Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Jahja Setiaatmadja

Hukuman Paksa Badan Harus Diberlakukan Secara Tepat

Edisi 401 | 17 Nov 2003 | Cetak Artikel Ini

Perspektif Baru kali ini akan mengangkat masalah yang sangat penting yaitu pajak. Di beberapa kesempatan kami telah mendatangkan wakil dari Direktorat Jenderal Pajak untuk berbicara visi mereka tentang Reformasi Perpajakan dan bagaimana pentingnya pajak bagi masyarakat. Sekarang kita ingin melihat perspektif yang berbeda yaitu dari sudut pandang wajib pajak. Karena itu kami telah mengundang bapak Jahja Setiatmadja, Managing Director Bank Central Asia. Yang kita ketahui BCA adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan dalam konteks perpajakan BCA merupakan salah satu yang membayar pajak atau merupakan wajib pajak besar di tanah air. Sebagai wajib pajak besar tentu ada harapan, dan ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam rangka memberikan tambahan imformasi pengetahuan tentang betapa pentingnya pajak bagi negara.

Anda mewakili BCA yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan salah satu pembayar pajak besar di tanah air, sejauhmana anda melihat arti pentingnya pajak bagi perekonomian saat ini?

Terima kasih, pajak adalah salah satu penerimaan sangat penting bagi negara, karena kita melihat penerimaan dari minyak berangsur turun dan sebagai subsitusinya tentu penerimaan pemerintah dari perpajakan ini sangat mengambil peranan untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia ke depan.

Akhir-akhir ini kita mendengar reformasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tapi sebelumnya saya ingin menggali lebih jauh dari sudut pandang anda sebagai pengusaha dan wajib pajak. Banyak orang mengatakan bahwa dengan membayar pajak beban bagi pengusaha lebih banyak. Bagaimana pendapat bapak?

Menurut pendapat kami sejauh cara, sistem dan peraturan pemungutan pajak berlaku merata, maka tidak akan merugikan. Yang mungkin akan merugikan bagi dunia usaha, bila tata cara pemungutan tidak sama dan peraturan yang bisa berbeda-beda itulah yang menyebabkan bisa terjadinya kesenjangan.

Yang dilakukan dalam reformasi perpajakan adalah untuk menghentikan diskriminasi tadi. Artinya semua wajib pajak mendapatkan akses atau pelayanan yang sama dalam pembayaran pajak. Sejauh mana bapak memandang ini?

Kami terdaftar di kantor pajak besar atau large tax office (LTO). Kami melihat memang suatu kemajuan dalam pelayanan yang diberikan oleh LTO. LTO cukup profesional, juga diadakan semacam account officer yang setiap saat bisa mengadakan kontak dengan kami dalam arti positif. Dan kami pun bisa menanyakan hal-hal yang tidak jelas baik sistem, cara pembayaran, dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Jadi peran account officer disini sangat besar dan kami kira kalau semua sistem ini dapat diberlakukan ke seluruh WP, akan sangat membantu sehingga komunikasi berjalan baik.

Saya ingin menanyakan tentang masuknya BCA atau beberapa pembayar pajak ke dalam large tax office, sejauh mana pihak wajib pajak merasakan manfaatnya dibandingkan sebelum masuk dalam skema ini?

Seperti yang tadi kami sampaikan, pada masa sebelumnya kami harus melaporkan secara administratif kepada KPP, dan kalau ada pemeriksaan di bawah Karippa. Dari segi koordinasi, dimana ada 26 propinsi di Indonesia menjadikannya kurang cepat. Kami harapkan dengan adanya large tax office, koordinasi dapat dilakukan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Pada masa yang lalu, hambatan apa yang paling besar terjadi dalam hal melakukan tugas sebagai pembayar pajak?

Karena BCA salah satu perusahaan yang besar, sejak dulu telah mematuhi ketentuan. Kami berusaha sebaik mungkin melaksanakan peraturan tersebut seperti dalam penyetoran pajak. Apalagi kita juga menyediakan fasilitas untuk Wajib Pajak (WP) membayar pajak. Satu hal lagi yang sudah dikembangkan yaitu misalnya untuk PBB bisa dilakukan melalui ATM. Tapi kami melihat untuk WP yang statusnya belum besar masih menghadapi banyak kendala-kendala terutama dari segi penyuluhan. Misalnya WP belum mengerti aturan pajak. Seringkali terlambat dalam melaksanakan kewajibannya, banyak juga yang menghindar. Diharapkan pada masa yang akan datang, dari segi aparat perpajakan bisa lebih mengawasi dan juga ada kesadaran dari para WP dalam mencatatkan diri.

Mengenai penyuluhan, menurut bapak, apa yang kira-kira bisa dilakukan saat ini agar ada kesetaraan informasi?

