Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Kevin Evans

Tantangan Kedepan Membangun Fondasi Ekonomi

Edisi 450 | 25 Okt 2004 | Cetak Artikel Ini

Pengemar Perspektif Baru kita bertemu lagi di udara bersama saya Wimar Witoelar.
Tamu kita pada episode ini adalah Kevin Evans. Kevin sudah lama berada di Indonesia dan mendalami studi Asia di Griffith University Brisbane, Australia. Ia Kemudian bekerja di UNDP dan sekarang menempuh S3 di Universitas Indonesia.

Di bulan Oktober ini, apa yang bisa anda ceritakan mengenai kilas balik dunia politik Indonesia?

Saya selalu melihat sebuah perkembangan yang sangat menarik dan merupakan kemajuan yang luar biasa. Saya selalu melakukan kilas balik untuk belajar sejarah, untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah terjadi. Banyak orang Indonesia yang cenderung melihat kedepan dan mengatakan tidak ada perubahan. Tapi dia lupa untuk berbalik sedikit untuk melihat sejauh mana bangsa ini sudah berenang dari kapal yang hampir tenggelam dari sistem dulu sampai pada tempat yang baru. Jadi dari segi ini saya melihat perkembangan dan tahun ini merupakan perkembangan yang bersejarah dan strategis sekali untuk memindahkan negara dari tata sistem lama menuju sistem baru. Sekarang sudah mulai sedikit lebih jelas arah perkembangan dan susunan masyarakat dan negara Indonesia.

 

Ada satu hal yang sangat indah terjadi, beberapa tahun terakhir kita sering pesimis karena reformasi mulai hilang, orang maju untuk mundur, kembali ke orde baru, ekonomi tidak terbantu. Sekonyong-konyong seperti semua embun hilang, matahari muncul dan gelap menjadi terang. Mengapa akhirnya seperti kebetulan atau memang suatu kebetulan?

Saya rasa mungkin kita juga harus mengerti yang jelek-jelek baru muncul selama beberapa tahun ini. Banyak problem yang muncul selama lima enam tahun ini adalah warisan dari sistem yang dulu. Kita lihat beberapa konflik sektarian di beberapa daerah bukan euforia paska orde baru, tetapi warisan dari runtuhnya sistem orde baru. Misalnya pranata yang dulu bisa mengatur konflik dalam satu wilayah, sudah tidak laku lagi karena ada mekanisme kenegaraan yang sangat kuat. Meskipun bersikap pribadi, (kekuatan ini) bisa mengendalikan atau mencegah konflik, tapi tidak menyelesaikan problem. Dengan hilangnya pribadi yang maha kuat dulu, muncul satu vakum sendi-sendi dalam masyarakat. Yang dulu ada, tidak berlaku dan tidak dipercaya karena dianggap bagian dari sistem yang lama. Sehingga tidak ada mekanisme yang kokoh yang bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat. Akibatnya konflik menjadi terbuka sampai bersifat kekerasan. Dari beberapa konflik sektarian yang muncul selama zaman reformasi ini adalah problem dari sistem yang ditanamkan jauh sebelumnya. Jadi ada satu proses yang harus dilalui, masalahnya memang terlalu banyak korban. Satu hal yang  diperlukan adalah mendorong masyarakat bisa mengatur hidup secara damai satu sama lain dalam.

 

Mengapa orang Indonesia yang selalu dikatakan sebagai stereotype orang tidak disiplin, orang yang selalu ricuh tapi pada akhirnya bisa menjalankan pemilu dengan tertib dan damai. Jasa siapa itu?

