Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ai Mulyadi Mamoer

Pemberantasan Korupsi Gagal Karena Tidak Ada Kemauan Politik

Edisi 400 | 10 Nov 2003 | Cetak Artikel Ini

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera saya ucapkan buat pembaca sekalian. Kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita, program seminggu sekali Perspektif Baru. Sebuah program untuk pencerdasan dan pendidikan publik.  Orang sudah malas dan bosan untuk berbicara lagi mengenai korupsi. Beribu-ribu kali dibicarakan, ribuan artikel di surat kabar, talk show TV, talk show radio bicara mengenai korupsi, tapi sepertinya korupsi masih terus berlangsung di negara ini. Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pemerintahan, terjadi juga di kalangan swasta melalui berbagai macam bentuk ada yang disebut dengan pungli, suap dan berbagai macam aktivitas yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost). Buntutnya publik dirugikan karena harus membeli produk yang jauh lebih mahal bukan karena mutunya tapi justru karena suap.  Belakangan ini, ada sebuah hal yang menarik. Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam KADIN, baru-baru ini memperkenalkan apa yang mereka sebut dengan gerakan anti suap atau yang terkenal dengan pakta antisuap. Karena itu kami mengundang bapak Ai Mulyadi Mamoer, Ketua Pelaksana Satgas Antisuap Kadin. Bersama Pak Ai kita akan berbicara mengenai gerakan ini, bagaimana kira-kira gerakan ini bisa membawa perubahan terhadap gerakan pemberantasan korupsi, suap dan lainnya di Indonesia. Bersama saya Ruddy Gobel.

Saya memulai dengan pertanyaan yang belakangan banyak diperbicangkan, ketika itu surat kabar di ibukota menulis bahwa menteri BUMN Laksamana Sukardi menolak untuk menandatangani pakta anti suap. Apa makna dibalik penolakan ini?

Ternyata terjadi kesalahpahaman, karena setelah dimuat di muat di koran Kompas hari Rabu dan Kamis dan setelah dijelaskan kelihatannya suatu ternyata kesalahpahaman. Ternyata pak Laksamana itu pada akhirnya tidak menolak, hal itu terlihat pada headline itu .

Sampai wawancara ini dilakukan, apakah Laksamana sudah menandatangani pakta anti suap itu?

Saya kurang tahu, tetapi drafnya sudah kami sampaikan. Dan kami sangat mengharapkan Pak Laksamana menandatanganinya. Karena kalau Pak Laksamana sebagai Menneg BUMN mau menandatangani, tentunya Dirut BUMN yang jumlahnya 150 itu akan menerapkannya di perusahaan masing-masing. Itu sangat positif sekali.

Laksamana akan menjadi contoh karena ia menjabat sebagai Menneg BUMN yang membawahi sekian ratus BUMN yang mengelola asset negara yang begitu banyak. Yang ingin saya tanyakan seberapa penting orang seperti Laksama Sukardi harus ikut berpartisipasi dalam upaya penandatangan pakta anti suap ini ?

Saya kira sangat penting, karena dia membawahi 150 BUMN dan kitapun mengetahui banyak BUMN itu inefisien. Kalau saja ada upaya-upaya seluruh direktur utama BUMN melaksanakan atau menandatangani pakta anti suap di perusahaan masing-masing, saya kira itu besar manfaatnya dalam rangkan efisiensi BUMN.

Saya ingin kembali pada pakta anti suap lebih ke soal filosofinya, sebenarnya makna dari pakta antisuap ini apa? Karena publik sudah skeptis tentang gerakan anti korupsi. Kebanyakan tidak membawa hasil dan menyebabkan publik jenuh dan frustasi. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Kadin dan Pak Ai sebagai Ketua Satgasnya?

