Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Denny Indrayana

Pembasmian Korupsi Harus Dimulai dari Peradilan

Edisi 507 | 25 Nov 2005 | Cetak Artikel Ini

Selamat bertemu kembali pembaca di seluruh Tanah Air dengan saya, Wimar Witoelar. Tamu kita sekarang Denny Indrayana. Dia adalah Direktur Executive Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Peradilan Indonesia (Indonesian Court Monitoring - ICM) dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Denny meraih gelar LL.M. di University of Minnesota, dan terakhir meraih  Doktor di University of Melbourne di mana saya juga pernah bertemu.
Saya banyak membaca tulisan, berita, dan kegiatan penelitian Denny di media massa. Sekarang saya sangat tertarik untuk bertanya kepada Denny mengenai masalah peradilan dan mafia peradilan di Indonesia.
Menurut Denny, sekarang ini memang masa yang paling tepat untuk bicara masalah peradilan Indonesia karena setelah sekian lama bicara tentang reformasi ternyata dunia peradilan terlambat bahkan paling lambat proses reformasinya. Jadi reformasi peradilan adalah titik fokus ke depan agar reformasi ini tidak mati.
Denny berpendapat, untuk mereformasi peradilan atau menangani korupsi di peradilan itu tidak harus taat azas. Ibaratnya kalau ada lampu merah maka khusus untuk ambulance boleh menerobosnya. Dalam hal ini KPK seperti ambulance sehingga boleh menerobos prosedur-prosedur yang ada seperti sekarang yang dibangun MA terhadap penyelidikan kasus korupsi di lembaga tinggi negara tersebut. Ini karena KPK sedang membawa hukum yang sekarat, yang mau mati, sehingga prosedur-prosedur hukum itu seharusnya dipinggirkan. KPK adalah ambulance yang harus membawa hukum yang sekarat ini segera ke ruang gawat darurat rumah sakit.

Orang awam hanya mengetahui korupsi yang ada di depan mata. Kalau orang kecil mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka dia tahu ada korupsi dalam urusan KTP. Kalau pengemudi kendaraan ditangkap polisi maka tahu polisi-polisi lalu lintas juga demikian. Begitu kita semakin tahu maka kita mengetahui ada korupsi yang mengambil uang negara, ada menteri-menteri yang korup, ada presiden yang korup. Kita juga mendengar ada pengadilan yang korup tapi kita tidak tahu persis seberapa korup dan seriusnya masalah itu dibandingkan dengan korupsi di eksekutif?
 
Transparansi Internasional pada tahun 2004 pernah mengatakan kita ranking 6 dan sekarang tahun 2005 berada pada ranking 5 untuk korupsi. Tapi kalau diperinci maka yang paling korup di Indonesia adalah peradilan. Judicial corruption di Indonesia berada di peringkat nomor satu. Peradilan, polisi, hakim, jaksa merupakan wilayah-wilayah yang terkorup. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, korupsi peradilan kita juga nomor satu. Jadi kalau kita secara keseluruhan memang nomor 6 tapi korupsi di bidang peradilan nomor 1, yang paling hebat korupnya.
 
Apa ukuran bisa mengatakan di pengadilan lebih korup dibandingkan korupsi di eksekutif, apakah berdasarkan jumlah orang yang korup atau jumlah uang yang tersangkut?
 
Kedua-duanya, jadi kumulatif. Itu dari yang saya lihat. Kalau Transparansi Internasional (TI) ada cara mengitungnya sendiri. Kalau TI lebih pada dunia bisnis seperti bagaimana investor-investor merasa dikerjain oleh dunia hukum kita. Dari situ kemudian mereka melihat yang paling bermasalah memang pengadilan. Jadi tidak aneh kalau dari situ kemudian ada perspektif bahwa kita paling korup.
 
Bisa cerita lebih lanjut mengenai sistem kehakiman kita? Di mana atau di tingkat pengadilan mana korupsi yang paling krusial?
 
