Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ray Rangkuti

Secara Teori, Pemilu 2004 Akan Lebih Baik dan Demokratis

Edisi 398 | 27 Okt 2003 | Cetak Artikel Ini

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat sore saya ucapkan buat pendengar sekalian. Kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita, program seminggu sekali Perspektif Baru. Sebuah program untuk pencerdasan dan pendidikan publik. Tahun depan, tidak lama, dalam hitungan bulan akan kita hadapi apa yang disebut dengan pesta demokrasi. Kita sering menyebut pemilu sejak dari dulu sampai sekarang dengan sebutan itu. Saat pemilu, kita akan sering melihat partai-partai berlomba-lomba memasang bendera dimana-mana, arak-arakan, hiburan rakyat dan lain-lain. Di TV, di media massa, kita pun akan menyaksikan iklan-iklan yang berhubungan dengan pemilu. Tapi tahukah anda kalau pemilu sekarang agak sedikit berbeda dengan pemilu yang sebelumnya. Kalau dulu kita hanya memilih pemilu wakil rakyat, dalam hal ini pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI maupun DPRD. Nah sekarang kita akan mengalami dua tahapan pemilu. Tahapan pertama memilih anggota DPR – DPRD, tahap kedua adalah memilih Presiden secara langsung. Sebuah kemewahan demokrasi yang baru pertama kali dirasakan oleh negara seperti Indonesia. Tentu publik banyak sekali berharap agar supaya pemilu ini bisa menjadikan sebuah awal dari proses demokratisasi yang berkembang semakin baik di Indonesia. Ini juga diharapkan agar supaya pemilu 2004 ini jauh lebih demokratis dibandingkan pemilu pada tahun 1999. Nah untuk bicara mengenai pemilu ini dan bicara bagaimana mengenai partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan pemilu ini termasuk juga untuk mengawasi pelaksanaan pemilu ini adalah supaya bisa berlangsung secara demokratis, adil dan jujur, saya sudah mengundang Ray Rangkuti, karena orangnya masih muda. Beliau adalah Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). KIPP ini adalah sebuah organisasi pionir dalam pengawasan pemilu. Saya ingat tahun 1995 sudah didirikan, tahun 1996 sudah mulai beroperasi dan tahun 1997 sudah turut mengawasi pemilu di era orde baru dimana kita tahu sarat dengan hal-hal yang menganehkan. Saya sendiri Ruddy Gobel akan memandu anda.

Mas Ray, saya ingin minta anda menjelaskan perbedaan mendasar antara pemilu tahun 1999 dengan pemilu tahun 2004. Tadi sekilas saya sudah bicara pemilu kali ini akan ada dua tahap, mungkin anda akan bisa menjelaskannya secara lebih komprehensif kepada pembaca?

