Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Hamid Paddu

Desentralisasi Tanpa Kesetaraan

Edisi 510 | 16 Des 2005 | Cetak Artikel Ini

Halo para pembaca Perspektif Baru, Anda kembali bersama saya, Wimar Witoelar. Kali ini tamu kita Hamid Paddu, Dosen Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas). Dia alumnus Sarjana Strata Satu (S1) Unhas yang melanjutkan studi pascasarjana di University of Philippines di Filipina.

Seperti biasa kita akan mengangkat visi pandangan dari seseorang secara personal, subyektif mengenai masalah yang sangat publik. Kali ini adalah masalah ekonomi. Kita belum lama ini mengikuti cerita mengenai kebijakan ekonomi melalui cerita reshuffle kabinet. Rupanya, reshuffle itu selalu menarik perhatian karena masyarakat ingin tahu siapa yang menjadi menteri dan siapa yang tidak. Itu seperti menonton Indonesian Idol.

Dalam hal ini terkadang orang agak rancu. Sebetulnya, apa kebijakan ekonomi yang dipersoalkan dan apa kinerja yang kurang. Karena itu, ini kesempatan kita bertanya pada orang yang mengetahui ekonomi yaitu Hamid Paddu.

Menurut Hamid Paddu, reshuffle kabinet belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perekonomian di Indonesia. Penyelesaiannya tidak cukup dengan hanya mengangkat Boediono dan Sri Mulyani sebagai menteri. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah ciri dan karakteristik perekonomian yang ada di masing-masing daerah dikembangkan sehingga perekonomian nasional adalah puncak-puncak perekonomian daerah.

Dalam pandangan Hamid Paddu, persoalan yang mendasar lain yang perlu dibenahi dalam kaitan perekonomian daerah dan desentralisasi adalah masalah mental masyarakat dan birokrasi. Dalam hal ini perlu ada contoh dari para pejabat dulu seperti presiden, menteri, dan bupati untuk hidup jujur tidak korupsi sehingga aparat dan masyarakat juga mau mengikutinya. Berikut pandangan dari Hamid Paddu yang terungkap dalam wawancara di Makassar bersamaan dengan perkenalan Buku "Perspektif Baru Melebarkan Sayap" di Sulawesi Selatan.

Masyarakat memang agak impulsif melihat kinerja ekonomi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada yang menilai kurang dan orang boleh setuju juga tidak terhadap itu, tapi sekarang menterinya sudah diganti. Menurut Bapak, apa yang menjadi isu atau masalah pada kebijakan ekonomi kemarin dan mengapa harus diubah?

Yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah bagaimana koordinasi kebijakan. Paling tidak koordinasi kebijakan antara fiskal di satu sisi dan moneter di sisi lain, serta kaitannya dengan sektor riil. Memang kelihatan ada reaksi positif pasar tapi tampaknya reaksi tersebut sifatnya artifisial. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah reshuffle ini nanti sungguh-sungguh bisa mendorong sektor riil di masyarakat.

Kalau lebih spesifik, apa kebijakan ekonomi yang menimbulkan beban pada sektor riil, dan apakah itu akibat dari ekonomi-politiknya atau hal-hal yang lebih struktural yang menjadi penghambat?

Dua-duanya, baik dari segi ekonomi-politik maupun strukturalnya. Kalau kita lihat dari struktural fundamentalnya, ekonomi kita masih sangat lemah. Infrastuktur antarwilayah di Indonesia sangat timpang. Seberapa besar infrastruktur yang tersedia untuk mendorong pelaku usaha? Infrastruktur di wilayah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, apalagi di Papua dan Aceh sangat timpang di negeri ini. Dari sisi politik-ekonomi, apakah ada atau tidak keinginan politik dari penentu kebijakan di negeri ini untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Dua pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh rezim atau kabinet sekarang dengan membangun sebuah skenario planning atau building untuk negeri ini secara menyeluruh dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Di luar tanggung jawab atau prestasi rezim ini, Indonesia sudah mulai desentralisasi. Sebetulnya itu sudah mulai sejak zaman Orde Baru hanya lebih meningkat pada waktu Presiden Habibie. Kemudian pada waktu diundang-undangkan, otonomi daerah secara umum menimbulkan harapan adanya pemberdayaan daerah. Apakah dalam kenyataannya demikian ataukah ada ketidaksetaraan yang ditimbulkan dalam desentralisasi itu?

