Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ir. I. Emir Moeis, MSc

Pihak Lain Harus Diajak Sediakan Listrik Untuk Rakyat

Edisi 333 | 01 Aug 2002 | Cetak Artikel Ini

Pemerintah dalam hal ini Presiden Megawati beberapa hari yang lalu meminta kepada DPR agar mempercepat proses pembahasan rancangan undang-undang kelistrikan dan surat utang negara menjadi undang -undang. Menurut Presiden, kedua Undang-undang tersebut penting bagi proses pemulihan ekonomi. Khusus untuk RUU kelistrikan, ini tentu juga diharapkan mampu menjadi salah satu pegangan bagi pemerintah dan semua pihak dalam mengatasi krisis listrik. Kenapa ini penting, karena kondisi kelistrikan di tanah air saat ini barangkali sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Di Jawa maupun di luar Jawa, saat ini masyarakat tentu sangat merasa terganggu karena sering terjadinya pemadaman listrik. Padahal ketergantungan masyarakat terhadap tenaga listrik semakin tinggi dari tahun ke tahun. Mungkin secara kasat mata kita melihat bahwa problemnya berada pada pelayanan PLN yang kurang baik, tetapi gambaran besarnya ternyata jauh lebih rumit daripada itu, karena ada kelangkaan investasi, lemahnya regulasi dan lain-lain. Karena itu hadirnya RUU ini diharapkan juga mampu mengakomodasi perkembangan kelistrikan di Indonesia. Untuk membahas persoalan ini, Perspektif Baru sudah mengundang salah seorang anggota DPR yang secara langsung terlibat dalam proses pembahasan RUU Kelistrikan ini yaitu Emir Moeis. Pak Emir adalah Wakil Ketua Komisi VIII yang juga membidangi persoalan energi termasuk kelistrikan. Dengan Pak Emir, kita akan bahas tentang substansi dari RUU kelistrikan ini, seberapa jauh dia mampu untuk mengakomodasi perkembangan listrik di tanah air serta berbagai wacana lainnya seputar isu listrik. Inilah Perspektif Baru dengan pemandu Ruddy Gobel.

Sebetulnya sampai dimana saat ini pembahasan RUU Kelistrikan mengingat sebentar lagi parlemen sedang menghadapi masa reses?

Kalau menanyakan posisi RUU ini sudah dimana? Hari ini kita sudah reses. Sampai hari terakhir kami masih berusaha agar ini bisa disahkan. Tapi ternyata memang waktunya tidak bisa karena kita sudah reses, tapi pada sidang parnipurna untuk penutupan kita hanya komitmen bahwa sebelum berakhirnya bulan Agustus, RUU ini harus sudah disahkan oleh DPR RI. Karena sebetulnya semua sudah selesai terutama menyangkut masalah-masalah substansial. Kita hanya tinggal merumuskan kalimat-kalimat agar menjadi kalimat yang baku untuk sebuah UU dan juga untuk sinkronisasi supaya ayat perayat memiliki kedudukan yang pasti. Hanya tinggal itu saja. Jadi kami optimis sebelum berakhirnya bulan Agustus sudah selesai. Jadi masa depan berikutnya sudah bisa diselesaikan atau dikeluarkan oleh DPR untuk diundangkan oleh Presiden.

 

 

 

Jadi secara subsantial sebetulnya ini sudah selesai, tinggal persoalan kereda

ksian boleh dikatakan seperti itu. Tapi kalau tidak salah ini memakan waktu lebih dari setahun, boleh tahu kira-kira apa problemnya?

Ini memakan waktu tiga masa sidang. Jadi belum setahun, kalau sampai ke sidang besok akan jadi empat masa sidang atau hampir setahun. Masalahnya memang sangat rumit. Kami pengalaman waktu itu membuat UU gas tidak serumit ini. Kenapa? Karena kita serahkan semuanya selama lebih dari 50 tahun masalah listrik pasti bertanya ke PLN. Mau minta pasang listrik pergi ke PLN, listrik mati ada ganguan pergi ke PLN, bayar listrik ke PLN. Tiba-tiba kita harus membuat suatu UU dimana monopoli PLN itu menghilang. Kitakan bingung tidak punya satu bayangan. Sedangkan banyak konsep-konsep dari luar masuk dari berbagai jenis konsultan. Tapi di komisi VIII banyak orang-orang yang mengerti dan banyak pula engineer. Mereka bisa berpikir dan nalarnya bisa lebih jauh sehingga mau ingin tahu lebih dalam lagi. Satu setengah masa sidang itu habis untuk berdiskusi. Selain itu ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat, yaitu khawatir dengan ada monopoli dan tidak ada subsidi harga jadi mahal. Kekhawatiran itu kita mesti tampung semua. Akhirnya praktis kita baru kerja full ini baru satu masa sidang. Masa sidang pertama itu kita cuma kebagian hanya satu bulan. Tidak punya waktu untuk bekerja. Masa sidang kedua kita sibuk berdiskusi dan masa sidang ini kita kerja penuh.