Secara garis besar ada empat perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004 ini. Pertama yaitu penyelenggara pemilu yang independen, dalam hal ini KPU dan Panwaslu. Sebagaimana kita ketahui, KPU dan Panwaslu ini, jaringannya sampai ke lapisan yang paling bawah. Diangkat dari masyarakat sipil artinya tidak memiliki hubungan dengan partai politik dan non partisipan independen. Ini yang menjadi perubahan besar dalam sistem pemilu kita pada tahun 2004 dan mudah-mudahan seterusnya begitu. Kedua, seperti yang disebutkan tadi bahwa sistem untuk pemilu legislatif kita berubah. Memang selama ini kita mengenal sistem proporsional tetapi bersifat tertutup. Sekarang ini kita mengenal sistem proporsional terbuka, yaitu diperkenankannya masyarakat untuk memilih calonnya masing-masing secara langsung. Nanti, di kertas suara tertera nama partai politik dan nama-nama kandidat dari partai-partai politik yang bersangkutan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya memilih tanda gambar partai politik, sekarang kita memilih calon dari partai politik bersangkutan. Ketiga, diperkenalkannya pemilihan secara langsung terhadap anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan makhluk baru dalam tradisi politik Indonesia karena sebelumnya kita hanya mengenal dewan utusan golongan dan utusan daerah. Yang diangkat oleh Presiden sebetulnya, tidak dipilih oleh masyarakat. Sekarang, masyarakat memilih anggota DPD. Perbedaan antara DPR dan DPD itu dua hal. Pertama kalau DPR itu dipilih oleh masyarakat, itu dalam pengertian mereka mewakili konstituen pada satu wilayah pemilihan. Tetapi kalau DPD itu dipilih karena perwakilan dari daerah itu. Merata semua, semua propinsi diwakili oleh empat orang. Perbedaan keempat dalam Pemilu kali ini dengan Pemilu sebelumnya adalah diperkenalkannya sistem pemilihan presiden secara langsung. Ini tentu sesuatu yang baru dalam tradisi pemilu kita. Mengingat hampir selama 32 tahun minus pemilu tahun 1955. Sejak pemilu di orde baru, sebanyak delapan kali pemilu, kita hanya mengenal pemilihan anggota legislatif. Kemudian anggota legislatif yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang masyarakat diperkenankan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yag meraih kursi minimal tiga persen dari kursi legislatif itu. Hal-hal diataslah perubahan-perubahan paling pokok di dalam sistem pemilu kita kali ini.

Baik, begitu banyak sekali perubahannya dan beberapa diantaranya merupakan perubahan yang mendasar. Anda melihat bahwa dengan perubahan yang mendasar ini, adakah harapan lebih besar bagi kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang lebih demokatris dan lebih jujur dan adil?

Secara teori, ya. Artinya semestinya dengan suasana yang seperti ini hasil pemilu tahun 2004 itu harus lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Itu perjalanan logis, perjalanan teoritik begitu. Tapi apakah memang begitu nanti kenyataannya, saya agak ragu. Kenapa? Sekalipun kita sekarang mempergunakan istilah sistem pemilu dengan proporsional terbuka, tapi sesungguhnya, model pencoblosan yang diperkenalkan itu lebih mengandalkan kepada sistem proporsional tertutup.

Pemilu sekarang menganut model proporsional terbuka tapi model pencoblosannya dengan model proporsional tertutup. Maksudnya apa?

Sekarang ini kita diperkenalkan kepada dua mode pencoblosan. Pertama, mencoblos tanda gambar partai politik dan sekaligus satu nama kandidat dari partai politik yang dicoblos. Ini menurut saya harus diingat betul oleh masyarakat, karena kalau ini tidak terjadi maka akan terjadi kepada model pencoblosan yang kedua. Kedua adalah hanya mencoblos tanda gambar partai politik dengan tidak mencoblos satu pun nama kandidat dari partai politik yang bersangkutan itu. Diluar itu, semua pencoblosan dianggap batal. Misalnya orang yang hanya mencoblos nama kandidat partai politik tapi tidak mencoblos gambar partai politik bersangkutan akan dianggap batal. Atau mencoblos gambar partai politik tapi mencoblos dua nama kandidat dibawahnya atau sebaliknya mencoblos tanda gambar partai politik tapi mencoblos kandidat yang lain dari partai politik yang dicoblos, juga batal. Nah menurut saya yang harus tetap diingatkan kepada masyarakat itu model pencoblosan adalah mencoblos tanda gambar partai politik dan sekaligus mencoblos satu nama kandidat dari partai politik yang bersangkutan. Yang unik, ketika terjadi proses perhitungan suara. Kalau seorang kandidat partai politik mendapatkan jumlah suara sejumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk mendapatkan satu kursi, maka dia langsung ke DPR tanpa ada intervensi parpol untuk mencoretnya. Yang menjadi masalah, bila tidak terdapat satu pun kandidat dari partai politik bersangkutan yang lolos BPP. Dibuat model yang kedua, yaitu jumlah atau sisa suara yang diraih oleh partai politik yang melampaui batas minimal BPP akan mendapat satu kursi selama kursi masih tersedia di dalam wilayah pemilihan itu. Timbul pertanyaan, siapa yang berhak mewakili parpol bersangkutan? Jadi nomor satu di dalam partai politik itulah nanti yang mewakili partai politik yang bersangkutan. sekalipun mungkin suaranya paling kecil dibanding calon dibawahnya. Dugaan saya, Anggota DPR yang sekarang yang oleh kita dirasakan tidak efektif, kurang amanah, kurang aspiratif itu, akan menduduki posisi nomor sampai tiga. Dengan asumsi, sekalipun nanti mereka tidak mendapat suara BPP, mereka masih mungkin ditolong dengan perolehan partai politiknya. Yang lolos nanti ke Senayan, tetap orang-orang yang sekarang ini. Pada prakteknya, harapan Pemilu 2004 yang lebih demokratis bisa tercederai oleh suasana dan sistem pemilu pada elemen-elemen teknisnya.

