Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Abdul Karim

Masukkan Rakyat Kedalam Kekuasaan

Edisi 511 | 26 Des 2005 | Cetak Artikel Ini

Satu kata yang pasti sudah akrab sekali yaitu "Lapar". Tapi kata "Lapar" ini tidak seperti yang biasa Anda bayangkan. Bukan orang kelaparan tapi tetap orang lapar, hanya  memiliki arti yang lain. Kadang-kadang orang perlu memberi arti tertentu seperti mungkin mengejek atau memberi makna yang berbeda dari pengertian umum. Saya tidak tahu dan nanti saya tanya sama tamu kita yaitu Abdul Karim.
Dia adalah seorang penggiat dan aktivis di Yayasan Lapar yaitu Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat. Jadi Lapar adalah Lembaga Pendidikan Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat di Sulawesi Selatan. Kebetulan kami bersama rombongan Perspektif Baru sedang memperkenalkan Buku Perspektif Baru Melebarkan Sayap di kota Makassar. 
Berdasarkan pengalaman menangani korban penggusuran dan partai politik tidak pernah mewujudkan janjinya seperti dalam Pemilu, Abdul Karim berpandangan bahwa rakyat harus masuk dalam kekuasaan agar ada perubahan di tingkat komunitasnya. Karena itu dia dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Lapar berencana mendorong rakyat masuk ke pos-pos kekuasaan. Seperti untuk di tingkat kekelurahan agar ada dari mereka bisa menjadi lurah atau sekretaris lurah. Kemudian di tingkat legislatif bisa masuk ke DPR. Tapi itu dengan sebuah komitmen bahwa ketika masuk mereka harus melakukan perubahan di tingkat komunitasnya. Berikut pengalaman dan pandangan Abdul Karim dalam wawancara dengan Faisol Riza.

Bagaimana cerita pendirian Yayasan bernama Lapar?

Lapar Makassar ini terbentuk terutama dari sebuah fakta. Lapar Makassar mulai terkonsolidasi pada tahun 1995. Dengan melihat fenomena kota Makassar dan konteks sosial politik baik secara lokal maupun nasional, maka kami memastikan bahwa sesungguhnya di tingkat bawah terjadi sebuah dehumanisasi. Kasus yang kongkrit waktu itu adalah rencana penggusuran di Kelurahan Karuwisi. Kami bersama teman-teman banyak turun ke sana untuk minimal memberikan dan membangun semangat perlawanan di tingkat bawah dengan segala kemampuan yang ada. Tapi pada tahun 2003, kalau tidak salah, mereka berhasil juga digusur karena kekuatan modal tidak bisa dibendung.

Apa saja kegiatannya sampai sekarang?

Itu tadi konteks lokal mengapa kami hadir di Makassar. Sampai sekarang kami melakukan banyak penguatan-penguatan pada tingkat rakyat, seperti petani di sektor desa dan pedagang kaki lima di sektor kota untuk Makassar.

Apa yang kalian lakukan dengan petani dan pedagang kaki lima?

Kalau di tingkat pedagang kaki lima, kami mengkonsolidasikan mereka karena pembangunan kota Makassar saat ini dan ke depan cenderung mengeliminasi orang-orang kecil di kota ini. Sekarang kota Makassar banjir mall dan hiper mall. Juga banyak sekali ruko-ruko besar dan hotel sehingga orang-orang kecil yang ada di sekitarnya tersingkir .

Menurut Anda, apa penyebabnya? Apakah karena memang tidak ada suatu penataan yang baik dari pemerintah daerah, atau memang ada kesengajaan melakukan itu, atau ada hal lain?

Kami melihat pemerintahan kota dalam pengelolaan pedagang kaki lima tidak melibatkan publik khususnya pedagang kaki lima. Jadi apa yang dibangun, apa program untuk pedagang kaki lima, dan aturan-aturan yang dibuat pemerintah kota tidak partisipatif, tidak melibatkan mereka .

Apakah itu seperti kasus pada tahun 2003 yang Anda sebut tadi dan akhirnya mereka tergusur? Bagaimana ceritanya?