Memang sekarang sudah banyak sekali gerakan-gerakan baik formal maupun informal, peraturannya juga sudah cukup banyak. Ini ada tips beberapa dari transparansi internasional. Mengapa gerakan-gerakan antisuap atau KKN itu gagal. Pertama, tidak adanya kemauan politik di tingkat atas dan itu sudah jelas kemudian janji-janji yang muluk dan ambisius sehingga menimbulkan harapan yang tidak realistik. Akhirnya publik hilang kepercayaan. Kemudian upaya-upaya memberantas korupsi itu sifatnya sepotong-sepotong, sehingga tidak terkoordinasikan dan tidak tahu siapa penanggung jawab sebenarnya. Jadi harusnya keseluruhan. Kedua, ada upaya-upaya yang kelihatannya tidak jelas kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak jelas juga. Jadi sebetulnya harus ada pemimpin yang melaksanakan kegiatan ini dan memiliki sistem dan strategi yang jelas pula. Mengenai pakta anti suap adalah sebagai upaya awal. Jadi kalau setiap pengusaha atau menteri, direktur BUMN, atau siapa pun, mereka itu mempunyai etiket untuk turut membantu dalam gerakan anti suap, sebaiknya pertama-tama mereka tandatangani pakta anti suap sehingga dengan demikian secara moral mereka sudah mengatakan bahwa saya akan ikut gerakan moral ini. Dan akan mulai dari dirinya sendiri. Pakta antisuap itu ditekennya ramai-ramai lain dengan janji atau sumpah pegawai negeri, itu kan sendiri-sendiri.

Sebenarnya sudah siapa saja yang menandatangani pakta tersebut? Wakil presiden sendiri juga mengatakan tidak perlu menandatangani. Bagaimana sebetulnya?

Gerakan Pakta Antisuap sudah dimulai pada 1 Oktober. Sementara yang sudah menandatangani APWI yaitu asosiasi wartel. Kemudian ada ASPERINDO, generasi pemuda pembangunan Indonesia. Kemudian kemarin itu KADIN bidang telematika. Terus bertambah dari hari ke hari. Mengenai wapres, saya menghargai bahwa pegawai negeri itu pada saat masuk disumpah untuk tidak melakukan korupsi, tidak KKN. Saya setuju bahwa sudah ada perangkat-perangkat pengawasan yang resmi seperti BPK, BPKP, Dirjen dan segala macam yang memang perlu ditingkatkan. Tetapi ini lain, pakta anti suap itu lebih bersifat kepada komitmen moral dari masing-masing. Pakta Antisuap itu sendiri menyatakan bahwa, suap tidak sesuai dengan norma agama dan etika usaha, merusak tatanan ekonomi dan tatanan bisnis yang sehat, moral serta merendahkan harkat dan martabat bangsa serta menyengsarakan kehidupan rakyat. Jadi lebih pada komitmen moral tiap pribadi.

Dari isi pernyataan dalam pakta tadi, sangat luar biasa kalau memang benar-benar diwujudkan dalam praktek sehari-hari. Saya ingin mundur sedikit, apa sebenarnya latar belakang kemudian KADIN ingin menyelenggarakan pakta anti suap ini. Kemudian usaha-usaha yang sudah dilakukan itu apa aja?

Latar belakangnya begini, dunia usaha itu sejak terpuruk menyebabkan kita kehilangan daya saing. Ada suatu studi yang dilaksanakan oleh IMD. Peringkat Indonesia dari 49 negara yang disurvey itu kita menempati peringkat paling bawah. Padahal katanya kita mau bersaing dalam era persaingan global. Kalau bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing dalam era persaingan global, maka perusahaan-perusahaan kita pun harus ditingkatkan kemampuannya. Justru masalah suap dan masalah KKN itu merusak tatanan ekonomi kita sehingga daya saing perusahaan-perusahaan kita rendah sekali. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan kita adalah dengan menghilangkan atau mengurangi suap dan KKN, itu alasannya. Setelah pencanangan 1 Oktober, kita sudah mengirim surat kepada seluruh menteri, seluruh komisi DPR, MPR, Polri dan Kejaksaan Agung untuk audiensi. Dalam audiensi itu kami akan menjelaskan program-program kami kemudian kami minta masukan apa yang harus kami lakukan sambil mengajak mereka juga untuk ikut menandatangani pakta anti suap. Yang sudah menerima kami adalah Pak Laksamana sendiri tapi waktu itu kami tidak bertemu dengan beliau hanya diterima oleh kepala biro umum. Saya kira menteri-menteri yang lain akan menerima kami untuk audiensi guna menjelaskan dan menerima masukan bagaimana caranya memberantas korupsi. Kita juga hendaknya satu barisan memperjuangkannya.

