Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

A. E. Priyono

Aktor Demokrasi Yang Riil Belum Cukup Berpengalaman

Edisi 455 | 29 Nov 2004 | Cetak Artikel Ini

Salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar Perspektif Baru. Saya Faisol Riza kembali menjumpai anda. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hal yang umum, tapi sebenarnya bagian dari keseharian kita. Yang sering kita bicarakan, seolah-olah ada di luar kita, tapi sebenarnya menjadi bagian kehidupan kita karena ini bagian dari sisi kehidupan kita bernegara, yaitu mengenai demokrasi. Tamu kita kali ini adalah A.E. Priyono, seorang peneliti (Deputy Riset) dari DEMOS Institute. Baru-baru ini DEMOS menerbitkan  buku yang berjudul Indonesia Post Soeharto Democracy Movement yang menceritakan mengenai gerakan demokrasi di Indonesia setelah jaman Soeharto


 

Bung Priyono, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Gerakan Demokrasi, terutama kata gerakan. Selama ini format Gerakan Demokrasi berbeda, cirinya berbeda, kemudian tindakan dan tujuan politiknya berbeda juga.

Sejauh ini kami mendefinisikan gerakan demokrasi, yang menjadi topik riset sebagai “movement” dalam bahasa Inggris. Pengertian “movement” jauh lebih imaginatif, langsung mengaitkan demokrasi dengan kita, para pembaca, para pendengar atau para penelaah gerakan demokratisasi langsung ke aktor, ke konteks dan ke tema. Jadi yang kita pahami menyangkut gerakan demokrasi berbasis aktor. Kami memang mendefinisikan itu sebagai upaya berbagai kelompok aktor di kalangan masyarakat Indonesia, dan itu bisa berbagai variasi, yang berusaha memperkuat institusi-insitusi demokrasi pada tingkat yang lebih jauh, yaitu politik demokratisasi. Termasuk juga bagaimana demokrasi harus diberi konteks sosial kultural. Ini definisi besar dan umum sehingga kita bisa mengidentifikasi siapa atau apa sebetulnya gerakan demokrasi itu. (Aktor gerakan demokrasi) adalah mereka yang sejauh ini melakukan upaya penguatan institusi-institusi maupun praktek dan diskursus demokrasi. Kita memang punya banyak jawaban, banyak variasi. Tapi yang jelas, kalau mau definisi yang lebih teknis, demokrasi yang kita pakai dalam riset memang diarahkan untuk melihat kelompok-kelompok, gerakan-gerakan, aktor, yang berusaha memperkuat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan dimana masyarakat itu didorong untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah publik. Dalam kaitan memperjuangkan hak kontrol mereka atas masalah-masalah publik, atas dasar kesamaan dan kesetaraan politik.

 

Hal itu mengandaikan bahwa sistim demokrasi belum berjalan sepenuhnya di Indonesia. Pada bagian mana atau batas mana proses demokratisasi di Indonesia belum bisa dikatakan berjalan sebagaimana yang diinginkan?

Pertanyaan ini sebetulnya sudah mengandung judgment terhadap apa yang disebut sebagai proses demokrasi di Indonesia. Terus terang kami juga punya judgment tersendiri tentang situasi yang berkembang sekarang ini. Riset ini punya perspektif yang berbeda dengan perspektif liberal mengenai demokrasi. Salah satu varian pentingnya dalam mazhab ini disebut teori-teori transitologis. Yaitu teori-teori yang mempercayai bahwa proses transisi itu bisa berlangsung secara universal, dimana-mana sama. Ada beberapa variasi yang berbeda, tapi pada dasarnya proses transisi dari rezim otoretarian ke demokrasi mengalami berbagai fase transisi. Ini biasanya dikemukakan oleh para politikus liberal, yang tadi saya sebut sebagai teori transitologis. Mengandaikan mekanisme, proses, dan konteks demokratisasi di banyak negara pasca otoretarian itu punya dua kemungkinan utama. Pertama, tercapainya konsolidasi demokrasi. Kedua, kebalikannya, yaitu terkonsolidasikannya atau rekonsolidasi otoretariannisme. Dalam situasi kedua itu, demokrasi sebetulnya kalah. Di tengah-tengah situasi seperti itu, apakah demokratisasi berhasil terkonsolidasi atau gagal. Di banyak negara mengalami apa yang disebut grey area, wilayah abu-abu, yang tidak bisa disebut sebagai tercapainya konsolidasi demokrasi atau konsolidasi otoretarianisme. Di Indonesia, saya kira adalah salah satu bentuk dimana teori transitologis itu tidak cukup berhasil menjelaskan kompleksitas dan keambivalensian situasi definitif apakah demokratisasi kita gagal atau berhasil. Jadi ada situasi umum dimana kita punya posisi untuk tidak percaya begitu saja pada teori-teori transitologis. Karena melihat kenyataan bahwa Indonesia tidak bisa didefinisikan sebagai gagal atau berhasil dalam konteks sekarang selama hampir satu dekade setelah 1998.