Kalau begitu pegangan yang sekarang ini dipegang oleh pemerintah ataupun pelaku dalam industri ini apa Pak? Sebelum RUU ini disahkan menjadi UU

Jadi kalau UU berlaku masih tetap UU yang lama. Perlu saya tambahkan disini bahwa kita sekarang ada juga yang namanya listrik swasta. Nah sebetulnya listrik swasta ini tidak ada UU-nya bisa disebut listrik swasta menyimpang dari UU. Jadi banyak dalam bentuk Keppres-Keppres oleh Soeharto dulu, karena UU-nya tidak mengatur untuk listrik swasta. Diharapkan UU yang baru ini bisa mengayomi kegiatan-kegiatan privat tersebut.

Tadi kita sudah berbincang kapan RUU ini selesai, kemudian kemarin kenapa beberapa kali ada hambatan, tapi sebetulnya persoalan yang paling besar adalah apa urgensinya sampai kita membutuhkan UU kelistrikan ini?

Kita lihat saja bagaimana sejarah dan perkembangan masyarakat kita. Masyarakat kita ini berubah dari satu masyarakat tradisional, agraris, menuju kemasyarakat yang modern dan industrialis. Dalam suatu masyarakat yang agraris, tradisional kebutuhan listrik itu lebih pada untuk kebutuhan-kebutuhan hidup yang pribadi saja. Pada saat menuju ke arah ini suatu masyarakat modern dengan sistem telekomunikasi yang canggih, kemudian harga listrik pun menjadi berlipat-lipat. Ternyata pertumbuhan listrik kita luar biasa. Rata-rata keuntungan PLN sejak krisis saja itu sembilan persen. Sebelum krisis 11%. Tidak ada di antara kita mengira begitu cepat dari krisis begini sudah sampai lagi ke pertumbuhan sembilan persen. Kita lihat masalahnya pemerintah tidak sanggup lagi mengadakan listrik untuk masyarakat dengan menggunakan uang pemerintah. Di tambah lagi dengan keadaan yang krisis kemarin. Keuangan pemerintah terpuruk. Tidak terpuruk pun rasanya tidak sanggup. Apa lagi dalam keadaan terpuruk. Nah, untuk itu pemerintah mesti ajak pihak lain yaitu pihak swasta atau pra efek untuk turut berpartisipasi mengadakan listrik untuk masyarakat. Ini sangat penting. Jadi kalau saya kemukakan beberapa saat yang lalu ada listrik swasta itu tidak ada UU-nya. Kita harus punya satu UU sebagai listrik swasta yang keberadaannya juga terjamin atau ada payung hukumnya. Supaya tidak terjadi lagi keributan-keributan. Sekarang lagi ada kasus Karaha Bodas. UU yang baru ini, privat atau swasta bisa ikut mengadakan listrik termasuk juga pemerintah daerah. Sekarang kita lihat, katakan di daerah-daerah terpencil di kabupaten di luar Jawa, kadang-kadang mereka punya uang tapi mereka tidak boleh mengadakan listrik karena ada UU monopoli. Dengan adanya UU baru ini mereka bisa ikut mengadakan listrik.

Boleh dikatakan dengan adanya UU baru ini pengelolaan listrik akan menjadi atau berada dalam situasi yang disebut pasar terbuka. Artinya siapa saja barangkali bisa masuk dan mengelola. Apakah ini tidak kontradiktif dengan esensi bahwa listik adalah kebutuhan dasar sehingga harus disediakan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945?

