Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ivan A. Hadar

Konflik Koheren Dalam Hidup Manusia

Edisi 452 | 08 Nov 2004 | Cetak Artikel Ini

Bertemu kembali dengan saya, Faisol Riza, pembawa acara Perspektif Baru. Kali ini kita akan berbincang bersama Ivan A. Hadar, seorang aktivis sosial dan politik yang sekarang menjadi direktur Indonesian Institute for Democracy Education (IDe ) di Jakarta. Disamping itu, Bung Ivan juga mempunyai beberapa pekerjaan social di daerah Maluku, Ternate, Ambon dan sekitarnya. Ia meraih gelar doktornya dari Jerman di satu universitas yang sangat terkenal untuk pendidikan teknik. Selama tiga puluh menit kedepan kita akan berbincang mengenai kehidupannya, aktivitasnya, juga mengenai persoalan-persoalan mutakhir seperti pemerintahan baru, kabinet baru, program-program pemerintah, maupun tantangan yang akan kita hadapi.

 

Bung Ivan, hidup anda begitu berwarna, beraneka ragam tapi menjadi satu. Anda menekuni musik, arsitek, pedagogi, demokrasi, dan resolusi konflik. Sebenarnya tujuan hidup anda apa?

Tujuan hidup itu bagian dari pencarian. Kalau bisa digambarkan, dari waktu ke waktu ada saja tujuan antara, tapi secara keseluruhan tujuan hidup adalah kebahagiaan. Umum dan sangat klise. Kalau semua orang ditanya, tidak mengatakan itu, saya kira itu bohong. Yang lain sifatnya lebih di luar diri, meskipun itu ada kaitannya dengan kebahagiaan juga. Ingin berbuat sesuatu bersama dengan sesama. Ada semacam keharuan ketika melihat ketidakadilan, konflik, kenapa harus ada yang bunuh-bunuhan misalnya. Bukan berarti saya mengkhotbahkan supaya jangan berkonflik. Karena konflik itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Itu tidak bisa dihindari, tetapi berkonflik dalam bentuk kekerasan bisa dan perlu dihindari.

 

Anda pernah sekolah di bidang teknik, kenapa tiba-tiba beralih ke bidang sosial, politik, atau resolusi konflik?

Kalau pindah total, tidak juga. Latar belakang pendidikan S1 saya adalah arsitek, S2-nya sudah tidak terlalu teknis yaitu perkotaan. Lalu S3-nya adalah bidang antropologi dan pendidikan. Kalau dirunut, tidak berpindah tiba-tiba ke bidang yang sama sekali tidak ada kaitannya. Arsitektur dalam bidang teknik tidak murni teknik. Di arsitektur belajar sosiologi yang berkaitan dengan manusia. Apalagi bidang perkotaan yang sifatnya lebih luas. Ketika mengerjakan thesis, saya tertarik dengan bidang antropologi dan pendidikan. Di Jerman sendiri, meskipun namanya universitas teknik, tetapi ada jurusan-jurusan sosial seperti antropologi. Untuk pindah dari jurusan yang kita geluti di S2 ke jurusan berbeda di S3 bisa saja.

 

Anda tertarik dengan persoalan-persoalan sosial, antara lain persoalan konflik dan demokrasi. Apa yang salah dan perlu dibenahi dalam kehidupan sosial kita?

