Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Rakyat Miskin Gratis Berobat

Edisi 457 | 21 Des 2004 | Cetak Artikel Ini

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera. Kita ketemu kembali dalam program rutin seminggu sekali  Prespektif Baru. Sebuah program yang ditujukan untuk pendidikan publik. Saya, Ruddy Gobel, akan menemani anda dalam diskusi bersama Menteri Kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K). Setelah dua hari dilantik, beliau sudah harus menghadapi berbagai permasalahan di bidang kesehatan seperti Antraks. Beberapa saat kemudian, menyusul gempa bumi di Alor dan Nabire yang memakan banyak korban. Kedepan, seiring dengan pergantian cuaca, persoalan-persoalan kesehatan yang sering kita hadapi setiap tahun seperti wabah muntaber dan demam berdarah akan muncul. Terlepas dari persoalan itu, harapan masyarakat begitu tinggi atas janji pemerintahan baru terkait dengan program kerja seratus hari yang tentu harus bisa memberikan dampak nyata.

 

Saat ini masyarakat masih bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan yang anda pimpin dalam seratus hari pertama pemerintahan baru ini?

Departemen Kesehatan sangat besar dan dampaknya langsung ke masyarakat. Pemerintah mengagendakan dalam jangka waktu 2004-2009 sebagai agenda pembangunan nasional yaitu pertama, Menciptakan Indonesia yang aman dan damai, kedua: Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Ketiga, Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan tiga agenda tersebut kita susun sasaran pokok dan prioritas yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pembangunan kesehatan merupakan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Jadi peningkatan akses masyarakat dalam layanan kesehatan yang lebih berkualitas menjadi pilihan kita. Untuk seratus hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu, saya sebagai pimpinan departemen kesehatan mempunyai tiga prioritas utama yaitu mendekatkan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini kita terjemahkan dalam suatu prioritas pilihan dalam seratus hari ini dengan cara meningkatkan kuantitas sumber daya tenaga medis melalui dua tindakan yaitu rekrutmen tenaga medis untuk puskesmas dan rumah sakit di daerah tertinggal. Seperti anda ketahui, daerah tertinggal banyak sekali ditinggalkan oleh dokternya atau tenaga medisnya, hampir 30 %. Kemudian, persiapan aplikasi undang-undang praktek kedokteran untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Bila tidak diatur dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran, nanti bisa terjadi malpraktik sehingga persiapan aplikasi Undang-Undang ke dokteran ini sangat penting. Kita juga memprogramkan pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi rakyat miskin melalui dua jalan yakni memperluas jangkauan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan meningkatkan pelayanan kesehatan di kelas tiga rumah sakit pemerintah bagi penduduk miskin. Untuk efektifitas atau efesiensi dana agar (dana kesehatan bagi) masyarakat miskin bisa ditanggulangi, kita menerapkan satu sistem yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU ini dinyatakan PT. Askes merupakan badan penyelenggara jaminan sosial. Saya ingin sekali mengansuransikan penduduk atau rakyat miskin, dimana selama ini takut berobat karena tidak mempunyai biaya, ketika berobat ke puskesmas atau rumah sakit kelas tiga agar gratis. Caranya, kami asuransikan ke PT Askes. Keinginan ini sudah lama direncanakan, tetapi belum terealisasi karena mereka tidak berpikir untuk mengasuransikan semua penduduk miskin.

 

Apakah pemberian jaminan kesehatan bagi rakyat miskin ini berlaku di seluruh Indonesia? Atau di rumah sakit milik pemerintah saja?

Untuk sementara ini pasti di rumah sakit pemerintah karena jangkauan dananya hanya di rumah sakit pemerintah. Kalau hanya gratis di kelas tiga rumah sakit pemerintah, maka orang miskin yang ke puskesmas juga harus bayar. Jadi pemerintah membayar asuransi orang-orang miskin ke PT. Askes atau Asuransi Kesehatan sehingga orang miskin mempunyai akses langsung ke puskesmas atau rumah sakit dengan gratis.

 

Darimana sumber dana untuk memberikan jaminan kesehatan tersebut?

