Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ishadi SK

Publik Harus Dilindungi Dari Informasi Yang Salah

Edisi 325 | 04 Jun 2002 | Cetak Artikel Ini

Pada minggu ini kita akan berbicara tentang topik kebebasan memperoleh informasi yang mungkin belum banyak masyarakat menyadari pentingnya kebebasan ini. Banyak orang berpendapat bahwa satu-satunya hasil yang kita dapat dari gerakan reformasi yang dimulai 4 tahun lalu barulah berupa kebebasan yang berpendapat. Sementara itu banyak juga dimensi kebebasan yang lain yang mungkin kita belum peroleh secara maksimal misalnya kebebasan berorganisasi dan kebebasan memperoleh informasi. Dan sayangnya kebebasan ini mungkin dinilai sebagian pihak telah berjalan melampaui batas atau kebablasan dan karena itu parlemen maupun pemerintah mencoba untuk membuat suatu peraturan yang dinamakan rancangan undang-undang penyiaran yang oleh banyak masyarakat pers dan penyiaran mengatakan bahwa peraturan ini mencoba untuk membatasi atau mereduksi kebebasan yang sudah selama ini kita nikmati. Untuk itu kita sudah kedatangan tamu Bapak Ishadi SK beliau dari Trans TV, sebuah stasiun televisi swasta yang mungkin bisa diterima para pendengar sekalian. Inilah Perspektif Baru dengan pemandu Martin Manurung.

Bagaimana menurut bapak khususnya paska reformasi di tahun 1998 tentang kebebasan ini ada sebagian orang berpendapat sudah kebablasan ada yang berpendapat lain, bagaimana menurut pendapat pak Ishadi?

Saya mau mulainya dengan sebuah ilustrasi dan semacam pembenaran dari membenarkan apa yang anda katakan mas Martin. Ilustrasi adalah wawancara ini disiarkan di 15 radio station. Buat saya ini adalah suatu pertanda bahwa kita memang sudah bebas. Bayangkan sebelum reformasi tidak mungkin anda membuat network seperti ini bahkan bikin berita sendiripun tidak boleh. Kita harus merelay 14 kali satu hari, anda ingat waktu itu. Jadi ini adalah satu ilustrasi yang bagus bagaimana sebetulnya secara tidak sadar kita sudah menikmati kebebasan dari hasil reformasi itu. Kedua saya ingin membetulkan anda mengatakan pemerintah membuat aturan-aturan yang membatasi, sebetulnya bukan pemerintah, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah itu mengacu pada undang-undang. Sekarang yang memegang bola sebetulnya adalah parlemen karena parlemenlah yang membuat undang-undang bukan pemerintah. Bahwa usulan-usulan dari Menteri Negara Informasi dan Komunikasi terhadap rancangan hak inisiatif DPR mengenai rancangan undang-undang penyiaran itu dianggap banyak mengekang, itu saya kira kesalahannya dari kesepakatan kita sendiri kenapa Menteri Negara Informasi dan Komunikasi itu ada. Dia ada untuk mengatur karena itu adalah tugasnya, fungsinya dan kewajibannya untuk melakukan pengaturan. Bahwa kemudian pengaturan itu merembet-rembet atau dianggap sama dengan konsep yang pernah dibuat waktu Departemen Pertahanan RI yang dulu. Ya jelas, karena staf ahli, para pemikir diberitahukan Menteri Negara Informasi dan Komunikasi masih sama seperti yang dulu mereka tidak punya referensi lain. Jadi sekarang barangkali perjuangannya adalah di parlemen. Di DPR kita harus betul-betul mengawasi karena keputusan akhir di parlemen. Di DPR itu betul-betul tidak lagi berisi aturan-aturan yang akhirnya mengekang kebebasan informasi. Aturan-aturan yang mengekang media di dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat komunikasi masyarakat yang independen. Selanjutnya sebetulnya berkaitan dengan undang-undang penyiaran itu apa yang sebaiknya di atur dan hendak di atur? Kalau menurut saya yang diatur itu pada dasarnya tiga kepentingan, pertama kepentingan publik dalam arti publik ini harus dilindungi kepentingannya agar yang menjadi haknya diperoleh yaitu memperoleh informasi yang benar, baik, akurat, jujur, obyektif, balance dan sedemikian rupa sehingga informasi itu didapat dari sumber-sumber yang beragam tidak di monopoli itu dari sisi publik. Karena kalau informasinya itu bersumber dari monopoli kembali ke zaman dulu lagi. Dimana TVRI, RRI harus direlay. Jadi publik harus dilindungi sehingga haknya untuk mendapatkan informasi yang bebas, seimbang dan tidak memihak, obyektif, benar, mereka memperolehnya. Kedua publik juga harus dilindungi agar tidak dikotori oleh informasi-informasi yang salah. Oleh program-program yang merusak seperti pornografi, kekerasan, dan hasutan. Dari hal itu semua publik harus dilindungi. Kemudian pihak kedua yang perlu dilindungi adalah kepentingan para profesional media, seperti anda mas Martin. Anda bekerja sebagai jurnalis radio harus dilindungi juga, jangan sampai misalnya anda mendapat tekanan dari manapun. Jangan sampai anda dalam pekerjaan anda dihambat. Jangan sampai di dalam usaha untuk memperoleh informasi atau mengakses informasi dilarang. Jangan sampai radio dimana anda kerja di tutup, dibredel. Jangan sampai anda dalam menjalankan tugas dipukuli, ditangkap secara semena-mena. Jangan sampai anda diancam untuk memperoleh informasi. Kemudian kepentingan ketiga yang juga harus dilindungi adalah kepentingan industri, para pemilik modal kalau mereka tidak dilindungi tidak ada yang mau menanam modal di media. Kalau tidak mau menanam modal di media terus kita bekerja dimana? Para profesional ini bekerja karena ada investor kalau investornya tidak dijamin hak-haknya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dia akan susah. Jadi seperti dulu, ada semangat untuk atau ada ketentuan pencabutan SIUPP, berarti investor tidak dilindungi. Dia sudah tanam puluhan miliar di sebuah media kemudian dicabut semena-mena. Hal-hal seperti inilah yang perlu dilindungi dalam undang-undang. Tentu karena ada tiga kepentingan, kepentingan publik, kepentingan profesional, kepentingan investor atau pemilik modal pasti terjadi tubrukan-tubrukan kepentingan. Kalau publik maunya misalnya koran itu gratis, informasi itu gratis. Informasi yang bermanfaat untuk mereka. Bermanfaat itu bisa subyektif juga. Sementara para investor bilang yang bermanfaat tapi kalau tidak ada yang nonton, tidak ada yang dengar, tidak ada yang baca, ya mati dong media saya. Jadi ada conflict of interest atau konflik kepentingan. Para profesional juga begitu, di satu sisi tentu saya ingin aman kerja, dapat gaji bagus, dapat fasilitas bagus. Ini tentu suatu ketika juga akan bertentangan dengan pemilik yang selalu melihat, oke saya gaji anda bagus asal kerja anda juga bagus. Jadi banyak kepentingan-kepentingan. Tapi yang penting pada dasarnya adalah kepentingan- kepentingan itu tidak saling mematikan dan baik diatur sedemikian rupa sehingga pengaturan mengenai kepentingan-kepentingan itu dibuat atau berdasarkan input dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti publik, profesional maupun investor. Jangan dari pemerintah kalau pemerintah ini sebetulnya berada di luar. Sebetulnya dia wasit yang mencoba agar ketiga kepentingan ini jangan sampai bertabrakan.