Saya kira program sosialisasi peraturan perpajakan mulai dari yang sangat sederhana bisa dikampanyekan melalui media secara sistematis. Bisa dikenalkan kepada masyarakat mengenai bagaimana menjadi WP yang benar. Salah satu contoh misalnya, sekarang karyawan perusahaan pun diwajibkan untuk mempunyai NPWP. Tetapi pelaksanaan di lapangan belum bisa dijalankan dengan baik meskipun perusahaan mau mengkoordinasikan. Memang dari segi lain, mungkin fiskus (Lembaga atau orang yang diberi kewenangan untuk mengurus administrasi dan memungut pajak. Dalam hal ini adalah Direktorat jenderal Pajak) belum bisa menampung seluruh administrasi calon WP. Kalau bisa dikembangkan sehingga para karyawan, pengusaha, usaha besar dan kecil semuanya menjadi wajib pajak yang baik.

Bagaimana dengan BCA, dalam rangka agar semua karyawan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apa yang sudah dilakukan BCA?

Kami pernah melakukan koordinasi, mengumpulkan karyawan yang sudah memenuhi syarat menjadi WP sesuai dengan PPH 21. Namun kalau tidak salah, ada kendala administratif karena kita mempunyai 21 ribu karyawan. Sehingga fiskus belum bisa langsung menampung seluruh karyawan ini dan memberikan NPWP. Mudah-mudahan ke depan, bukan hanya BCA saja, tapi seluruh perusahaan besar bisa mendaftarkan secara sukarela karyawannya untuk mendapatkan NPWP.

Jadi hambatannya lebih bersifat teknis administratif, bukan hambatan yang berasal dari WP. Lalu apa yang bisa dilakukan, dengan desentralisasi pengurusan misalnya ?

Salah satu usaha bisa dilakukan dalam desentralisasi adalah fiskus bisa menampung pendaftaran NPWP bagi karyawan yang sudah terdaftar di perusahaan-perusahaan. Yang penting adanya sinkronisasi dari sistem. Dan ini yang saya tidak tahu sampai dimana Ditjen Pajak memiliki satu database sehingga dapat dilihat data-data NPWP seluruh tanah air. Dengan demikian mudah mengkonsolidasi dan kordinasi.

Salah satu wujud Reformasi Pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan mengubah paradigma. WP dianggap sebagai objek tapi sekarang dianggap sebagai subjek atau rekan. Hal itu diwujudkan dalam LTO dimana WP besar bisa dilayani dengan baik. Tapi tentunya reformasi pajak itu tidak melulu hal tersebut, banyak hal yang harus dirubah. Hal apa lagi yang penting direformasi agar pajak sebagai tulang punggung perekonomian bangsa menjadi betul-betul terealisasi?

Saya kira itu harus dilakukan secara bertahap. Dalam arti kalau sudah dimulai dengan awal LTO, mungkin nanti dapat dilakukan penerapan untuk usaha-usaha kelas menengah. Diberi juga pelayanan yang sama seperti yang dilakukan pada WP besar. Lalu pada akhirnya pada yang kecil dan akhirnya pada WP individual. Itupun saya kira perlu disosialisasikan. Sehingga bukan hanya LTO, nanti sampai ke KPP dan juga di daerah ataupun di Jakarta pelayanan itu sudah diseragamkan.

Apakah perlu dibuat insentif bagi wajib pajak, karena ada beberapa pihak yang mengatakan harus ada reward and punishment. Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya tentu harus dihukum, bagi mereka yang patuh harus diberi penghargaan. Apakah itu cukup efektif apabila kita menggunakan strategi seperti ini?

Apabila WP sudah berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya tidak dibebani WP dengan suatu ketetapan-ketetapan yang kontroversial, itu sudah membantu WP. Yang sangat dikhawatirkan WP, ketentuan ada tapi kadang dikenakan pajak diluar ketentuan. Kalaupun harus proses keberatan dan proses pengadilan dan lainnya memakan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Ini yang paling penting untuk diperbaiki.

Reformasi Pajak juga merupakan dalam rangka optimalisasi sektor pajak. Apakah optimalisasi perpajakan yaitu berusaha menggalakkan semua sumber-sumber yang bisa dikenai pajak, membebani atau tidak bagi dunia usaha saat ini?

Saya kira istilah yang paling tepat digunakan memang optimalisasi. Karena kalau dikatakan maksimalisasi, maka seluruh aktivitas usaha akan dikenakan pajak. Padahal kita lihat di daerah-daerah tertentu yang perlu dikembangkan kadang kala pengusaha harus mengeluarkan dana sendiri untuk mengembangkan infrastructure. Untuk membuat pabrik, membeli mesin-mesin yang semuanya itu sebenarnya dapat membatu perkembangan daerah. Dalam arti memberikan lapangan kerja, memberikan atau menambah value added dan income untuk daerah tersebut. Kalau setelah berproduksi dikenakan pajak, itu wajar. Tetapi kadang kala, masih dalam pelaksanaan seluruh investment sudah terkena pajak. Sehingga investment yang seharusnya mendukung perkembangan ekonomi, belum apa-apa sudah di pajakin menyebabkan pengusaha memikir dua kali untuk melakukannya. Kalau dikatakan optimalisasi itu baik. Artinya dipilah mana yang harus dikenakan pajak, mana yang didukung, atau diberikan tax exemption. Nah, ini yang saya kira penting diperhatikan dalam hal maksimalisasi dengan optimalisasi. Kalau arah reformasi perpajakan ini kepada optimalisasi, saya kira itu yang positif dan pasti akan didukung oleh seluruh pengusaha dan lapisan masyarakat.

