Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Refli Harun

Mahkamah Konstitusi Bisa Tentukan Nasib Presiden

Edisi 454 | 22 Nov 2004 | Cetak Artikel Ini

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera. Tamu Perspektif Baru kali ini Refli Harun, salah satu staf ahli atau asisten hakim di sebuah lembaga yang bisa dibilang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Kalau berbicara masalah Mahkamah Konstitusi, kita mungkin masih bingung posisi dan perannya dalam negara Indonesia seperti apa. Dan apa harapan yang bisa disandarkan masyarakat dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Jika kita ingin menarik relevansi dari topik yang dibicarakan sekarang ini.  Sekarang mungkin kita tertarik dengan kisruh yang terjadi di parlemen, banyak orang yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selayaknya ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan polemik internal di DPR.  Mahkamah Konstitusi wajib kita pahami fungsi, peran dan kedudukannya dalam tata negara Indonesia. Perbincangan ini akan dipandu sahabat anda Ruddy Gobel.

 

Harapan masyarakat begitu besar terhadap parlemen dimana parlemen bisa menjadi sepenuhnya mewakili masyarakat, tapi kelihatannya harapan itu masih jauh. Tapi ternyata timbul konflik internal karena alasan pembagian komisi, penggantian panglima dan hak interpelasi seperti yang kita saksikan belakangan ini. Kemudian muncul pendapat bahwa pihak lain perlu dilibatkan menyelesaikannya termasuk melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK), pendapat itu tepat atau tidak?

Kisruh di DPR memang sesungguhnya merupakan konflik internal, konflik yang sebenarnya dipicu oleh perbedaan pendapat di kalangan DPR sendiri dan tidak ada hubungannya dengan lembaga lain. Walau kemudian ada dimensi pengangkatan panglima TNI, itu adalah problem lanjutan dari problem internal. selayaknya DPR  harus bisa menyelesaikan problem internal itu sebelum melibatkan lembaga lainnya atau mediator. Memang menarik karena masyarakat berbicara tentang keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di DPR. Secara teoritis pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 tidak memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam internal sebuah lembaga negara. Konflik yang bisa diselesaikan Mahkamah Konstitusi adalah konflik yang terjadi antar lembaga negara yang kita sebut dengan kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga kekuasaan lainnya adalah pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas dakwaan DPR bahwa Presiden sudah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Atau kita sebut dengan impeachment process atau proses pemberhentian presiden. Tapi jika kita berbicara dalam perspektif konstitusional, tidak ada peran untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di DPR. Tetapi jika konflik itu berlarut-larut, bisa saja kita kembangkan dimasa depan peran mediasi atau peran arbitrase. Berbicara masalah mediasi atau arbitrase sangat terkait dengan kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bertentangan. Misalnya dalam masalah dalam koalisi kebangsaan dan kerakyatan, kalau kedua belah pihak setuju, sebenarnya mereka yang berbeda pendapat mengenai dalam aturan main persidangan. bisa saja membawanya ke Mahkamah Konstitusi. MK berperan sebagai mediator. Jika itu disepakati, konflik bisa diselesaikan secara cepat. Tapi mudah-mudahan saja konflik ini tidak melibatkan lembaga lain. Saya yakin DPR cukup dewasa untuk menyelesaikan konfliknya.

 

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penilaian apakah seorang presiden. Artinya Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa penting untuk menentukan seorang presiden masih layak memerintah atau tidak memerintah. Kekuatan ini sesuatu yang lazim di negara-negara demokrasi atau ada sesuatu yang baru di perkenalkan di Indonesia?

Munculnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment Presiden tidak terlepas dari latar belakang sejarah kita dan belajar dari pengalaman negara lain. Dari pengalaman kita, kita ketahui bahwa Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan alasan belum diuji secara konstitusional baru dugaan yang bersangkutan terlibat dalam kasus bulog. Tetapi tidak ada forum yang mengujinya apakah betul keterlibatan tersebut. Setelah Gus Dur dilengserkan, tidak ada tindak lanjut terhadap kasus tersebut. Kemudian pada perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 atau beberapa bulan setelah Gus Dur lengser, ada instrumen ketatanegaraan baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Sendainya presiden mau di jatuhkan atau wakil presiden, maka harus melibatkan tiga lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR memulai proses pendakwaan dengan alasan bahwa Presiden melanggar hukum atau misalnya tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian dakwaan ini di sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan mahkamah konstitusi yang memulai dakwaan tersebut, MK dalam jangka waktu paling lama 90 hari harus memutuskan apakah dakwaan tersebut betul atau tidak dari segi hukum. Kalau MK menyatakan betul terbukti yang bersangkutan melanggar, DPR akan mengundang MPR untuk sidang umum atau sidang istimewa untuk menghentikan Presiden. Tetapi peran signifikan adalah ketika MK menyatakan bahwa dakwaan DPR itu tidak terbukti, maka proses pemberhentian tidak boleh di lanjutkan.