 

Anda menyebut Indonesia masuk ke dalam grey area, dimana proses yang disebut transisi demokrasi dalam pengertian yang dikatakan oleh mereka yang mempercayai proses transisi ala barat berjalan. Tapi di lain pihak ada catatan-catatan yang menyebabkan warna demokrasi tidak kelihatan kontras seperti barangkali yang terjadi di Irak sekarang. Seberapa jauh, seberapa penting demokrasi tetap ada di sebuah negara seperti Indonesia?

Bagi kita di Indonesia yang sudah punya referensi undemocratic, suasana pasca 1998 memberikan pelajaran kepada kita bahwa demokrasi sebetulnya modal awal untuk membuat proyek apa saja. (Kondisi saat ini) saya kira merupakan situasi minimal yang memungkinkan kita bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan social politik. Seperti yang kami definisikan, demokrasi pada dasarnya adalah partisipasi untuk terlibat dalam public affair, masalah-masalah publik atas dasar kesetaraan politik. Demokrasi dalam pengertian itulah yang harus kita pertahankan supaya tetap berjalan. Tanpa itu, hampir semua prasyarat peradaban termasuk peradaban politik, tidak akan tumbuh. Misalnya hak-hak sipil dan politik tanpa demokrasi, jelas tidak akan bisa berkembang. Dan tanpa hak-hak sosial politik, hak-hak sipil dan politik, akan sulit mencapai perkembangan politik yang sehat.

 

Kembali pada soal gerakan demokrasi di Indonesia, selama beberapa tahun ini, apa perubahan-perubahan penting dalam aktor-aktor demokrasi?

Sebelum menjawab itu, saya rasa perlu ada konteks besar dulu. Setelah orde baru tumbang dan Indonesia secara dramatis sudah melangkah ke tahap institusionalisasi demokrasi. Sebetulnya perubahan-perubahan penting telah banyak terjadi. Minimal dari segi pranata, legal dan institusional. Kita sudah melaksanakan pemilu lima tahunan, kemudian banyak ritual-ritual demokrasi dimana partisipasi rakyat itu bisa diinstitusionalisasi berlangsung secara berkala dan reguler. Partai dibebaskan untuk berdiri, Indonesia mengalami periode dimana liberalisasi politik berpuncak pada multi partai yang luar biasa besar. Kondisi ini saya kira dapat dikatakan sebagai point of no return. Sejauh kita bertekad untuk meneruskan mekanisme politik seperti ini secara legal dan konstitusional. Kita tahu Undang-Undang Dasar sudah menjamin proses itu berlangsung terus. Beberapa perubahan penting yang cukup mendasar, salah satunya adalah desentralisasi. Sekarang dalam tahap menuju desentralisasi demokrasi. Memang kita akui mengandung banyak sekali kekonyolan, banyak pertikaian yang tidak perlu, dan banyak sekali benturan kepentingan yang sengit agar desentralisasi betul-betul bermakna desentralisasi demokrasi maupun desentraliasi kekuasaan. Suasana ini sudah berlangsung sebagai basis bagi kehidupan berkala kita selama lima tahun proses sirkulasi kekuasaan. Hanya saja, siapa yang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan institusi ini, memanfaatkan mekanisme dan prosedur yang sudah demokratis seperti ini. Kita tahu bahwa yang berhasil memanfaatkan secara maksimal ternyata adalah aktor-aktor politik lama.