Salah satu cara untuk betul-betul menghasilkan sebuah hasil pemilu yang baik dengan proporsional terbuka adalah masyarakat yang betul-betul dididik secara cerdas, mampu menggunakan hak suara untuk memilih partai dan nama calon anggota kandidat legislatif tertentu. Persoalannya, cukupkah waktu untuk melakukan pendidikan politik karena pada waktu dilakukan simulasi masih banyak cacat suara. Bagaimana kita mengatasinya?

Saya setuju, itulah yang sekarang menjadi kendala kalau menurut saya. Saya sendiri atas nama KIPP, sudah berkali-kali meminta kepada KPU selekasnya melakukan sosialisasi ini kepada pemilih. Dua hal saja kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh KPU, tidak usah menjelaskan lagi tentang apa itu proporsional, itu sudah terlalu rumitlah. Jelaskan bagaimana mestinya masyarakat memilih cara mencoblos itu. Yakni memilih tanda gambar partai politik dengan salah satu kandidat dari partai politik yang bersangkutan. Dan yang kedua memang harus ada juga pesan-pesan yang diberikan oleh mereka yang melakukan sosialisasi. Yaitu mempergunakan pemilu sebagai wahana untuk memberi pengadilan dan penghargaan kepada partai politik. Artinya begini, kalau masyarakat kecewa dengan anggota DPR yang sekarang atau dengan pemerintah yang sekarang, pemilulah untuk menghakiminya. Dengan tidak lagi memilih anggota DPR atau pemerintah yang sekarang. Tapi jika ini tidak terjadi memang kekhawatiran saya kualitas pemilu tahun 2004 ini tidak lebih baik dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Saya ingin kembali ke soal pengawasan, dan pasti lebih kompleks karena ada tahapan dalam pemilu ini. Tahapan pertama pemilu legislatif, kemudian tahapan kedua adalah pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Itu untuk putaran pertama, bila tidak ada yang mendapatkan mayoritas suara akan ada tahap kedua. Artinya berarti akan ada tiga kali pemilu sebetulnya. Persiapan apa yang telah dilakukan oleh KIPP?