 

Bung Refli Harun merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Sehari-hari bekerja sebagai staf ahli atau asisten hakim di Mahkamah Kostitusi. Bung Refli bisa menjelaskan kepada pendengar ada perbedaan signifikan antara proses yang berlangsung lewat pengadilan biasa dan peradilan politik?

Peradilan politik adalah hukum tata negara. Peradilan politik biasanya dilakukan terhadap para pejabat negara, disebut impeachment atau forum preveligatum. Yaitu mekanisme untuk mengadili pejabat-pejabat publik yang dipilih masyarakat. Kalau dinyatakan bersalah, konsekuensi dari pengadilan politik tersebut adalah pemberhentian atau pemakjulan pejabat publik tersebut. Di Indonesia, pemberhentian itu dilakukan DPR dan Mahkamah Konstitusi dan kemudian balik lagi ke DPR. Kata putus ada di Majelis Permusawaratan Rakyat khusus untuk dua pejabat negara saja yaitu Presiden dan wakil Presiden. Tetapi kalau ada pengadilan pidana biasa, maka kita bicara tentang pengadilan sehari-hari. Seperti biasa, konsekuensinya adalah pada hukuman penjara kalau dinyatakan bersalah. Kalau seorang Presiden melanggar, katakanlah melakukan perbuatan pidana, maka sangat mungkin akan ada dua pengadilan yang akan dihadapi. Pengadilan politik berupa proses penelitian dan kalau sudah diberhentikan maka kemudian bisa dilanjutkan dengan pengadilan tindak pidana biasa yaitu untuk menentukan hukuman. Contoh, yang bersangkutan terlibat kasus korupsi, maka untuk kasus korupsi itu ada pengadilan politiknya bahwa yang bersangkutan melakukan korupsi dan bisa diberhentikan. Kemudian kalau terbukti harus diberhentikan, tapi kalau yang bersangkutan ingin di hukum pidanakan, maka harus dimulai lagi proses pidana biasa.

 

Terkait dengan fungsi judicial review dan sangat membuat sibuk Mahkamah Konstitusi karena banyak sekali undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR dianggap beberapa kalangan tidak sesuai dengan konstitusi. Apakah banyaknya judicial review ini akan menyebabkan kontra produktif buat proses pendewasaan hukum tata negara di Indonesia?

Kita harus ketahui bahwa proses legislasi yang terjadi di DPR itu proses politikal dimana kadang-kadang pembentukan suatu aturan tidak ditentukan pada norma-norma yang lebih tinggi, dalam hal ini konstitusi. Tetapi lebih banyak ditentukan kekuatan mayoritas yang memaksakan diri untuk menyetujui undang-undang tersebut misalnya. Karena itu dalam sebuah negara yang demokratis, ini merupakan fenomena baru abad 20, ada sebuah mekanisme untuk menguji atau mengecek dalam rangka cek and balance terhadap produk-produk yang dihasilkan DPR. Apakah produk tersebut secara konstitusional bisa dibenarkan atau tidak. Biasanya badan yang ditugaskan untuk melakukan cek atau mereview undang-undang adalah sebuah badan peradilan. Di negara lain dikenal Constitutional Court. Kalau di Amerika Serikat tetap Mahkamah Agung atau Supreme Court.. Kemudian di Indonesia kita menyebutnya Constitutional Court adalah mahkamah konstitusi dan ini merupakan fenomena yang terdapat paling tidak di 78 negara.

 

Apakah tidak ada kekawatiran bahwa judicial review menjadi kontrak produktif karena orang bisa saja menginterpretasikan konstitusi kemudian dianggap bertentangan terhadap undang-undang semuanya di bawa ke Mahkamah Konstitusi?

Bisa saja terjadi seperti itu karena secara teoritis mereka yang tidak setuju terhadap produk legislatif DPR bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi di dalam UU Mengenai Mahkamah Konstitusi yakni UU No. 24 tahun 2003, bahwa semua orang tidak bisa mengajukan permohonan. Tetapi mereka yang memiliki legal standing adalah kapasitas atau kedudukan hukum. Legal standing dicirikan pada dua hal, pertama dia identitasnya sebagai apa? Apakah sebagai warga negara, badan hukum publik atau swasta, sebagai masyarakat adat. Kedua dia harus memiliki kepentingan langsung, ada kerugian kewenangan dan hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut. Tidak semuanya, artinya belum tentu semua undang-undang merugikan kita secara langsung. Karena itu Mahkamah Konstitusi akan menilai. Sejak tahun 2003, ketika kita mulai dihujani oleh judicial review yang kurang lebih ada 48 kasus yang sudah ditangani. Kira-kira lebih dari separuh sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

 

Mahkamah Konstitusi adalah merupakan sebuah badan baru dan selama ini orang memandang yang disebut lembaga tinggi adalah lembaga yang sudah kita kenal seperti Presiden, MPR, DPR. Bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan kita?