 

Apa problem dari aktor-aktor baru sehingga pembajakan itu terjadi?

Aktor baru itu adalah aktor-aktor yang memperjuangkan demokrasi sesuai dengan idelismenya. Yang mewarisi tradisi pergerakan pada masa otoretarianisme, sejauh ini memang mereka bergerak di luar negara. Jadi ada semacam kegamangan ketika mereka terpaksa diharuskan masuk ke arena negara itu. Dalam banyak kenyataan, mereka gagal karena tidak punya pengalaman. Berbeda dengan elit-elit lama yang selama ini bergerak di arena negara. Mereka sudah cukup berpengalaman di wilayah itu dan mendefinisikan demokrasi dengan versinya sendiri, dengan kepentingannya sendiri, dengan perspektifnya sendiri. Mereka menjalankan demokrasi untuk kepentingan mereka. Riset kami menjelaskan itu, (aktor lama) hanya memanfaatkan institusi, mekanisme dan lembaga-lembaga demokrasi. Ini yang berlangsung pada tingkat negara, demokrasi elitis, demokrasi prosedural, demokrasi liberal, itu berlangsung pada tingkat formal seperti itu. Sementara yang kita sebut-sebut tadi sebagai aktor demokrasi, the real actor of democracy, berada pada posisi marjinal. Mereka tidak punya cukup pengalaman, tidak punya cukup referensi dan yang terpenting tidak punya cukup kapasitas politik untuk masuk ke negara memanfaatkan, memaksimalkan perangkat-perangkat demokrasi yang sudah tersedia. Ini yang saya kira problem utama gerakan aktor demokrasi kita sekarang dimana mereka kehilangan kapasitas. Bukannya mereka kemudian mengalah, mereka juga belajar untuk mengubah strategi ketika berada di luar negara. Tapi bagaimana gerakan demokratisasi dilancarkan dari luar negara, untuk kemudian masuk ke negara itu, banyak sekali varian yang menyangkut strategi-strateginya.

 

Apa prediksi ada mengenai nasib demokrasi Indonesia dalam lima tahun ke depan?

Kalau proyeksi lima tahunan saya kira suasananya tidak akan banyak berubah. Saya kira demokrasi tetap akan dimenangkan oleh kelompok elit yang punya akses ke negara. Tapi itu tidak berarti bahwa situasi akan tetap berada di tangan mereka. Saya menduga bahwa the real actor of democracy itu, yang selama ini berada pada posisi marjinal, kami lihat mereka juga melakukan eksperimentasi demokrasi di banyak tempat. Saya kira mereka tidak rela juga menyerahkan nasib demokrasi di tangan elit-elit pembajak itu. Mereka juga sedang melakukan upaya itu. Yang menarik, mereka bekerja pada tingkat lokal dan pada tingkat massa. Ini perbedaan politik demokratisasi yang penting yang ingin ditunjukkan antara aktor-aktor lama dan aktor-aktor baru. Kalau aktor-aktor lama berada pada situasi politik dimana arena politiknya adalah negara, elitis, dan berada di tingkat sentral. Saya kira gerakan demokratisasi baru, aktor-aktornya bergerak di tingkat lokal dan di tingkat massa.

 

Kalau anda mempunyai keyakinan aktor demokrasi bergerak di tingkat massa dan tingkat lokal, seberapa lama waktu yang dibutuhkan? Apalagi jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Untuk mengantisipasi efek dari gerakan the real actor yang bergerak di tingkat lokal dan di tingkat massa dalam hubungannya dengan proses pemilihan langsung kepala daerah, saya terus terang tidak punya data yang cukup. Misalnya seberapa jauh para aktor demokrasi ini bergerak di tingkat lokal dan massa. Apakah menganggap proses politik di tingkat lokal seperti pemilihan kepala daerah itu punya signifikasi atau tidak bagi mereka. Kita memang harus punya data lengkap tentang siapa saja yang menganggap Pilkada langsung itu signifikan bagi rakyat di tingkat lokal. Siapa yang menganggap itu komplementer saja atau siapa yang menganggap tidak cukup penting. Sekarang di tengah-tengah mereka yang mempercayai signifikansi Pilkada langsung cukup signifikan, kita menyaksikan upaya mereka secara serius menggarap proyek itu sebagai bagian dari eksperimen untuk menegakkan local governance. Bukan dalam pengertian World Bank agar local governance menjadi good government, clean government, transparan, accountable dan segala macam. Bukan hanya dalam pengertian itu, tapi juga dalam pengertian agar pemerintahan lokal menjadi popular governance. Itu juga yang saya kira dimensi penting dimana para aktor yang bergerak di tingkat lokal memandang Pilkada langsung signifikan. Kita melihat di beberapa wilayah sudah mulai kelihatan responden-responden kami, informan-informan kami, yang kebetulan terlibat dalam proses politik lokal punya eksperimen macam-macam.