Kalau kasus itu sesunguhnya persekongkolan antara mafia tanah dengan pemilik modal besar di Makassar ini sehingga akhirnya mereka bersama dengan pemerintah ingin membangun sesuatu kemudian melakukan penggusuran karena letaknya strategis.

Apakah tidak ada ganti rugi?

Tidak ada ganti rugi. Padahal sejarah pertama Kampung Karuwisi ini adalah sejarah nenek moyang mereka. Jadi kepemilikan tanah itu diwariskan secara turun-temurun. Waktu itu wilayah Karuwisi masih masuk wilayah Kabupaten Gowa. Jadi bukan Makassar.

Penggusuran terjadi di mana-mana sekarang ini karena mungkin ada banyak orang berduit ingin membangun mall, apartemen, atau perumahan. Jadi memerlukan tanah sehingga orang-orang yang di atas tanah itu harus digusur. Yayasan Lapar salah satu yang mengadvokasi kasus-kasus penggusuran. Apa yang Anda rasakan terutama kalau ingin membangkitkan perlawanan atau semangat melawan dari masyarakat yang tergusur itu? Apa memang mereka betul-betul merelakan begitu saja atau mereka menolak untuk digusur?

Pada intinya hampir tidak ada orang yang mau digusur termasuk masyarakat di sana.

Apakah karena tidak ada niat baik untuk kepentingan publik?

Tapi masyarakat di sana menolak. Apapun alasannnya. Kami tidak mau pindah dari tanah tersebut karena itu adalah tanah kami. Tanah itu dulu rawa-rawa kemudian ditimbuni dan dibangun dengan kekuatan swadaya masyarakat sehingga akhirnya bisa menjadi tempat hunian. Nah kami mencoba melakukan penguatan di tingkat rakyat seperti dengan cara membuat diskusi komunitas, istilahnya. Lewat diskusi-diskusi tersebut kami memberikan pengetahuan teknis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu kesejahteraan rakyat dan hukum. Kami sadar bahwa hukum yang lahir di negara ini sesungguhnya buah dari proses asimilasi antara kepentingan pemodal.

Anda tadi menyebut hukum, jadi mereka semestinya bisa melakukan gugatan hukum ke pemerintah?

Iya, tapi mereka sudah apriori karena mereka pernah di penjara, terus pengadilan juga tidak memihak.

Jadi Anda mengatakan pengadilan adalah bagian dari konspirasi?

Konspirasi besar dari proyek penggusuran ini.

Jadi bukan hanya melibatkan pemodal dan pemerintah tapi juga lembaga-lembaga hukum yang lain?

Lembaga-lembaga hukum yang lain seperti itu.

Bagaimana nasib mereka setelah tergusur?

Jadi sampai hari ini mereka tinggal di tanah tersebut dengan membuat tenda-tenda dan  dari sisa-sisa bangunan dulu dibuat rumah seadanya. Tapi hanya 50% yang digusur kembali ke sana.

Lalu ke mana sisanya?

Sisanya mungkin karena takut atau hal lainnya akhirnya ada yang ke daerah dan ke pinggiran kota.

Ini menarik karena wakil presiden kita berasal dari Makassar. Jadi kalau dia yang juga bekas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ( Menko Kesra) jadi bisa bicara mengenai kesejahteraan, nasib orang miskin, kelaparan, dan kesehatan. Tapi ironisnya ada penggusuran di tanah kelahirannya. Kita tidak mau kritik wakil presiden karena mungkin terlalu jauh, tapi mungkin yang paling penting adalah untuk pemerintah daerah. Semestinya mereka tahu yang paling dirasakan masyarakat saat kehilangan tempat tinggal?

Kami masyarakat di sana beberapa kali melakukan protes, meminta perlindungan pada lembaga legislatif tapi tidak ada juga penyelesaian.

Jadi tampaknya semuanya berada di kubu penggusur?

Iya, tampaknya seperti itu.

Apa yang paling sulit Anda rasakan ketika bertemu dengan masyarakat yang  menderita tergusur? Apa yang paling sulit dari niat Anda untuk melakukan transformasi, mengadvokasi, mendidik mereka?

