Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Prof. Dr. Azyumardi Azra

Agama Digunakan Sebagai Stempel Untuk Benarkan Konflik

Edisi 399 | 03 Nov 2003 | Cetak Artikel Ini

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat sore saya ucapkan buat pendengar sekalian. Kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita, program seminggu sekali Perspektif Baru. Sebuah program untuk pencerdasan dan pendidikan publik. Indonesia menjadi salah satu negara yang pluralis baik dari segi budaya maupun agama. Faktor geografi yang strategis menjadikannya persemaian yang baik dalam persilangan budaya. Budaya dari barat maupun timur tumbuh berkembang dalam sebuah keharmonisan. Barangkali, Indonesia paling tidak dulu, pantas berbangga karena disinilah budaya dan agama tidak saling mengalahkan dan memerangi yang lain. Berbagai penelitian sejarah juga membuktikan hal itu. Ketika sebuah agama baru masuk, misalnya Islam ke Nusantara, tidak terjadi konflik yang memakan korban jiwa. Justru agama tersebut melebur bersama budaya dan kepercayaan yang ada. Namun dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini, berbagai konflik yang berlatar belakang budaya dan agama kerap terjadi. Timbul pertanyaan mengapa keharmonisan yang telah terjaga selama beratus-ratus tahun bisa pupus dalam hitungan waktu yang singkat? Apakah sendi-sendi yang terbangun selama ini tidak berfungsi atau memang sudah tidak mampu menjawab tantangan jaman. Berbagai pertanyaan lainnya terus menggayuti kita. Kali ini, kita akan berbincang dengan Bapak Prof. Dr. Azyumardi Azra. Pandangan beliau sering memenuhi berbagai mass media. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Kita berbincang di Perspektif Baru bersama sahabat anda Faisol Reza

Kerusuhan-kerusuhan dimana satu kelompok agama terlibat dan kelompok agama lain membalas, kelihatannya persoalan toleransi agama menjadi semakin luas masalahnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?

Saya kira memang persoalan kerukunan umat beragama merupakan persoalan yang sangat kompleks. Kita bisa lihat dalam beberapa level kemudian baru kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih akurat dan objektif. Sebetulnya batas-batas peran agama terhadap kehidupan umat beragama bisa dibenarkan. Level pertama saya kira pada tataran teologis dan doktrin. Pada level teologis dan doktrin ini memang negara tidak campur tangan dan tidak mengatur bagaimana sebuah doktrin agama seharusnya diterjemakan atau dielaborasi. Hemat saya biarkanlah para pemuka agama ataupun fungsionaris agama yang bergerak di dalam bidang ini. Tanpa harus campur tangan dari kekuasaan pemerintah. Pada level doktrin-teologis seperti ini, harus diakui memang di dalam agama-agama tertentu masih ada kerangka teologis dan doktrinal yang mungkin belum terlalu compatible yang bisa mendorong terjadinya konflik. Karena itu dalam hal tertentu diperlukan reinterpretasi, rekontekstualisasi yang mendukung kepada terciptanya kerukunan yang lebih kuat dan lebih dalam lagi. Kalau dalam tingkat teologis tidak dilakukan reinterpretasi, misalnya saja kerangka doktrinal bahwa agama sendiri yang paling benar dan agama orang lain salah semua. Ataupun memandang bahwa setiap orang diluar agamanya sendiri harus menjadi sasaran untuk mendapatkan kebenaran dan diselamatkan. Kerangka doktrinal seperti ini pada gilirannya mendorong terjadinya hal-hal yang akan mengganggu kehidupan beragama. Sementara itu para pemuka, ulama maupun pendeta meninjau atau melihat kembali aspek-aspek tertentu dari teologi dan doktrin agama masing-masing. Kira-kira mana yang mungkin dalam konteks masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural di Indonesia ini mungkin perlu direinterpretasi, direkonteksualisasikan

Pada level kedua menyangkut kehidupan sosial. Kehidupan kemasyarakatan dimana umat beragama adalah warga negara Indonesia. Karena itu perlu diatur dalam konteks hubungan sosialnya. Di Inggris ada UU anti blush remy, jadi dalam kehidupan sosial, dilarang menghina agama orang lain. Seorang warganegara dalam konteks penganut agama berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengacaukan kehidupan beragama. Tapi kalau sekarang ini, kita lihat minggu lalu konflik di Poso yang kembali meledak, saya kira persoalan konflik yang mengatasnamakan agama. Bahkan agama muncul belakangan. Ada persoalan-persoalan yang lebih kompleks yang mengitari persoalan-persoalan itu yang kemudian bermuara pada konflik menggunakan agama sebagai justifikasi. Persoalannya lebih bermula dari persoalan-persoalan politik, kekuasaan, ekonomi dimana agama dijadikan sebagai titik pemersatu ataupun titik untuk membenarkan kekerasan.