 

Kalau di dalam situasi undemocratic di masa lalu, institusi TNI mempunyai peran begitu besar. Pada saat demokrasi seperti sekarang, atau saat grey area yang tadi anda katakan, anda belum menyebutkan letak peran atau posisi TNI.

Idealnya memang harus dilucuti orang-orang politik di TNI setuntas-tuntasnya. Karena itu bagian dari komplikasi-komplikasi besar dalam politik demokratisasi di Indonesia. Tapi di Indonesia jauh lebih parah karena peranan politik TNI itu juga punya basis di tingkat ekonomi. Jadi kepentingan mereka untuk bermain pada tingkat politik itu punya logika ekonominya. Jadi berbeda dengan ….. karena interest mereka itu ada di ekonomi, dan itu sumber kekuasaan yang terbesar yang menyebabkan klaim mereka pada politik itu menjadi permanen. Sejauh mereka tetap ditolerir oleh politisi sipil untuk menguasai sedikit demi sedikit, meskipun sedikit wilayah ekonomi politik itu, ini tetap menjadi ancaman bagi gerakan demokrasi. Karena itu, UU TNI yang kemarin disahkan saya kira merupakan langkah minimal yang positif untuk dikerjakan lebih serius agar bisnis militer dan kekuasaan territorial betul-betul dinihilkan.

 

Pernah saya baca sebuah artikel di New York Time yang menyatakan bahwa demokrasi kalau dijalankan secara verbal, langsung prosesnya, seperti yang terjadi di Irak misalnya, maka yang terjadi adalah satu kekuatan yang tidak demokratis bisa menguasai sistem demokrasi. Atau ketika Mubarak ditanya mengapa tidak memberi ruang demokrasi dan hak asasi manusia, dia menyaatakan bahwa apa anda ingin mereka yang garis keras berkuasa atas demokrasi? Sejalan dengan itu, apakah eksperimen demokrasi di daerah bisa menciptakan pembagian-pembagian ideologis di tiap-tiap daerah? Misalnya Bali hanya betul-betul akan dikuasai hanya oleh orang-orang Hindu, kemudian Sulawesi Selatan oleh orang-orang Islam?

Ya, bahaya primodrialisme yang mengancam proses demokratisasi lokal di Indonesia memang besar. Kita tahu bahwa bahaya itu juga terus menerus dihidupkan oleh kekuatan-kekuatan politik kita, termasuk misalnya oleh tentara. Juga oleh para elit lokal yang memang punya kepentingan untuk terus bermain dalam politk kekuasaan di tingkat lokal. Kita melihat banyak bukti bahwa sentimen-sentimen primordialisme dalam dimensi etnis maupun agama sangat potensial diledakkan di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara demokrasi pada tingkat politik identitas seperti itu, itu bukan demokrasi yang kita inginkan. Kalau dalam frame yang kita inginkan adalah demokrasi berbasis kepentingan riil masyarakat yang plural. Karena di tingkat bawah, di tingkat masyarakat, klaim-klaim agama maupun klaim-klaim etnis biasanya ada disukursus tersendiri. Klaim itu bertarung dengan klaim-klaim yang non primordial, ekonomi, sosial. Saya kira kalau arah dari penguatan demokrasi berbasis representasi atau konstituensi, ini betul-betul didasarkan pada kepentingan-kepentingan riil ekonomi dan sosial, bahaya primodialisme itu bisa dikikis. Saya kira ini resepnya.