Mungkin persoalan teknis karena masyarakat belum terlalu mempunyai kemampuan baca tulis. Misalnya, ketika ada proses pendidikan seperti diskusi komunitas ada problem. Juga ketika pengadilan dan polisi mengirimkan surat kepada mereka maka mereka meminta kami untuk membacakannya. Itu mungkin yang membuat teman-teman harus kerja keras untuk bagaimana mengkader sehingga setelah ini mereka bisa mengurus urusannya sendiri.

Jadi mereka sudah miskin, digusur, tidak bisa mandiri, dan tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Jadi ini semestinya menjadi perhatian dari semua orang. Apakah ada atau tidak bantuan dari teman-teman sesama aktivis, sesama lembaga, dan mahasiswa?

Ada, dukungan teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa. Misalnya,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar waktu itu membantu advokasi mengenai problem hukum tanah itu. Ada juga beberapa kelompok-kelompok mahasiswa yang gencar memberikan tekanan, demontrasi, menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar.

Tapi tidak ada hasilnya?

Hasilnya, pengadilan tetap memutuskan bahwa rakyat di sana harus pindah.

Apakah Anda dan teman-teman frustasi dengan hasil tersebut?

Oh tidak. Dengan hasil seperti itu justru menjadi refleksi kami untuk membangun. Berangkat dari pengalaman itu, kami menyimpulkan bahwa masih perlu kerja lebih keras lagi untuk agenda di tingkat bawah.

Iya, mungkin itu baru satu hal. Tetapi Anda mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai keluarga, mempunyai anak. Jadi sulit buat saya membayangkan  kehidupan Anda dan keluarga harus jadi satu dengan masalah-masalah sosial. Bagaimana Anda membagi perhatian kehidupan pribadi, keluarga, dan aktivitas sosial?

Pertama, saya secara pribadi sadar bahwa aktivitas yang saya lakukan ini harus berproses secara terus-menerus. Di satu sisi ada keluarga, anak, dan istri. Kalau di keluarga adalah wilayah tanggung jawab saya. Tapi menurut saya untuk wilayah gerakan berbeda. Biasanya, banyak orang menjadikan wilayah gerakan sebagai dapur. Menurut saya, itu tidak boleh secara etis.

Anda tentu mengerti bahwa problemnya juga mungkin pendidikan. Karena itu yayasan Anda juga menyebut ada pendidikan untuk anak rakyat. Apa yang Anda ingin capai dari pendidikan itu? Misalnya untuk keluarga, Apakah Anda memberitahu keluarga Anda yang tidak didapat di pendidikan formal seperti di masyarakat ada yang miskin, kaya, digusur, dan menggusur atau lainnya?

Saya kira kita harus punya cara lebih kreatif agar generasi mendatang bisa lebih membaca realitas yang ada, bisa membaca fakta yang ada, seperti bagaimana sesunguhnya lingkungan sosial kita ini, bagaimana lingkungan sosial ini berlangsung, siapa yang disingkirkan, dan siapa yang diuntungkan dari proses interaksi sosial ini. Pendidikan seharusnya mengcover hal-hal seperti itu. Kalau di tingkat SMA mungkin itu tidak ada salahnya menjadi bahan diskusi para pelajar agar generasi mendatang bukan generasi palsu. Artinya, generasi palsu adalah kampanye kiri-kanan, cari kiri-kanan soal kesejahteraan, kekayaan alam, tapi lupa bahwa di tingkat bawah berlangsung fenomena kemiskinan.

Makassar disebut juga sebagai daerah kaya, tetapi Anda cerita mengenai pengusuran. Jadi mungkin ironis. Tapi mungkin Anda punya satu bayangan, satu  konsep agar pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk mensejahterakan. Apa konsep Anda yang bisa disampaikan?