Kalau melihat apa yang dilakukan adalah lebih pada bagaimana mengajak mereka secara moral. Apakah ada langkah-langkah yang lebih konkrit setelah itu? Misalnya kerjasama dengan lembaga terkait seperti kejaksaan agung dan kepolisian.

Gerakan Antisuap itu kita kita bagi dalam dua tahap. Yang namanya kampanye nasional anti suap itu tahun 2003-2004. Kita persiapkan gerakan nasional anti suap 2005-2015. Memang pada tahap ini belum dilakukan. Jadi tahap ini kita ingin konsolidasi ke dalam, pengusaha-pengusaha itu supaya sadar dulu. Marilah kita hilangkan suap. Pada saat kita sudah bisa berkolaborasi baik dengan aparat-aparat penegak hukum maupun dengan LSM-LSM seperti ICW, dsb. Lalu kita mengadakan investigasi dan juga berusaha secara represif. Kalau sekarang kan sifatnya preventif.

Sampai sejauh mana optimisme dari KADIN untuk melihat gerakan ini sebagai suatu gerakan yang bisa mendapat sambutan dari masyarakat?

Optimisme lebih jelas jika dihungkan dengan angka-angka. Disini kita mempunyai strategi. Jadi untuk akhir tahun 2015 dimana akhir gerakan nasional, kita mempunyai target-target. Misalnya kalau sekarang, tingkat korupsi kita nomor 96 dari 102 negara. Tahun 2015 kita targetkan bahwa kita itu peringkatnya naik menjadi 20 saja. Sama dengan posisi Slovenia tahun lalu. Mengenai pendapatan per kapita yang tahun lalu adalah US$ 700, kita targetkan tahun 2015 karena tingkat suapnya berkurang bisa mencapai mungkin US$ 9000. Kemudian mengenai peringkat pengembangan SDM. Kalau sekarang ini peringkat SDM kita menduduki peringkat 102 dari 120 negara. Ini ingin kita tingkatkan menjadi 50 dari 120 negara. Target-target itu merupakan optimisme yang akan kita capai. Sekarang bagaimana kita mencapainya? Mencapainya tentu harus punya strategi dan di dalam buku ini, yaitu buku Kampanye Nasional Anti Suap 2003-2004, sudah kami tuangkan konsep, strategi, sasaran, tujuan, organisasi, maupun kegiatan. Jadi itulah optimisme kami. Kalau ini nanti dilaksanakan oleh seluruh dunia usaha didukung oleh masyarakat dan pemerintah, kita rasanya bisa berbuat sesuatu.

Jadi ada 3 elemen di negara kita ini yaitu dunia usaha, masyarakat kemudian pemerintah sebagai regulator. Kemudian dunia usaha sudah mulai, sekarang kita berharap ada dukungan dari masyarakat, tinggal pemerintah. Tahun depan ada pemilu 2004, tapi saya khawatir kalau kampanye ini tidak disambut pemerintah karena barangkali mereka punya agenda lain. Sejauh mana KADIN melihat keseriusan dari pemerintah?

Ini adalah harapan. Harapan kami adalah bisa menjelaskan kepada bapak-bapak menteri agar mereka mendukung. Saya kira secara pribadi, mereka itu kan juga ingin masa depan yang baik. Hanya begitu mereka masuk ke dalam sistem yang salah, yang kita permasalahkan itu kan masalah gaji yang tidak cukup maka mereka lantas bermain-main. Sebetulnya didalam konsep kami itu ada, bagaimana sebetulnya kita bisa memberikan masukan-masukan tetapi kalau hanya masukan saja juga percuma. Kami bilang hanya memberikan masukan tetapi yang penting itu adalah bagaimana dunia usaha sendiri melaksanakan bukan hanya sebagi jargon. Kami sudah mentargetkan bahwa tahun-tahun mendatang, setiap bulan puluhan perusahaan yang memiliki atau membuat masing-masing peraturan etika usaha di perusahaannya itu. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang memiliki peraturan-peraturan etika usaha itu bukan hanya mempunya tapi melaksanakan. Sehingga secara jelas mereka itu ada panduan dalam perusahaan. Mana yang menyimpang dan mana yang harus dijalankan.Kita hendak menciptakan iklim dunia usaha yang beretika.