Pada level pertama soal interpretasi, kelihatannya sekarang hal ini juga menjadi persoalan. Misalnya interpretasi yang coba dilakukan oleh Ulil terhadap sebuah masalah yang kemudian penganut paham lain dalam agama yang sama memicu lahirnya konflik. Apakah dengan demikian juga memindahkan konflik dari sebuah arena yang besar ke masalah-masalah kecil di setiap agama ?

Saya kira apa yang dilakukan Ulil (Ulil Absar Ab’dala-red) yang mengeluarkan pendapat tentang penyegaran kembali paham keagamaan Islam, kemudian ada reaksi dari kelompok tertentu. Saya kira ini sesuatu hal yang wajar. Cuma yang perlu kita kembangkan lebih jauh di dalam masyarakat kita adalah code of conduct. Walaupun tidak perlu tertulis. Perlunya semacam etika dalam berbeda pendapat. Intinya bertoleransi dalam menanggapi atau menyikapi perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ada seseorang yang berpikir agak aneh misalnya, saya kira cara yang baik dalam menyikapinya adalah wacana dilawan dengan wacana. Seperti Ulil yang mengeluarkan pendapat tapi tidak berterima bagi sebagian orang, jangan mengeluarkan fatwa hukuman mati atau fatwa bahwa ia telah murtad/kafir. Saya kira hal yang belakangan ini sesuatu hal yang tidak pada tempatnya dalam konteks apapun. Kurang bisa diterima apalagi dalam konteks masyarakat plural seperti di Indonesia ini. Sikap toleransi didalam perbedaan yang penting.

Pada level kedua, apakah KUHP cukup untuk jadi penengah kalau perbedaaan itu berujung pada konflik sosial. Misalnya penghinaan terhadap satu agama.

Sebetulnya bisa ada dua pilihan. Bisa diintegrasikan kedalam KUHP hal-hal yang menyangkut penghinaan, pelecehan terhadap agama. Tapi bisa juga secara terpisah seperti yang dilakukan Inggris dan Singapura. Sekali lagi, kalau kita lihat konflik agama, maka semuanya itu tidak berdiri sendiri. Dalam pengamatan saya sejak tahun 1996, yang murni sub konflik diantara umat beragama yang betul-betul dimotivasi digerakkan oleh agama boleh dihitung dengan jari. Di Situbundo atau di daerah Tapal Kuda, dari penelitian yang kita lakukan memang disebabkan oleh hal-hal yang bermotif agama. Masalah penyebaran agama dan lain sebagainya. Pasca Soeharto, konflik Ambon, Maluku, Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah lebih banyak motifnya politik dan ekonomi. Oleh karena itu kalaupun UU Kerukunan Umat Beragama dibutuhkan, maka asumsi-asumsinya harus betul-betul cermat. Sebab kalau tidak, kita membenarkan agama sebagai sumber konflik. Padahal tidak. Agama digunakan sebagai stempel untuk membenarkan konflik yang sebenarnya berasal dari persoalan-persoalan lain.

Kita kembali pada tema tentang kerukunan umat beragama maupun toleransi yang ingin kita gali untuk pemirsa di seluruh tanah air. Apakah persoalan toleransi dan persoalan kekerasan yang tumbuh dalam setiap agama itu dimotivasi juga atau didorong juga oleh kondisi sosial atau budaya tepatnya masyarakat Indonesia yang mungkin sekian lama dijajah oleh Belanda. Barangkali belajar demokrasi baru-baru saja misalnya ?

Penyebab konflik di masyarakat kita ini sangat kompleksnya, mungkin sebagian bersumber dari peninggalan warisan zaman Belanda. Contoh yang paling tepat adalah Maluku. Ketika konflik keseimbangan demokrasi, demograsi, politik dan ekonomi terganggu di Maluku, maka kemudian motif-motif yang bersifat historis juga muncul yaitu RMS. Motif-motif itu saya kira itu relatif kecil. Saya lebih melihat kepada faktor yang dominan yakni ketidakmampuan atau kegagalan negara di dalam memfungsikan alat-alat negara untuk melindungi warga negara. Fragmentasi di lingkungan baik polisi maupun TNI juga salah satu faktor. Kecemburuan diantara Polri dengan TNI, setelah tentara kembali ke barak. Ini menjadi salah satu sebab dan terjadi pertarungan untuk merebut pengaruh diantara polisi dan tentara. Bahkan secara terbuka, misalnya di Binjai-Medan. Demoralisasi diantara aparat dan pemimpinnya dalam menegakkan hukum menjadi salah satu faktor dimana memicu konflik. Dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh aparat keamanan, karena aparat keamanan sendiri yang mengalami krisis seperti itu. Faktor lain tentu saja yang bersifat sosial budaya. Misal di Kalimantan antara Melayu dan Madura. Saya kira ini berkaitan dengan soal kebudayaan. Ada culture gap. Yang lain adalah perebutan sumber-sumber ekonomi. Karena itu masalah ini harus diatasi dengan melakukan penataan ulang didalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi.