Bayangan kita bahwa pengelolaan negeri ini dengan desentralisasi merupakan sebuah perspektif baru untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi ternyata dengan desentralisasi yang sudah berjalan empat tahun lebih ini kita bermain pada tataran formalitas atau tataran sistem. Setelah desentralisasi berjalan, kemudian pertanyaan rakyat adalah apakah ada perubahan atau tidak. Ternyata tidak. Yang menjadi masalah adalah ternyata DNA yang ada di negeri ini tidak berubah.

Apa yang dimaksud dengan DNA?

Mindset atau mental. Mental masyarakat dan mental birokrasi kita yang harus ikut dengan sistem baru ini harus searah. Ternyata sistem telah berubah tapi mental birokrasi kita masih seperti di zaman Orde Baru, sehingga masih jauh harapan untuk dapat memperbaiki ketidak seimbangan atau ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara pusat dan daerah. Malah dengan desentralisasi makin memperlebar itu. Jadi harus ada sesuatu yang diperbaiki. Bukan hanya sekadar sampai pada sistem dan undang-undang yang memihak pada desentralisasi, tapi lebih jauh dan lebih dalam dari persoalan sistem ini.

Itu pernyataan yang penting sekali Pak Hamid. Jadi saya ingin merinci untuk bisa lebih mengerti. Apakah ketimpangan itu ada contohnya?

Ketimpangan bisa kita lihat mulai dari kapasitas fiskal. Misalnya, untuk masing-masing daerah berbeda. Ada wilayah-wilayah yang memang memiliki potensi besar untuk membangun. Misal, dari segi keuangan saja ada Jakarta yang cukup besar memiliki sumber potensi keuangan dari pajak nasional maupun daerah. Juga Surabaya dan Medan.

Desentralisasi memang menambah kapasitas fiskal wilayah-wilayah yang punya potensi fiskal lebih besar. Tapi itu hanya beberapa saja, khususnya daerah-daerah yang punya sumber daya alam yaitu Kalimantan Timur, Riau Kepulauan, dan Aceh. Selebihnya kemudian makin tertinggal dari sisi potensi fiskal yang ada. Kalau potensi fiskalnya timpang pada akhirnya tentu infrastruktur yang dipunyai makin timpang.

Wilayah-wilayah yang sekarang mempunyai bagi hasil minyak cukup besar semestinya mempunyai cukup uang untuk membangun infrastruktur seperti kelistrikan, energi, jalanan, pengairan, dan sebagainya. Tapi itu pun ternyata tidak terjadi karena ada kesalahan di dalam mengelola masalah keuangan publik. Ini mestinya ditata dengan lebih baik.

Di mana kekurangan sukses dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah atau pemasukan fiskal?

Pertama saya kira interpretasi pengertian dari pemerintah daerah mengenai otonomi daerah. Bayangan banyak pemerintah daerah adalah otonomi daerah itu sekadar pendapatan. Tapi dari sisi masyarakat, bayangannya adalah mereka mau membayar pajak untuk pemerintah tetapi kemudian pada tangan yang sama mereka menerima pelayanan publik yang baik dari pemerintah.

Sebenarnya otonomi daerah itu untuk mendorong dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam artian, pendekatan pelayanan bukan pada pendapatannya. Persoalan pendapatan pada dasarnya memang terjadi ketimpangan seperti saya katakan tadi bahwa antara kota dengan kabupaten saja berbeda. Undang-undang (UU) No.34/2000 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah hanya menguntungkan kota karena di sana ada pajak hotel, dan restoran. Yang banyak hotel dan restoran di kota, sedangkan kabupaten tidak ada. Jadi bagaimana pun kabupaten tetap kekurangan di dalam potensi fiskal. Ini tugas pemerintah nasional. Pemerintah nasional yang sudah mengambil sumber-sumber pajak yang bagus seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan minyak semestinya mengalokasikan sumber dana yang ada tersebut untuk memperkecil ketimpangan fiskal ini.

