Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Frans Hendra Winarta

Integritas Pimpinan Penting Demi Tegakkan Hukum

Edisi 397 | 20 Okt 2003 | Cetak Artikel Ini

Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan saya Faisol Riza, pembawa acara Perspektif Baru. Sebuah acara radio yang ditujukan untuk pendidikan masyarakat sipil dikemas dalam bentuk dialog selama 30 menit dan disiarkan ke seluruh Indonesia melalui lebih kurang 250 stasiun radio. Kali ini kita akan menyinggung persoalan yang umum diperbincangkan dan menjadi impian masyarakat yaitu penegakan hukum. Belakangan ini, kita banyak menyaksikan proses pengadilan seperti kasus Akbar Tanjung, Samadikun, kasus bom bali dan Kasus Tempo yang menggemparkan. Kasus-kasus ini satu sama lain kelihatan tidak berdiri sendiri, cuma ada beberapa hal yang menarik. Teman saya bilang bahwa hukum adalah wilayah seperti hutan rimba yang satu kadang-kadang menang yang lain kadang-kadang kalah. Dalam kasus bom Bali hukum menjadi jelas, dalam kasus Akbar Tanjung hukum menjadi tidak jelas. Dalam kasus Tempo mungkin hukum bisa mengalahkan kebebasan pers. Tapi dalam kasus BLBI misalnya, hukum menjadi alat kekuasaan. Selalu ada keraguan bahwa pelaksanaannya tidak independen. Kebebasan dan wewenang aparat hukum telah dipasung oleh kekuasaan. Sehingga keputusan yang lahir hanyalah formalitas. Padahal kita tahu bahwa penegakan hukum merupakan salah satu syarat utama untuk menciptakan negara yang demokratis. Untuk mendiskusikan isu itu, telah hadir bersama kita seorang praktisi hukum, aktif menulis di berbagai media, mengajar di universitas, kemudian juga anggota komisi hukum nasional yaitu Bapak Frans Hendra Winarta.

Saya ingin memulai sebuah pertanyaan kepada Pak Hendra mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Kita selalu mendengarkan slogan bahwa bahwa kunci reformasi adalah penegakan hukum. Namun masyarakat kelihatannya tidak percaya. Bagaimana proses penegakan hukum yang tidak dipercaya oleh masyarakat sekarang ini berlangsung?

Sebagaimana kita ketahui, sudah lama hukum, dalam hal ini pengadilan, berada di titik nadir. Masyarakat sudah tidak percaya lagi karena keputusan-keputusannya, karena "permainan-permainan". Sering timbul keputusan yang kontroversial dan lebih lagi yang dirasakan oleh masyarakat adalah keputusan yang tidak adil. Karena bagaimanapun juga keputusan pengadilan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari rakyat. Sehingga diharapkan sebetulnya putusan-putusan pengadilan harus bersifat adil kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana atau maupun perdata. Harapan masyarakat tidak tercapai sehingga yang kita lihat adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan karena banyak sekali peristiwa yang mengusik rasa keadilan. Misalnya koruptor-koruptor besar bebas, tapi dalam perkara lain contohnya Goenawan Mohamad dikenakan sita jaminan padahal sidang pertama saja belum mulai. Jadi belum apa-apa, pengadilan sudah memihak kepada penggugat sehingga pada waktu sidang pertama, bukan perdamaian yang ditawarkan tetapi perlawanan atau bantahan.

Kalau memetakan institusi yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum, ada tiga institusi. Pertama kepolisian, kejaksaan dan jajaran hakim. Diantara tiga institusi ini kira-kira sebenarnya mana yang konsisten, mana yang tidak?