Sebetulnya jasa semua, waktu Pemilu 1999 banyak sekali orang yang berpendapat bahwa akan banyak konflik. Mengingat sudah ada konflik disana sana sini, saya bilang tidak. Ada perbedaan, kalau dulu kita tahu pemilu rekayasa dan tahu hasilnya jauh sebelumnya. Dulu pemilu hanya sebuah upacara atau pesta. Orang hanya bebas selama tiga minggu dalam lima tahun. Pada Pemilu 1999 orang sudah mengerti bahwa dia bebas selama 365 hari setahun. Jadi kebrutalan tidak diperlukan lagi. Saya ingat waktu kampanye 1992, saya sedang dijalan dan jari-jari harus diangkat (ketika kelompok partai tertentu melintas). Jangan mengangkat jari yang salah kalau mau hidup. Waktu itu saya ikut kelompok PDI dan harus ingat bentuknya tiga jari. Pemilu 1999, sekelompok pendukung yang berpakaian dan atribut yang sama pula serta teriak PDI-P. Tapi saya sengaja mengatakan saya masih Golkar untuk melihat reaksinya. Berbeda dari sebelumnya, mereka hanya tertawa dan sudah ada perubahan. Sampai pada pemilihan presidenpun demikian, tidak ada rekayasa dari pihak yang tidak bisa disentuh. Yang terjadi adalah antar warga bertanding dan yang keluar sebagai presiden itu sesama masyarakat. Itu pilihan mayoritas, kalau kalah ya sudah. Saya pikir sudah ada perubahan yang terjadi.

 

Kalau diambil garis besar sejarah kepemimpinan di Indonesia, ada dua orang yang sangat kuat pengaruhnya yaitu Soekarno dan Soeharto. Apa menurut Kevin yang akan berubah di Indonesia, walaupun SBY menang, semua orang tahu bahwa dia bukan orang kuat?

Yang pertama kita harus melihat sejarah kalau Pak Harto tidak kuat selama 32 tahun. Menurut saya Soeharto baru benar-benar berkuasa pada akhir 70-an. Pada awalnya jelas masih ada perseteruan yang cukup panjang. Yang dibangun pada waktu itu adalah presiden yang kuat. Sementara yang perlu dibangun melalui sistem konstitusi baru adalah sistem kepresidenan baru. Ini tidak hanya kata-kata saja, artinya orang bisa keluar masuk tapi sistem bisa abadi. Yang perlu diperkokoh sekarang ini adalah sistem yang kuat. Dengan mandat yang jelas dan berasal dari masyarakat, presiden yang baru terpilih mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan DPR sejajar. Bukan sebagai underbouw yang merupakan sebuah problem karena sebetulnya semua presiden, kecuali Ibu Mega, dipecat oleh parlemen. Termasuk Pak Karno dan Pak Harto, hanya Pak Harto mundur sebelum dipecat. Jadi parlemen tidak bisa mengandalkan mosi tidak percaya saja karena presiden punya mandat langsung dari masyarakat . Jadi sama kuat.  Ini akan menjadi perubahan dalam struktur politik negara.

 

Menurut anda, apakah SBY akan terpilih lagi atau tidak?

Tergantung kinerja presiden Yudoyono selama lima tahun kedepan. Jadi yang sangat kelihatan dari hasil 2004 adalah kinerja partai atau pemimpin yang akan menentukan nasibnya pada pemilu berikut. Jadi dari segi spin politik juga menyangkut masalah memenuhi harapan dari masyarakat. Sehingga masyarakat jangan mengharapkan perubahan besar karena bisa kecewa. Namun, jangan pasang standar terlalu rendah karena pesaing bisa mencapainya dan kemudian terpilih. Jadi ini ada semacam perimbangan yang harus dicapai, begitupun dengan legislatif. Yang menarik. bukan hanya PDIP yang mundur pada pemilu yang baru, tetapi lima partai paling besar semuanya mundur. Tidak satupun yang bisa dianggap menang. Golkar keluar sebagai pemenang, tapi presentase jumlah yang memilihnya lebih kecil dibandingkan pemilu sebelumnya. Perolehan suara Golkar di daerah andalannya seperti Sulsel kehilangan 20 %, Sultra kehilangan 20 %, NTB kehilangan 20 %, yang naik sedikit perolehan suaranya di wilayah Jawa. Dimana Golkar paling digebuk pada pemilu 1999, kelima partai lama mengalami kemunduran. Partai baru yang bisa memberi harapan seperti Partai Demokrat atau partai kecil yang bisa dipercaya seperti PKS dapat pelimpahan suara dari partai besar sebanyak 21%. Kalau di negara demokrasi mapan, kekalahan ini betul-betul dasyat.

 

Menurut anda dengan telah kemenangan Yudoyono secara meyakinkan dan dipermalukannya partai-partai lama, apakah akan ada restrukturisasi alamiah dari partai-partai itu?

