Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Faisal Basri

Ekonomi 2007 Membaik, tapi Skandal Menghadang

Edisi 563 | 25 Des 2006 | Cetak Artikel Ini

Sekarang kita sangat beruntung bisa mencuri waktu dari kesibukan yang luar biasa sahabat kita yang sekarang sudah menjadi tokoh nasional dan tokoh DKI Jakarta, Faisal Basri. Saya beruntung mengenal Faisal Basri sewaktu belum terkenal. Jadi sekarang kalau mau bertemu gampang. Pertama kali saya bertemu barangkali pada tahun 1996, dia dikenal sebagai ekonom yang sangat cerdas, masih muda, tapi sudah menjadi ketua jurusan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Kemudian dia berkembang terus sebagai pakar ekonomi sampai sekarang.

Selain itu, berkat keterlibatannya dalam gerakan reformasi baik secara informal maupun formal di kepartaian, dia sudah mencapai tingkat kematangan dalam politik barangkali yang termatang di antara orang yang belum masuk ke dalam establishment politik. Sekarang Faisal Basri merupakan salah satu bakal calon utama dalam pemilihan Gubernur DKI, tapi itu tidak bisa kita bicarakan di sini karena tidak bisa digunakan sebagai forum kampanye. Sekarang saya ingin mengajak para pembaca untuk berbicara dengan Faisal Basri mengenai 2007 yang tinggal beberapa hari lagi.

Menurut Faisal, ekonomi Indonesia pada 2007 secara makro akan membaik seperti pertumbuhan ekonomi bisa menembus 6%. Namun masyarakat harus mengawasi agar investasi di Indonesia jangan sampai terulang seperti tahun-tahun lalu yang merugikan rakyat Indonesia. Investasi yang perlu diawasi tersebut terutama di sektor infrastruktur seperti di pembangkit listrik, monorail, jalan tol, dan lain-lain.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Faisal Basri.

Dari dulu hingga sekarang Faisal Basri selalu diminta untuk bicara mengenai Economic Outlook. Tapi kalau kita pikir, apakah Anda dan saya yang memang orang biasa begitu sangat tertarik pada economic outlook? Yang sebenarnya ingin kita ketahui adalah personal outlook bagi kita, seperti bagaimana kehidupan kita di tahun depan secara ekonomi, secara kesejahteraan, dan dalam kehidupan di Indonesia termasuk faktor yang mempengaruhinya seperti faktor politik, keamanan, dan sebagainya. Jadi pertanyaan pertama, seperti tendangan pertama (kick off) di sepak bola, terserah nanti mau dibawa kemana. Bagaimana prediksi tahun depan dan apa yang harus kita perhatikan?

Kalau mulai dari perspektif ekonomi, secara umum dulu, tampaknya memang ada tanda-tanda perbaikan. Dalam arti, misalnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik bisa dan menembus 6%. Itu sesuatu yang sangat mewah sejak krisis. Kemudian juga ada kestabilan makro. Sekalipun itu tidak langsung tapi ini ibarat badan kita. Jadi tekanan darah kita sudah mulai normal, detak jantung juga tidak berdegup-degup lagi.

Murid Anda, Dede Basri yang sekarang menjadi penasihat presiden memang pernah mengatakan pertumbuhan diharapkan bisa menembus 6%, inflasi akan terkendali, dan nilai tukar rupiah juga stabil. Apakah memang betul begitu perkiraannya?

Sangat betul. Namun kita harus tanya juga mengapa stabil? Apakah stabilnya karena kekuatan kita sendiri atau faktor lainnya? Nah, stabilnya tersebut bisa dikatakan 90% karena adanya topangan uang dari luar untuk jangka pendek, yang kita sebut hot money. Jadi kalau hot money itu hengkang maka dalam waktu sekejap kita akan tertekan lagi.

Apakah hot money itu dalam bentuk uang berputar atau investasi pasar saham?