Jawaban saya tidak kira-kira, tapi fakta. Kalau kita lihat lembaga hukum yang kita namakan Polisi, lembaga hukum jaksa dan lembaga hukum hakim dan termasuk profesi saya advokat atau pengacara, sama-sama tidak dapat dipercaya. Konteksnya secara keseluruhannya, itu dinamakan administration of justice atau sistem peradilan (justice system). Yang satu berkaitan dengan yang lain. Dia tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau hakimnya tidak bisa dipercaya tentunya ada yang tidak bisa dipercaya lagi yaitu temannya yaitu advokat, jaksanya, juga polisinya. Ini sudah benang kusut dan kait mengkait semuanya jadi tidak mungkin kita bilang yang ini lebih payah daripada yang lain, sama-sama payah. Cuma seperti saya bilang, karena hakim yang memegang palu memutus dan putusannya berpengaruh kepada masyarakat, itulah yang paling gawat. Karena begitu diketuk palu, langsung berpengaruh kepada masyarakat. Seperti perkara Tempo sekarang, semua shock. Dimana-mana orang bicara mengenai itu. Cuma yang saya khawatirkan dalam peristiwa Tempo ini adalah ketidakadilan pada waktu penyitaan harta atau rumah Goenawan Mohamad. Tapi juga saya punya kekhawatiran lain. Walau Pengadilan itu tidak jadi menyita yang di Jakarta Selatan yang di Majalah Tempo atau Koran Tempo rumah atau gedung yang disita karena didemonstrasi , atau kursinya di Pengadilan diduduki oleh Gus Dur, Goenawan Mohamad dan Bambang Harimurty. Saya khawatir karena ini juga suatu bentuk intervensi yang lain. Kita boleh saja protes, keberatan atau marah, kecewa, murka tapi kita sendiri harus menghormati lembaganya. Karena putusanlah yang kita kutuk, yang tidak adil tapi lembaganya tidak boleh kita hina atau rendahkan.

Anda sebagai anggota Komisi Hukum Nasional, saya kira juga bisa memberikan uraian kepada masyarakat terutama berkaitan dengan penegakan hukum. Apa yang sekarang coba dirancang atau dilakukan oleh komisi ini. Berkaitan dengan aturan hukum atau Kitab Undang-Undang Perdata/Pidana yang mengatur segala sesuatunya di Indonesia yang dianggap sebagai warisan kolonial?

Kita bisa memutuskan apa yang ingin dirubah sebetulnya. Pertanyaannya pada kita sendiri, ada keberanian tidak untuk melakukan itu? Kelihatannya belum. Jadi sebetulnya kalau ada penegakan hukum yang salah atau tidak seperti yang diharapkan masyarakat, itu belum tentu dari Undang-Undangnya sendiri. Hukumkan luas, bukan Undang-Undang saja tapi dalam konteks lembaga hukum juga. Jadi Undang-Undangnya bisa saja bagus seperti Undang-Undang Lalu Lintas, tapi tidak jalan karena tidak ada penegakan hukum. Kenapa? Karena institusi hukum tidak ada kemauan untuk menegakkan hukum. Komisi Hukum Nasional merekomendasikan agar dalam salah satu desain reformasi hukum nasional, salah satu yang penting adalah mereformasi lembaga-lembaga polisi, kejaksaan, kehakiman dan keadvokatan. Karena di sana banyak hal-hal yang masih kurang, misalnya etika belum ditegakkan dengan benar, etikanya belum berstandar internasional. Kemudian juga cara merekrutnya, melatihnya, menggajinya, banyak yang kurang benar. Kita tidak bisa mengharapkan seseorang hakim menjadi jujur dan bisa hidup tenang memikirkan pekerjaannya kalau dia digaji hanya satu juta atau dua juta per bulan. Hakim yang paling senior itu cuma sepuluh juta harus hidup di Jakarta. Untuk beli bensin, rumah, makan, pendidikan anaknya, apakah cukup? Sedangkan tugasnya seabrek-abrek, perkaranya berat-berat. Kemudian polisi juga, harus siaga terus, jaksa juga harus menuntut perkara yang berat-berat, mulai dari teror sampai pencurian biasa. Memang gaji bukan satu-satunya, tapi saya kira tidak adil kalau gaji itu tidak dinaikkan dengan tuntutan kerja yang sedemikian sulit. Demikian juga dengan anggaran pendidikan yang sangat kecil. Bagaimanapun baik hukumnya, ketika penegak hukumnya tidak mau menegakkan hukum, percuma saja undang-undang yang baik. Saya kira, sudah sedemikian rupa keadaan lembaga hukum kita yang perlu pembenahan. Dan ini harus serius dibenahi dan tidak mudah. Karena 30 tahun dibiarkan sedemikian rupa, semua terbiasa sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang tidak. Mana suap mana yang tidak. Inilah yang saya kira harus disorot oleh masyarakat, selain undang-undang yang masih berbau undang-undang kolonial karena kita ingin jadi negara yang modern. Karena itu pula santet dan seks bebas tidak perlu dimasukkan ke situ. Kenapa lebih mementingkan hal itu dari korupsi yang begitu banyak?Sebab korupsi begitu banyak, tidak ditegakkan hukumnya kok larinya ke santet dengan seks bebas. Banyak hukum yang sebenarnya lebih penting ketimbang itu semuanya. Saya juga tidak tahu kenapa arahnya jadi kesana. Nah, disinilah mencoba membuat suatu disain.