Saya pikir ini bersangkutan dengan, yang selalu saya sebut generasi demokrasi pertama dan generasi demokrasi kedua. Generasi demokrasi pertama adalah keadaan dimana orang yang mendirikan partai masih memilikinya. Jadi proses peralihan kepada manajer partai belum ada. Seperti orang mendirikan perusahaan, dia mendirikan perusahaan dan mengabdi seumur hidup untuk mengembangkan perusahaannya. Jika sudah waktunya untuk melepaskan saham, apakah bisa disebut denga haircut seperti yang dulu kita kenal di bursa, saya bilang tidak. Ini cenderung sebagai amputasi dan itu bukan hal yang enteng. Begitu orang yang mendirikan partai, siap melepaskan posisinya, saya pikir itu tidak terlalu gampang. Kemudian mekanisme manajemen konflik dalam partai. Kalau orang besar di dalam partai kemudian mundur dari posisinya, apakah partai akan hancur, konflik yang bertubi-tubi atau bagaimana? Pelembagaan partai yang harus diciptakan dan itu akan memakan waktu. Jadi saya pikir proses peralihan dan pergantian pemimpin sekarang pada generasi berikut akan memakan waktu. 

 

Satu hal yang kita juga bertanya-tanya, kedepan kearah mana militer Indonesia akan berkembang ?

Saya pikir zaman militer menguasai pemerintah di negara seperti Indonesia sepertinya sudah lalu. Orang tidak perlu dihantui oleh ancaman itu. Kita juga perlu membedakan secara yang disebut negara yang menjalankan tugasnya secara disiplin, artinya pemerintahan yang bersih dari yang bersifat militeristis. Saya lihat itu dua hal yang sangat berbeda, tapi sipil di negara ini banyak bermental militeristis. Proses peralihan itu tidak hanya pada badan militer, tetapi juga pada sipil sendiri untuk mengerti bagaimana dia harus bertindak satu sama lain dalam proses pengambilan kebijakan.

 

Presiden seumur hidup adalah seorang karir militer tidak akan memberi pengaruh, bagaimana menurut anda?

Seperti presiden seumur hidup sebelumnya, dia juga orang sipil. Problemnya saya lihat, boleh saja orang militer yang bertindak militeris, boleh juga orang sipil yang bertindak secara militeris. Atau membiarkan militer, karena tidak mampu mengelola lembaga-lembaga negara, sampai negara itu bisa ditangkap oleh satu bagian didalamnya. Apakah itu birokrasi, tehnokrasi atau militer atau bagian lainnya.

 

Saya ingin tanya sedikit soal ekonomi, karena reformasi terjadi pada waktu krisis ekonomi. Dalam rangka lembaran baru ini, demokrasi baru, ekonomi tetap tidak jelas. Apakah Indonesia masih dalam krisis atau tidak?

Bagi saya, krisis telah selesai lima tahun lalu. Yang sekarang kita hadapi adalah puing-puing dari krisis.

 

Jadi menurut anda krisis itu tidak pernah diatasi oleh IBRA, IMF dan segala macam?

Saya pikir problemnya kita harus lihat pada sistem pemerintahan ekonomi. Waktu IBRA didirikan sejauh mana ada pengendali etika sehingga KKN bisa diatasi. Apakah ada, apakah mampu, apakah sistem hukum bisa menyelesaikan perusahaan yang sebenarnya bangkrut, tetapi tidak pernah dinyatakan bangkrut. Puing-puing perusahaan yang seharusnya bisa dipindahkan pada pihak baru yang bisa mengelola dan mengembangkannya, sehingga bisa memperluas lapangan kerja akhirnya macet dalam satu perkelahian antara pihak yang lebih memperhatikan penyelamatan asset pribadi. Daripada menghadapi kenyataan bahwa dia sudah tidak mampu dan harus dijual pada pihak yang lebih mampu. Masalah di Indonesia setelah krisis yang sebetulnya terjadi 5-6 tahun lalu adalah kita tidak punya sistem hukum dan perangkat lainnya yang bisa membersihkan puing ini. Setelah krisis itu yang diperlukan adalah bulldozer hukum yang bisa mengambil yang sudah rusak dialihkan, dipindahkan dan diberikan pada pihak yang bisa menyelamatkan dan mulai proses pembangunan lagi. Sementara sekarang yang terjadi hanya perkelahian mengenai kemacetan dijalan.