Kalau bicara mafia peradilan dari hulu ke hilir. Tapi kalau bicara hakimnya maka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA) semua ada. Tapi yang paling krusial sebenarnya di tingkat MA karena  posisinya sangat strategis. MA yang paling tinggi, supreme court, tapi tidak bisa juga menjadi benteng peradilan sebagaimana kita harapkan. Hakim-hakim agung menjelma menjadi hakim tidak agung. Itu masalah besar, masalah luar biasa yang menyebabkan kita tidak bisa berharap banyak terhadap efektifitas dunia peradilan.
 
Bukankah MA yang korup dan terpolitisir sewaktu di zaman Soeharto sedikit demi sedikit sudah berubah menjadi lebih baik dan orangnya pun lebih baik?
 
Itu yang kita harapkan pada awalnya dengan masuk hakim-hakim agung baru dan ada juga non-karir sebagaimana Ketua MA sekarang Bagir Manan yang berasal dari kalangan akademisi. Tapi yang terjadi barangkali adalah harapan tidak bertemu dengan kenyataan karena faktor pergantian orang tidak diikuti dengan akselerasi perbaikan sistemnya. Jadi barangkali Pak Bagir adalah Ustadz di kampung maling sebagaimana juga Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung – Red). Beliau mempunyai kesolehan personal yang tidak bisa ditransfer menjadi kesalehan institusional. Jadi sistem yang dibentuk oleh sistem lama yang korup itu masih juga ikut serta dilanjutkan dalam sistem yang sekarang. Saya pikir itu yang menyebabkan kita tidak melihat ada perubahan atau percepatan perbaikan dunia peradilan sebagaimana kita harapkan.
 
Bagaimana contoh kasus korupsi atau mafia peradilan di tingkat MA sekarang ini?
 
Paling krusial adalah kasus yang melibatkan Bagir Manan, Maman Soeparman, Usman Karim selaku majelis hakim kasasi dengan terdakwa Probosutedjo dan melibatkan pengacara Harini serta 5 pegawai rendahan di MA. Saya pikir itu yang paling aktual menunjukan dunia peradilan khususnya MA bobrok. Kita melihat kasus ini luar biasa karena coba saja perhatikan ada isu bagaimana  mantan hakim yang menjadi pengacara Probosutedjo. Ada isu pengacara Probosutedjo sewaktu di tingkat pengadilan negeri berijazah palsu. Ada isu seorang mantan Kapolda menjadi pengacara Probosutedjo sewaktu di tingkat pengadilan tinggi.
 
Apakah Itu isu atau memang kenyataan?
 
Itu yang muncul di media massa dan tidak ada bantahan. Karena itu saya mengatakan masih isu dan itu tidak ada bantahan. Kalau pun dibantah kita tidak bisa memastikan benar atau tidak. Tapi paling tidak, berita atau rangkaian cerita tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya fenomena mafia peradilan karena ada ijazah palsu, mantan Kapolda, mantan Hakim, mantan Jaksa Agung yang ikut masuk ke dalam tim Probosutedjo. Jadi ini suatu cerita yang kalau dinovelkan  bisa menjadi cerita luar biasa.
 
Saya tidak mengerti mengenai Probosutedjo yang dilingkungi oleh orang-orang yang tadi diisukan kurang baik, tapi dia menggambarkan diri sebagai korban. Jadi siapa sebetulnya bad guy (orang yang bersalah-red)-nya dalam hal ini?
 
Kalau seorang seperti Probosutedjo mengatakan dia korban sebenarnya aneh. Saya katakan aneh karena dia mengatakan diperas. Bayangkan, seorang Probosutedjo diperas oleh seorang pegawai rendahan di MA. Apa itu mungkin? Jadi ada something (sesuatu-red)  yang agak lucu di situ. Ok-lah dia merasa diperas tapi saya pikir kata diperas ini juga tidak terlalu tepat karena dia sudah melakukan itu di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Saya agak curiga kalau yang di tingkat MA adalah perubahan strategi saja. Setelah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak efektif maka di MA dibongkar.
 
