Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Melissa Butar Butar

Pengacara Masa Depan Indonesia

Edisi 555 | 30 Okt 2006 | Cetak Artikel Ini

Halo sahabat Perspektif Baru dimanapun Anda berada, saya Jaleswari Pramodhawardani kembali menjumpai Anda bersama tamu kita yang mungkin sangat istimewa yaitu Melissa Butar Butar. Dia salah satu pemenang dari Asia Cup di Tokyo tentang peradilan semu. Melissa Butar Butar termasuk salah satu anggota tim dari fakultas ilmu hukum Universitas Indonesia (UI) di kompetisi tersebut.

Melissa mengungkapkan kompetisi di Jepang itu benar-benar mengubah dan membangun karakter dan kepribadiannya. Dirinya menjadi orang yang sedikit lebih nasionalis daripada sebelumnya. Itu juga membuatnya bisa belajar dari mahasiswa-mahasiswa hukum negara-negara lain dan melihat perspektif mereka, seperti optimisme mereka terhadap pilihan masa depan mereka di bidang hukum. Sedangkan di Indonesia orang masuk fakultas ilmu hukum karena sudah tidak ada pilihan lain.

Melissa menilai di Indonesia masih kurang banyak pengacara yang tertarik masalah perbatasan karena kurang komersial. Mereka lebih tertarik menjadi business lawyer atau litigasi yang jelas sangat komersil. Padahal kalau melihat Indonesia itu negara kepulauan maka jelas kita akan sering konflik dengan negara tetangga berkaitan dengan perbatasan.

Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Melissa Butar Butar.

Selamat atas kemenangan Anda dan tim dalam Asia Cup 2006 di Tokyo kemarin. Mungkin ini membahagiakan untuk Indonesia karena kalau bicara soal dunia pendidikan kita selama ini selalu banyak kritik. Anda mungkin bisa menceritakan kepada kita mengenai semua proses yang terjadi sebelum keberangkatan, seperti apakah Anda ke sana atas undangan atau Anda dan Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) mendaftar ke sana?

Saya di sini berbicara bukan atas nama saya sendiri tapi juga atas nama tim Asia Cup 2006 dari UI. Dalam tim saya ada empat orang, yaitu saya lalu ada teammate saya yang lolos juga Harjo Winoto, dan dua researcher yaitu Fitria Khairani dan Noviadri Erman. Pelaksanaan Asia Cup ini sudah sembilan tahun. Kita ikut sudah yang ke delapan kali dan ini yang kesembilan. Fokus Asia Cup pada International Humanitarian Law dan International Human Rights Law. Kita sendiri mendapat undangan dan diundang. Pihak penyelenggaranya adalah Kementerian Luar Negeri Jepang. Mereka memilih law schools terbaik di Asia untuk diundang dan untuk ikut serta dalam acara ini.

Ada berapa negara yang ikut?

Yang diundang ada sembilan Law Schools dari tujuh negara di Asia. Jepang mengirimkan tiga universitas, yaitu University of Kyoto, University of Osaka, dan Waseda University. Dari Indonesia hanya FH UI. Sebenarnya Indonesia mendapat tiga undangan, yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan, dan UI. Karena satu negara hanya boleh direpresentasikan oleh satu universitas saja, jadi kita bertiga harus berkompetisi di surat gugatan atau international law dimana kita menyebutnya memorial.

Apakah sistem seleksinya dari mereka juga?

Ya, dari mereka. Jadi kita mengirimkan memorial yang sudah jadi. Surat gugatannya dikirim ke Tokyo, Jepang. Nanti komite yang menilai, mana yang paling bagus. Dari setiap undangan yang kita dapat, UI selalu menjadi yang terbaik di Indonesia. Jadi kita berhak ke Jepang untuk mengikuti Asia Cup 2006.