Kalau tadi Bapak menyatakan potensi fiskal tidak terlaksana secara baik di berbagai daerah. Pertanyaan saya yang sangat sederhana, di mana posisi Sulawesi Selatan, apakah yang paling baik, paling jelek, atau tengah-tengah?

Sulawesi Selatan ada di bawah tengah.

Bisa diperjelas posisi di bawah tengahnya tersebut?

Kalau dari sisi potensi fiskal, Sulawesi Selatan atau Sulawesi secara umum hampir tidak memiliki kapasitas fiskal yang bagus. Misalnya, kapasitas fiskal dari sumber pajak industri tidak banyak berkembang di Sulawesi atau Sulawesi Selatannya. Hotel dan restoran tidak berkembang banyak di Sulawesi dan Sulawesi Selatan, padahal kapasitas dari segi fiskal pajak tersebut tinggi. Dari kendaraan, juga tidak banyak kendaraan besar yang lewat seperti di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). Jadi andalan dari segi pajak sangat rendah.

Sumber fiskal lain dari sumber daya alam. Sulawesi tidak memiliki sumber daya alam sehingga perekonomian di Sulawesi dan Sulawesi Selatan dari sisi pembiayaan sangat tergantung pada bagaimana keadaan perekonomian nasional, bagaimana dana perimbangan disalurkan oleh nasional untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik. Jadi sangat tergantung pada skenario makro nasional. Ini beda dengan Kalimantan Timur dan Riau Kepulauan. Mereka sebenarnya bisa merencanakan sebuah pembangunan yang berperspektif, pembangunan yang bagus, yang menghybridasi perekonomian lokalnya. Sebab, kita harapkan perekonomian daerah berkembang bukan menjadi perekonomian yang disulap sama dengan di negara lain atau di pulau lain. Itu beda. Di setiap daerah, struktur dan karakteristik perekonomian yang ada di daerah harus dihybridasi supaya tetap hidup sampai 1.000 tahun yang akan datang.

Gambaran yang Bapak berikan itu sangat berbeda dengan citra yang saya pegang sejak kecil. Nama Makassar termasuk salah satu nama besar di Indonesia yang menyelenggarakan perdagangan di wilayah Timur di mana para pelaut mengarungi dunia serta punya sumbu dengan Pinang dan Malaka. Sekarang juga ada Pabrik Semen, ada banyak ikan, ada klub sepak bola yang kuat. Kedengarannya ini adalah potensi yang kuat tapi gambaran Bapak menunjukkan tidak demikian. Apakah faktor comparative advantage Sulawesi yang dulu itu sudah tidak ada atau memang tidak pernah ada?

Pernah ada. Saya kira pelabuhan di Singapura ada belakangan dibandingkan pelabuhan yang ada di Makassar. Jauh lebih duluan pelabuhan dan tata niaga di Makassar berkembang. Misalnya masalah perberasan di Makassar, Sulawesi Selatan, tekno struktur perberasannya - baik pasar, distribusi, maupun kemampuan teknologinya - sangat kuat pada tahun 1960-an sampai masuk tahun 1970-an. Karakteristik masyarakat Sulawesi sangat kental dan sangat kuat, tetapi kemudian proses pembangunan melunturkan semua karakteristik yang ada, yang Pak Wimar tadi anggap sebagai keunggulan.

Kita tahu Indonesia juga punya cerita yang sama, yaitu dulu lebih hebat dari sekarang. Dulu Sulawesi lebih hebat dari sekarang. Apakah penurunan Sulawesi itu lebih tajam dari Indonesia, dan apa sebetulnya yang terjadi?

