Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Faisal Basri

Presiden Harus Cepat Ambil Tindakan Demi Perbaikan Iklim Investasi

Edisi 459 | 27 Des 2004 | Cetak Artikel Ini

Perspektif Baru kali ini akan membicarakan tentang evaluasi seratus hari pemerintahan SBY-Kalla yang diharapkan akan menciptakan keadaan yang lebih baik, kesejahteraan lebih meningkat, dan kehidupan politik lebih demokratis. Beberapa waktu yang lalu, sebelum seratus hari tentunya, SBY dan Kalla memutuskan untuk menaikan BBM. Sekalipun hanya pada bagian-bagian tertentu, kita melihat ada pergeseran politik yang cukup signifikan dan besar, lalu ketika Yusuf Kalla mengalahkan Akbar Tanjung dalam Munas Partai Golkar beberapa hari yang lalu. Salah satu pernyataan yang cukup penting di tengah pro kontra seratus hari, SBY mengatakan bahwa keluarga pejabat boleh berbisnis. Dari beberapa sinyal, tentang harapan dan pro kontra, kami akan berbincang dengan Faisal Basri. Seorang ekonom dari Universitas Indonesia, juga pejabat di KPPU, yang selama ini memberikan perhatian atas beragam persoalan ekonomi dan politik.

Pemerintah baru ini saya sebut dengan pemerintahan yang berada di tengah-tengah kegamangan. Menurut anda, kira-kira ada tanda perbaikan atau tidak dalam bidang ekonomi pada seratus hari kedepan?


Kalau kita ingin mengacu pada harapan baru, tentu saja harus ada basis untuk sampai pada harapan baru itu. Harapan baru itu paling tidak tercermin dari tiga hal, pertama proses atau cara berpikir  yang tidak linier atau tidak mengikuti apa yang terjadi pada masa lalu. Tapi melalui proses yang tidak linier, dalam matematika disebut eksponensial atau semacam kecepatan. Itulah yang disebut perubahan. Jadi kalau koefisiennya sama saja, garis lurus, berarti tidak ada perubahan. Bagaimana menguji instrumen-instrumen, langkah-langkah, kebijakan yang ditempuh, dan pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja kita tidak bisa menilai secara penuh, karena seratus hari tentu sangat pendek. Tapi paling tidak kita bisa melihat dari apa yang telah dicanangkan kepada masyarakat. Idealnya  merupakan satu dokumen tertulis yang tidak sekedar wacana, ini bukan masa kampanye lagi. Dari segi ini kelihatannya belum ada yang  dokumen tertulis program seratus hari, saya tidak tahu apakah itu dirahasiakan. Tapi tentunya tidak pantas untuk dirahasiakan. Pemerintah sendiri mengevaluasi  lima puluh hari pemerintahan, tetapi menjadi hambar bagi kita. Apa basisnya dan apa tolok ukurnya? Muncul kelucuan-kelucuan, contohnya dikatakan Deplu memenuhi target 100 %, indikatornya apa ? Mengikuti KTT APEC di Santiago dan KTT Asean di Vien Tien padahal itu sudah terjadwal jauh hari. Kedua, creating the future. Sosok pemerintahan yang baru ini menciptakan masa depan karenanya ada harapan. Lalu apa creating the futurenya? Target-target dan apa yang dibayangkan tentang sumber daya manusia Indonesia di masa datang menghadapi perubahan yang sangat mendasar. Jadi creating the future, rather than investing in the past jangan berbicara masa lalu. Kalau mengikuti pola masa lalu, seperti yang anda katakan tadi, Golkar dipimpin oleh Wakil Presiden, kemudian Wakil Presiden membawa seonggok orang yang kalau dilihat dari sosoknya memiliki track record yang kurang menggembirakan. Ada semacam kebangkitan pola Orde Baru yang baru. Kemudian ketiga, vision. Kita tidak melihat bagaimana upaya menggerakkan potensi yang baik. Yang kita lihat visinya agak kabur sehingga implementasi dalam bentuk program makin jauh dengan apa yang dicanangkan dimasa kampanye. Misalnya, yang mengemuka adalah pembangunan infrastruktur butuh 750 triliun, untuk membangun jalan tol dan sebagainya. Bukankah presiden ini baru lulus doktor dan program doktornya menitikberatkan pada pertanian dan pedesaan? Itu harapan yang disampaikan SBY pada masa kampanye. Jadi, jauh api dari panggang dan jauh program yang diimplementasikan dengan gagasan-gagasan sewaktu kampanye.

 

Jika korupsi diukur sebagi indikator mengenai perbaikan ekonomi, sejauhmana anda lihat prestasi yang dilakukan selama lebih dari lima puluh hari ini pemerintahan baru?