Inilah yang membuat UU ini jadi dibahas lama. Di satu pihak butuh liberalisasi agar swasta bisa masuk. Di lain pihak kita mesti jaga kalau swasta masuk nanti bisa-bisa buat kartel atau monopoli di daerah sehingga bisa menentukan harga semaunya. Nah untuk itulah dalam UU ini kita membuat rambu-rambu. Walau bagaimana pun penguasaan tetap dari pemerintah. Misalnya jaringan transmisi, kemudian juga jaringan distribusi kabel-kabel itu tetap milik pemerintah. Jadi mereka juga tetap bisa dikontrol oleh pemerintah. Harga pun juga masih ada intervensi pemerintah, bahkan untuk masyarakat kurang mampu akan dibentuk satu badan khusus yang membantu untuk adanya subsidi pada masyarakat yang tidak mampu. Karena untuk sampai pada sistem liberal atau kompetisi penuh itu juga tidak bisa sekarang. Jadi untuk bisa sampai pada satu sistem kompetisi, itu jumlah penawaran listrik harus lebih banyak daripada jumlah kebutuhannya. Kalau kebutuhannya masih jauh lebih besar daripada penawarannya itu bahaya. Bisa harga seenak-enaknya. Jadi UU ini memberikan rambu-rambu yang banyak. Sehingga di perkirakan kompetisi penuh itu paling cepat bisa tercapai itu lima tahun lagi. Itu pun baru bisa di pulau Jawa. Katakanlah tahun 2007-2008 kebutuhan listrik di daerah sudah sampai 25.000 megawatt misalnya, kemudian pembangkit yang tersedia itu 35.000 megawatt. Disana bisa terjadi satu kompetisi dan itu ditentukan oleh pemerintah nantinya, kapan satu daerah bisa berkompetisi penuh jadi UU ini sangat memperhatikan pasal 33 UUD 1945.

Kalau tidak salah dalam proses pembuatan UU ini ada perdebatan yang mengemuka di publik yaitu tentang perbedaan pemahaman tentang apakah listrik itu sebuah infrastruktur atau komoditas. DPR dalam hal ini berpegang pada acuan yang mana?

Kita jadi melihat ke dua-duanya. Kalau untuk rakyat, untuk penerangan di rumah, untuk pendidikan, untuk menonton televisi, untuk mendengarkan radio, untuk lampu belajar, itu sifatnya infrastruktur. Tapi kalau sudah untuk industri, itu sifatnya komoditi. Makanya dalam kompetisi kita utamakan kompetisi adalah jaringan tinggi atau di tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu hanya dipakai untuk industri besar atau untuk realestat besar. Tapi kalau tegangan rendah ya masuk ke pedesaan dan sebagainya itu tidak ada kompetisikan. Jadi UU ini tetap berpihak kepada rakyat tapi memberikan kesempatan pertumbuhan pembangkit untuk industri-industri besar yang membutuhkan listrik sebagai satu komoditi. Jadi kalau dikatakan ini terlalu berat tolong disampaikan pada masyarakat tidak betul begitu. Justru UU ini dari rancangan pertama kali diberikan oleh pemerintah sampai selesai yang dikerjakan oleh DPR bersama pemerintah itu jauh lebih meninggalkan sifat-sifat liberal atau kembali ke pasal 33 UUD 45 kita.

Selain soal monopoli substansi dasar apa yang terkandung dalam UU ini yang barangkali agak berbeda dibandingkan dengan UU sebelumnya?

Yang paling berbeda disini memang itu menghilangkan monopoli PLN. Tapi menghilangkan monopoli bukan berarti kemudian kita menghilangkan jaminan atau subsidi buat rakyat kecil, itu tetap ada. Yang paling utama itu adalah siapapun boleh mendirikan atau mengadakan listrik terutama untuk daerah-daerah terpencil. Kabupaten-kabupaten misalnya di Kalimantan Timur atau Riau. Uangnya banyak tapi listriknya tidak ada. Ini bagaimana sekarang mereka bisa membeli pembangkit dan menjual listriknya dengan harga regional. Harga regional ini juga masih diawasi oleh pemerintah daerah sebelum terbentuk badan pengatur yang mengatur harga-harga tersebut. Jadi menyangkut masa transmisinya pemerintah daerah boleh mengatur . Jadi harusnya di satu pihak PLN tidak bisa menguasai 100% bisnis listrik, tapi di lain pihak PLN bisa lepas dari beban tanggung jawab yang begitu besar. Jadi menyediakan listrik untuk rakyat sekarang ini tidak hanya di pundak PLN sendiri. Siapapun juga bisa. Jadi ada lebih, ada kurangnya kalau buat BUMN-nya.

Esensi dari UU ini sebetulnya juga ingin memperhatikan pertumbuhan atau sentral-sentral pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tapi problemnya saat ini banyak sekali yang justru menentang, terutama mereka yang dalam hal ini mewakili kelompok-kelompok masyarakat. Ada YLKI, kemudian ada serikat-serikat pekerja. Kalau boleh tahu kenapa mereka sampai menentang?