Saya kira semua orang tahu bahwa selama Orde Baru wilayah-wilayah dibimbing habis-abisan. Tata niaga disentralisasi. Misalnya, dulu di Makassar terkenal sekali rotan tapi kemudian rotan tidak lagi ditemukan di Sulawesi Selatan, berpindah ke daerah lain. Semua komoditas yang bisa dikembangkan mestinya dulu bisa keluar dari pelabuhan Makassar. Tapi pada zaman orde baru dihabisi semuanya. Infrastruktur kemudian tidak dikembangkan sehingga tergantung pada model perekonomian nasional yang dalam tanda petik tidak mempunyai ciri, tidak mempunyai karakteristik. Perekonomian daerah lama kelamaan kemudian habis. Kita tidak memiliki lagi tokoh kuat di Makassar ini tentang perberasan. Kita tidak memiliki tokoh kuat tentang rotan, dan seterusnya. Tidak ada lagi karakteristik.

Padahal banyak nama-nama yang terkenal di Indonesia di bidang koperasi, perberasan, dan perusahaan. Jadi saya rasa para pebisnis Sulawesi Selatan terkenal bahkan ada yang jadi wakil presiden. Tapi rupanya dampak itu tidak sebagaimana saya bayangkan. Saya senang tapi jawaban bapak yang secara terfokus menunjukkan masalahnya adalah bahwa zaman Soeharto itu menghambat perkembangan daerah dan mensentralisir negara ini. Jadi sebetulnya sudah benar langkah desentralisasi setelah tahun 1998 dan ini juga bagian dari reformasi. Menurut Bapak, apakah reformasi kehilangan arah atau hanya lambat saja dalam pemerintahan sekarang?

Saya kira sangat lambat meskipun kita berada pada trek. Tapi sekarang treknya lebar sekali. Saya kira rezim yang sekarang ini harus memfokuskan trek ini menjadi lebih pendek agar interpretasi menjadi jelas. Trek reformasi ini terlalu luas sehingga semua orang bisa mengambil peran dan semua orang bisa menginterpretasikan. Pada akhirnya orang-orang bisa mengatakan tidak ada arah yang jelas. Misalnya, pertanyaan mau kemana perekonomian Indonesia? Kita mau berbentuk pabrikasi atau segala macam atau kita ingin seperti sebuah kota di Inggris yang membuat sepatu klub, misalnya. Begitu bersahaja kebupatennya di sana. Sekarang ini apa kita mau membalik semua wilayah-wilayah Indonesia seperti yang ada di Singapura atau kita ingin menghybridasi perekonomian khas masing-masing wilayah. Bagi saya, saya sangat mengharap pemerintahan sekarang mau mengakui budaya, ekonomi, politik, yang berkembang di masing-masing wilayah. Ini agar kita tidak menjadi manusia atau bangsa yang kehilangan indentitasnya, ekonomi yang kehilangan identitas dirinya. Mari kita hybridasi perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan, Aceh. Ujung-ujungnya, perekonomian nasional adalah puncak-puncak perekonomian daerah.

Apakah hybridasi itu? Apakah itu menggambungkan potensi daerah dengan pusat?

Saya memakai hybridasi dalam dalam artian bahwa ciri ekonomi di masing-masing wilayah tetap dikembangkan. Pertanian tetap dikembangkan tapi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin pertanian yang dikelola tidak hanya sampai kepada padi dan beras, tapi beras itu kemudian dikelola menjadi makanan-makanan kaleng atau segala macam. Jadi kultur atau teknostruktur tetap dikembangkan dari situ dan tidak tiba-tiba pindah. Semula mereka senang pertanian, senang kerajinan tangan, tapi tiba-tiba Carrefour masuk di sana, misalnya. Jadi masyarakat tidak terasing dengan hal-hal seperti itu, tidak menghybridasi perekonomian.

Secara umum tadi dikatakan bahwa reformasi okay tapi lambat karena jalurnya terlalu lebar. Saya senang ungkapan itu. Jadi kalau lebar membuat rambu jalanannya tidak jelas. Orang jalan sendiri-sendiri sehingga perlu pengarahan. Apakah ekonomi itu memang harus diarahkan? Apakah tidak ada kebenaran dalam pemikiran liberal bahwa makin sedikit pemerintah mengatur makin akan keluar sifat asli penduduk seperti orang Sulawesi Selatan dari dulu merajai lautan Indonesia Timur?