Jadi ini kesempatan untuk membersihkan diri. Tapi masyarakat binggung dan saya juga bingung karena yang komplain Probosutedjo. Jadi apa sebenarnya yang terjadi?
 
Yang terjadi sebenarnya adalah praktek mafia peradilan yang kemudian gagal.
 
Apakah gagalnya tersebut karena kurang lancar?
 
Bukan kurang lancar. Ini seakan-akan menjadi cerita yang baru, padahal tidak karena kasus Probosutedjo di tingkat MA diangkat media sehingga isunya menjadi besar. Sebenarnya ini adalah praktek keseharian yang terjadi. Sekarang ini pun ada dimana-mana hanya orang lain tidak sekelas Probosutedjo dan ini menjadi isu yang sering kita alami di media.
 
Dari sudut pandang Probosutedjo, apakah dia sekarang merasa dirugikan atau tidak?
 
Probosutedjo bisa menjawab itu. Tapi dari statement-statement-nya (komentarnya-red), dia merasa diperas.
 
Jadi dia menyatakan diri sebagai korban dan mengatakan MA yang korup?
 
Sebenarnya yang terjadi kalau bicara mafia peradilan adalah jual beli perkara. Majelis hakim menjual, saya membeli. Anda punya kewenangan untuk memvonis, saya punya keinginan untuk bebas sehingga yang berada di tengah adalah makelar-makelar perkara seperti pengacara, panitera. Jadi pegawai rendahan MA itu hanya makelar. Kalau dia merasa diperas oleh makelar lucu karena dia punya kewenangan untuk membeli atau tidak.
 
Jadi kalau boleh menggampangkannya, ini adalah kericuhan antara orang-orang yang sama-sama tidak benar?
 
Yang terjadi adalah kepentingan-kepentingan yang ingin diupayakan oleh Probosutedjo supaya mendapat keuntungan. Jadi kalau diangkat isu ini bisa jadi barangkali dia merasa namanya terbersihkan karena beberapa orang sekarang mengatakan untung ada Probosutedjo yang mengangkat kasus ini. Tapi kemudian kita pikir kenapa baru diangkat sekarang.
 
Jadi yang dituduh sekarang ini Bagir Manan?
 
Bagir Manan cs dan terutama yang sekarang sudah menjadi tersangka adalah Harini Wijoso, pengacara Probosutedjo, dan lima pegawai MA.
 
Jadi pengacara Probosutedjo dan 5 pegawai MA terlibat dalam sebuah hal yang tidak benar, dan Bagir Manan juga dicurigai tidak benar. Apakah  begitu?
Seperti itu yang sekarang muncul dan sayangnya Pak Bagir tidak secara cerdas mengatisipasi itu. Misalnya dengan konsisten terhadap statementnya untuk membuka akses secara luas kepada KPK. Yang terjadi adalah pemasangan benteng-benteng prosedural, seperti tindakan pengeledahan oleh KPK,  penjiplakan pendapat hakim dinilai keliru, pemeriksaan dirinya tidak seharusnya dilakukan dan kalau pun dilakukan harus di kantornya. Jadi benteng-benteng prosedural tersebut inkonsisten dengan pernyataan sebelumnya yang akan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK. Jadi kemudian publik berpikir, kalau Anda tidak ada yang salah mengapa harus membangun benteng-benteng prosedural sedemikian banyak, sedangkan substansi masalah Anda terlibat atau tidak justru tidak terjawab.
 
Kalau ada satu perkara biasanya yang hitam lawan yang putih, yang benar lawan yang salah. Tapi kalau kita melihat Probosutedjo versus MA kedua-duanya juga tidak benar kan?
 