Memang kali inilah yang paling panjang dalam sejarah. Dengan tiga kali pencoblosan kita membutuhkan sekitar enam bulan. Dihitung sejak dari pencoblosan pemilu legislatif kemudian perhitungan suara, penetapan hasil perhitungan suara, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, penetapan calon dari partai politik terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap pertama. Ternyata jika ada yang menang mutlak 51 % dari total pemilih meraih suara dari kandidat Presiden ini langsung ditetapkan sebagai Presiden. Jika tidak, kita masuk kepada putaran kedua, siapa yang memperoleh perolehan suara terbesar ditetapka sebagai Presiden dan wakil Presiden. Jadi memang suasana yang sangat panjang dengan hiruk pikuk politik yang makin meninggi. Karena itu, mau tidak mau semisal KIPP ini dan mungkin lembaga-lembaga pemantau yang lain harus muncul karena tingkat kecurangan dan kekerasan pasti akan sangat banyak . Kalau saya ditanyakan apa yang sudah dipersiapakan oleh KIPP, seperti yang sudah anda sebutkan tadi sudah berdiri sejak tahun 1995. Efektifnya sejak tahun 1996 kita sosialisasikan, tahun 1997 kita sudah mulai melakukan pemantauan pertama kali. Tahun 1999 kita juga melakukan pemantauan yang sama. Untuk pemilu 2003, kita bangun kembali infrastruktur kita yang sudah ada sekarang dari dahulu sejak tahun 1995 dan sampai sekarang sudah hampir 140 lebih Kabupaten kota di 32 propinsi. Jadi semuanya sudah ada. Dugaan saya, kita membutuhkan hampir sekitar hampir 270.000 relawan di seluruh TPS itu. Darimana relawan ini bisa diambil? Ada dua kemungkinan. pertama mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan untuk bergabung menjadi anggota relawan KIPP. Kedua mungkin meminta kepada organisasi-organisasi masyarakat untuk mensuplai anggota-anggota mereka yang bisa kita harapkan bisa bergabung nanti di dalam tenaga-tenaga KIPP. Ini pekerjaan-pekerjaan besar karena saya belum hitung lagi soal biaya-biaya yang dibutuhkan untuk ini semua, kira-kira begitu.

Ada 270.000 orang yang dibutuhkan di seluruh Indonesia untuk menjadi relawan terutama untuk KIPP dalam rangka memantau pemilu ini. Mengawasi pemilu bukan hanya tugas dari 270.00 relawan, kita semua bertanggung jawab. Saya ingin Anda memberikan sedikit penjelasan kepada masyarakat tentang kemungkinan-kemungkinan kecurangan, bagaimana modusnya. Sehingga masyarakat bisa juga turut mengantisipasi.

Kalau mau diurut dari pelaksanaan kampanye, biasanya di pelaksanaan kampanye ini sudah mulai terjadi kecurangan. Pertama, kecurangan-kecurangan yang berkenaan dengan pelaksanaan kampanye dan kemungkinan munculnya kekerasan selama pelaksanaan kampanye. Kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi adalah biasa money politics. Mendorong orang untuk ikut kampanye dengan membayar. Kekerasan sering juga terjadi dalam bentuk intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masyarakat yang lain. Jadi masyarakat yang dominan menganut partai politik tertentu pada wilayah tertentu biasanya akan melakukan intimasi terhadap masyarakat yang lain yang tidak dominan. Kedua adalah Isi kampanye maupun arak-arakan seperti penggunaan bahasa yang tidak sopan, tidak jujur, tidak adil, juga sering memfitnah juga bisa dikategorikan kecurangan. Ketiga, yang sebenarnya cukup berat adalah penggunaan media. Penggunaan media ini juga harus ekstra hati-hati, karena sekarang ada ketentuan dalam Pasal 73 dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa setiap media memperlakukan partai politik secara adil dan memberi kesempatan yang sama. Yang dimaksud adil dan kesempatan sama itu apa dalam ukuran media? Pada pemilu tahun 1999 kita memang memiliki satu devisi khusus yang memantau penggunaan media dalam pelaksanaan kampanye. Kecurangan lain terjadi saat pencoblosan dan ini yang paling riskan. Modusnya adalah pemilih ganda. Tapi mungkin ini bisa diatasi dengan sekarangkan ada tinta yang harus dipergunakan. Kemudian saat perhitungan suara. Modusnya adalah pengrusakan kertas suara, khususnya yang memilih partai yang tidak disukai oleh aparat penghitung. Dengan rusaknya kertas suara tersebut, maka akan dianggap batal sehingga perolehan partai lain berkurang. Keempat, biasanya pemilih sering diarahkan untuk memilih partai tertentu di TPS. Dengan membuat warna simbol TPS tersebut lebih dominan terhadap partai politik tertentu atau orang-orang tua yang pura-pura dituntun ke TPS sambil membisikkan nama partai politik yang harus dipilih. Kelima, ketika perhitungan suara dilakukan. Perhitungan suara itu terkadang tidak tepat waktu. Dalam ketentuan UU ditentukan oleh KPU semua perhitungan suara dimulai pukul 17.00. Ada yang lebih cepat dari itu dan ada yang lebih lama dari itu. Jadi ketika perhitungan suara dimulai terkadang saksi dari partai politik belum hadir di TPS. Padahal dalam ketentuan UU disebutkan bahwa perhitungan suara harus dihadiri oleh saksi, partai politik, lembaga pemantau dan juga masyarakat. Jika tiga orang atau kelompok ini menyatakan keberatan, perhitungan suara harus dihentikan dahulu. Keenam, ini yang sesungguhnya paling berat, yaitu seringkali rekapitulasi perhitungan suara itu tidak menggambarkan hasil perolehan suara yang sebenarnya di TPS. Entah bagaimana caranya itu, misalnya KPPS itu tiba-tiba mengubah jumlah suaranya tanpa ditanda tangani oleh saksi dari partai politik.