Saya juga setuju dan senang dengan perekonomian pasar. Tapi kalau hanya berdasarkan pasar saja saya kira akan meluluh-lantahkan perekonomian daerah karena di Indonesia ada jutaan pulau dengan karakteristik dan kemampuan berbeda-beda. Ketika kita pertandingkan bersama-sama maka pasti yang kuat menjadi kuat dan yang lemah menjadi lemah. Karena itu saya kira pada masa sekarang ini dan mungkin kita masih butuh 5-10 tahun perekonomian yang memiliki rambu-rambu yang jelas, ada regulasi yang jelas, ada pemihakan kepada entitas atau komunitas perekonomian yang jelas.

Saya kira menarik cara Pak Mahathir Muhammad (mantan PM Malaysia) menata Malaysia, menata perekonomiannya. Dia menyelesaikan persoalan kelompok-kelompok pelaku bisnis secara jelas. Negeri ini tidak pernah menyelesaikan secara jelas persoalan kelompok pengusaha pribumi, kelompok pengusaha Medan, kelompok pengusaha Jawa, kelompok pengusaha Cina, kelompok pengusaha Arab. Itu juga tidak pernah secara jelas kita tata. Manajemen ekuisitas ini tidak pernah diselesaikan padahal ini banyak berkaitan dengan bagaimana perlakuan di dalam ekonomi. Pada saat itu saya kira masih perlu ada regulasi. Tidak mungkin bisa terjadi pasar yang baik kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Pendidikan di wilayah pinggiran di Indonesia masih sangat lemah. Bagaimana mungkin bisa masuk dalam perekonomian pasar yang lebih baik, yang lebih rasional. Pasti terjadi distorsi. Jangan kan di pasar masyarakat, di pasar pemerintahan yang sudah terdidik ternyata terdistorsi karena para pelaku tidak bersih, belum demokratis, belum secara rasional sungguh-sungguh melakukan perannya masing-masing.

Kalau kita kembali pada masalah hangat minggu lalu yaitu reshuffle kabinet dan orang menyambut positif karena ada beberapa pergantian, sebetulnya yang paling menonjolkan adalah Boediono dan Sri Mulyani masuk menggantikan tim ekonomi dan kedua-duanya dikenal sebagai ekonom pasar liberal, internasionalis, bersih, dan sebagainya. Tapi apakah itu cukup untuk membahas atau to address the issue of inequality atau apakah masalah kabinet ini ditangan para ekonom atau justru di policy sosialnya?

Saya kira mesti diintegrasikan. Saya tidak bisa sepenuhnya percaya hanya dengan di tangan Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani yang sangat pro pada pasar. Mungkin untuk level internasional ok, bisa mengangkat civic Indonesia dan itu kamuflase, itu etalase tentang pembangunan Indonesia. Yang kita butuhkan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, bagaimana menciptakan produksi unggulan di masing-masing wilayah. Dan itu tidak cukup dengan hanya mengangkat Menteri Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani. Lebih jauh dari itu persoalan-persoalan teknis di beberapa bidang kementerian termasuk sosial. Juga bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan dan lemahnya produktivitas. Ini menyangkut dari sisi produksi, menyangkut sisi supply. Tidak hanya dari stabilitas makro, dari sisi demand. Jadi saya kira reshuffle kabinet ini belum menjawab persoalan.

Kalau kita lihat menteri koordinator (Menko) kesejahteraan rakyat (Kesra) sama penting dengan Menko perekonomian dari segi pembangunan ekonomi yang sesungguhnya. Apakah itu membuat kita pesimis atau SBY harus reshuffle lagi atau bagaimana seharusnya memberikan optimisme pada masyarakat?

