korupsi, maka proses pemahaman keagamaan itu harus digeser dari ritualistik kepada substansialistik.

Siapa yang harus melakukan upaya penggeseran ini agar lebih efektif?

Dalam membangun ada agen yang namanya agen kesadaraan sosial, maka dalam hal ini yang harus membangun adalah para ustadz, pastor, pendeta, dan tokoh-tokoh agama. Jadi sudah saatnya rakyat diberi penjelasan bagaimana pemahaman keagamaan secara substansi. Tetapi yang lebih penting, proses struktural juga harus dibangun. Sudah waktunya yang namanya pejabat seperti walikota tidak diberikan privilege luar biasa, sehingga orang tidak berbondong-bondong masuk dalam ruang itu, yang memaksa mereka korupsi karena harus mambayar mahal. Kalau itu terjadi, maka dekonstruksi terhadap agama akan terus-menerus terjadi. Agama hanya akan menjadi suatu formalitas yang dihampiri dalam kepentingan ritual, tetapi tidak pernah ditengok dalam kepentingan sosial. Satu hal yang saya katakan lebih penting lagi, proses keagamaan umumnya hanya berorientasi kepada kepentingan egoistik. Kalau saya sebagai orang kaya hanya memenuhi kepentingan anak dan keluarga, tetapi tidak pernah meneteskan untuk kepentingan sosial. Kalau saya memberikan kepada orang miskin, hanya saat bertemu di jalan atau saat membayar zakat di hari raya, tetapi tidak pernah bertanggung jawab bagaimana ribuan bahkan jutaan rakyat miskin itu harus dientaskan.

Tadi Anda mengungkapkan kehadiran negara sering kali justru bukan menjadi solusi tapi membawa permasalahan baru dalam konteks agama. Misalnya, dalam memberantas korupsi dipahami negara hanya dengan pembangunan institusi-institusi untuk mencegah korupsi. Sampai sekarang itu tidak efektif, pembangunan institusi tersebut justru menciptakan korupsi baru karena biaya membengkak untuk membiayai institusi baru ini. Dalam konteks pemerintahan, apa hal paling penting yang harus dilakukan?

Persoalan korupsi terjadi bukan karena tidak tersedianya regulasi, sudah terlalu banyak regulasi yang kemudian memberikan sinyal bahwa korupsi itu salah. Namun semangat orang harus berkorupsi karena biaya mahal dalam proses politik. Ini membuat seluruh proses regulasi tidak bekerja. Jadi dengan kata lain sebenarnya harus menciptakan sesuatu yang kondusif, bagaimana persoalan ranah politik itu tidak menjadi ruang yang mendapat privilege luar biasa. Menurut saya, bukan gajinya yang dibesarkan, tetapi yang sesuai saja. Sekarang biaya politik menjadi mahal karena terjadi kesenjangan luar biasa antara wakil rakyat dengan rakyat. Rakyat yang miskin luar biasa, lalu dengan cerdas menggunakan kesempatan saat ada proses politik. Ketika pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada), rakyat meminta uang, kaos sebagai biaya politik yang harus dibayar oleh kelompok ini. Jadi ada yang salah, yaitu soal kesenjangan dan privilege. Kuncinya yang terakhir adalah proses keagamaan. Saya rasa proses keagamaan akan bisa memberikan kontribusi bila didekati secara substansi dan bukan ritual belaka. Ritual sebenarnya hanya instrumen untuk masuk bagian substansial dan bukan sebaliknya