Menarik sekali seperti Pak Ai bilang mengenai sistem, orang per orang barangkali ada tapi ketika mereka masuk dalam sistem, mereka kemudian didominasi oleh sistem dan mereka harus menyerah pada keadaan yang dicipatakan oleh sistem tadi. Apakah ada semacam upaya untuk ikut serta merubah sistem, memperbaiki sistem? Pertanyaan yang lain yaitu soal etika. KADIN, meskipun merupakan organisasi pengusaha tidak punya otoritas langsung terhadap anggota-anggotanya, kalau misalkan mereka secara kasat mata melanggar etika. Apa yang akan dilakukan oleh komite anti suap ini?

Yang pertama tadi saya mengacu kepada acuan yang dibuat oleh Pak Kwik Kian Gie dalam "Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, Dan Keadilan." Saya baca dan ini bagus sekali dan simpel, menekankan penghargaan dan hukuman. Jadi pegawai-pegawai negeri itu diberikan suatu insentif yang cukup sehingga mereka itu bisa istilahnya punya kehidupan yang layak. Dengan uang yang cukup, dia bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan efektif dan baik tanpa harus main ke kanan kiri. Itulah penghargaannya. Semntara hukumannya adalah bagi mereka yang menyeleweng, tidak ada ampun lagi. Saya kira itu sangat bagus. Saya setuju dengan konsepnya Pak Kwik. Saya kira kalau ini dilaksanakan, itu merupakan suatu proses yang sangat bagus. Untuk lingkungan KADIN, ini kan gerakan moral, untuk saat ini sanksinya bukan penjara tapi moral juga. Paling banter untuk anggota KADIN yang tertanggakap basah menyuap, kita pecat dari keanggotaan.

Bicara soal elemen tadi yaitu masyrakat, pemerintah dan dunia usaha dimana peran masyarakat disini sangat penting dalam mendukung ini. Tapi tentunya tidak hanya sekedar mendukung tapi harus partisipasi langsung. Apa yang bisa masyarakat lakukan dalam upaya membantu mensukseskan kampanye anti suap ini?

Masyarakat luas sebetulnya bisa membantu kampanye-kampanye yaitu dengan stiker dan pin. Apa artinya memakai pin ini? Ketika saya memakainya saat menyetir lalu salah jalan, pasti ditilang meski pakai pin. Polisi juga sama, kalau dia pakai pin, dia tidak akan macam-macam. Kemudian dengan LSM-LSM, saya sudah mengadakan kerjasama dengan LSM dengan transparansi nasional Indonesia. Bahkan kita juga akan mengadakan dukungan dengan resmi kepada Muhammadiyah dan NU yang sudah mencanangkan gerakan pemberantasan korupsi. Kemudian LSM-LSM lainnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi atau sinergi sehingga usaha masing-masing itu bisa lebih bermanfaat. Kemudian dari dunia pendidikan, kami harapkan akan datang kepada mereka dimana dunia pendidikan dapat menterjemahkan pakta anti suap ini di perguruan tinggi masing-masing.

Tentu ini tidak dapat hanya dilaksanakan di Jakarta atau pulau Jawa saja. Tentu harus serentak di seluruh Indonesia. Itu mekanismenya seperti apa?

KADIN Indonesia berpusat di Jakarta. Di daerah yaitu di propinsi ada Kadin propinsi, kemudian turun ke bawah ada kadin kabupaten dan Kadin kota. Masing-masing dari mereka akan membentuk satgas. Dengan buku petunjuk yang tersedia, mereka tinggal melaksanakan petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Mereka juga akan bekerja sama dengan LSM di daerah, asosiasi daerah dan masyarakat di daerah. Jadi secara organisasi kita sudah punya. Dan anggarannya itu bukan dari kami tetapi dari masing-masing peserta. Silahkan masing-masing peserta membiayai diri. Tidak ada APBN atau dari KADIN.