Memang gemuruhnya luar biasa seperti penangkapan gubernur dimana-mana. SBY dalam waktu sekejap, sehari atau dua hari, mengeluarkan izin untuk pemeriksaan anggota DPR, bupati atau gubernur. Gebrakannya hinggar binggar. Namun kita jangan terbawa oleh ilusi seperti itu, karena sebelumnya SBY bertemu dengan sejumlah konglomerat setelah dia diumumkan menang. Konglomerat banyak yang memberikan janji bahwa mereka akan membawa uang ke Indonesia yang selama ini di parkir di luar negeri. Tapi konglomerat itu meminta janji apa yang diberikan SBY pada mereka? Mereka menginginkan SBY untuk tidak mengutak-atik bisnisnya, dan SBY menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan meyentuh korupsi dimasa yang lalu. Dan yang akan dilakukan adalah memberantas korupsi dimasa depan. Apa implikasi dari ini? Yang ditangkap hanya kelas teri, yang korupsi ratusan juta dan puluhan milliar. Sementara gembong-gembong yang menjarah  uang negara ratusan triliun dengan leluasa masih tetap di arena pertandingan, di dunia bisnis dan mereka sedemikain kuatnya menduduki posisi yang dominan. Pada akhirnya, mereka juga yang punya kemewahan untuk mempengaruhi proses politik. 

 

Kalau misalnya pemberantasan korupsi sulit menjadi tolak ukur bahwa pemerintahan ini memiliki harapan. Kira-kira ada sesuatu yang mereka lakukan untuk menunjukan harapan agar kita punya semangat terus menyelesaikan masalah dimasa lalu?


Saya setuju bahwa harapan harus kita hembuskan terus. Kalau tidak ada harapan lagi, kita termasuk bagian yang mematikan harapan itu yang menjadi bahaya bagi proses demokrasi. SBY dipilih langsung oleh rakyat dengan cara yang sangat demokratis dan damai yang mencerminkan betapa dewasanya masyarakat Indonesia untuk berdemokrasi. Hasilnya tentu saja seperti yang lalu, masyarakat tidak percaya lagi dengan  demokrasi. Saya takut ada gelombang demonstrasi mendatangi Cendana dan meminta titah Pak Harto agar orang pak Harto saja yang menguasaai negeri ini karena melalui proses demokrasipun menjadi tidak lancar. Oleh karena itu kita harus menciptakan harapan itu dengan cara apapun. Lewat pemaksaan, kalau perlu menyudutkan presiden untuk berbuat sesuatu sesuai dengan jalan yang kita harapkan semua dan didengungkan juga oleh presiden. Harus ada upaya seperti itu dengan cara yang lugas dan didesakkan terus sehingga tidak ada pilihan lain bagi presiden selain melakukan hal-hal yang memang sepatutnya dan diseharusnya dilakukan.

 

Banyak orang menilai pemerintah sekarang mempunyai citra yang baik  dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Tapi dimata internasional, berkaitan dengan investasi, agak sulit menunjukkan bahwa pemerintahan ini cukup punya wajah. Kasus-kasus yang menyelimuti perusahaan-perusahaan asing, misalnya kasus Karaha Bodas atau Cemex. Bagaimana agar pemerintahan sekarang dilihat sebagai pemerintahan yang lebih baik dibanding dengan masa sebelumnya?


Pemerintahan yang dipercaya oleh rakyatnya dan masyarakat internasional adalah pemerintahan yang kredibel. Salah satu syarat dari pemerintahan yang kredibel adalah kalau manusia-manusianya, orang-orang yang ada di puncuk pimpinan kredibel. Inilah masalah terbesar yang dihadapi kabinet SBY. Ada menteri yang DOT (daftar orang tercela-red), ada menteri yang plagiat, ada yang tukang ngemplang kredit, ada yang koruptor, ada yang mantan koruptor, ada juga virus istana. Bagaimana anda bisa membayangkan (investasi masuk), kita ingin promosi investasi dan menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, kalau dipimpin oleh menteri yang kerjanya ngemplang hutang. Bagaimana mau negosiasi hutang kalau dicap dunia internasional sebagai pengemplang hutang. Jadi sulit , karena itu saya rasa tidak ada pilihan lain setelah seratus hari pemerintahan, yang harus dilakukan SBY adalah me-reshuffle kabinetnya.


 
Masalah Cemex misalnya, kalau pemerintah berhasil menyelesaikan masalah semen ini, bukankah akan menambah baik wajah pemerintahan dimata internasional?