Kalau sejajar, setingkat dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi paska amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kita tidak mengenal lagi paradigma lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Kalau dulu lembaga tertinggi adalah MPR, kemudian lembaga tinggi negara DPR. Sekarang yang kita kenal adalah lembaga negara saja. Lembaga negara ada yang kewenangannya disebut dalam konstitusi, tetapi ada lembaga negara yang kewenangannya bukan dari konstitusi tetapi dari undang-undang. Bahkan dari kepres, seperti Komisi Indonesia sebenarnya lembaga negara. Tetapi kalau kita sebutkan lembaga tinggi negara, walaupun istilah ini bukan teknis undang-undang. Lembaga-lembaga konstitusional dalam menyelengarakan fungsi makro dalam pemerintahan negara kita mengenal MPR, DPR dan DPD di ranah Legislatif. Di ranah yudikatif ada tiga yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Judicial yang belum terbentuk. Kemudian di ranah eksekutif terdiri dari presiden, Badan Pemeriksa Keuangan. Antara rana eksekutif dan legislatif karena pemeriksaannya harus ke DPR, tapi yang diperiksa adalah kerja eksekutif oleh BPK. Yang sudah tidak ada lagi adalah Dewan Pertimbangan Agung. Dari segi protokol RI yang bisa kita lihat mereka sederajat kalau ada acara kenegaraan, ketua-ketua lembaga negara ini mereka berdiri atau duduk di depan.

 

Apakah format ini sudah mengakomodasi kebutuhan Indonesia yang terus berubah?

Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi kemarin, ada spekulasi apakah sebaiknya judicial review diserahkan kepada Mahkamah Agung. Tetapi kita ketahui Mahkamah Agung dibelit dengan tumpukan perkara sampai 30.000 saat ini dan itu harus diselesaikan karena menyangkut keadilan orang perorang. Karena itu Mahkamah Agung tidak bisa ditambah-tambah lagi pekerjaannya. Sebagai contoh, Pilkada-pemilihan langsung kepala daerah, konflik sengketa pemilunya ke Mahkamah Agung tidak ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu menurut saya, dimasa depan, bahkan Mahkamah Konstitusi harus ditambah kewenangannya. Tidak hanya judicial review terhadap Undang-Undang Dasar, tapi segala produk perundang-undangan. Mulai dari undang-undang sampai peraturan desa. Itu mestinya menjadi kewenangan atau wilayah Mahkamah Konstitusi, karena di masa depan ada dua Mahkamah di Indonesia yaitu Mahkamah Keadilan yaitu di Mahkamah Agung yang memberikan keadilan. Kemudian Mahkamah Hukum atau sistem hukum yang menjaga hukum kita. Ini memang betul-betul sesuai hierarkis pengaturan yang harmonis satu hukum dengan hukum yang lainnya.

 

Mulai tahun depan Indonesia baru akan menghadapi satu era yang jauh lebih demokratis anda sudah sebut tadi, pemilihan kepala daerah secara langsung. Anda melihat ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi diberikan kewenang mengurus sengketa-sengketa pemilihan kepala daerah?

Idealnya, sengketa itu harus disampaikan ke Mahkamah Konstitusi karena jangan sampai kita memberlakukan sebuah sistem hukum. Di tingkat atas, sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan impeachment atau pemberhentian kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan pilkada, sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Agung, pemberhentian kepala daerah ke Mahkamah Agung, itukan ada standar ganda. Di masa depan, saya kira bisa saja nanti semua dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi memerlukan prasyarat yang tidak ringan, harus ada perubahan di tingkat konstitusi yang menyatakan bahwa semua sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Karena ada kesejajaran antara pengaturan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Tapi untuk sementara ini undang-undang menentukan Mahkamah Agung yang berperan, tapi saya tidak tahu apakah Mahkamah Agung bisa atau tidak, karena tumpukan perkara sangat luar biasa.

 

Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, wewenang untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi yang kalau tidak salah tetap merupakan wewenang dari MPR. Apakah ada semacam fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan peringatan dini atas satu upaya untuk melakukan amandemen yang kontraproduktif?

Mahkamah Konstitusi tugasnya adalah sebagai the guardian of constitution. Artinya, sebagai penjaga konstitusi dia interpretasi interpreter satu-satunya terhadap konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi melaksanakan saja apa yang ada di dalam konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak jarang harus menafsirkan sebuah ketentuan yang tidak begitu jelas di konstitusi. Itu kemudian muncul dalam produk-produk, putusan judicial review, sengketa kewenangan dan lain sebagainya. Soal peringatan dini, Mahkamah Konstitusi secara moral harus menyuarakan soal garis-garis seandainya kita ingin melakukan sebuah amandemen. Konstitusi yang ada saat ini memang perlu diperbaiki, paling tidak dari segi tata letak atau tata urutan pasal-pasal dan bab-bab. Tumpang tindih antara satu bab dan bab yang lainnya. Kita di Mahkamah Konstitusi terbuka terhadap aspirasi bahwa konstitusi ini harus dilakukan amandemen lagi. Paling tidak disempurnakan sebelum kemudian kita enak menjaganya dan melaksanakannya.