Kedua-duanya tidak benar dan di situlah kemudian posisi KPK menjadi dilematis. KPK ingin membongkar mafia peradilan tapi bagaimana posisi Probosutedjo ini. Apakah dia bisa diperlakukan sebagai orang yang dilindungi, witness protection (perlindungan bagi saksi – Red). Tapi track record (catatan sejarah – Red) Probosutedjo dan hubungan personalnya dengan rezim lama menyebabkan sulit untuk itu. Kalau kemudian ini diproses, ada kekhawatiran akan membuat pelapor selanjutnya takut. Kalau saya melaporkan, saya akan di-Probosutedjo-kan.
Dulu ada kasus Endin melaporkan hakim agung tapi kemudian dipidana pencemaran nama baik. Sekarang kita dengar ada isu Chairiansyah menjadi tersangka setelah menerima Dana Abadi Umat (DAU). Orang jadi berpikir apakah betul atau ada kaitannya dengan dulu sebagai saksi pelapor. Jadi witness protection atau perlindungan saksi adalah salah satu kunci sukses pembongkaran praktek korupsi karena dari situ kita bisa mengharapkan ada partisipasi publik. Tapi dengan kasus-kasus itu dan juga kembali ke kasus Probosutedjo, KPK mempunyai posisi yang dilematis karena mafia peradilan atau wilayah hitam di dunia MA ingin dibongkar tapi kok kebetulan yang menjadi pelapornya orang sekaliber atau mempunyai image seperti Probosutedjo.
 
Kalau dari segi track record, orang awan berpikir lebih baik menangkap Probosutedjo daripada menangkap Bagir Manan?
 
Di situ posisi dilematisnya.
 
Dalam satu masalah kecil mungkin saja keterangan Probo diperlukan untuk menangkap kebusukan MA dimana Bagir Manan ada di dalamnya. Tapi yang ditakutkan dalam perjuangan antikorupsi ini adalah yang kita tangkap ikan kecil saja, yang  tidak terlalu salah. Sedangkan yang paling salah jelas Soeharto dan teman-temannya tapi kita belum sampai juga ke sana?
 
Itu yang kemudian menyebabkan kita harus mencari strategi yang radikal, cerdas, dan efektif.
 
Bagaimana cara kalau kita ingin menempuh satu strategi yang radikal, yang cepat untuk memberantas korupsi dan mafia peradilan?
 
Pertama yang tidak radikal dulu, kita butuh undang –undang perlindungan saksi. Itu sangat penting dan itu sekarang ada di DPR sebagai RUU dan sudah terlambat beberapa tahun. Tanpa itu pembatasan korupsi, pembatasan mafia peradilan, bagaikan mimpi di pagi siang sore bolong. Jadi itu dibutuh sekali.
Selanjutnya yang radikal adalah hukum yang progresif. Jadi kita tidak berpaku atau terpaku pada hukum positif saja yang tanpa roh keadilan, hanya membaca bunyi pasal-pasal saja tanpa membaca keadaan di belakangnya. Di situ kita kemudian membutuhkan penjebak-penjebakan.
Kalau ada yang bilang KPK tidak punya kewenangan penjebakan, di dalam undang-undangnya penjebakan itu sangat positifistik. Ada kata-kata panyadaban dan esensi penyadapan itu adalah penjebakan. Jadi sekarang masyarakat mari terus berikan laporan mengenai hakim-hakim terutama hakim agung.
Ada dua cara yang radikal yaitu persuasif dan represif. Ini khusus di MA bisa karena kita hanya membicarakan 49 hakim saja. Dulu pernah dibicarakan untuk menganti semua hakim yang berjumlah sekitar 6000. Itu revolusioner dan juga visibilitasnya sangat kecil. Kalau kita bicara 49 hakim agung ini relatif bisa. Kita melakukan secara persuasif, misalnya, meminta mereka pensiun dini dengan golden shakehand (uang pensiun-Red). Ini yang saya sebut akselerasi regenerasi hakim agung, percepatan regenerasi hakim agung.
 
Apakah ada generasi remaja yang lebih bagus?
 