Jadi selama sembilan kali ini FHUI maju terus dengan sistem seleksi dari mereka. Apa yang diperlombakan di sana? Artinya, maksudnya peradilan semu? Apakah masing-masing negara memang diberikan kasus antar negara, dipecahkan, dan segala macamnya? Mungkin Anda bisa cerita dari babak penyisihan sampai Anda harus berhadapan dengan Malaysia.

Asia Cup ini adalah kompetisi peradilan semu miniaturnya International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional yang ada di Den Haag. Kita seolah-olah tampil dihadapan ICJ. Semua prosesnya sama. Ada hakim di depan, ada tergugat, dan ada penggugat. Kita akan maju dengan mempresentasikan argumen-argumen kita sebagai penggugat maupun tergugat. Sedangkan kasusnya itu tentu kasus negara fiktif, tidak boleh negara asli. Nah, di situ akan ditentukan apakah kita menjadi tergugat atau menjadi penggugat. Asia Cup ini untuk ruang lingkup Asia, sedangkan untuk dunia nanti ada lagi.

Jadi, setelah Anda di Asia Cup ini nanti baru ke dunia.

Tidak, ini bukan kompetisi yang subordinate, jadi berbeda. Sedangkan untuk yang dunia itu namanya Jugde A Cup Competition. Itu adalah kompetisi Mob Court atau International Mob Court, peradilan semu internasional yang paling prestisius di seluruh dunia. Itu sudah sangat diakui. Di Asia Cup ini, kita membela suatu negara dari gugatan. Misalnya, mereka tidak melanggar artikel apapun atau ketentuan apapun di internasional berkaitan dengan hukum perang ataupun hukum kemanusiaan, atau meskipun melanggar itu bisa dimaafkan karena kita dalam situasi perang. Itu contoh untuk tergugat. Sedangkan jika menjadi penggugat, kita akan terus menerus meyakinkan hakim untuk memihak kita karena kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Walaupun negara fiktif, menurut Anda, adakah itu terjadi juga di Indonesia?

Jadi kalau di kompetisi International Mob Court, itu biasanya datang dari kasus-kasus yang sedang up to date dan masih kontroversi, belum ada keputusan yang jelas. Misal, Asia Cup tahun ini, kalau kita melihat pada kasusnya itu lebih cenderung merujuk kepada apa yang terjadi antara Republik Indonesia (RI) dan Timor Timur atau RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jadi kasusnya adalah menceritakan suatu negara federal, bukan negara kesatuan seperti kita, dengan ada satu bagian dari negara itu, mencoba untuk melepaskan diri dan negara bagian itu berhasil melepaskan diri. Pada saat mereka berperang saat melepaskan diri ada warga negara lain, negara netral, di situ. Nah, warga negara lain tersebut anaknya hilang di sana. Setahun kemudian ditemukan foto anaknya dalam keadaan telanjang. Jadi bahan untuk pornografi. Karena itu negara penggugat ini menggugat bahwa ada hukum-hukum perang dan hukum-hukum kemanusiaan yang sudah dilanggar selama mereka berperang.

Apa yang paling menarik dari pengalaman Anda dan kawan-kawan dalam Asia Cup ini?

Pengalaman menarik pasti banyak, tapi yang paling menarik itu adalah ketika kita bisa berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa hukum terbaik di seluruh Asia, misalnya dari National University of Singapore (NUS) yang sudah langganan jadi juara Asia dan dunia, Ateneo de Manila University yang kita sudah tahu sangat terkenal law school-nya, University of Hongkong, dan universitas-universitas serta law schools lain yang bagus. Kita juga senang bisa tampil di sana karena kita mewakili Indonesia. Kini Indonesia salah satu yang sudah diperhitungkan di kompetisi International Mob Court.

Sebelum Asia Cup 2006 ini, pernahkah Indonesia mendapat juara?

Tahun 2004 dan 2005 kita juara dua. Dua kali kita dikalahkan oleh NUS.

Jadi kalau menurut Anda sendiri sebetulnya Indonesia tidak terlalu buruk.