Tapi ada orang bilang begini, kebetulan ada teman mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak orang pintar dibidang hukum. Kenapa tidak pernah ada keputusan hukum yang pintar mengatur hukum yang baik? Bagaimana pendapat anda soal ini?

Orang pintar itu kan orangnya, kalau bicara keputusan hukum kan bicara sistem. Justru yang salah adalah sistem yang saya bilang tadi. Dari mulai perekrutan sudah salah. Jadi polisi, hakim, jaksa harus nyogok. Untuk jadi advokat harus bayar lima juta kalau mau jadi advokat. Belum lagi pendidikannya. Jadi menurut saya, pintar saja tidak cukup, harus bermoral dan juga sistemnya harus diperbaiki. Karena yang pintar cukup sepuluh orang di negeri kita ini, tapi yang menjalankannya banyak sekali. Hakim ada lima ribu lebih, jaksa tiga ribu, polisi ribuan juga, advokat dua puluh ribu sekarang. Lha, bagaimana kalau sistem dijalankan dengan sembarangan? Di Inggris, yang membuat konstitusi atau undang-undang hanya sepuluh orang, katanya delapan orang. Kalau mereka itu mati serentak, negara Inggris itu bangkrut. Tapi kalau kabinetnya jatuh dari pesawat udara dan semuanya mati, negara ini masih bisa jalan. Karena ada delapan pakar hukum yang menjalankannya. Ini membedakan bagaimana negara hukum yang sebetulnya kita bicarakan. Kita sangat tergantung kepada pemerintah. Sedangkan ahli-ahli hukum itu masih dianggap kelas tiga sementara ini. Padahal waktu jaman kemerdekaan sampai tahun 1950-an di kabinet ada SH-SH (berpendidikan hukum-red). Di Singapura maupun Filipina yang menjadi presiden atau perdana menteri adalah sarjana hukum dan lawyer. Di Amerika Serikat juga kita lihat, di Inggris juga begitu. Ya maklumlah kalau hukumnya belum tegak sampai sekarang.

Pemerintahan Megawati memang berada pada situasi yang sulit, dipaksa untuk terus menjalankan usaha penegakkan hukum. Kita ingin juga mendengar dari Bung Frans mengenai bagaimana sikap atau tindakan dari pemerintahan Megawati yang tinggal beberapa bulan ke depan ini dalam usaha penegakan hukum. Karena kelihatannya perhatian terhadap hal penegakkan hukum bukan datang dari pemerintah tapi justru dari lembaga-lembaga di luar itu atau dari kalangan profesi atau juga dari kalangan NGO?