Bayangan saya secara pribadi, pemerintah kota itu seharusnya lebih proaktif dan kreatif. Dalam membangun dan menyusun agenda-agenda kerjanya lebih memperhatikan bagaimana menjawab fenomena pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan yang berlangsung di Makassar ini kemiskinan struktural. Jadi bukan kemiskinan yang berproses secara natural. Kemiskinan karena kebijakan yang tidak memihak. Misalnya, mengenai pedagang kaki lima di Makassar, ada kebijakan yang disusun Pemerintah Daerah (Pemda) kota Makassar, yaitu peraturan daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1990 yang sampai hari ini masih dipakai. Dalam Perda itu disebutkan Makassar harus terhindar dari suasana semrawut, harus bersih, sehingga pedagang kaki lima harus disingkirkan.

Apakah ada Perda yang mengatakan bahwa masyarakat harus sejahtera, dikasih  rumah?

Tidak ada.

Jadi Anda mau membayangkan bahwa semestinya pemerintah daerah memiliki  prioritas?

Iya. Misalnya dalam kasus pedagang kaki lima,  orang menjadi pedagang kaki lima karena miskin. Miskin yang belangsung ini kemiskinan struktural. Jadi kalau mau menghilangkan pedagang kaki lima semestinya akarnya dulu yang dicabut. Kemiskinan itu adalah akar dari persoalan pedagang kaki lima menjamur di kota Makassar.

Iya mungkin juga karena mereka tidak punya partai politik yang membelanya?

Betul. Bahkan dari Pemilu kemarin, pedagang kaki lima justru masih banyak yang kecewa memilih partai itu tapi janji-janjinya tidak terwujud.

Mungkin Anda harus membuat partai. Tapi dengan adanya pemilihan kepala daerah langsung mungkin dapat menjawab itu walau tidak semuanya karena  orang memilih nama atau orang. Jadi mungkin pertimbangannya lebih pasti daripada memilih partai politik pada waktu itu. Jadi Anda dan teman-teman mungkin bisa mencalonkan diri?

Bukan seperti itu. Justru di tingkat teman-teman, kami berencana mendorong rakyat masuk ke pos-pos kekuasaan. Seperti untuk di tingkat kekelurahan agar ada dari mereka  bisa menjadi lurah atau sekretaris lurah. Jadi masuk di wilayah itu. Kemudian di tingkat legislatif bisa masuk ke DPR. Jadi rakyat yang langsung masuk kekuasaan. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan mereka untuk masuk ke kekuasaan. Itu dengan sebuah komitmen bahwa ketika masuk mereka harus melakukan perubahan di tingkat komunitasnya.

Jadi memang ini satu fase yang Anda sebut sebagai persiapan ke arah kesejahteraan, demokrasi, kebaikan umum, dan kesejahteraan umum. Tapi persiapan biasanya lebih capek daripada acaranya sendiri. Biasanya acaranya hanya tiga jam tapi persiapannya bisa lebih panjang?

Nah ini yang memakan waktu dan energi lama. Saya kira untuk sebuah perubahan bukan semata-mata hanya soal waktu, tapi untuk perubahan memang harus kerja keras.

Iya, seperti kuli bangunan. Dia membuat bangunan tapi tidak bisa menikmati bangunan itu. Tapi kita bisa memandangnya agak lain dengan cara optimis. Sekarang ada Otonomi Daerah, Pilkada, Pendapatan Asli Daerah juga sudah lebih besar dari perimbangan dana daerah dan pusat,  juga sudah banyak partai politik, dan kemungkinan masyarakat di tingkat bawah untuk ikut dalam proses politik. Apakah Anda optimis atau tidak Makassar akan lebih baik?  

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada, saya tidak optimis. Saya pesimis sekali bahwa rakyat akan sejahtera dan terlayani dengan adanya otonomi daerah. karena sampai hari ini rakyat tidak terlayani secara efektif. Misalnya soal  pendidikan, banyak orang masih mengeluhkan pelayanan publik di sektor pendidikan seperti biayanya mahal. Kemudian kemiskinan. Banyak orang di Makassar masih miskin. Walaupun harga bahan bakar minyak (BBM) kemarin diturunkan sedikit tapi masyarakat tetap tidak mampu untuk membeli minyak tanah sehingga memilih kayu bakar. Jadi orang kaya makin kaya sedangkan orang miskin makin terpuruk.


---*****---