Diluar juga terjadi konflik berlatar agama seperti di Kashmir atau kita coba bandingkan dengan negara di Eropa seperti konflik agama antara Irlandia dengan Inggris atau soal Black Moeslim di Amerika. Tapi mereka sedikit banyak bisa mengendalikan konflik itu. Di Indonesia, takutnya konflik-konflik ini semakin parah dan mungkin akan terjadi seperti di India. Sebenarnya cukup atau tidak instrumen demokrasi menjembatani konflik-konflik diantara umat beragama ?

Saya kira kalau kita bisa memberdayakan demokrasi tentu saja akan cepat selesai. Tetapi demokrasi harus didukung oleh negara yang kuat. Jangan salah paham, negara yang kuat bukanlah negara yang diperintah oleh tentara. Pengertian negara kuat adalah bisa menjalankan tidak hanya fungsi dasarnya tapi termasuk dalam melindungi warga negara. Pasca reformasi negara tidak mampu melindungi warga negaranya, bukan saja di Maluku, di Kalimantan, di Poso, di Sulawesi tapi juga bahkan di kota-kota. Orang dicurigai mencuri atau maling, dikeroyok, dibakar sampai mati, negara kehilangan fungsinya. Negara harus dipulihkan menjadi negara yang bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Kedua adalah strong civil society. Civil society yang kuat dalam penelitian yang kita lakukan adalah rakyat yang tergabung di dalam organisasi-organisasi atau kelompok yang toleran terhadap perbedaan. Kecendrungannya untuk menjadi ekstrim/tidak toleran kecil. Karena itu civil society harus diperkuat. Dalam beberapa tahun terakhir ini civil society mengalami proses kemerosotan karena banyak tokoh-tokoh civil society terjun langsung kedalam politik. Ke partai-partai bahkan mencoba menggunakan organisasi masyarakat ini untuk kepentingan-kepentingan politik. Ketiga strong economy, saya kira hal ini sudah diketahui bersama. Kalau ekonomi masih mengalami kemerosotan, orang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan mudah terjadi manipulasi atas nama politik, atas nama agama dan sebagainya. Jadi oleh karena itu demokrasi sebagai sebuah sistem politik saya kira memang merupakan pilihan yang paling baik sekarang ini.

Setelah kita berbincang jauh, kita ingin mendengar sesuatu yang lebih spesifik tentang umat Islam di Indonesia. Sebagai umat yang besar jumlah tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa justru sekarang kelihatannya tanggungjawab itu tidak bisa diambil perannya oleh umat Islam atau tokoh-tokoh Islam di Indonesia ?

Dari satu segi, umat Islam di Indonesia tidak monolit (satu aliran). Saya sering mengatakan keragaman umat Islam di Indonesia itu sebagai blessing in disguise. Kalau saya mencoba berefleksi, misalnya membandingkan kaum muslimin di Malaysia dengan Indonesia, Islam di Indonesia tidak ada satu kelompok manapun yang mengklaim dominasi ataupun hegemoni didalam pemaknaan Islam. Islam di Indonesia itu memang menurut saya mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi Islam yang lebih progresif, yang lebih antisipasif dan lebih responsif terhadap perkembangan. Pasca reformasi khususnya memang ada beberapa masalah yang perlu digarisbawahi di dalam perkembangan umat Islam di Indonesia. Yang pertama adalah terjadinya kecenderungan politisasi agama dan simbolisme agama secara sangat mencolok. Kalau zaman Soeharto, lebih dominan itu adalah Islam kultural. Tetapi pada masa pasca Soeharto itu adalah politik Islam yang muncul. Muncul dalam dua bentuk, pertama adalah partai-partai politik yang memiliki asas Islam ataupun muslim seperti PKB, meskipun terbuka tapi itu Partai berbasisikan umat Islam, begitu juga dengan PAN. Kedua kelompok Islam politik ini adalah kelompok-kelompok kecil yang tidak berafiliasi dengan organisasi besar manapun. Baik NU, Muhammadiyah ataupun partai politik Islam. Tapi mereka berdiri independen dan kecenderungannya keras. Itulah kelompok yang sering disebut orang sebagai kelompok garis keras. Misalnya FPI dan Laskar Djihad. Saya melihat kecenderungannya adalah politisasi Islam (Islam politik) yang semakin menguat dan sebagai akibatnya terjadinya fragmentasi. Karena di kalangan elit politik Islam sendiri terjadi saling tidak percaya yang kuat diantara mereka dan orientasi kekuasaan yang sangat tinggi. Tapi ini mungkin sebagai ekses dari proses liberalisasi politik. Kita harapkan dalam waktu satu atau dua minggu Pemilu ini menemukan keseimbangan baru. Dengan demikian Islam kultural akan kembali mengalami peremajaan, dan kalau bisa dihidupkan kembali dan dikembangkan, Saya kira kontribusi umat Islam akan lebih besar bagi bangsa dan negara ini. Tapi kalau politisasi semakin kuat, yang akan terjadi adalah fragmentasi dan bahkan konflik yang semakin luas dalam masyarakat kita.