Paling besar adalah Surat Utang Negara (SUN). Jadi kira-kira dari hot money itu adalah SUN. Kedua saham, ketiga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Jumlah semua itu sejak harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikkan mencapai kira-kira US miliar.

Apakah pembeli surat berharga tadi orang dalam negeri atau luar negeri?

Kita tidak pernah bisa tahu karena bisa jadi orang Indonesia yang uangnya disimpan di luar negeri. Tapi kalau untuk SBI sebagian besar memang asing, dan untuk SUN juga asing. Yang saya curiga adalah saham.

Nah apa jeleknya kalau itu hot money karena itu juga uang dan menimbulkan stabilitas? Apa yang diperlukan supaya lebih stabil lagi?

Sebetulnya memang itulah tahapan menuju ekonomi yang baik. Dimulai dari hot money dulu, tapi kalau hot money terus menerus dan tidak diiringi investasi asing langsung yang berjangka panjang dalam bentuk pabrik, dan sebagainya, maka itu tidak akan berkelanjutan.

Jadi kalau yang bukan hot money maka itu harus investasi fisik.

Investasi fisik dan sifatnya jangka panjang.

Sekarang di seputar kita seperti kalau orang Jakarta melihat ada shopping mall dan prasarana lainnya. Apakah itu bisa dikatakan investasi fisik sedang berjalan atau ada hal-hal di balik layar?

Belum. Misalnya, Carrefour dan Hypermart yang ada di sektor perdagangan, itu praktis modalnya relatif kecil. Biasanya lahan untuk mereka disediakan dengan sewa yang murah untuk menarik pengunjung. Seluruh pembiayaan pengadaan barang itu oleh supplier, bahkan sampai discount program pun itu supplier yang membayar. Jadi modalnya sangat kecil sekali.

Jadi kalau ada apa-apa mereka gampang kabur dan pindah.

Iya, tidak ada masalah sama sekali.

Tadi dikatakan bahwa investasi yang ada sekarang masih didukung oleh uang sementara dan labil. Jika terjadi sesuatu maka bisa kabur. Nah apa sesuatu itu yang bisa membuat hot money tetap tinggal atau pergi terutama pada tahun 2007? Apakah sesuatu itu terorisme, gonjang ganjing pemerintahan, atau hal lainnya?

Itu kembali faktor ekonomi, misalnya, kalau pemerintah terlalu percaya diri. Pemerintah di sini termasuk Bank Indonesia (BI) kalau kita boleh anggap sebagai satu agency negara. Jadi kalau pemerintah dan BI terlalu percaya diri dengan melakukan hal seperti penurunan suku bunga yang terlalu cepat untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya lewat pinjaman dari bank. Nah itu akan membuat uang yang masuk akan cepat keluar. Selisih suku bunga di dalam dan di luar akan menarik hot money itu untuk keluar dan ini sudah terjadi sebelum 2007. Pembelian SBI oleh asing sudah bisa dikatakan nol.

Ini satu poin yang khusus. Karena itu saya juga ingin menanyakan soal bank. Apakah trade off antara investasi pasar dan pinjaman bank itu memang hanya suku bunga? Apakah bank masih susah memberikan pinjaman karena masih tidak percaya pada kondisi?

Ada dua. Pertama adalah bank di Indonesia belum terbiasa memberikan kredit secara benar. Kedua, sekarang ini 65% kepemilikan bank di Indonesia oleh asing. Implikasinya adalah mereka mengambil dana dari masyarakat lokal, tapi tatkala menyalurkan kredit karena melihat iklim investasi dan bisnis di Indonesia tidak baik maka mereka lebih memilih beroperasi secara global. Mereka akan investasi di Vietnam, India, atau di mana saja yang memberikan iklim yang lebih baik daripada di Indonesia. Itu konsekuensi dari makin besarnya kepemilikan asing di bank-bank kita.

