Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Sri Redjeki Soemaryoto, SH.

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Tanggung Jawab Semua

Edisi 329 | 02 Jul 2002 | Cetak Artikel Ini

Walaupun secara kuantitas jumlah kaum perempuan di Indonesia lebih besar dari kaum pria, posisi perempuan masih marginal. Berbagai peraturan dan regulasi, banyak yang belum berpihak pada kaum perempuan. Yang paling sederhana adalah soal perlindungan kaum perempuan terhadap ancaman yang datang dari dalam keluarganya sendiri yang selama ini hanya dianggap sebagai persoalan domestik. Padahal, tidak sedikit perlakuan kasar dan pelecehan terhadap perempuan terjadi dalam konteks ini. Dalam hal-hal lain seperti misalnya kesehatan dan pendidikan, perempuan pun masih sangat tertinggal. Faktor budaya dan pemahaman agama yang sempit yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior dan pria pada posisi superior adalah salah satu sebabnya. Sayangnya persoalan ini jarang sekali diangkat sebagai suatu prioritas utama. Hal yang sama juga terjadi dalam hal peningkatan kesehatan terhadap perempuan, maupun perempuan pekerja. Sementara posisi perempuan sangat rentan terhadap berbagai penyakit berbahaya, seperti kanker rahim atau payudara. Belum lagi persoalan pelacuran anak dan kekerasan terhadap anak. Salah satu indikasi kuat yang menunjukkan lemahnya perhatian terhadap kesehatan kaum perempuan adalah tingginya tingkat kematian ibu di Indonesia yang meskipun beberapa tahun terakhir ini menunjukkan penurunan tapi masih merupakan yang tertinggi di Asean dan hanya lebih baik dari Kamboja, Laos dan Myanmar. Karena itu, perspektif baru kali ini sengaja mengangkat tema ini sebagai upaya untuk mendukung gerakan penyelamatan hidup kaum perempuan atau Savings Woman Life yang dilakukan oleh Koalisi Untuk Indonesia Sehat dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tamu kita kali ini adalah Ibu Hj.Sri Redjeki Sumaryoto, SH, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Dengan ibu Sri kita akan bahas tentang perosalan-persoalan utama yang dihadapi sehubungan dengan upaya penyelamatan hidup kaum prempuan, serta apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Inilah Perspektif Baru dengan pemandu Ruddy Gobel.

Saya ingin mengawali diskusi kita kali ini tentang apa sebetulnya persoalan mendasar yang dihadapi kaum perempuan dewasa ini?

Sekian lama kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan ini sudah diwujudkan sebagai institusi dari 1978. Ternyata persoalan yang cukup mendasar bagi kaum perempuan untuk bisa meningkatkan derajat, harkat, martabat dan kedudukannya masih jauh dari memadai. Kalau boleh saya katakan, persoalan yang sangat mendasar adalah kualitas hidup perempuan itu ternyata belum sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kualitas hidup kaum perempuan itu barangkali bisa terdiri dari kualitas kesehatan dan pendidikan. Dan juga ada problem seperti misalnya kekerasan terhadap perempuan. Kalau bisa ditinjau kembali, diantara ketiga persoalan ini yang mana yang bisa dijadikan prioritas?

Saya katakan bahwa persoalan yang sangat mendasar adalah bagaimana kualitas hidup perempuan perlu ditingkatkan. Saya mengatakan yang sekarang menjadi prioritas dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan adalah peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Karena peningkatan pendidikan, kesehatan serta ekonomi merupakan sasaran dan target jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk kekerasan terhadap perempuan memang menjadi prioritas dan sekaligus merupakan salah satu misi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dimana misi itu bersama-sama dibuat oleh masyarakat, dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat. Kita punya enam misi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, ditunjang oleh dua bidang lain, yaitu bidang agama dan hukum. Misi kedua adalah perwujudan atau penggalakan kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi saya kira ini juga merupakan prioritas juga. Kemudian yang keempat adalah penegakan hak asasi perempuan, dan yang kelima adalah misi kita mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sekarang ini kita sedang membahas rancangan undang-undang perlindungan anak, salah satunya, dan yang terakhir adalah kemudian memberikan kemampuan dan kemandirian kepada organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perhatian kepada perempuan dan anak.

Jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, perhatian terhadap kaum perempuan di Indonesia bisa dikatakan sangat tertinggal, apa penyebabnya?

Saya kurang sependapat kalau dikatakan tertinggal, karena tidak benar bahwa perhatian terhadap perempuan masih tertinggal. Karena pada kenyataannya, komitmen negara terhadap perempuan sudah cukup tinggi. Sekarang ini Presiden kita seorang perempuan, bukan karena dia perempuan, tapi memang karena kemampuan dia untuk bisa menjadi seorang Presiden. Komitmen kita bisa dilihat di UUD 1945, dimana tidak ada membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hak, kewajiban dan kesempatan. Kemudian juga adanya institusi kementrian pemberdayaan perempuan yang diberi tugas, dan itu merupakan suatu komitmen negara di dalam GBHN 1999 untuk mempunyai tugas meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan. Kemudian juga meningkatkan kualitas, peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan, kesatuan dan nilai historis perjuangan kaum perempuan. Kemudian ada UU No. 25 tahun 2000, Propernas telah mencantumkan bahwa pengarus-utamaan gender itu merupakan cross coating issue dalam Pembangunan Nasional. Dan kita tahu bahwa sekarang ini sudah banyak muncul di dalam masyarakat, organisasi perempuan, organisasi pemerhati, dan peduli perempuan, sekaligus juga lembaga swadaya masyarakat.

Saya tertarik dengan apa yang sudah kita diskusikan, misalnya bagaimana kita mengelaborasi tentang pemahaman agama yang bisa dikatakan sempit, dan faktor budaya yang selalu menempatkan perempuan sebagai objek. Bisa diberikan contoh, kira-kira pemahaman seperti apa, kemudian budaya seperti apa yang harus kita rubah dalam upaya kita untuk terus meningkatkan upaya penyelamatan hidup perempuan?

Prioritas program kita tadi ada lima, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kemudian ditunjang oleh dua bidang, yaitu bidang hukum dan agama. Kenapa kita menganggap bahwa bidang agama itu harus menjadi prioritas, karena itu harus berjalan beriringan. Karena sekarang ini kita rasakan banyak, bukan agamanya yang salah, tapi pemahaman dan penafsiran agama masih berbeda-beda dalam rangka menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki. Saya kira ini juga akibat sejak jaman dulu dan sangat jarang bahkan hampir tidak ada penafsir agama perempuan. Karena itu di kantor kami ada staf ahli bidang agama yang bekerja sama dengan para pemuka agama dalam rangka memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap hubungan peningkatan harkat dan martabat kedudukan perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu juga harus kita akui bahwa kita ini terdiri dari negara kepulauan yang banyak sekali kita memiliki adat-istiadat dan budaya patriarki yang sangat kuat. Kita berusaha bersama-sama dengan para pemuka agama, untuk bisa mencoba mensosialisasikan pemahaman dan penafsiran agama yang sejalan dengan perwujudan, kesetaraan dan keadilan gender ini. Jadi kita mencoba mengkaji misalnya tafsir agama, karena pada dasarnya hukum agama itu adalah keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak mungkin dalam hukum agama ada ketentuan dimana satu pihak, dalam hal ini laki-laki membawahi atau lebih utama dari pihak lain atau perempuan. Kemudian juga peningkatan pemahaman tentang peningkatan kualitas hidup kaum perempuan itu agar mampu mempelajari hukum-hukum agama dan mampu meletakkan sejauhmana hak dan kewajiban perempuan, baik yang tertulis di agama maupun dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian kita mencoba juga untuk memberikan pemahaman dan sekaligus mensosialisasikan salah satu misi dan visi kita sekaligus, yaitu keadilan dan kesetaraan gender. Gender disini bukan perempuan, tapi gender itu adalah kepentingan laki-laki dan perempuan. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Kalau selalu mempertimbangkan, mengintegrasikan kondisi laki-laki dan perempuan, kebijakannya pun akan selalu berimbang, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga melaksanakan yang kita katakan strategi pengarus-utamaan gender yaitu mengintegrasikan kondisi laki-laki dan perempuan sehingga seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan kepentingan perempuan dan laki-laki dan diharapkan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama mendapatkan akses pembangunan, dapat berpartisipasi bersama-sama, mampu menetapkan keputusan, dan mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan.