Pertama kali saya memang mendapat tantangan dari beberapa ahli maupun LSM yang meragukan (program ini). Mereka mengira saya belum menghitung dana untuk rakyat miskin itu. Sebenarnya, program ini sudah direncanakan oleh menteri-menteri sebelum saya, tetapi cara penyalurannya berbeda dengan apa yang saya lakukan sekarang. Kita menggunakan dana dari PSBBM yaitu uang dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak. Saat ini, kita punya dana kira-kira 1,1 triliun, kemudian Bappenas merencakan akan menambah 800 miliar sehingga total dana yang tersedia ada sekitar 1,9 triliun. Kemudian masih ada sisa dana dari World Bank dan IDB yang terlanjur kita pinjam tapi tidak terpakai atau proyeknya tidak tepat jadi kita alihkan peruntukannya. Jadi kita punya dana sekitar 2,04 triliun. Untuk 34.500.000 rakyat miskin, dengan dana 2,04 triliun ini bisa kita asuransikan. Dari hasil hitung-hitungan kita dengan PT Askes, maka setiap orang akan diasuransikan sebesar 5.000 per bulan. Dengan asuransi ini, rakyat miskin akan mendapatkan jaminan kesehatan berupa pengobatan, pemeriksaan laboraturium, sampai pengobatan rawat inap.

 

Apakah sudah diantisipasi kemungkinan adanya pembedaan pelayanan kepada rakyat  miskin oleh rumah sakit karena ada kecenderungan RS menomorduakan pasien yang memegang kartu Askes.

Askes itu meliputi rumah-rumah sakit pemerintah ditambah 68 rumah sakit swasta di seluruh Indonesia. Menurut saya rumah sakit tidak perlu takut menerima pasien-pasien Askes yang merupakan rakyat miskin. Askes akan membayar reimburse pengobatan rakyat miskin seperti apa adanya, seperti orang-orang biasa berobat. Selama ini Menurut saya, Askes sangat luar biasa dan kira-kira 3-4 tahun terakhir Askes itu berhasil membenahi organisasinya sehingga mereka bisa membayar reimbursement dalam jangka empat minggu setelah tagihan masuk.

 

Kapan program ini efektif berlaku dan bagaimana rakyat miskin bisa mendapatkan asuransi yang di biayai oleh pemerintah itu?

Kita jadwalkan pada bulan Januari sudah berjalan. Mulai saat ini, Nopember-Desember, kita adakan registrasi atau pelacakan sambil mengratiskan orang miskin di kelas tiga. Rakyat miskin yang tidak punya kartu keluarga silahkan berobat ke RS dengan meminta surat dari RT. Setelah itu akan dicatat dalam data pelacakan rakyat miskin bulan Nopember-Desember ini. Memang belum bisa 100 %, nanti yang terlacak pasti akan dapat kartu. Sedangkan yang belum, akan mendapatkannya sambil berjalan, tapi Januari ini asuransi sudah berjalan.

 

Bagaimana cara mendapatkan asuransi kesehatan itu?  

Bisa menghubungi ibu PKK setempat, kami memberdayakan ibu PKK mendata rakyat miskin. Ibu-ibu PKK itu akan didampingi oleh petugas askes dan pamong praja setempat. Pamong praja setempat dan Ibu PKK kami tugaskan agar rakyat miskin jangan disuruh fotocopy, jangan disuruh bayar sebagian dari biaya. Jangan minta surat miskin di RT dan RT-nya minta duit, jangan sampai terjadi.

 

Kita kembali ke soal rekrutmen tenaga medis yang tak kalah pentingnya. Strategi apa yang dilakukan Departemen Kesehatan untuk meningkatkan rekrutmen tenaga medis?

Kita sudah mengirim tenaga-tenaga medis ke daerah. Mengirim dokter ke daerah tertinggal memang agak sulit. Tapi dengan insentif yang kita naikkan, misalkan disana hanya dua tahun saja. Kemudian, tadinya dibayar sangat rendah, insyallah bisa ditingkatkan dua atau tiga kali lipat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang sudah mengatakan kesanggupannya. Misalkan gaji dokter itu 1,5 juta, nanti ditambah oleh pemda. Kemungkinan lain, kita akan meningkatkan insentif itu dengan merubah jumlahnya. Mestinya harus dari Kepres, tapi belum kami lakukan sekarang.