Konflik dan demokrasi sangat erat kaitannya. Boleh jadi karena sistim pemerintahan dan pendidikan cukup lama tidak memberikan ruang bagi anak didik untuk berkonflik. Sehingga kita relatif menutup, ada indikasi bahwa kebudayaan di Indonesia tidak terlalu mentolerir single fighter. Tidak terlalu memberikan ruang bagi berbeda pendapat. Itu dipelajari sejak kecil, dari orang tua, di sekolah, di masyarakat. Kita lihat, kalau berbeda pendapat seakan-seakan bermusuhan. Yang saya pelajari di Eropa, tidak harus demikian. Orang bisa saja dari segi pandangan, opini, idiologi berbeda, tetapi secara manusiawi bersahabat. Disinilah konflik itu menjadi konstruktif. Tergantung bagaimana menangani konflik. Karena cukup lama tidak ada ruang seperti itu, ketika ada momentum, akhirnya seperti meletus. Tahun 65 meletus, orang Indonesia yang ramah, yang jarang berkonflik, yang murah senyum jadi sadis. Membunuh ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Juga konflik komunal yang sekarang terjadi, tetangga yang dulunya akrab dan ramah tamah, hidup bersama, kok tiba-tiba bisa jadi saling bantai. Ini yang terjadi di daerah Maluku dan Maluku utara. Dari segi darah, mereka satu keturunan. Karena berbeda suku atau agama, bisa saling bunuh. Mungkin karena kita tidak bepengalaman bagaimana menangani konflik supaya menjadi sesuatu yang konstruktif. Kaitannya dengan demokrasi, demokrasi itu memberikan ruang untuk berbeda pendapat. Mudah-mudahan lewat demokrasi kemudian kita tidak mengelola konflik menjadi kekerasan.

 

Apa yang Anda lakukan di IDe untuk memperbaiki dan membudayakan konflik, tapi tidak menyebabkan orang bermusuhan?

Bersama teman-teman, di IDe sejak tahun 99, kita mencoba menyebarluaskan pemahaman bahwa konflik bagian yang koheren dalam hidup manusia, dan bisa dikelola secara produktif. Kita melaksanakan seminar, diskusi, workshop, atau kegiatan-kegiatan yang menunjukkan, “Ini lho, kita bisa berbeda, tetapi dalam hal-hal tertentu kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama.” Sejak satu tahun setengah terakhir, kita turun ke lapangan. Kalau pada awalnya IDe lebih banyak di Jakarta, seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan wacana, sekarang kita mau konkrit di lapangan. Dengan teman-teman yang berada disana, yang tadinya berkonflik, saling bunuh, kita memberikan semacam forum. Kurang lebih enam bulan IDe membuat pusat yahi di Maluku Utara. Yahi adalah bahasa daerah yang dimengerti seluruh suku di Maluku Utara. Lebih kurang ada 200 suku. Yahi artinya memperbaiki. Sifatnya lebih kedepan, tidak lagi memikirkan ke belakang. Dendam kesumat itu mungkin masih tetap ada, tapi kita coba untuk merangkak ke depan. Pusat yahi melakukan kegiatan bersama serta pembentukan forum yang terdiri dari orang per orang, LSM, wartawan, unsur kampus, pegawai pemerintah atas nama pribadi yang mempunyai komitmen melakukan perbaikan di Maluku Utara. Sekarang ini, kurang lebih ada sekitar 80-an organisasi yang terlibat dan kita akan melakukan kegiatan bersama 3 tahun ke depan. Kegiatannya secara teknis melakukan pendampingan, daerah mana saja yang kira-kira bisa diambil sebagai proyek percontohan. Melakukan perencanaan bersama, apakah itu tata ruang, pengembangan desa, demokratisasi di desa, penguatan lembaga-lembaga desa, dan seterusnya. Kita memang sengaja memilih desa-desa yang tidak terlalu dalam berkonflik. Itu pertimbangannya dalam memilih Maluku Utara. Maluku butuh sebuah success story, cerita-cerita keberhasilan. Sengaja kita mengambil tempat-tempat yang keberhasilan programnya relatif tinggi. Dengan harapan, setelah berhasil, ada kehidupan bersama yang demokratis dan perubahan-perubahan menuju tatanan yang berpihak pada mayoritas masyarakat. Itu bisa jadi contoh bagi desa-desa, tidak hanya di Maluku Utara, juga untuk tempat lain di Indonesia.