Soal kesetaraan gender, tentu juga kesetaraan dalam hak, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan. Tapi kalau mau jujur kita katakan bahwa barangkali masih banyak pendapat yang lebih memprioritaskan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Apakah ini juga menjadi issue yang diangkat oleh kementrian peranan perempuan?

Saya kira sangat tepat sekali, karena memang prioritas kita dalam peningkatan kualitas hidup di pendidikan juga termasuk hal-hal yang mempengaruhi, seperti pemahaman bahwa masyarakat yang berada di pedesaan yang masih belum mengenyam pendidikan selalu masih membeda-bedakan kalau kemampuan yang ada itu, selalu diprioritaskan kepada laki-laki. Dia tidak melihat apakah memang anaknya yang perempuan juga mampu untuk meneruskan. Jadi pemahaman-pemahaman semacam ini merupakan perhatian kita. Sekaligus juga yang ingin saya sampaikan mengapa pendidikan itu menjadi prioritas, karena ternyata dengan kebijakan yang sama di bidang pendidikan itu diberikan kepada laki-laki dan perempuan, ternyata hasil akhirnya masih jauh tertinggal perempuan. Misalnya pemberian paket belajar A dan B, sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan, tapi ternyata yang buta huruf itu masih banyak yang perempuan. Perempuan dalam usia 15-45 tahun, prosentase buta huruf perempuan masih sekitar 45%, sedangkan laki-laki 11%. Jadi bagaimana kita mengurangi ketertinggalan ini. Beberapa program atau kebijakan yang kita titipkan pada sektor pendidikan adalah agar pemberian beasiswa dan paket kejar A dan B itu, mungkin bisa diduakali-lipatkan kepada perempuan, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan yang saya katakan tadi.

Sesuatu yang harus kita prihatinkan adalah banyak regulasi yang ternyata tidak berpihak pada kaum perempuan. Demikian juga banyak persoalan regulasi atau hukum yang condong kepada kaum pria, atau mementingkan kaum pria. Apa saja sebenarnya regulasi-regulasi itu dan bagaimana Kementrian Pemberdayaan Perempuan mengatasi persoalan-persoalan tentang regulasi yang bias gender seperti ini?

Pemberdayaan perempuan itu memang harus kita akui sulit untuk dicapai apabila peraturan dan perundang-undangan itu tidak sensitif gender. Oleh karena itu, prioritas program kita juga salah satunya adalah bidang hukum dan kantor kami sudah melakukan beberapa kali kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang diskriminasi dan kurang berpihak terhadap perempuan, itu sudah diidentifikasi. Memang agak cukup banyak, antara lain di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Masih banyak lainnya. Ada juga UU tentang jaminan sosial tenaga kerja, keimigrasian, perkembangan kependudukan dan pembangunan berencana, tentang kesehatan, tentang pajak penghasilan, tentang usaha kecil, ketenagakerjaan, dan yang terakhir yang sekarang ini sedang dibahas di DPR, yaitu UU tentang pemilihan umum. Itu juga muatannya masih belum berpihak kepada kaum perempuan. Sekarang ini kita memang sedang membahas RUU tentang perlindungan anak, karena memang dengan Keppres 101 tahun 2001 ini, ada satu mandat yang ditugaskan kepada kantor kami yakni bagaimana menyelenggarakan perlindungan dan kesejahteraan anak. Tentunya, UU yang sedang kita bahas ini UU yang harus berpihak kepada anak, dan sekaligus anak itu dekat dengan perempuan. Jangan sampai UU ini kalau sudah jadi juga dimasukkan pada kategori tidak berpihak kepada anak. Jadi regulasi itu memang sangat penting. Oleh karena itu menjadi prioritas program dari kementrian kami.