 

Bagaimana memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah terpencil?

Memang sangat sulit untuk mengirim dokter spesialis ke daerah. Menurut saya, sebaiknya semua yang dididik spesialis diberikan ketentuan bahwa setelah lulus harus PTT satu tahun di daerah terpencil,  kemudian selesai dan berganti-ganti terus. Dengan cara ini, saya kira daerah terpencil akan dapat di-cover. Beberapa tahun yang lalu, ada suatu ketentuan untuk meningkatkan tenaga spesialis ini, dilaksanakan pendidikan tenaga dokter spesialis berbasis kompetensi di rumah sakit daerah dimana daerah tersebut belum tersedia fasilitas pendidikan fakultas kedokteran. Jadi seperti dokter yang magang di rumah sakit, kemudian diuji oleh universitas yang terdekat. Pola pendidikan seperti ini dimulai di propinsi NTT, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Maluku.

 

Baru beberapa minggu Ibu memimpin Departemen ini dan sudah menghadapi berbagai macam persoalan seperti bencana, yang terakhir adalah bencana di Nabire. Harus ada strategi cepat Depkes untuk mengatasi persoalan ini. Penanganan apa yang di lakukan oleh Departemen Kesehatan untuk persoalan ini?

Setiap suatu bencana alam, kita katagorikan KLB (Kejadian Luar Biasa-red) itu adalah bencana alam atau wabah. Setiap KLB sebetulnya sudah ada tuntunannya, SOP atau petunjuk pelaksanaannya. Dimana kita mempunyai beberapa dasar hukum dalam menanggulangi wabah dan dalam menanggulangi bencana. Misalkan KLB Antraks, kita sudah mempunyai caranya bagaimana atau mengklarifikasi betul tidak Antraks. Kemudian bagaimana agar Antraks itu tidak meluas. Masalah penyediaan biaya juga sudah diatur dan tersedia. Pembiayaan dan laporan itu berdasarkan PP No. 40 Pasal 30-31, dimana biaya yang timbul dibebankan pada instansi terkait selain Depkes. Namun bantuan itu kita anggarkan pada anggaran pemerintah Pusat dan anggaran pemerintah daerah. Seharusnya daerah yang terkena wabah itu melaporkan dari kabupaten ke Kadis lalu ke Menteri, namun terkadang kita kaget menonton televisi ada wabah di Solok. Setelah kita telepon, memang ada betul. Besok paginya kita berangkat kesana, dan wabah kolera sudah teratasi. Kejadian yang sama juga terjadi di Surabaya.

 

Bicara soal kesehatan, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah peran masyarakat. Khususnya mengatasi persoalan kesehatan seperti angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, dan rendahnya kualitas gizi. Langkah apa yang dilakukan Departemen Kesehatan untuk mendorong partisipasi masyarakat?

Selama ini peran serta kader-kader PKK dalam menyelenggarakan posyandu salah satu penyumbang keberhasilan dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak. Peran serta tersebut merupakan contoh nyata tentang peran positif masyarakat dalam memperbaiki kondisi kesehatan yang diharapkan dapat ditingkatkan dan berjalan secara terus menerus. Sekarang kita akan merevitalisasi dasa wisma yaitu satu ibu PKK memantau 10 keluarga. Jadi, dia melihat kehadiran keluarga yang dipantaunya di posyandu, imunisasinya, kesehatan ibunya, dan kebersihkan lingkungan untuk mencegah penyakit. Selain itu, peran serta yang diharapkan dari lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat lainya dalam membangun kesehatan. Umumnya kesehatan ibu dan anak dan mendukung meningkatnya kinerja upaya kesehatan.

 

Apa kesulitan terbesar yang dihadapi saat ini?

Kesulitan yang sangat besar mudah-mudah mendapat jalan keluar. Yang membuat agak berat dalam menghadapi kejadian luar biasa adalah koneksifitas. Hubungan antara daerah dengan pusat agak terhambat karena adanya pengejawantahan sistem otonomi daerah yang kurang tepat. Hubungan antara daerah dengan pusat kurang cepat, mudah-mudahan dengan perbaikan UU No. 32 tahun 2004 akan terjalin hubungan yang sangat mesra.