Ya, sekarang Indonesia sebagai tujuan investasi sangat tersaingi. Bukan hanya Cina, India yang sudah berada di depan, tapi Vietnam juga padahal sistem politiknya tidak jelas. Bahkan Thailand yang ada kudeta masih lebih menarik. Anda sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), apakah melihat faktor hukum di Indonesia itu yang menghambat asing untuk investasi di sini?

Kalau kita melihat sejarah awal datangnya investasi asing di masa pemerintahan orde baru, itu diawali dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian juga dibereskan segala macam perangkat undang-undangnya sehingga datanglah perusahaan-perusahaan tambang dengan kontrak karya generasi pertama seperti Freeport. Di kontrak itu disebutkan, "Apapun yang terjadi setelah kontrak ini yang merugikan investor, itu tidak berlaku"

Jadi kontrak itu sangat enak untuk investor asing.

Ada kepastian karena investasi mereka jangka panjang. Nah itu sekarang yang sudah kadaluarsa.

Menurut Anda, apakah klausul semacam itu benar?

Terlepas dari benar atau tidak, apa pun yang memberikan kepastian tinggi maka investor akan datang.

Karena itu para investor datang walaupun Indonesia ketika itu jauh lebih tidak stabil dari sekarang.

Iya. Kepastian itu yang langka dan sampai sekarang UU Investasi yang baru belum kunjung di-undangkan, padahal sudah puluhan tahun dibahas.

Iya, investasi sekarang bukan saja tidak efisien lagi tapi sudah menjadi isu politik. Ada rekan-rekan ekonom Anda yang secara ideologis berkeberatan terhadap investasi asing dengan contoh deal-deal PMA yang merugikan orang-orang Indonesia. Di luar negeri, saya mendengar presentasi dari rekan Anda juga, Sri Mulyani yang mengatakan memang banyak kontrak asing yang tidak fair tapi sebagai pemerintah mereka tidak bisa apa-apa selama itu masih berlaku karena ingin menghormati kontrak. Itu berarti kontrak-kontrak asing yang ada sekarang semuanya memerlukan perbaikan. Apakah kalau kontrak-kontrak itu diperbaiki akan membuat asing makin takut lagi atau tidak?

Selama perbaikan tersebut menuju kepada hal yang lebih pasti. Sebetulnya itu tidak semuanya merasa takut Bang Wimar. Misalnya, dalam kontrak karya batu bara untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan, mereka harus membayar 43% sedangkan kalau untuk umum 30%.

Bukankah itu karena generasinya sudah lebih ke sini?

Iya. Mereka bersedia membayar lebih banyak, walaupun kompensasi yang harus diberikan lebih besar, tapi pasti. Jadi misalnya ada kebijakan pemerintah mengenakan pungutan ekspor untuk batu bara maka mereka tidak kena. Mereka bersedia membayar lebih mahal asalkan dijamin kepastiannya sehingga mereka bisa hitung-hitung secara lebih pasti. Kalau tidak bisa hitung secara pasti maka akan berat bagi mereka untuk datang, apalagi negara-negara lain memberikan iming-iming yang lebih baik khususnya Rusia untuk sektor pertambangan.

Tapi untuk sektor tambang batu, kalau tidak salah minat investor masih ada.

Iya, masih besar.

Untuk sektor infrastruktur, Cina masuk dengan yakin sekali. Apa penyebabnya?

Belum ada bukti.

Bukankah untuk listrik swasta termasuk yang di Paiton, Cina ikut masuk investasi?

Iya. Tapi dilihat dari kesepakatan saling pengertian (Memorandum of Understanding MoU) yang sudah ditandatangani, itu masih belum terbukti dan mereka masih meminta kepastian lagi, yakni jaminan pemerintah.

Jadi masih MoU. Apakah itu juga yang menahan proyek monorail di Jakarta karena tidak ada jaminan pemerintah?

Wah, bagi saya, itu lebih merupakan skandal.

Oh, lain lagi. Itu cerita skandal DKI. Karena itu harus cari gubernur yang lurus dan good guy.

Di proyek monorail ada juga keterlibatan wakil presiden di situ.