Tadi belum sempat terjawab kalau misalnya ada masyarakat yang menemukan hal-hal yang seperti itu harus melaporkan kemana? Dan sekalian untuk menutup diskusi ini adalah kalau mereka ingin berpartisipasi memantau pemilu melalui KIPP, Kemana mereka dapat berhubngan?

Jadi begini, harus diingat oleh masyarakat itu bahwa mereka dijamin haknya oleh UU untuk ikut serta melakukan pemantauan terhadap semua tahapan pemilu. Khususnya tahapan perhitungan suara dan pencoblosan. Saking hebatnya jaminan, petugas KPPS di TPS itu harus menghentikan tahapan pemilu jika terjadi protes dari masyarakat. Misalnya mereka mengatakan perhitungan tidak benar. Jadi setiap ada protes masyarakat pada perhitungan suara, ketika pencoblosan terjadi, KPPS harus memperbaikinya. Jadi ini dijamin oleh UU. Kemana mereka menyalurkan protes-protes mereka? Ada dua sekarang lembaganya. Pertama tentu saja kepada Panwas (Panitia Pengawas Pemilu). Nanti Panwas akan menindaklanjuti semua tahapan-tahapan, temuan-temuan dan laporan-laporan itu kepada tiga lembaga. Kalau pelanggaran itu bersifat administratif, akan diserahkan kepada KPU. Kalau pelanggaran itu bersifat pidana akan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diselidiki. Kalau bersifat sengketa akan diselesaikan sendiri oleh Panwas. Kedua, pelanggaran dapat dilaporkan ke lembaga pemantau seperti KIPP. Laporan ini akan kita tindak lanjuti ke lembaga yang berwenang. Bagi masyarakat yang mau bergabung dengan lembaga pemantau seperti KIPP, mereka sebaiknya mendaftarkan diri pada kantor-kantor yang sudah kami buka di 140 lebih Kabupaten Kota. Tapi kalau mereka kesulitan , mereka dapat mengontak kami kesini ke nomor 021-8095750. Kami akan memberika alamat dan nomor telepon kantor-kantor KIPP. Nomor telepon dan sekaligus fax kita.

Baik para pendengar, sayang sekali harus kita akhiri diskusi yang sangat menarik ini dengan satu pesan bahwa pemilu tahun 2004 nanti adalah pemilu kita semua. Disitulah masa depan kita sebagai bangsa akan ditentukan. Karena itu partisipasi kita bukan hanya partisipasi dalam ikut melakukan pencoblosan tapi juga partisipasi dalam melakukan pengawasan, mengontrol proses pelaksanaannya sampai pada proses perhitungan suara.