Buruknya, kita disebut sebagai salah satu negara negara dunia ketiga (third world country), tapi kita sudah sangat diperhitungkan baik untuk kompetisi peradilan tingkat dunia maupun di Asia Cup.

Selain menang dalam peradilan semu itu, salah satu anggotanya juga yaitu Harjo Winoto menang. Betulkah?

Harjo Winoto menjadi second best oralist, pembicara terbaik kedua. Jadi dari kita berempat itu yang menjadi oralist-nya saya dan Harjo. Nah, Harjo ini tahun kemarin ikut kompetisi peradilan yang tingkat dunia.

Saat berhadapan dengan Malaysia di final, apa kasus yang dipecahkan?

Kasusnya sama yaitu tentang Act Dom vs Record. Jadi dua negara itu, negara Act Dom sebagai penggugat dan Record sebagai tergugat. Kasusnya sama dan pada saat itu kita posisinya sebagai tergugat.

Kalau Anda melihat fakultas hukum UI atau di Indonesia pada umumnya, apa kira-kira yang kurang dari kawan-kawan Anda dibandingkan universitas negara lain yang relatif katakanlah perekonomian, sistem, dan segala macamnya jauh lebih maju dari kita?

Kalau kita mau membandingkan jelas agak tidak fair karena mereka memiliki semua fasilitas yang kita tidak punya. Tetapi kalau mengenai kurikulum, ada perbedaan yang sangat mencolok antara kita dan Filipina. Filipina mencontoh sistem kurikulum law school di Amerika Serikat (AS). Mereka sebelum masuk ke law school, fakultas hukum, harus sudah melewati empat tahun dulu untuk mengambil jurusan tertentu di universitas. Jadi Law dan kedokteran itu adalah jurusan yang sangat sulit untuk dimasuki. Untuk menjadi seorang pengacara jenjang strata satu (S1) saja atau sarjana hukum (SH) kalau di kita, mereka membutuhkan waktu delapan tahun, sedangkan kita empat tahun. Pemerintah sangat perhatian dengan hukum yang ada di negara itu karena mahasiswa-mahasiwa hukum itu merupakan aset yang di kemudian hari dapat membangun dan mempertahankan negaranya.

Kalau menurut Anda, apa kekuatan dari fakultas hukum UI?

Kita melihat kurang fasilitas, dana, dan segala macam yang membuat kita bekerja berkali-kali lipat lebih daripada mereka yang ada di AS atau di Filipina. Kalau mereka sudah tersedia semuanya dan yang mereka lakukan hanya belajar, belajar, dan belajar. Sedangkan kita harus mengurusi teknis-teknis yang lain misalnya mencari dana, mencari pelatih, mencari buku, dan segala macamnya. Jadi kita lebih terpacu. Meskipun kita kalah fasilitas, kita bisa juga menang. Usaha kita lebih berkali-kali lipat daripada mereka karena semangat yang kita punya juga lebih. Mereka terbiasa untuk menjadi juara sedangkan kita masih mencari untuk menjadi juara.

Berapa lama Anda dan tim mempersiapkan diri untuk pergi ke Tokyo?

Ada empat orang yang terpilih. Sebelum mendapatkan empat orang ini, ada sekitar 15-16 orang yang ikut pemilihan seleksi di dalam UI. Seleksinya satu bulan. Ketika sudah mendapatkan empat orang, kita dilatih dua bulan sebelum berangkat ke Jepang.

Untuk Anda sendiri secara pribadi, apa pelajaran yang bisa diambil dari Asia Cup 2006?

Secara pribadi, dari awal pelatihan sampai menyelesaikan kompetisi di Jepang itu benar-benar mengubah dan membangun karakter dan personality saya. Saya menjadi orang yang sedikit lebih nasionalis daripada sebelumnya. Ketika Anda berada di suatu kompetisi internasional dan membawa nama negara, terasa sekali semangatnya berbeda. Jadi pada saat di sana kita bukan membawa nama UI tapi membawa nama Indonesia. Jadi ketika Anda berbuat sesuatu yang buruk maka yang dicap buruk adalah Indonesia. Kalau Anda berbuat baik maka yang dicap baik juga Indonesia. Ketika Anda menang maka yang menang adalah Indonesia, bukan Anda sendiri.