Ini yang saya sayangkan. Ini sama juga seperti waktu kita mengerjakan atau mempersiapkan UU tentang migas. Jadi sebetulnya pada kurangnya informasi atau kurangnya sosialisasi. Saya yakin kalau YLKI, nomor satu kekhawatiran mereka adalah harga ini jadi harga terjun bebas. Betul-betul berdasarkan supply and demand. Tapi mesti diingat bahwa UU ini hanya memungkinkan terjadinya pasar bebas pada saat dan hanya pada saat supply sudah melebihi demand. Jadi kita di UU ini selama supply belum tentu lebih besar daripada demand itu tidak mungkin ada pasar bebas. Kemudian yang kedua yang lebih dibebaskan atau dibuka adalah tegangan tinggi. Ini adalah untuk industri maupun untuk realestat, sekalian untuk listrik perusahaan itu tidak dibuka bebas. Kemudian dibentuk suatu badan yang tugasnya adalah memenuhi kebutuhan atau memperhatikan kebutuhan listrik dari masyarakat yang kurang mampu. Termasuk juga memasang jaringan-jaringan listrik di pedesaan-pedesaan. Jadi fungsi-fungsi sosialnya banyak sekali dalam UU ini. Cuma belum diketahui dan belum diceritakan. Bahwa mungkin kesempatan-kesempatan seperti ini yang sangat berguna untuk didengar masyarakat. Jadi sebetulnya UU ini jauh lebih lengkap. Dulu tidak diatur UU atau peraturan ini hanya kalau ada transmisi tegangan tinggi, rakyat yang di bawah diberikan kompensasi sekarang itu diatur. Termasuk juga untuk masyarakat kurang mampu dan sebagainya semua ada di UU yang baru ini.

Sebetulnya dengan adanya momen ini bukan berarti menghilangkan subsidi, subsidi akan diberlakukan. Tapi dengan menghilangnya monopoli yang dimiliki PLN bisa jadi mungkin listrik di daerah tertentu dikelola oleh perusahaan lain kemudian listrik di daerah lain dikelola oleh perusahaan yang lain juga. Bagaimana mengelola mereka ini agar supaya mereka tidak menciptakan atau yang disebut disparitas harga yang terlalu berlebihan. Kemudian apakah juga dengan UU ini memungkinkan perbedaan harga yang signifikan misalkan listrik di Jawa itu lebih tinggi daripada di luar pulau Jawa itu?

Jadi begini katakanlah di daerah-daerah di luar Jawa. Katakanlah di satu kabupaten yang mempunyai uang mampu mengadakan listrik di sana dan soal harga itu ditentukan oleh badan pengatur. Tapi kalau badan ini belum ada, itu diatur oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah ini untuk menentukan harga listrik. Tentunya harus minta persetujuan DPRD. Jadi jauh lebih merakyat. Kalau dia terlalu mahal mustinya protes, apalagi ini DPRD tingkat kabupaten yang seharusnya tahu betul kemampuan rakyat disana. Mestinya mekanisme ini bisa jalan.

Kalau saya ingin tanyakan kepada Pak Emir, apakah bapak yakin dengan penerapan UU ini mungkin dari problem listrik bisa kita atasi ?

Saya yakin sekali bahwa unsur-unsur privat akan masuk, paling tidak saya dari daerah Kalimantan Timur saya lihat bagaimana di sana dengan uang yang banyak selalu ribut dan selalu ingin pasang listrik sendiri. Cuma belum bisa karena memang UU belum memungkinkan. Dengan adanya UU saya yakin di daerah-daerah terpencil, listrik bisa ada. Tinggal harganya mesti dengan persetujuan DPRD, yang kedua mereka tidak berpengalaman, jangan sampai investasi yang terlalu mahal. Sebab sepintas saya lihat orang yang tidak mengerti listrik mendirikan listrik suka ditipu. Mereka bayar harga dua sampai tiga kali lebih mahal daripada harga PLN. Jadi masalahnya bagaimana koordinasi antara menteri atau pemerintah pusat dengan daerah disini lebih baik, supaya kalau seseorang mau mengadakan suatu listrik di daerah itu gampang sekali. Ini sedikit analisa ekonomi atau anda boleh mengusahakan listrik disini dengan return of investment-nya hanya 18%. Kita tahu investasinya sekian besar ini harga jual yang pantas anda lakukan.