Yang mencoreng wajah Indonesia di mata internasional, yang diangkat pada pertemuan pemimpin APEC, adalah kasus Exxon yang belum selesai, Cemex dan Karaha Bodas. Karaha Bodas sudah sampai pada level arbitrase, sekarang persoalannya Indonesia bayar atau tidak. Sudah diputuskan Indonesia harus bayar. Barangkali itu sudah sulit diharapkan, walaupun koruptornya harus ditangkap. Kemudian kasus Exxon, ini high level. Kompleks (karena terkait) Undang-Undang Migas yang baru saja di koreksi dan beberapa pasal dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedikit banyak menimbulkan ketidakpastian, dan tidak bisa diharapkan selesai dalam waktu dekat. Tinggal Cemex yang sudah enam tahun prosesnya, enam tahun menggelinding, tidak ada satu menteripun atau satu presidenpun yang berani memutuskan. Sebenarnya tinggal ambil keputusan, saya rasa semua pertimbangan sudah jelas. Masak cuma dikembangkan opsi-opsi terus? Kalau ini dituntaskan secara baik, disitulah turning point percaya atau tidak percaya komunitas internasional berinvestasi di Indonesia. Terlepas dari apapun keputusannya, kita serahkanlah pada pemerintah. Tapi signalnya yang kita lihat di pasar adalah para menteri ini bicaranya lain-lain. Yang paling kontroversial, kontradiktif adalah antara Menko Perekonomian dengan Meneg BUMN, saling tidak tahu. Harusnya dalam kondisi seperti ini presiden cepat ambil tindakan dan keputusan, dengan resiko apapun demi kebaikan iklim investasi. Karena tanpa iklim investasi, saya rasa omong kosong yang namanya Infrastructure Summit yang diselenggarakan bulan Januari mendatang. Kita harus benar-benar mengawal proses kedepan. Jangan sampai, saya takut, diciptakan sentimen anti asing. Seolah asing itu memang begundal, kemudian asingnya pergi. Lantas begundal di dalam negerilah yang menyemut di gula-gula ini. Semen mau tidak mau akan melonjak harganya mulai 2006. Di Indonesia tidak dibangun pabrik semen baru dalam delapan tahun terakhir, sementara permintaannya naik terus. Anda bisa bayangkan betapa lezatnya perusahaan-perusahaan yang akan menguasai pabrik semen di Indonesia.

 

Sekarang kita lihat ada sentimen nasionalisme dalam skala sempit. Sementara proses ekonomi lebih mengarah keperluasan pandangan dan penciptaan paradigma baru. Bagaimana agar proses politik atau proses ekonomi dikawal menuju situasi yang demikian transparan dan bisa menciptakan iklim yang lebih baik bagi perekonomian nasional?


Saya rasa satu-satunya cara, semua proses dilakukan secara transparan. Itu pula yang disampaikan presiden. Tanpa pandang bulu dan sebagainya, sekalipun bisnis itu melibatkan kalangan dalam elite. Jadi saya ingin menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh presiden (baca: keluarga pejabat bisa berbisnis). Semangatnya bukan dibolehkan berbisnis atau tidak, tapi perlakuan diberikan sama kepada siapapun. Sekalipun dia itu presiden, anak presiden, atau keponakan presiden. Disinilah lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu (berfungsi) kalau ada perlakuan yang tidak benar. Kalau tender dilakukan secara tidak terbuka, tidak transparan, kita wajib untuk menyampaikannya. Karena ini jangan dianggap remeh. Karena pertarungan sekarang ini, apalagi yang kelihatan kasat mata di Golkar, adalah pertarungan untuk 2009. Dan pertarungan untuk 2009 itu membutuhkan logistik yang luar biasa besar. Karena kalau dia orang baik, dia nggak perlu terlalu banyak logistik. Tapi semakin jahat seseorang, semakin jelek seseorang, semakin tidak kredibel, semakin membutuhkan dana yang banyak. Dan semakin besar syahwat dia untuk merampok uang negara. Inilah yang harus kita hindari, dengan cara  mendorong agar semua proses, negosiasi dan sebagainya dilakukan secara transparan. (Harus) didesak terus oleh masyarakat, dan salah satu ujung tombaknya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Disini ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mendorongkan proses yang transparan tanpa pandang bulu.

 

Sentimen anti asing yang muncul belakangan ini seolah-olah menunjukkan bahwa orang asing hanya mengambil keuntungan di Indonesia. Mereka tidak peduli pada karyawan, pada rakyat Indonesia. Sebenarnya, sentimen semacam itu benar atau tidak dalam konteks kehidupan politik di masa yang akan datang dan kehidupan ekonomi?


Saya rasa memang bagaimanapun asing itu bermata dua. Bisa memberikan manfaat, bisa menjadi ancaman. Memberikan manfaat lebih banyak atau memberikan ancaman lebih besar, itu tergantung pada aturan main yang kita buat sendiri. Seratus persen otoritasnya ada di tangan kita. Misalnya kasus SingTel, kan ada aturannya persaingannya dan perizinan. Dimanapun, asing itu diatur, bukan seenaknya. Misalnya di Amerika Serikat, industri televisi itu tidak boleh asing. Jadi bergantung pada keputusan politik sebagai hasil konsensus. Kita tidak ingin sentimen anti asing yang sebetulnya dijadikan alat atau dihembuskan oleh kekuatan domestik yang akan melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih bar-bar. Alangkah lebih baik lagi kalau asing itu, misalnya seperti teman saya Pak Rudyan Kopot CEO Charon Pokphand, dia mau join dengan asing kalau proses research and development seluruhnya dibawa ke Indonesia. Jadi bergantung pada daya tawar kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, posisi tawar kita lemah, memang makin banyak porsi yang akan didapat oleh asing itu.