Ada. Saya ketemu di beberapa tempat. Kalau hanya 50 atau di bawah 100, saya pikir masih ada hakim-hakim yang bersih dan hidup sangat sederhana. Itu cara persuasifnya, sedangkan untuk cara represif tidak ada jalan lain kecuali KPK, Komisi Judicial membicarakan tentang etik perilaku hakim. Misalnya, dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Saya pikir kalau mereka koordinasi dengan baik kita akan bisa melihat hakim-hakim yang nakal diganti. Kalau kita punya 50 hakim agung yang baik maka mafia peradilan selesai. Saya pikir, orang yang menyuap di Pengadilan Negeri akan ketemu hakim sekelas Artidjo Alkostar maka tidak ada gunanya. Orang yang menyuap di Pengadilan Tinggi akan ketemu Artidjo Alkostar, yaitu salah satu hakim agung yang saya dengar bersih. Jadi kalau itu terjadi dari hulu ke hilir maka tidak akan ada kreatifitas jual beli perkara. Saya pikir kita bisa relatif signifikan menyelesaikan masalah.
 
Menarik sekali. Kalau kita setuju 49 hakim tersebut diremajakan atau diganti, siapa yang memegang otoritas untuk melakukan itu?
 
Otoritas tersebut tergabung. Di sini saya relatif memahami atau dengan hati-hati mencermati pertemuan presiden, KPK, dengan MA. Sebab, kita tidak bisa bicara independensi kekuasaan kehakiman maka MA yang harus menyelesaikan kasusnya sendiri. Jadi memang akhirnya harus ada pihak luar yang mendorongnya. Di situ kemudian Presiden menjadi berperan. Pertemuan kemarin (Presiden-KPK-MA), walaupun hati-hati terhadap intervensi eksekutif tapi selama tidak masuk wilayah prosedur misalnya teknis, saya pikir masih ok. Jadi memang harus ada kesamaan langkah bahwa mafia peradilah harus diperangi, diberantas oleh Presiden dan juga Parlemen. Sebab, kalau itu menyangkut legislasi maka parlemen juga harus masuk. Masalahnya adalah seberapa jauh komitmen antikorupsi atau anti-mafia peradilan menjadi prioritas tinggi Presiden dan Parlemen.
 
Bagaimana prosedur untuk menunjuk hakim agung dan siapa yang boleh menunjuk?
 
Kalau sekarang mekanismenya melalui Komisi Yudisial. Jadi sudah relatif independent, relatif bersih dari praktek intervensi yang dulu sangat dipengaruhi Soeharto atau eksekutif.
 
Apa itu Komisi Yudisial?
 
Komisi Yudisial adalah semacam lembaga yang punya kewenangan untuk menjaga perilaku hakim dan rekruitment hakim. Komisi Yudisial tidak di bawah siapa pun, dia sekarang Lembaga Negara sebagaimana Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk hasil amandemen oleh Undang-Undang Dasar. Satu-satunya komisi Negara yang dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar adalah Komisi Yudisial, bahkan dasar pembentukan KPK hanya undang-undang.
 
Siapa ketua Komisi Yudisial?
 
Sekarang ketuanya Muhammad Busyro Muqoddas. Dia orang baik dan kebetulan dari Yogyakarta. Kita mengenalnya dan ICM dengan senang hati mengatakan mendorong Busyro Muqoddas untuk menjadi salah satu anggota Komisi Yudisial. Kita kemarin berubah strategi dari semula tidak mau mengusung nama karena takut disebut partisan, tapi akhirnya harus menyebut nama karena memberikan cek kosong ke DPR juga akhirnya sering keliru.
 
Kita juga ingin praktis karena kita nanti tahu siapa yang jelek tapi tidak tahu siapa yang baik. Seperti Anda katakan tadi bahwa bisa saja mencari 49 orang untuk menjadi hakim agung yang bersih, tapi saya heran karena kadang-kadang terkesan bahwa itu tidak mungkin. Menurut Anda, apakah dari segi senioritasnya pun mungkin?
 
Sekarang ini dari segi sistem pun sudah lewat lebih baik. Kita mempunyai Komisi Yudisial yang akan merekrut hakim agung. Komisi Yudisial itu yang baru kemudian memberikan ke DPR. Jadi DPR sudah mulai terkurangi kewenangannya untuk bermain politik karena wilayah pertama yang melakukan seleksi adalah Komisi Yudisial.
 