Kalau tadi bapak menyebutkan ada tiga kepentingan: publik, profesional dan investor tadi. Bagaimana sebenarnya menyeimbangkan tiga kepentingan ini dan siapa yang harus melakukannya?

Sebetulnya apa yang dibuat DPR sudah betul dia sudah melakukan hak inisiatif membuat undang-undang siaran untuk menggantikan undang-undang no. 24 tahun 1997 yang memang sudah tidak tepat lagi. Tapi masalahnya barangkali pemahaman mengenai tiga kepentingan ini karena tiga kepentingan ini dari perspektif saya sebagai seorang profesional yang bergerak di bidang media. Belum tentu perspektif ini dimiliki juga oleh anggota-anggota parlemen yang lain. Karena itu perlu banyak dengar pendapat Tapi menurut saya sistem pembuatan perundang-undang di Indonesia memang masih belum terbuka. Dalam arti entah karena kita belum terbiasa dengan konsep yang baru ini atau karena keterbatasan-keterbatasan. Misalnya saya tidak melihat keterlibatan aktif dari kampus-kampus dimana ada sekolah komunikasi yang tentunya lebih paham dengan masalah ini. Kemudian dengar pendapat secara terbuka. Kemudian yang saya ketahui juga banyak sekali usul-usul dari masyarakat pers dan penyiar radio Indonesia, dari wartawan, dari penyiaran, dari komunitas masyarakat telekomunikasi itu tidak ditampung secara jelas di dalam rancangan undang-undang yang kemudian disusun. Sehingga terus menerus terjadi demonstrasi, terus menerus terjadi pertentangan karena justru yang kelihatannya akan diterima adalah masukkan dari pemerintah. Jadi gerakan dari masyarakat penyiaran, wartawan, media, sekarang ini sudah betul. Karena ini menyangkut hajat hidup mereka sendiri. Bahwa mereka menggunakan media ini secara menonjol itu adalah karena mereka tahu itu bahwa ini menyangkut masa depan mereka. Mudah-mudahan dengan sounding yang demikian keras, pada akhirnya akan ditemukan sebuah rumusan perundang-undangan baru yang memenuhi kepentingan tiga pihak tadi.