 

Anda berasal dari Ternate, anda yang melihat banyak perbedaan-perbedaan budaya di Indonesia. Perbedaan yang mungkin saja bisa menyebabkan konflik berkepanjangan. Apa tantangan terbesar bagi anda, melihat perbedaan budaya antar masyarakat ternyata lebih cenderung tidak mendukung penyelesaian konflik?

Kembali ke definisi demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang saya maksud dan pahami adalah demokrasi yang substansial. Bukan prosedural, atau elektoral, yang sekarang mulai berjalan di Indonesia. Cukup bagus memang, tetapi belum bisa mewadahi aspirasi dari masyarakat. Anda tadi mengatakan bahwa Indonesia yang kaya dengan berbagai etnis, termasuk kelompok agama dan seterusnya. Perbedaan itu memang harus diakomodasi oleh demokrasi. Pencarian demokrasi itupun hanya menjadi bagian dari proses kita. Kita tidak secara jelas, dan sejak awal kita tidak menginginkan demokrasi liberal. Teman-teman sepakat, demokrasi yang tampaknya cocok dengan kondisi di Indonesia itu demokrasi popular. Melihat kondisi Indonesia, berbagai konflik yang muncul, masalah yang muncul, bermuara pada ketidakadilan. Itu kata kunci yang kemudian menjadi semacam panduan bagi kita, bagi teman-teman yang bekerja sama di IDe di lapangan untuk mencoba melahirkan “sistem demokrasi yang pas dengan kondisi setempat”. Kalau di daerah tertentu kelompok adatnya sangat kuat, meskipun secara teoritis adat itu artinya feodal, anti demokratis, tapi dalam hal-hal tertentu ada sifat-sifatnya yang berpihak kepada keadilan. Bahwa ada hal tertentu yang secara substantial harus ditolak, misalnya kewenangan tanpa adanya kemungkinan bagi masyarakat untuk mengkritisi. Kita bermain dalam medan yang seperti itu, harus lebih pintar mengemukakan nilai-nilai. Substansi yang lebih penting ketimbang prosedurnya. Kalau cara pendekatan seperti ini, saya optimistis, meskipun memang tidak mudah.

 

Anda meyakini demokrasi secara substantial, sementara pemerintah yang dipilih secara demokratis mencoba membangun demokrasi dari atas. Demokrasi dari atas dan demokrasi dari bawah tentu punya titik singgung. Menurut anda apa yang menjadi titik temunya dan apa yang anda lakukan untuk mewujud demokrasi sejati, baik prosedural maupun substansial.

Tentu saja ada titik-titik singgungnya. Salah satu yang paling penting adalah pemilihan langsung. Pemilihan langsung presiden sudah dilakukan, dan mulai tahun 2005 akan ada pemilihan langsung di tingkat daerah, provinsi, gubernur, kemudian bupatinya. Meskipun dari rencana undang-undang, kalau tidak salah sudah disepakati, semua calon harus melakukan praktek politik. Menurut saya ini menjadi kendala terbesar. Kita tahu bahwa praktek politik di Indonesia masih belum demokratis. Sistem rekruitmennya, kemudian jenjang karirnya untuk mencapai puncak, ada mungkin satu dua partai baru yang relatif baik. Tapi umumnya partai-partai besar dan menengan memiliki  budaya yang dibawa masa lalu dan tetap mempertahankan mekanisme seperti itu. Kalau kepala daerah dipilih lewat parpol, artinya mereka hendak menjadi kepala daerah harus dicalonkan oleh partai politk, maka orangnya harus kaya raya, harus korup, harus pinter  main money politics. Kemudian yang terpilih, mau nggak mau melakukan hal-hal yang cukup baik karena ingin dipilih kembali. Itu adalah salah satu keuntungan dari pemilihan langsung. Bagi calon independen, saya pikir itu lebih baik kalau diberi, jadi ada kesempatan.