Sebenarnya yang terbaik bagi masyarakat adalah apapun yang terjadi pada pemerintahan mestinya masyarakat dengan sadar ingin membangun dirinya dalam arti ingin membangun bangsanya, membangun negerinya. Jadi mestinya ada perbedaan antara kotak-katik kabinet dengan proses perekonomian itu sendiri. Di banyak negara, saya melihat meskipun anggota senat dan DPR saling lempar-lemparan tapi masyarakat tetap jalan ke pasar dengan baik. Saya kira di Filipina juga seperti itu. Meski orang tembak-tembakan di jalanan tapi masyarakat tetap ke supermarket, bertani, ke toko. Proses ini yang mestinya kita lakukan agar supaya pemerintah tidak selalu menggunakan masyarakat itu di dalam proses politik yang dilakukan. Biarkan perekonomian berjalan, masyarakat berjalan pada saat gonjang ganjing politik. Gonjang-ganjing kabinet pun ekonomi mestinya tidak terpengaruh.

Itu yang Pak Hamid katakan pada awal mengenai mindset orang, baik pada birokrasi maupun masyarakat, belum berhasil mengubah mental. Pertanyaan selanjutnya, dari mana seharusnya perubahan mental tersebut datang?

Perubahan mentalnya bisa dari bawah, bisa dari atas. Artinya, kalau kita lihat banyak hal di Indonesia banyak orang mengatakan kita paternalistik. Jadi mungkin perlu contoh. Karena itu saya kira perlu contoh seorang presiden, seorang menteri jujur untuk tidak korupsi. Seorang gubernur, bupati, jujur tidak menggunakan mobil yang mewah-mewah sehingga kepala dinasnya menggunakan hal yang sama, melakukan efesiensi. Saya kira banyak contoh-contoh panutan sepanjang sejarah negeri ini. Ada Bung Hatta yang pernah menjadi contoh yang baik. Kemudian sekarang di Indonesia ada contoh yang menarik dari Jembrana, sebuah kabupaten di Bali. Bupatinya menggunakan mobil Hardtop tahun 1982. Karena itu tidak ada orang di bawahnya menggunakan mobil mewah sehingga uang negara lebih efisien. Ini pembangunan modal sosial yang dilakukan oleh Bupati itu. Pada akhirnya, kejujuran yang dilakukan bupati kemudian terbentuk di aparat sehingga DNA itu berubah. Bukan hanya sekadar sistem tapi ada perubahan modal sosial yang terjadi di dalamnya yang kemudian pada akhirnya masyarakat percaya pada pemerintahnya. Kalau masyarakat percaya pada pemerintahnya maka dia juga secara ikhlas, secara jujur, mau bekerja secara sungguh-sungguh di negeri ini.

Apakah model paternalistik tidak bertentangan dengan model demokrasi?

Mungkin pada awal-awalnya kita mau tidak mau paternalistik. Budaya kita dari dulu ada demokrasinya karena orang-orang Sulawesi Selatan pun 200 tahun yang lampau di sebuah kabupaten di Wajo sudah pernah ada undang-undang. Jadi demokrasi sudah pernah ada. Tapi sekian puluh tahun, sekian ratus tahun kemudian kita terbelenggu dengan budaya panutan yang ada. Di semua kebudayaan yang ada di Indonesia ini sangat kental dengan budaya panutan. Bahwa pengembangan pendidikan intelektualitas mendorong demokrasi yang lebih baik, itu harapan sebagai sebuah cita-cita. Pertanyaannya juga saya kira apa model demokrasi yang kita punya? Apakah demokrasi liberal ala Amerika, demokrasi ala di Eropa, atau kita harus mengembangkan demokrasi versi masyarakat Indonesia itu sendiri.

Apakah ada yang harus di-switch secara drastis dalam perkembangan politik di Indonesia karena keputusan-keputusan publik pasti dari bidang politik?

Saya kira kuncinya di politik meskipun pada akhirnya pelaksanaannya nanti yang berkaitan dengan masyarakat di ekonomi. Perasaan saya mengatakan ada yang salah di bidang politik negeri ini. Mengapa Thailand lebih cepat recovery, mengapa Vietnam lebih maju dibandingkan kita sekarang, mengapa kita harus impor beras dari Vietnam? Artinya ada sesuatu perubahan yang harus secara big bang, secara revolusioner dilakukan negeri ini untuk kemudian barangkali kita bisa diberkahi oleh Allah. Selama politik itu tidak diubah dengan baik, saya kira kita ditempatkan oleh Tuhan pada ruang yang terliar.