Apakah itu karena Anda ahli hukum yang sedang meneliti mafia peradilan atau  memang secara umum sebagai masyarakat biasa, dan apakah Anda yakin bahwa korupsi yang paling dahulu harus diberantas itu di yudikatif bukan di eksekutif seperti menteri-menteri, kantor Presiden yang lalu atau sekarang?
 
Kita tidak akan punya efek jera karena eksekutif dan legislatif tidak pernah bisa dihukum kalau yudukatifnya terkontaminasi dengan praktek korupsi seperti tadi judicial corruption. Jadi ini dulu yang dibenahi baru kemudian kita bisa punya efek penjeraan kepada eksekutif, legislatif, dan di wilayah lain. Selama hakimnya masih bisa disogok oleh eksekutif dan legislatif, kita tidak akan punya koruptor besar atau big bang yang bisa ditangkap.
 
Kalau pun MA disangsikan kebersihannya atau sebagian besar korup tapi apakah tidak ada pengadilan di tingkat bawahnya yang bersih dan bisa melakukan pemberantasan korupsi?
 
Tentu ada. Misalnya, di tingkat Sumatera Barat kita mendengar bagaimana ada hakim-hakim yang berhasil memberikan hukuman kepada korupsi berjamaah di DPRD. Tapi kemudian sekarang kita terhambat di MA. Ini bukti bahwa MA menjadi sangat strategis. Keputusannya itu sampai sekarang belum diterima oleh teman-teman Sumatera Barat. Ini adalah hal kecil atau teknis yang Pak Bagir mestinya bisa selesaikan, dengan cukup mengatakan tolong putusannya dikirim. Tapi sekarang sudah hampir tiga bulan tidak ada beritanya. Ini sekali lagi membuktikan walaupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi baik kalau Mahkamah Agungnya rusak maka kita akhirnya terbentur lagi dengan praktik nista pihak peradilan.
 
Reformasi dari dalam bisa saja kalau sekonyong-konyong Pak Bagir Manan sadar bahwa tidak fair kalau dia ikut tidak korupsi tapi tetap saja dianggap demikian. Katakanlah, dia sekarang melakukan reformasi dengan menyerahkan hakim yang tidak bersih, apakah melakukan pembersihan itu masih bisa?
 
Iya, kalau dilihat dari track record maka perubahan sikap beliau harus radikal karena beliau sudah empat tahun masa kepemimpinannya dan sudah punya blue print, tapi blue printnya tidak jalan-jalan. Jadi kalau kemudian beliau berubah maka itu perubahan radikal dan mungkin saja. Tapi dilihat dari rekam jejaknya tidak mungkin karena beliau kelihatannya taat azas padahal menurut saya reformasi peradilan, reformasi hukum korupsi peradilan itu tidak harus taat azas. Ibaratnya kalau ada lampu merah maka lampu merah itu khusus untuk  ambulance boleh menerobosnya. Jadi khusus ambulance yang bernama KPK boleh menerobos prosedur-prosedur seperti yang sekarang dibangun MA. Adanya ketentuan pendapat hukum tidak boleh di-foto copy, harus diperiksa di kantornya, dan segala macamnya membuktikan bahwa beliau (Bagir Manan-Red) memasang lampu merah-lampu merah kepada KPK. Padahal KPK sedang membawa hukum yang sekarat, yang mau mati, sehingga prosedur-prosedur hukum itu seharusnya dipinggirkan. KPK adalah ambulance yang harus membawa hukum yang sekarat ini segera ke ruang rawat darurat rumah sakit.
 
Itu pengibaratan yang baik bahwa lampu merah boleh dilanggar oleh ambulance?
 
Prosedur-prosedur itu boleh dilanggar dan itulah esensi hukum progresif. Saya harus katakan ini ide cerdas dari Prof. Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif. Hukum progresif itu adalah hukum yang lebih melihat substansi masalah, keadilan masyarakat, dibandingkan pasal-pasal yang menghambat prosedur-prosedur.