Di balik hal yang ekonomis, pada skala yang lebih luas tentu moralitas publik yang akan menentukan iklim investasi, kesejahteraan, dan sebagainya. Di Indonesia banyak sekali skandal, ada yang bisa dipersalahkan pada orang dan ada juga yang tidak seperti tsunami. Kalau seperti masalah monorail di DKI tentu ada yang bisa dipersalahkan. Ada juga yang gabungan seperti Lapindo karena lumpurnya sendiri bukan salah siapa pun, tetapi pengabaian tanggungjawab sosialnya adalah suatu kesalahan. Anda sebagai pemuka masyarakat yang juga ekonom, mana yang harus lebih diawasi untuk tahun 2007 jika kawan-kawan memiliki energi terbatas untuk mengikuti masalah?

Investasi jangan sampai terulang seperti tahun lalu. Kita memang butuh investasi karena pertumbuhannya dalam dua tahun ini negatif, tetapi itu masih juga ditunggangi oleh berbagai kelompok kepentingan, seperti monorail oleh Bukaka dan Jusuf Kalla.

Anda menyebut Bukaka dan Jusuf Kalla. Bukankah Bukaka itu milik Fadel Muhammad?

Tidak, Fadel sudah lama keluar dan sekarang Bukaka murni milik keluarga Kalla. Di pembangkit listrik juga berpotensi karena prosesnya tidak transparan. Pada kasus monorail, kita bersyukur karena memiliki menteri keuangan yang tidak mau begitu saja diperintah menandatangani surat jaminan dan minta Keputusan Presiden dulu.

Apakah monorail itu kasus Sutiyoso atau Jusuf Kalla?

Kedua-duanya karena keduanya berpotensi melakukan kebohongan publik. Kemudian dibangun rumah susun yang masif tetapi ketika kita telusuri harga rumah susun yang dibangun berharga di atas seratus juta. Jelas ini bukan rumah susun untuk masyarakat yang sangat membutuhkannya. Kemudian ada juga jalan tol. Teman-teman di birokrasi menyadari itu dan sekarang mencoba menyusun seperangkat regulasi yang paling tidak meminimalisir kebocoran.

Menarik. Di birokrasi ada juga orang-orang baik yang mencoba membendung itu.

Selama ini saya juga mendapat data dari mereka karena mereka tidak bisa bicara secara langsung kepada yang ingin menjarah. Lalu mereka minta kita untuk bicara dan mengangkat ke publik.

Bagaimana posisi teknokrat sekarang, apakah sama seperti zaman Widjojo dulu?

Sangat tidak. Zaman Widjojo enak menjadi teknokrat karena semua diracik dan kalau keracunan tanggung sendiri. Kalau sekarang harus dijamin bahwa apa yang dibuat oleh teknokrat feasible secara politik. Dan teknokrat sekarang harus juga meyakinkan politisi bahwa kebijakan ini bisa diterima oleh partai-partai. Dan itu jauh lebih sulit.

Apakah pemberdayaan politisi sekarang ini sudah di luar batas atau memang masih harus ditumbuhkan? Sampai di mana euforia di DPR, di partai, orang politik yang mencampuri urusan eksekutif merupakan suatu faktor?

Saya rasa mereka jangan disalahkan sepenuhnya, harus disalahkan juga eksekutifnya yang terlalu banyak melakukan diplomasi dengan pemimpin negara lain daripada dengan pimpinan partai di negaranya. Ini tentunya presiden dan wakil presiden, karena proses politik memerlukan dukungan dari parlemen.

Bukankah wakil presiden rajin melobi partai politik di dalam negeri?

Itu tidak cukup barangkali karena dia lebih rajin pada pemberian konsesi-konsesi. Kalau ada masalah, seperti masalah beras, semua dipanggil. Bukan begitu caranya, karena itu namanya diplomasi pemadam kebakaran. Yang kita inginkan adalah memuluskan suatu produk misalnya UU Investasi, perburuhan, perpajakan, dan semuanya berkaitan ke DPR dan kedua orang ini adalah anggota partai.