Ketika orang bertanya, "Siapa yang menang?" Ya, tidak akan disebutkan nama Anda tetapi yang disebutkan Indonesia. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri. Juga bagaimana bisa belajar dari mahasiswa-mahasiswa hukum negara-negara lain dan juga melihat perspektif mereka, bagaimana mereka optimis dengan masa depan mereka di bidang hukum. Di Indonesia, orang masuk fakultas hukum karena sudah tidak ada pilihan lain, ya sudahlah masuk hukum saja. Sedangkan mereka melihat ilmu hukum itu salah satu jurusan yang paling menjanjikan.

Dalam kasus-kasus semacam Sipadan – Ligitan sebetulnya kita agak prihatin karena justru pengacara-pengacara dari luar yang ikut membela. Kita punya banyak pengacara tapi ternyata tidak kita pakai dalam kasus Indonesia konteks Malaysia. Mungkin Anda bisa menceritakan sedikit tentang hal ini. Artinya, Anda pernah ikut dalam tim FH UI dan Anda melihat bagaimana peradilan semu itu membuat pembelajaran bagi Anda dan Anda melihat konteksnya di Indonesia itu seperti apa?

Pengalaman yang kurang baik dalam kasus Sipadan - Ligitan itu mencerminkan bahwa pengacara-pengacara di Indonesia melihat pekerjaan sebagai pengacara itu lebih kepada komersil. It’s all about money. Tapi untuk pengacara internasional, selain kemampuan yang benar-benar kompetitif dan kompeten di bidang hukum internasional, juga dibutuhkan sensitifitas dan komitmen yang besar kepada negara.

Menurut Anda, dalam kasus Sipadan - Ligitan, mengapa pengacara Indonesia tidak tertarik untuk membela "kepentingan" Indonesia?

Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa kasus Sipadan - Ligitan itu berkaitan dengan masalah hukum perbatasan. Sedangkan pengacara di Indonesia yang benar-benar mengerti mengenai hukum perbatasan itu sangat sedikit. Mungkin yang terkenal cuma Profesor Mochtar Kusumaatmadja, dan dia sangat sepuh sekali. Kurang banyak pengacara yang tertarik masalah perbatasan karena kurang komersial. Mereka lebih tertarik menjadi business lawyer atau litigasi yang jelas sangat komersil. Padahal kalau melihat Indonesia itu negara kepulauan maka jelas kita akan sering konflik dengan negara tetangga berkaitan dengan perbatasan. Tapi karena selama ini belum pernah ada, maka orang-orang masih santai-santai saja. Nah, ketika ketemu Sipadan – Ligitan, kita kaget. Ternyata mengenai perbatasan ini penting juga. Ternyata mengenai kepemilikan suatu wilayah itu juga sangat penting. Malaysia melihat Indonesia sangat lemah di bidang ini dan mereka memiliki keuntungan, misalnya, pengacara-pengacara mereka lumayan berkompeten. Mereka juga, seperti dalam salah satu keputusannya dari ICJ, Hakim Shigeru Oda menyatakan bahwa mereka lebih memilih Malaysia pada saat itu karena ada penguasaan secara efektif (effective occupation) di Sipadan – Ligitan saat itu. Jadi Malaysia di situ ada untuk mengelola, menjaga, dan menggunakan wilayah Sipadan – Ligitan yang tidak dilakukan oleh Indonesia. Meskipun Sipadan – Ligitan itu berada di wilayah Indonesia tetapi penguasaan secara efektif dilakukan oleh Malaysia.

Selain itu apakah pengacara yang membela Indonesia tidak memiliki sensitifitas terhadap persoalan itu sendiri?