Tapi kalau kita lihat ini khususnya di pemerintahan ataupun baik legislatif maupun eksekutif yang sekarang sedang memerintah, Presiden Megawati sendiri berkali-kali mungkin kita lihat dalam berbagai kesempatan mengkritik tentang pers yang sudah terlalu bebas atau kebablasan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal ini dan apakah memang bapak melihat tanda-tanda seperti itu dalam pers kita?

Kebablasan itukan subyektif dari mana tolak ukurnya tapi memang secara logika hal ini bisa saja terjadi. Karena kitakan 32 tahun itu dikekang. 30 tahun kita dibentuk menjadi sebuah komunitas informasi, komunitas komunikasi yang satu jalur dari atas ke bawah. Sebuah komunitas dimana tidak ada kata beda, tidak ada kata yang bertentangan dengan konsep yang sudah dibuat pemerintah. Jadi ketika bangunan ini dibongkar tentunya terjadi ephoria atau kebebasan yang sedang mencari bentuk dan menurut saya ini sebuah proses yang normal. Di satu sisi kalau kita mengatakan sama sekali tidak ada kebablasan juga salah, karena fakta-fakta di lapangan menunjukkan ada ekploitasi dari investor yang hanya melihat kepentingan profit misalnya dengan mengeksploiter gambar-gambar porno di koran-koran. Televisi juga karena persaingan yang demikian ketat seolah-olah sudah tidak mempertimbangkan lagi faktor moral dan etika. Sekarang ini sedang musim film misteri sampai ada setelah berbagai judul kehabisan ada sebuah judul yang namanya mega misteri. Ada juga koran yang tidak memakan fakta secara benar, tidak cover both sides, tidak check and recheck. Baru pendapat dan pendapat ini tidak pernah diperiksa kebenarannya sudah dimuat. Tapi semua ini menurut saya sebuah proses yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah tercapainya kesadaran semua pihak tentang arti kebebasan itu. Menurut saya kebebasan itu bagaimanapun juga harus diiringi oleh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini diaturnya bagaimana? Kalau di luar negeri diaturnya melalui kode etik. Kalau disini kalau mau diaturnya melalui perundangan silahkan asalkan tidak berkonotasi untuk justru mengekang kebebasan yang ada.

Kalau tadi dikatakan bahwa di luar negeri diatur dengan kode etik apakah memang mereka tidak memiliki perangkat perundang-undangan yang mungkin sekarang sedang di proses sekarang di DPR ini?

Kalau untuk pers tidak ada karena mereka di Amerika ada yang namanya itu first amandement. Tidak boleh membuat undang-undang yang kira-kira nanti akan mengekang kebebasan pers. Sehingga undang-undang pers di sana tidak ada. Tapi untuk broadcasting ada. Karena penyiaran berbeda dengan media cetak. Waktu itu ketika first amandement tahun 1776 dibuat belum ada televisi dan radio. Baru ada media cetak. Jadi memang di buat untuk media cetak. Media elektronik ini beda, karena kalau media cetak itu kita untuk mendapatkannya harus membeli, sehingga bisa terkontrol. Kalau radio dan televisi masuk rumah tanpa ijin masuk, sehingga tidak bisa dikontrol. Jadi harus ada aturan mengenai radio dan televisi. Yang kedua kalau media cetak hanya menggunakan kertas kalau radio dan televisi menggunakan frekuensi. Frekuensi terbatas karena itu harus di atur karena frekuensi public domain, frekunsi itu milik masyarakat, milik rakyat.

Kalau tadi, Bapak bilang tentang kode etik yang diatur atau yang terjadi diluar negeri tanpa adanya UU yang mengatur pers itu. Kita sendirikan sebenarnya bukankah sudah punya itu yang namanya kode etik wartawan kode etik segala macam tapi kenapa itu tidak efektif?