Persoalannya kita baru selesai dan bahkan sebagian mengatakan bahwa kita masih berada dalam krisis ekonomi. Ini juga barangkali yang menjadi salah satu sebab kenapa prioritas pelayanan kesehatan kepada kaum perempuan itu menjadi sangat lemah. Untuk mengantisipasi hal ini, apa yang sedang dilakukan oleh kementrian pemberdayaan perempuan?

Beberapa upaya sudah dilakukan dan memang benar faktor kesehatan itu akan sangat terkait juga dengan faktor ekonomi, karena bila kesehatan buruk maka akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dan dalam keadaan kesehatan buruk seseorang tidak dapat berprestasi dengan baik, bahkan mungkin tidak mampu mencari nafkah. Sebaliknya juga perekonomian lemah dan pengetahuan tentang cara hidup sehat kurang, maka seseorang akan rentan terhadap penyakit kekurangan gizi. Mengenai prioritas pelayanan kesehatan pada kaum perempuan, kementrian pemberdayaan perempuan tentunya tidak melaksanakan pelayanan kesehatan. Tapi menurut pengetahuan saya, selama ini peran kesehatan umum masih diperuntukan bagi perempuan dan laki-laki. Tidak ada kekhususan pelayanan untuk penyakit umum, tapi ada pelayanan khusus untuk pelayanan kesehatan reproduksi. Misalnya saja pemberian tablet V untuk mengatasi anemia pada tenaga kerja dan ibu hamil. Saya kira persoalan yang sekarang ini sedang menjadi perhatian kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan adalah bagaimana kami bersama-sama dengan unsur masyarakat untuk bisa mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Karena kita tahu bahwa sekarang ini Indonesia masih termasuk negara yang angka kematian ibunya masih sangat tinggi sekali. Kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang menjalankan satu gerakan sayang ibu yang sudah dicanangkan, ditingkatkan menjadi tidak hanya semata-mata tugas pemerintah, tapi juga masyarakat yang sudah dimulai sejak tahun 1996.

Sebetulnya apa penyebab utama tingginya angka kematian ibu?

Kantor kami tidak melayani bidang kesehatan, tapi bagaimana kita membuat pemahaman, pengetahuan tentang masyarakat, terutama keluarganya bahwa seorang ibu hamil harus diberikan perhatian penuh. Bukan semata-mata hamil itu dianggap biasa, tapi supaya dia bisa melahirkan dengan baik, kemudian anaknya juga sehat. Dan kalau boleh saya sampaikan juga bahwa penyebab medis kematian ibu di Indonesia itu disebabkan misalnya pendarahan, eklamsia, komplikasi abortus, inveksi post-partum, persalinan lama, anemia dan penyebab lain. Dan sebetulnya yang sangat umum, yang biasanya kita sosialisasikan adalah bahwa masyarakat Indonesia itu yang pelayanan kesehatannya mungkin masih belum memadai, kemudian pemahamannya juga belum diketahui secara penuh, terkenal dengan 3 T dan 4 TER. 3 T adalah terlambat mendeteksi, terlambat membawa ke pelayanan kesehatan, terlambat didiagnosa di pelayanan kesehatan. Kalau 4 TER itu adalah terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering dan terlalu banyak. 3 T dan 4 Ter ini yang kita coba untuk sosialisasikan, dan tentunya harus ada kerjasama dengan sektor kesehatan atau Departemen Kesehatan dalam rangka upaya mengurangi angka kematian ibu melahirkan.