Ini sebetulnya sudah lima tahun yang lalu saya bilang. Waktu pemilu yang diadakan oleh Habibie, ketika saya ditanya oleh beberapa diplomat, terutama dari negara-negara barat, siapa yang layak menjadi presiden? Saya bilang tidak ada, dan sekarang menjadi kenyataan. Waktu itu saya ditertawakan. Saya bilang lain negara Amerika yang sudah 225 tahun merdeka sehingga kalau presidennya kurang pintar, negaranya tetap jalan. Karena sistemnya sudah baik. Kalau di Indonesia tidak bisa karena sistemnya belum jalan. Jadi memerlukan presiden yang pintar. Saya bilang siapapun yang menjadi presiden, akan mengalami kesulitan. Hampir 40 tahun kita tidak pernah melihat hukum, kita tidak peduli dengan hukum. Kita pecaya bahwa kemakmuran ekonomi itu bisa dijalani, ternyata salah. Kita kembangkan materialisme, hedonisme, konsumerisme. Orang dinilai bukan dengan kepintarannya, kebijakannya, kebajikannya, moralitasnya, tapi diukur dengan berapa uangnya, hartanya. Tidak peduli dari mana atau istrinya berapa, mobilnya berapa, rumahnya berapa, pangkatnya apa. Tidak pernah kita menghargai kepintaran orang. Oleh karena itulah kita makin jauh menggapai hadiah nobel. Kalau ada kontes korupsi, baru menang. Kembali lagi mengenai Megawati, jangan terlalu menyalahkan dia. Sistem ini yang seharusnya disalahkan dan harus diperbaiki. Jangan anda pikir kalau Nurcholish Madjid di situ bakal jadi obat. Biarpun orang pintar berkumpul, teknokrat berkumpul, kalau tidak ada hukum kacau. Inilah yang menurut saya sampai sekarang para pemimpin kita tidak mengerti bahwa law enforcement - supremasi hukum, negara hukum begitu ditinggalkan, maka negara tidak akan kita akan beres. Jadi harus percaya bahwa hukum yang bisa membereskan semua itu. Semua kehidupan kalau tidak diatur hukum akan hancur semuanya. Jadi menurut saya, bahwa hukum penting harus disadari pemimpin-pemimpin. Kalau kita terus-terusan mencoba membangun ekonomi, kenyataannya 35 tahun orde baru membangun ekonomi, akan ambruk karena tidak ada basis hukum tadi itu.

Kembali pada soal kesadaran hukum, bahwa Pak Frans sebutkan mengenai kesadaran yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia. Cuma tampaknya pemimpin-pemimpin yang lahir dari kondisi masyarakat yang juga sekarat seperti sekarang, juga tidak menyadari pentingnya tata hidup dengan hukum yang berlaku. Butuh berapa waktu lama lagi atau seperti apa formula yang mestinya kita lewati nanti untuk sampai ke situasi penegakan hukum?

Berapa tahunnya saya tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah menuju pemilu ini. Menurut saya yang paling perlu sekarang adalah kita memilih pemimpin yang punya integeritas. Apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat itu harus konsisten. Dulu jaman orde baru berapa banyak pemimpin yang hidup sederhana? Selalu bilang mengencangkan ikat pinggang tapi dia sendiri berpesta pora. Berlimpah uang, pergi keluar negeri, belanja kiri kanan, rumahnya puluhan, mobilnya puluhan, perusahaannya puluhan. Yang kita perlukan sekarang adalah pemimpin yang punya integeritas. Pertanyaannya, apakah ada? Ada, saya pikir. Tapi berapa banyak yang bisa muncul dalam suatu sisem yang represif seperti ini atau suatu sistem yang sekarang sedang kacau ini? Sehingga kalau ada pemimpin yang berbakat, tidak bisa naik keatas. Karena sistemnya. Sehingga tidak memungkinkan misalnya rakyat biasa seperti Tony Blair di Inggris menjadi seorang Perdana Menteri. Anak-anak Amerika, Eropa Barat bisa mengatakan "I want to be the president", "I want to be the prime minister". Saya kira anak-anak kita tidak akan bisa bilang begitu. Tidak terbuka untuk seorang anak biasa, anak petani untuk menjadi politikus yang baik. Karena tidak ada jenjangnya, mulai dari di DPRD, mulai dari partai politik, terus sampai ke pusat. Hampir tidak memungkinkan orang itu mempunyai jenjang karier atau jenjang politik seperti itu. Jadi jangan aneh kalau kita mempunyai pemimpin yang karbitan sekarang. Dan ini bukan mengolok-olok bangsa sendiri, ini melihat fakta begitu. Karena kalau kita tidak bisa melihat kelemahan bangsa kita sendiri

Pendengar, kita tidak mengolok-olok diri kita sendiri karena yang mengolok-olok biasanya adalah mereka yang menyukai lawak dan canda. Yang kita lakukan adalah evaluasi atau melakukan kritik diri terhadap bangsa ini agar lebih serius membangun. Anda yang tidak percaya kepada penegakan hukum atau anda yang ragu terhadap penegakan hukum sekalipun masih ragu, kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan tugas yang maha berat ini.