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa terutama di daerah misalnya, karena ada semangat otonomi daerah, desentralisasi pembangunan yang dilakukan saat ini, menyebabkan beberapa daerah menerapkan aturan-aturan sendiri. BCA yang memiliki cabang di hampir seluruh Indonesia apakah merasakan dan menghadapi kontradiksi tadi?

Kebetulan untuk bisnis perbankan saya kira hal ini belum terjadi. Jadi kami belum mendapatkan laporan seperti itu. Meskipun pernah terjadi bahwa ada di daerah tertentu mau mengenakan pajak daerah atas keuntungan di cabang. Akan tetapi, syukur hal ini tidak jadi dilaksanakan. Namun pada industri lain yang kami dengar sering kali terjadi tumpang tindih. Ini yang mungkin perlu koordinasikan sehingga pengusaha merasakan kewajaran ataupun fair treatment atas pengenaan pajak atau pungutan-pungutan daerah. Hal itu perlu dijaga sehingga daerah dapat secara wajar berkembang dan mengimbangi beberapa daerah seperti Jabotabek dan beberapa sentra di Jawa. Banyak daerah kalau kita lihat, kadang-kadang agak terbelakang. Untuk mencegah agar jangan makin terjadi gap antara pusat, Jakarta, dengan daerah, saya kira di daerah juga harus betul-betul memegang prinsip optimalisasi tadi.

Saya ingin menggunakan istilah "pajak plus" untuk beberapa pungutan yang diluar pajak. Ini tentu sangat membebani karena tentu seperti yang kita lihat di media massa, pendapat dari banyak orang adalah para wajib pajak (WP) sudah berusaha untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tapi pada saat yang sama mereka juga masih dibebani oleh "pajak-pajak" lainnya yang menyebabkan biaya tinggi sehingga tidak kompetitif. Ini sebuah dilema. Bagaimana pengusaha dan WP bisa menghindari hal-hal seperti ini?

Saya kira ini kalau kita bicara oknum itu agak susah. Dalam sistem dan prosedur, oknum ini harus dipisahkan. Memang bukan hanya di pajak saya kira, kalau bicara oknum dimanapun bisa terjadi. Ini yang kita coba hindarkan. Namun kalau sudah ada sistem prosedur yang benar dan sosialisasi yang benar sehingga baik WP maupun fiskus sama-sama memahami peraturan perpajakan, saya kira hal itu di kemudian hari mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Jadi setiap orang tahu persis tugas, kewajiban dan hak-hak, sehingga hal-hal tidak akan terjadi lagi. Itu yang kita harapkan bersama.

Kembali ke pertanyaan yang sempat saya tanyakan tadi mengenai reward and punishment. Kalau tidak salah sekarang Direktorat Jenderal Pajak sedang gencar-gencarnya melakukan apa yang disebut dengan gizjeling atau paksa badan bagi WP yang ingkar membayar kewajibannya. Apakah cara ini cukup efektif untuk membuat jera mereka yang tidak patuh?

Saya kira gizjeling ini kalau dilakukan dalam arti yang tepat, WP yang dikenakan gizjeling adalah yang betul-betul melakukan pelanggaran atau tidak mau melakukan pembayaran padahal sudah jelas diatur dalam UU, saya kira tindakan ini akan efektif. Jangan juga gizjeling sebagai alat untuk memaksa WP. Kadang-kadang kita lihat bahwa WP tidak selamanya salah. Ada kalanya dimana WP juga dalam pihak yang benar. Namun kalau adanya penggunaan gizjeling ini dengan semena-mena, tentunya ini akan ada pelanggaran HAM. Harus secara pas digunakan.

Ini pertanyaan terakhir, BCA sebagai WP tentu bisa menjadi inspirator bagi masyarakat seluruh Indonesia. Kira-kira hal-hal apa yang bisa diberikan atau di share kepada masyarakat dalam rangka memberikan optimalisasi perpajakan.

Kita harus menyadari bahwa sebagai negara berkembang, kita membutuhkan dana untuk mendukung APBN yang sangat besar. Sehingga kalau ini didukung oleh 220 juta penduduk Indonesia, tentunya akan sangat bermakna bagi APBN kita. Kesadaran pihak fiskus dalam melakukan penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam hal perpajakan. Namun perlu juga kami berikan catatan bahwa juga ketentuan-ketentuan perpajakan, khususnya dari WP, mengharapkan jangan berlaku surut. Itu yang juga kadang-kadang menyulitkan di lapangan. Seringkali kita melihat ketentuan perpajakan itu diberlakukan surut. Itu merepotkan WP.