Ya, karena mereka adalah pengacara asing. They do their job based on the money they can get. Jadi mereka tidak punya sensitifitas.

Bukankah kalau masalah uang justru mereka akan membela habis-habisan?

Jadi sebenarnya mereka dibayar untuk menjadi pengacara Indonesia. Malaysia mempunyai pengacara juga. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita berada di depan para hakim maka seberapa besar kita mempertahankan argumen kita itu sesuai hati juga. Ketika mempunyai hati untuk membela suatu negara, Anda akan berjuang mati-matian bukan hanya berdasarkan apa yang Anda punya tapi juga berdasarkan opini dan sensitifitas Anda sebagai seorang warga negara. Ini yang tidak dimiliki oleh pengacara asing yang kemarin membela kita di Sipadan – Ligitan. Kalau tidak salah mereka dari Perancis dan AS. Mereka tidak mengerti. Sedangkan pengacara Malaysia memiliki sensitifitas itu. Jadi mungkin kita kalah di situ.

Anda kuliah di fakultas hukum, apa fokus hukum yang akan Anda tekuni?

Sebenarnya ingin di hukum internasional, tapi tertarik juga pada corporate law, business law. Jadi kalau hukum internasional, mau tidak mau ujung-ujungnya pasti menjadi diplomat atau bekerja di departemen luar negeri. Jadi otomatis harus pindah-pindah. Sedangkan kalau business law bisa menetap di satu tempat, misalnya, di Indonesia saja. Kalau jadi diplomat harus menerima risiko, mungkin empat tahun sekali harus pindah ke negara-negara tertentu.

Selain kasus Sipadan – Ligitan, sebenarnya Indonesia rentan dengan kasus-kasus perbatasan dan itu bukan hanya satu kasus saja. Kebetulan saja itu yang mengemuka. Menurut Anda, apa kasus-kasus yang berpotensial untuk kita berkonflik dengan negara lain selain Malaysia?

Setahu saya beberapa waktu lalu kasus Ambalat yang agak mengemuka. Tapi Ambalat itu sebenarnya bukan terlalu masalah perbatasan, juga bukan masalah pembagian saham, tapi siapa yang lebih berhak mengelola. Itu karena Malaysia sudah memilih Shell sedangkan Indonesia sudah memilih salah satu perusahaan minyak asing lainnya untuk mengelola Ambalat itu. Jadi sebenarnya masalah perbatasan itu bisa diperpanjang ke masalah bisnis ujung-ujungnya. Masalahnya adalah pemerintah Indonesia tidak menjangkau pulau-pulau ini. Kita melihat pulau-pulau terluar ini hanya seperti perbatasan saja, tidak dipergunakan. Kita hanya konsentrasi pada pulau-pulau besar. Kita tidak melihat bahwa sebenarnya pulau-pulau ini juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Sayangnya, negara lain ternyata melihat itu.

Jadi menurut Anda, apa yang perlu kita lakukan?

Sebenarnya pemerintah harus memiliki koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah. Misalnya, pulau-pulau itu pasti ada daerah-daerah terdekatnya. Kalau memang pemerintah tidak bisa menjangkau ratusan pulau maka harus mendelegasikan tugasnya kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk paling tidak mengawasi keberadaan pulau-pulau ini. Jadi tidak terjadi lagi namanya effective occupation yang terjadi selama puluhan tahun dan kita tidak tahu. Jangan lagi seperti tiba-tiba Malaysia datang dan mengatakan sudah melakukan penguasaan efektif dan tiba-tiba kita mengatakan tidak tahu. Itu akan membuat orang-orang di ICJ berpikir, "This is your state, this is beyond your border, tapi tiba-tiba anda bilang anda tidak tahu, kan agak-agak bingung mereka." Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dengan negara tetangga kita yang memiliki kemungkinan besar mengokupansi pulau-pulau ini. Contohnya, Singapura yang mulai mereklamasi, mengeruk tanah-tanah untuk memperbesar wilayah mereka.