 

Jadi kita memang harus melupakan paradigma lama dan memulai yang baru, apa itu bisa diterjemahkan sebagai keharusan mencari sikap ekonomi baru. Dalam rangka kabinet baru ada banyak perbedaan pendapat apa kita harus menempuh ekonomi klasik gaya IMF, apakah memang kita harus mencari orientasi baru di ekonomi atau biasa saja?

Yang pertama perlu menyadari bahwa nilai ekonomi dari segi produksi, pendapatan, dan lainnya tidak hanya dinilai secara uang. Tetapi dinilai secara keamanan, keamanan hukum, kepastian bahwa hak tanah saya bisa dipakai. Itu semua disatukan dan akhirnya menjadi nilai ekonomi. Karena kita tidak punya landasan yang kuat, ekonomi terus turun saat itu. Tantangan yang paling berat adalah mendirikan fondasi ekonomi yang sangat kuat sehingga yang dibangun tidak goyah. Kemudian yang perlu dilihat adalah asset apa yang sebetulnya ada. Orang boleh menangis melihat satu BUMN, apakah ini beban atau untung buat rakyat. Saya pikir ini harus dilihat secara pragmatis daripada ideologis. Tapi ini hanya pendapat pribadi, saya sangat sadar bahwa di dunia ini debat ideologis mengenai masalah perusahaan milik negara memang sangat kuat dan tidak bisa dianggap enteng. Jadi ini satu debat terbuka yang harus dimengerti oleh masyarakat, kira-kira berapa ongkos dan keuntungan dari masing-masing pendekatan. Daripada hanya didikte atau mendikte yang pasti akan menghasilkan kegagalan karena orang tidak mengerti mengapa menerima dan menolak. Jadi proses pengambilan kebijakan harus berdasarkan pada pengertian dan kesadaran yang cukup kuat.

 

Sekarang perdebatan mengenai filosofi yang harus diambil, sistem yang harus dibuat lebih terbuka dari dulu. Menurut anda lembaga perwakilan DPR, DPD akan membicarakan issu sekarang atau tidak?

Itu sulit dijawab, bisa juga dipaksa dari luar dengan diskusi di masyarakat, dan masyarakat harus mempunyai hubungan dengan partai-partai. Jangan apriori terhadap partai, tapi anggaplah partai sebagai satu bagian didalam sistem demokrasi yang harus dipengaruhi. Tapi lebih sebagai mitra dialog untuk memberi pengarahan dan ide supaya bisa dibawakan secara resmi menjadi kebijakan.

 

Kalau DPD bagaimana, karena DPD itu tidak ada unsur partai, tapi perwakilan dari rakyat . Kira-kira bagaimana peran DPD yang diharapkan?

Satu hal, karena tidak ada partai di DPD, yang kita punya adalah 128 fraksi karena setiap pribadi merupakan kesatuan politik sendiri. Jadi mengatur kepentingan, ide-ide tidak mudah. Jadi saya pikir pendirian lembaga non partisan merupakan balasan sejarah terhadap yang dianggap sebagai ekses-ekses partai politik atau kelemahan dari partai politik yang ada. Sehingga berbalik 180 derajat dari keadaan dulu yang selalu dikritik sebagai kucing dalam karung, sekarang berpaling menjadi karung dalam kucing. Kita tidak kenal calon yang akan dipilih akan mendukung siapa. Jadi agak sulit untuk menebak siapa orang itu, dikenal tetapi tidak diketahui haluan politiknya nanti di DPD.

 

Empat kepala pemerintahan menghadiri pelantikan presiden sekarang ini, termasuk dari negara anda Australia. Apakah ini tanda harapan hubungan internasional Indonesia akan lebih lancar. Dan, hubungan international jaman sekarang mungkin akan susah karena didominasi oleh dunia yang dikuasai Amerika secara Unilateral, bagaimana posisi Indonesia?

Kehadiran negara tetangga merupakan harapan bahwa dengan pemerintahan baru mereka bisa menjalin hubungan kerja yang bagus. Dan ini dianggap sebagai kesempatan pertama untuk memperkenalkan diri pada pemimpin baru. Ada harapan bahwa pemimpin baru bisa menjalin hubungan yang lebih aktif dari pada pemimpin sebelumnya.