Apa yang bisa dilakukan dari segi yang bisa dibuat oleh publik dan pers untuk mengurangi pengaruh mereka yang merusak itu? Apa yang bisa mengubah untuk melawan bad guys tersebut?

Saya rasa perlu diungkap suatu kasus secara tuntas yang menunjukan betapa ada kepentingan politik dan pribadi. Misalnya bicara monorail, jika hanya saya sendiri yang bicara tentu tidak akan menggema. Saya sebutir pasir di pantai.

Saya sangat setuju dengan yang Anda katakan bahwa perlu dicari kasus besar karena masyarakat kalau melihat pejabat dihormati. Kalau kita mencela terus nanti kita dikatakan sentimen. Menurut Anda, apakah ada skandal di seputar kantor wakil presiden?

Di elite, saya rasa ada. Misalnya, terkait dengan pembangkit listrik, indikasinya cukup jelas seorang wakil presiden sampai dua kali ke kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ini sangat luar biasa. Lalu Monorail. Juga proyek-proyek yang secara masif dilakukan untuk pembangkit listrik 10.000 Megawatt yang prosesnya agak remang-remang. Kita juga bisa lihat dari proses negosiasinya yang saling kunjung mengunjungi. Misalnya, bulan ini presiden mengunjungi suatu negara dan bulan berikutnya wakil presiden. Saya rasa itu bukan untuk mem-follow up akan tetapi kompetisi.

Jadi presiden dan wakil presiden ini bukan satu tim yang saling membantu.

Karena dalam diplomasi di luar negeri itu sangat tidak lazim. Kalau presiden atau wakil Presiden datang di follow up oleh menteri teknis, bukan presiden di follow up oleh wakil presiden atau sebaliknya.

Suara Anda lantang, jernih, dan sekarang di ambang pintu masuk ke dalam jabatan formal mungkin menjadi gubernur atau yang lain. Bagaimana Anda bisa berharap maju dan survive dengan sikap seperti ini yang kelihatannya akan sangat mengganggu dalam mobilisasi dukungan di elite karena Anda perlu dukungan elite juga?

Kalau Mahmoud Ahmadinajed (Presiden Iran) bisa, mengapa kita tidak bisa. Kalau Enrique Penalosa (mantan walikota Bogota) di Bogota bisa dan kalau Andrea Manuel Lopez Obrador (kandidat calon presiden Mexico) yang hampir bisa tapi dikalahkan 0.06% suara, mengapa kita tidak bisa. Yang penting kita mencoba. Kalau kita tidak mencoba maka kemungkinan menangnya 0%, dan kalau kita mencoba mungkin bisa naik menjadi 50% dan terus akan terus kita coba untuk meyakinkan.

Sebenarnya misi saya untuk generasi muda karena sekarang ini ada pemahaman seolah-olah untuk berpolitik harus menjadi saudagar dulu dan untuk menjadi kepala daerah harus mapan dulu. Tentu saja stigma-stigma itu menjadikan politisi yang non saudagar menjadi lemas, atau yang muda-muda akan memulai korupsinya jauh lebih cepat. Tentunya kalau kita berhasil akan menimbulkan harapan baru dari lapisan politik yang sangat luas dan kita memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Jika dibiarkan seperti ini terus maka nanti akhirnya yang menjadi politisi adalah ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Jangan lupa, ketika mereka menjadi politisi korupsinya lebih besar dan masif, setelah mapan secara politis tidak otomatis korupsinya akan lebih kecil. Kalau sudah mapan secara ekonomi, korupsinya jauh lebih luas.

Apakah semua itu arahnya membaik atau memburuk?

Saya ingin mengatakan sulit. Kalau dilihat dari kacamata, permukaannya membaik tapi sebenarnya kualitasnya memburuk. Jadi dari segi kuantitas membaik tapi kualitasnya memburuk.