Ya, karena ini berkaitan dengan Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pikiran dan berkumpul mengemukakan pendapat lisan maupun tertulis, itu dinyatakan dalam UU. Jadi UUD kita sendiri yang memerintahkan seperti itu harus dibuat Uunya. Sementara di Amerika, first amandement disebut congres shall make no law a bridgeng freedom of the press. Jadi kongres dilarang membuat UU yang nantinya akan menghambat kebebasan pers. Jadi dua basic-nya itu ke UUD. Jadi UUD memerintahkan mengenai kebebasan pers, mengumumkan pendapat itu diatur dalam UU sementara di Amerika UUDnya mengatakan justru jangan dibuat aturan mengenai kebebasan pers itu. Jadi dari sana karena itu disini perlu UU, sejauh UUDnya belum diamandemen, kecuali kalau nanti UUD 45 diamandemen, pasal 28 dirubah sama seperti first amandemen. Kita tidak perlu lagi punya UU pers, tapi UU siaran tetap perlu karena disana pun perlu. Kalau di Amerika yang diatur itu empat hal UU siarannya, pertama dilarang menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi. Tapi itu pun dibatasi dari jam sebelas malam sampai jam enam pagi. Maksudnya untuk melindungi orang-orang muda atau dewasa yang mau pornografi. Tentu saja hal itu sudah tanggung jawab sendiri mereka sudah paham. Yang kedua yang dilarang adalah menayangkan iklan rokok dan bir. Ketiga dilarang menayangkan hal-hal yang bersifat perjudian, keempat dilarang menyiarkan kata-kata kasar atau makian. Kalau anda lihat yang diatur dalam UU penyiaran tersebut utamanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai moral karena tidak ada batasan tadi untuk masuk ke rumah-rumah atau penetrasi ke rumah-rumah. Nah, di Indonesia memang ada kode etik, tapi tidak pernah dijalankan. Mana kita pernah dengar ada berita pelanggaran kode etik kemudian dihukum. Di Amerika ketat sekali beberapa produser bahkan produser senior televisi CNN misalnya dipecat kalau dia melanggar kode etik. Jadi inilah saya pikir perangkat-perangkat hukum perundangan-perundangan itu perlu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kode etik karena kode etik ini menyangkut cita rasa menyangkut moral, nilai, yang barangkali tidak bisa secara implisit dinyatakan dalam UU. Tapi dibangun atau dibuat sebagai pernyataan komitmen dari para profesional untuk menyajikan acara-acara yang baik.

Kita mengalami periode transisi. Transisi masalah kebebasan pers sepertinya ada kontradiksi yaitu pemerintahan yang dihasilkan melalui proses reformasi tapi justru DPR mengusulkan aturan-aturan yang menghalangi esensi dasar dari reformasi. Bagaimana melihat fenomena seperti ini, apakah kita bisa mengharap suatu perbaikan di masa depan?

Saya kira pemimpin-pemimpin sekarang juga masih pemimpin yang dulu. Saya percaya bahwa referensi itu sangat penting. Barangkali nanti setelah pemimpin-pemimpin kita usianya dibawah 40 tahun atau bahkan ekstrim dibawah lagi 30 tahun yang tidak banyak terkooptasi dengan pikiran lama sampai 30 tahun akan berubah. Tapi bagaimana pun juga mari kita membiarkan atau membiasakan kritik-kritik, suara-suara keras, di media yang dianggap kebablasan itu. Karea ini memang begitu. Masalahnya mungkin telinga kita tidak terbiasa. Kita dulu sangat santun di koran tapi karena sangat santun jadi ketiduran. Sekarang jadi sangat vulgar, mudah-mudahan terbangun. Tapi saya kira nanti akan tercapai. Jangan sekali-sekali ada pemikiran kalau begitu kita batasi lagi saja kebebasan pers. Kalau pemikiran itu berkembang, kita kembali lagi ke jaman dulu dan seolah-olah bangsa ini tidak kapok-kapok, kita sudah 57 tahun merdeka kok masih saja seperti itu. Berarti sudah dua generasi kok tidak kapok-kapok. Saya kira akibat yang ditimbulkan oleh kebablasan tadi jauh lebih sedikit ketimbang manfaat yang diperoleh dari pers yang bebas. Tanpa pers yang bebas mungkin saya tidak sebebas ini bicara, televisi saya bisa ditutup.Biarlah ini berjalan sebagaimana adanya. Inikan proses, pemimpin kita juga masih belajar karena tidak ada referensi selama 30 tahun. Boleh dikatakan kita tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik kecuali pemimpin ABRI karena memang ada sekolahnya, ada sistemnya, tapi sipilkan dimandulkan. Pemimpin-pemimpin harus kalau tidak KNPI, harus anggota DPR, Golkar, yang waktu itu sangat-sangat terbentuk, sangat monoton, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan terbiasa bermain dalam koridor yang sempit. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin baru, mahasiswa-mahasiswa yang demo 4 tahun yang lalu mudah-mudahan akan menjadi anggota DPR dengan gagasan yang segar dan mudah-mudahan saya ingin kalau saya boleh menginginkan seseorang presiden umur 40 atau 35 tahun tidak apa-apa.