 

Apa tanggapan anda tentang pemilihan presiden yang baru saja dilakukan, tentang kabinet, dan program-program pemerintah baru?

Pemilihan presiden dari segi mekanismenya sudah bagus dan harus dipertahankan. Supaya pemilihannya lebih bersih, tanpa ada permainan uang, atau menggunakan birokrasi, kemudian yang terpilih itu pilihan rakyat kita tunggu saja waktunya. Kita tahu yang terpilih semacam antitesis terhadap penguasa sebelumnya. Penguasa sebelumnya agaknya punya kredit poin yang cukup di masa lalu, seakan-akan menjadi juru bicara untuk melindungi wong cilik. Tetapi kredit poin ini dari waktu ke waktu digembosin sendiri oleh partainya. Kemudian permainan lama itu diikuti oleh dia, politik uang, wong cilik digusur, mendukung kepala  daerah yang sangat tidak demokratis. Akhirnya, balasan yang terpilih kemudian sosok, katakanlah santun, merupakan alternatif . Dari segi kabinet, , saya telah menulis di Kompas bahwa orientasinya belum jelas. Orde baru punya arah besar yang kita tahu yaitu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Bahwa itu kemudian gagal, itu aspek lain lagi. Tapi dia punya semacam panduan, sekarang nggak begitu mau pakai arah yang besar-besar. Biarin saja mengalir, tapi nggak ada pegangan. Maunya kemana enggak jelas. Kalau mau neo-liberal, ya silakan neo liberal. Kalau mau yang sosialistis, ya silakan. Kabinet sekarang, kita lihat, dari beberapa menteri di bidang ekonomi, arah anginnya neo-liberalisme. Tapi ada beberapa menteri yang mungkin tidak punya idiologi tapi maunya ke pertanian, ke ekonomi domestik, ekonomi kerakyatan, atau apapun istilahnya. Saya tidak tahu apakah SBY orangnya pragmatis, dia memilih dari segala unsur supaya aman. Untuk sementara, sengan gebrakan rencana 100 hari, setelah seminggu ini pemerintahan mencoba membangun citra anti KKN dan sebagainya. Itu sah saja, tapi yang sifatnya teknis dan harus ada di pemerintahan mana saja, apakah itu kanan, kiri, tengah. Paling penting harus ada pegangan. Maunya kemana arah ekonomi, politik,  sosial budaya. Kita lihat  negara tetangga seperti Malaysia, ketika krisis moneter, dia punya arah kebiijakan ekonomi. Memang ada pertentangan antara Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Anwar maunya mirip mengikuti aliran neo-liberal, Mahathri tidak. Ringgit dipatok, ada penanganan khusus tapi kemudian berhasil.

 

Anda tercatat sebagai ketua INFID yang merupakan organisasi besar. Sementara anda juga aktif di IDe dan pekerjaan anda di Maluku. Apakah tidak kesulitan membagai waktu dengan keluarga?

Ya, kesulitan sih. Maunya waktu yang ada tidak usah dipakai untuk tidur, tapi saya doyan tidur. Kalau di INFID saya ketua dewan pengurus, sifatnya lebih pada pembuatan kebijakan. Di IDe sendiri sudah ada mekanisme pendelegasian. Kemudian yang di Ternate sudah ada yang melakukan operasional sehari-hari.

 

Anda dikenal sebagai penikmat musik, musik apa yang anda sukai dan sering mainkan selama di Jerman?

Awalnya, saya mengenal musik otodidak. Ketika muda sering dengar musik pop, rock, terus denger Bee Gees maupun White Fang. Saking sering mendengarnya, mau nggak mau keluar. Kalau di Jerman saya memainkan musik-musik kulit hitam, blues, soul dan membuat band. Pacaran kemudian menikah dengan pemusik klasik. Mantan istri saya solis piano, anak saya yang di Jerman solis biola klasik juga. Sekarang saya senang dengan musik-musik daerah, musik sunda, musik maluku terutama yang hawaian.